Kampanye Benny Wenda Tak Ada Pengaruhnya

Sejumlah tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Free West Papua terus melakukan manuver di luar negeri. Dimulai dengan mendirikan kantor di Oxford, Inggris. Kemudian direncanakan akan dibuka juga kantor perwakilan di Vanuatu, jerman dan AS. Dalam pidatonya di University of Sydney, Benny mengatakan, penindasan terus terjadi juga pembunuhan, penganiayaan dan pelanggaran HAM. Ia juga menyebut tidak ada pembangunan di Papua. Tapi Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono, membantah. “Siapa bilang Papua berdarah-darah? Lebih ngeri di Aceh. Kalau yang gitu-gitu di Papua tidak ada apa-apanya dibanding Aceh,” ujarnya.

”Bahwa di Papua dalam tanda kutip banyak gejolak, kita akui. Persoalannya, seberapa besar gejolak itu memengaruhi pembangunan. Selama itu tidak berpengaruh, ya ibarat tangan yang digigit nyamuk saja” jelas Bambang menambahkan.

Ada dua komunitas masyarakat Korowai, yaitu Korowai Batu dan Korowai Besi. Korowai Batu, hidup dalam peradaban batu, sedang Korowai Besi hidup dalam peradaban besi.

Korowai Batu itu tidak pernah didatangi pejabat. Yang pertama datang ke situ para penginjil. Setelah itu BD (sapaan akrab Bambang Darmono, red), saya. Saya juga pernah ke perbatasan di Boven Digoel – (Papua-Papua Nugini). Yang saya lihat masyarakat di sana fine-fine, happy-happy saja. Bahwa kadang ada gejolak, jangan dilihat itu seperti, maaf media massa menyebut, Papua berdarah-darah.

Saya tegaskan, di Papua tidak ada kelompok yang eksis. Kelompok yang membawa senjata pun tidak hanya satu. Bolehlah mereka mengklaim banyak atau menyatu, tidak juga. Terlalu banyak kelompok di Papua. OPM atau TPM (Tentara Papua Merdeka, red), mereka menyebut dirinya sama, tetapi faksi-faksi banyak. Tidak ada orientasi tunggal ke satu kelompok tertentu di Papua.

Benny Wenda boleh mengklaim seperti itu. Bahwa pengaruh itu pasti ada, tetapi pertanyaannya seberapa kuat ia memengaruhi keadaan di sana? Nggak juga. Struktur masyarakat Papua itu seperti trapesium. Pada umumnya struktur masyarakat kan piramidal, ada satu yang dirujuk, disegani dan ditokohkan. Tetapi di Papua, di atas itu papak (datar, red). Di atasnya titiktitik, tetapi titik-titik itu orientasinya juga nggak jelas.

Sebenarnya teriakan merdeka di Papua sudah tidak relevan. Papua menjadi bagian NKRI sudah menjadi resolusi PBB yang dihadiri 114 negara; 84 negara setuju dengan hasil Pepera; 30 negara abstain. Tak ada satu pun yang setuju Papua merdeka. Terus status politik Papua apalagi yang mau dibicarakan? Itu sudah diputuskan PBB dan sah. Kalau Benny Wenda membuat kantor di sana, namun Pemerintah Inggris tidakmendukung Benny Wenda, bahkan ditegaskan Perdana Menteri Inggris bahwa Inggris mendukung kedaulatan Indonesia dan Papua merupakan bagian integral Indonesia.

Sebelum Otsus hanya 1 provinsi dan 9 kabupaten, itu pun bupatinya tentara. Sekarang, ada 2 provinsi dengan 42 kabupaten/ kota yang kepala daerahnya asli Papua. Ini wujud adanya pembangunan di Papua. Kalau ini diinformasikan dengan baik oleh pemerintah, apa yang diteriakkan Benny Wenda nggak ada apa-apanya. Inggris pun nggak setuju. New Zealand pun akhirnya tahu fakta yang sebenarnya, dan menolak kantor perwakilan OPM berada di negaranya.

