Bebaskan WNI Asal Papua, Diplomasi Indonesia Patut Diapresiasi

Penjara-Bebas

Diplomasi Indonesia layak dipuji pasca berhasil membebaskan WNI asal Serui, Papua dari jeratan hukum di Papua Nugini. Keberhasilan tersebut seolah memutar-balikkan fakta yang selama ini diisukan bahwa orang Papua di-anak-tirikan oleh Pemerintah Indonesia. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Republik Indonesia di Vanimo terus melakukan pendampingan, baik ketika penahanan hingga selesai persidangan.

Siaran pers Konsulat RI Vanimu yang diterima Antara di Jakarta, Minggu, menyebutkan Baren Waroi (17 Th) dan Franky Wanggai lolos dari vonis hukuman penjara. Seorang WNI lagi, Luki Waroi dijerat hukuman lima tahun penjara dengan tuduhan illegal fishing di perairan Papua Nugini (PNG) Wutung, yang berbatasan dengan Jayapura, Papua.

Ketiga warga Papua ini ditangkap aparat keamanan PNG pada 6 September 2014, karena dianggap melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan boat bermesin temple dan kepemilikan bom ikan (dopis).

Konsul RI di Vanimo, Jahar Gultom, mengatakan, dirinya ikut melihat jalannya pembacaan vonis hakim di Pengadilan Vanimo pada 19 September 2014. Ia juga mengatakan, Konsulat RI menyiapkan pengacara untuk meminta keringanan hukuman bagi warga Papua itu dengan pertimbangan bahwa illegal fishing dilakukan tidak dengan skala bisnis, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baru pertama kali dilakukan dan dua warga (Baren Waroi dan Franky Wanggai) hanya ikut-ikutan saja.

Atas upaya Konsulat itulah, akhirnya Baren Waroi dibebaskan terlebih dahulu dan dititipkan di Konsulat sejak 8 September 2014. Sementara Franky Wanggai dijatuhi denda dan proses pembayaran denda sudah dilakukan bersama dengan pihak keluarga.

“Dari proses awal kita peroleh informasi tentang penangkapan tiga warga Indonesia asal Papua ini, kita menghubungi pihak keluarga dan mengoordinasikan dengan aparat keamanan setempat. Selain itu, kita tunjuk juga pengacara setempat untuk mendampingi warga kita ini, sehingga diperlakukan secara adil,” kata Jahar Gultom.

Tidak cukup hanya disitu, Perwakilan Indonesia di Vanuatu saat ini melalui pengacara sedang fokus berupaya agar Luki Waroi yang dijerat hukuman lima tahun penjara dapat dibebaskan, meskipun barang bukti berupa enam buah bom ikan, “cool box” dan kapal ukuran 23 mesin 40 PK sulit untuk dibantahkan dan menguatkan vonis hakim dimaksud.

Jahar kemudian mengatakan bahwa upaya-upaya masih terus dilakukan konsulat yaitu berkoordinasi dengan pengacara, pihak keluarga dan otoritas terkait lainnya di Vanimo. (Aji/ANTARA)

Papua dalam Kedamaian

papuatanahdamai

Papua, surga kecil yang jatuh ke bumi, hitam kulitku, keriting rambutku, aku seorang Papua kata Edo Kondologit dalam lagunya dalam sebuah acara expo di daerah raja ampat yang di siarkan sebuah televisi swasta baru-baru ini.

Di tengah-tengah pemberitaan tentang konflik berkepanjangan yang terjadi di tanah Papua. Liputan singkat dari salah satu televisi swasta tersebut bagaikan oase di tengah padang pasir. Setidaknya masyarakat Indonesia tahu