Rakyat Papua Butuh Kesejahteraan Bukan Kemerdekaan

Kegiatan Masyarakat Papua berjalan dengan normal

Kampanye Papua segera merdeka oleh aktivis Papua, Benny Wenda cs membuat kecemasan bagi rakyat Papua, pasalnya rakyat Papua hanya ingin peningkatan kesejahteraan, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang maju, bukan dilibatkan untuk mempermasalahkan status Papua. ”Papua itu sudah merdeka, sekarang bagaimana generasi muda Papua mengisi kemerdekaan dan membangun Papua” ucap salah satu Tokoh masyarakat Biak Numfor, Frans Ronsoumbre.

Munculnya provokasi oleh kelompok separatisme akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan, baik di dalam maupun diluar negeri. Aktivitas tersebut justru merugikan masyarakat Papua, karena hanya sebagian kecil saja yang sepaham bahwa Papua masih belum merdeka, dan sebagian besar rakyat Papua menyayangkannya, Pepera 1969 sudah sah, itu adalah bukti bahwa Papua sudah merdeka sejak dulu.

Munculnya pemberitaan tetang kampanye Papua merdeka di berbagai media, berdampak pada banyaknya pengamat yang memperkirakan Papua bakal lepas dari NKRI. Tanda-tanda kearah itu sudah sangat jelas. Mereka saat ini ditengarai sudah memiliki sponsor yang siap mendukung kemerdekaan wilayah di timur Indonesia ini, bahkan Papua saat ini sudah sangat siap untuk lepas dari Indonesia.

Para pendukung OPM sebenarnya sangat kecil secara internasional namun pengaruhnya dan cara-cara mereka, mengesankan seolah OPM dapat dukungan mayoritas masyarakat internasional. Inilah keberhasilan opini yang mereka bangun. Dan nampaknya masalah separatisme di Indonesia tidak dapat hanya ditangani oleh satu lembaga atau satu departemen saja. Perlu adanya kerja sama antar aparat pemerintah baik sipil maupun militer dalam menangani separatisme, termasuk para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Pemerintah dalam menyelesaikan masalah selalu mengedepankan pemerataan keadilan dan kesejahteraan secara merata tetap dikedepankan untuk bersama-sama membangun Papua. Karena tanpa pendekatan peningkatan kesejahteraan dan membangun komunikasi yang baik, maka pemerintah tidak akan pernah tahu keinginan kelompok tersebut. Kita berharap agar kelompok separatis OPM segera sadar, bahwa apa yang diperjuangkan rakyat Papua sebenarnya adalah peningkatan kesejahteraan dan keadilan bukan kemerdekaan seperti keinginan OPM. Karena kemerdekaan saat ini sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia termasuk yang di Papua. Sehingga arti kemerdekaan saat ini adalah kebebasan untuk mendapatkan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Perlunya masyarakat Papua merebut ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang tehnologi, sehingga bila pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah dikuasai rakyat Papua, maka Sumber Daya Alam (SDA) tentu dapat dikelola oleh rakyat Papua sendiri dengan pedoman pada otonomi daerah, sehingga tidak tergantung pada tenaga asing. Oleh karena itu, yang ditunggu masyarakat Papua, adalah Pemerintah, aparat keamanan mencari jalan penyelesaian dengan tetap mengedepankan peningkatan kesejahteraan rakyat yang memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah Papua Masuk NKRI Sudah Benar

Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah benar sehingga tidak perlu dipertanyakan dan diutak-atik lagi.

Hal tersebut diungkapkan Tokoh Pejuang Papua, Ramses Ohee di Jayapura, menanggapi sejumlah kalangan yang masih mempersoalkan sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam.

Ramses menegaskan, ada pihak-pihak yang sengaja membelokkan sejarah Papua untuk memelihara konflik di Tanah Papua.

“Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI sudah benar, hanya saja dibelokkan sejumlah warga tertentu yang kebanyakan generasi muda,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, fakta sejarah menunjukkan keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

“Sayangnya, masih ada yang beranggapan bahwa Sumpah Pemuda tidak dihadiri pemuda Papua. Ini keliru, karena justru sebaliknya, para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda dari daerah lainnya. Ayah saya, Poreu Ohee adalah salah satu pemuda Papua yang hadir pada saat itu,” ujar Ramses.

Adapun mengenai pihak-pihak yang memutarbalikkan sejarah dan masih menyangkal kenyataan integrasi Papua ke dalam NKRI, Ramses tidak menyalahkan mereka karena minimnya pemahaman atas hal tersebut.
Menurutnya, hal yang perlu disadari adalah bahwa keberadaan negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga seharusnya disyukuri dengan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Papua.

Berdasarkan catatan sejarah, pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut, bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera Merah Putih dan bendera PBB.

Selanjutnya, PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan “New York Agreement” untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat melakukan jajak pendapat melalui Pepera pada 1969 yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari delapan kabupaten pada masa itu.

Hasil Pepera menunjukkan rakyat Irian Barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia.

Nicolaas Jouwe Tidak ada satu hakim di dunia ini yang bisa mengalahkan Indonesia tentang masalah integrasi Papua ke dalam NKRI. Indonesia benar soal Papua namun PBB saja yang main kotor,” ujar Nicholas.

NRFPB kaburkan sejarah Papua

Ditengah-tengah rasa optimisme dan percaya diri masyarakat Papua untuk membangun, ternyata masih ada segelintir orang yang berusaha menghambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Bapak Forkorus Yaboisembut yang mengklaim sebagai Presiden Negara Republik Federal Papua Barat atau biasa disebut NRFPB yang menyatakan dirinya sebagai pejuang rakyat Papua, namun sampai saat ini sepak terjangnya jauh dari kata meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua bahkan cenderung merugikan dan menghambat upaya rakyat Papua untuk bangkit dari ketertinggalan.

Seiring berjalannya waktu rakyat Papua semakin sadar. Pernyataan-pernyataan Bapak Forkorus dengan NRFPB-nya merupakan upaya pembodohan dan pembohongan rakyat Papua. Sebut saja pernyataan NRFPB yang menyatakan Pepera 1969 tidak sah namun NRFPB tidak pernah memberikan bukti-bukti tetapi hanya opini provokatif yang cenderung negatif dan merugikan rakyat Papua. Fakta yang ada selama ini bahwa Pepera 1969 itu sah sesuai `New York Agreement` 1962 dan Pepera ini pun sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505, pada tanggal 19 November 1969. ”Sidang Umum PBB untuk menentukan keabsahan Pelaksanaan Pepera diikuti oleh 84 negara, 54 negara menyatakan setuju, 30 negara menyatakan abstain (tidak bersuara); sedangkan 5 negara tidak hadir. Pelaksanaan Pepera disaksikan oleh utusan PBB dan utusan dari negara Belanda, sehingga tidak ada rekayasa dan pemaksaan dalam pelaksanaan Pepera, tetapi dilaksanakan secara demokratis dan dinyatakan sah secara yuridis”, jelas Jakob Rumpaidus salah satu Anggota Dewan Pepera/saksi pelaksanaan Pepera.

Selain itu, pembohongan publik NRFPB juga terus di lakukan dengan opini peristiwa penembakan atau pembunuhan seperti itu sering terjadi di atas tanah air Papua Barat sejak Indonesia menganeksasi Papua Barat (Nederland New Guinea) pada tahun 1962 dengan infiltrasi dan infasi militer. Kata ”menganeksasi” merupakan kata yang sering di munculkan untuk mempengaruhi dan membutakan rakyat Papua atas sejarah Papua, padahal fakta yang sebenarnya Papua masuk ke Indonesia bukan karena infasi militer, namun karena keinginan rakyat Papua sesuai hati nurani untuk berintegrasi dengan Indonesia melalui cara-cara yang demokratis melalui Pepera. ”sejak 19 November 1969 wilayah Papua dan penduduk yang mendiaminya telah menjadi bagian integral dari Indonesia” jelas Nicholas Jouwe mantan pejuang Papua merdeka dan pembuat bendera bintang kejora yang telah sadar dan kembali ke pangkuan Indonesia. Tentang beberapa kerusuhan di Papua yang dilakukan oleh OPM dan kegiatan NRFPB, Jouwe mengatakan “itu adalah orang Papua yang terdiri atas anak muda yang tidak tahu apa-apa. Itu semua hanya omong kosong yang dapat menjadi duri dalam pembangunan Papua”.

NRFPB sesungguhnya telah mengingkari sejarah dengan melakukan pembohongan publik, Karena kembalinya Papua kedalam NKRI adalah melalui media, cara dan prosedur yang sah dan demokratis serta diterima oleh masyarakat internasional, dan bukan merupakan aneksasi. ”Kemurnian sejarah kembalinya Papua Barat ke pangkuan NKRI tanggal 1 Mei 1963 dan hasil Pepera tahun 1969 jangan dibelokkan dan dipolitisir, hanya untuk kepentingan kelompok atau individu, karena justru akan menyengsarakan rakyat Papua” ungkap salah seorang Mahasiswa UNCEN.

Selain itu, pernyataan Presiden NRFPB Forkorus Yaboisembut bahwa pada tanggal 12 Mei 2012 akan penghargaan dari Amnesty International Secretariat (AIS), namun hingga saat ini tidak kungjung datang. Dengan kejadian tersebut masyarakat Papua telah sadar dan tidak mudah dibodohi oleh yang menamakan diri Negara Federasi Republik Papua Barat (NRFPB), bahwa sebenarnya nominasi terhadap penerima award atau penghargaan Human Rights Defender Award hanya dapat diberikan kepada mereka yang berkedudukan dan aktif dalam kegiatan HAM di New Zealand dan kawasan Pasifik. Selain itu, berbagai pihak khususnya jaringan Amnesty International (AI) dapat menominasikan nama-nama kandidat penerima penghargaan disertai alasan pendukung. Sementara dalam kaitan itu, Forkorus Yaboisembut tidak memiliki catatan kegiatan pembelaan HAM.

Tidak hanya dalam penerimaan penghargaan internasonal, kelompok yang menamakan diri Negara Federasi Republik Papua Barat (NRFPB) melakukan kebohongan publik. NRFPB menyatakan bahwa Negara Republik Federal Papua Barat resmi terdaftar di PBB dengan No. Code : R.R. 827 567 848 B E.

Namun statemen Presiden NRFPB dibantah langsung oleh kelompok pejuang kemerdekaan Papua lainnya seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang mengklaim sebagai wadah aspirasi perjuangan status politik Papua. Mecky Yeimo salah satu pentolan KNPB mengatakan bahwa pernyataan Forkorus hanya penipuan atau merupakan pembohongan publik yang bertujuan untuk memutarbalikan sejarah Papua. “kami rakyat Papua kasih tau nomor surat yang sedang kamu kampanyekan itu bukan nomor daftar dari PBB, tetapi ini nomor surat tanda terima dari ILWP jadi stop sudah jangan tipu-tipu rakyat lagi” ucapnya.

Benny Wenda Belum Puas Membohongi Rakyat Papua

Munculnya isu bahwa perjuangan Papua merdeka mendapat dukungan dari negara-negara Eropa yang ditandai dengan berita-berita bahwa kantor-kantor perwakilan OPM akan di buka di Inggris, Jerman, Itali dll. Namun hal tersebut hanya sebuah kampanye yang semu atau pembohongan Publik yang dilakukan oleh seorang DPO asal Papua, Benny Wenda.

Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, menyatakan negaranya tetap mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia. Pernyataan tersebut disebutkan Mark terkait pendirian Kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) ‘Free West Papua’ di Oxford, Inggris. Menurutnya, pendirian kantor tersebut bukan sikap pemerintahnya. Segala bentuk tindakan mereka, dijelaskan Mark, tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris.

“Posisi pemerintah Inggris cukup jelas. Kami menghargai Papua bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti suluruh provinsi-provinsi di Indonesia,” ujar Mark Canning.

Selama di Inggris, Benny Wenda aktif berkampanye tentang keadaan masyarakat Papua yang menurutnya sudah tertindas berpuluh-puluh tahun. Benny mengklaim membentuk International Lawyer for West Papua dan International Parliament for West Papua untuk membantu dia dalam perjuangannya, namun kedua lembaga tersebut digunakan untuk mendapatkan dana agar bisa bertahan hidup di Inggris. Pembohongan publik yang dilakukannya menarik simpati dari pemuda dan masyarakat Papua yang bersedia memberikan dana dan bantuan untuk membiayai hidup Benny Wenda di Inggris.

Setelah beberapa tahun berjalan nampaknya ILWP dan IPWP bentukan Benny Wenda tidak membuahkan hasil. Untuk menutupi kegagalannya Benny Wnda kembali melakukan penipuan terhadap masyarakat Papua dengan mengatakan bahwa di Oxford London Inggris telah diresmikan kantor Perwakilan OPM yang mengklaim bahwa seluruh perjuangan Papua merdeka di pusatkan di kantor-kantor perwakilan OPM. Sangat mencengangkan bahwa ternyata apa yang disebut kantor Perwakilan OPM ternyata hanya rumah biasa yang dirtempati oleh keluarga besar Benny Wenda. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua kampanye Papua merdeka hanya menguntungkan Benny Wenda, dan merugikan rakyat Papua, karena dengan kegiatannya Benny wenda mendapatkan uang dari para donatur yang tertipu atas kampanyenya. Para donatur ini tidak mengetahui bahwa kegiatan kampanye yang selama ini dilakukan oleh Benny Wenda hanya bersifat kedok agar tetap mendapatkan dana untuk membiayai hidupnya dan keluarganya.

Belum lagi sosok Dominic Brown, seorang intelektual, jurnalis, aktivis, dan juga penasihat politik Benny Wenda. Brown dapat dikatakan menjadi sutradara, berada dibelakang layar kegiatan Benny Wenda selama di Inggris. Brown yang memberikan instruksi kepada Benny Wenda untuk melakukan kampanye di jalanan di Inggris ataupun di Kedutaan Besar Indonesia. Kegiatan Benny Wenda untuk memperjuangkan Papua tidak lebih dari sekedar instruksi dari Brown. Benny Wenda tidak mempunyai pilihan lain karena jika menolak maka sama dengan penghentian dana untuk biaya hidup dia dengan keluarganya.

Sekarang Benny ketakutan untuk kembali ke Papua karena harus mempertanggung jawabkan kejahatannya. Apalagi selama ini Benny juga mengatakan bahwa Otsus tidak memberikan manfaat dan kemajuan bagi Papua. Sosok seperti Benny yang tinggal di Inggris sudah pasti tidak akan bisa mengetahui kemajuan-kemajuan yang dialami oleh Papua. Benny hanya mendengarkan informasi yang ingin dia dengar tentang kondisi Papua. Kondisi Papua yang ingin didengar oleh Benny adalah kondisi tertinggal jaman, susah, melarat, miskin, tidak berpendidikan, diskriminasi dan lain-lain. Papua sudah berubah, teknologi dunia modern ternyata belum bisa mencerdaskan pemikiran Benny tentang Papua.

Benny seperti murid yang bodoh dan malu untuk belajar, kesepian dan suka berbohong untuk menutupi kebodohannya. Dukungan terhadap Benny Wenda di Inggris semakin berkurang terutama masalah pendanaan. Mungkin pilihan untuk kembali ke Indonesia bisa saja terlintas dalam pikiran Benny, namun rasa malu dan ketakutan yang begitu besar masih menghantui dia, akibat perbuatan dan kelicikan dia selama ini. ”Benny Wenda hanya seorang kabualan…. menari diatas penderitaan rakyat Papua” ucap seorang tokoh masyarakat Biak Martinus Ronsoumbre dengan nada kesal.

KNPB Coreng Nasionalisme Masyarakat Sorong

Semangat nasionalisme masyarakat Sorong dalam rangka memperingati HUT 50 tahun Integrasi Papua ke NKRI tercoreng oleh ulah sekelompok orang yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Di tengah-tengah antusiasme masyarakat Papua Barat khususnya di Kota Sorong melakukan kegiatan untuk memperingati HUT 50 Tahun Integrasi Papua ke NKRI, terjadi penggrebegan dan penangkapan terhadap anggota KNPB oleh Aparat Kepolisian karena akan melakukan tindakan melawan hukum untuk menggangu kegiatan peringatan HUT integrasi Papua ke Indonesia dan berencana akan mengibarkan Bendera Bintang Kejora Sorong.

Peristiwa tersebut terjadi setelah aparat keamanan gabungan dari Polres Kab. Sorong, Kodim 1704/Sorong dan Korem 171/PVT melakukan patroli namun mendapatkan perlawanan oleh kelompok KNPB pimpinan Isak Klaibin dan terjadi bentrokan antar kedua kubu yang mengakibatkan 3 orang warga/ kelompok meninggal dunia. Sedangkan korban dari apkam, 1 orang mengalami luka sabetan senjata tajam serta kaca belakang dan samping kiri mobil Wakapolres Sorong hancur.

Hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh tim gabungan Polda Papua, Korem Sorong dan Polres Sorong di gudang dan rumah Isak Klaibin ditemukan banyak barang-barang berbahaya seperti senjata api, amunisi, parang, panah dll, atribut-atribut separatis Papua dan bendera Bintang Kejora. Wakapolda Papua Brigjen Pol. Paulus Waterpauw saat mendampingi Kapores Sorong menyampaikan bahwa penyerangan KNPB dan bukti-bukti yang didapatkan dapat dijerat pidana makar.

Kondisi keamanan Papua dan Papua barat beberapa kali terusik oleh ulah KNPB, seperti halnya peringatan HUT integrasi Papua ke Indonesia, juga tidak luput dari sasaran pemanfaatan momen oleh KNPB untuk melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun masyarakat Papua di Sorong semakin dewasa, mereka tetap antusias melakukan kegiatan memperingati HUT 50 Tahun Integrasi Papua ke Indonesia dan tidak terpengaruh oleh provokasi kelompok KNPB.

“Papua tetap NKRI.. !!!” teriak salah seorang pelajar di Sorong, Yan Kalomi saat mengikuti kegiatan.

Rekayasa Film “Goodbye Indonesia”

KNPB (Komite Nasional Papua Barat) semakin kencang untuk memperjuangkan kepentingan segelintir masyarakat Papua Barat untuk memisahkan diri dari Indonesia mengingat banyaknya kegagalan yang mereka dapatkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Seakan-akan tidak mau tinggal diam KNPB meluncurkan rekayasa pelanggaran HAM dalam bentuk film dokumentasi yang berjudul Goodbye Indonesia.

Film dokumentasi ditayangkan di stasiun televisi internasional, Al Jazeera, dengan tujuan untuk mendapat simpati dari masyarakat Internasional. Menurut hemat saya film tersebut hanya akan memperkeruh suasana di Papua dan tidak akan menuai hasil seperti yang diharapkan KNPB. Rekayasa pelanggaran HAM yang dimuat dalam film tersebut hanyalah alat untuk mencapai tujuan segelintir orang, karena secara faktual sebagian besar dari pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat sendiri disebabkan oleh ulah KNPB dengan tujuan memprovokoasi masyarakat Papua Barat. Untungnya, masyarakat Papua Barat cerdas dan dapat menilai kebenaran yang jelas-jelas sangat bertentangan dari kejadian yang ditanyangkan di dalam film tersebut.

Pada tahun 1961 KNPB sudah lahir dengan nama Komite Nasional Papua (KNP) kemudian berganti dengan nama KNPB. KNPB bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, namun dalam realita nya KNPB tidak mewakili seluruh aspirasi masyarakat Papua Barat yang masih ingin menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia.

Dalam proses perjuangannya KNPB banyak menuai kegagalan karena tidak mendapat simpati dan dukungan masyarakat Internasional, hal tersebut terbukti ketika Scott Marciel (Duta Besar AS untuk Indonesia) dan rombongan melakukan kunjungan ke Papua. Dalam kunjungan tersebut Dubes AS mengakui bahwa Papua adalah bagian dari NKRI serta mendukung penuh pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua.

Papua Barat adalah bagian dari NKRI sesuai dengan PEPERA yang telah disetujui oleh masyarakat Internasional. Harapannya, seluruh masyarakat Indonesia khususnya Papua, tidak mudah terprovokasi dengan adanya film tersebut.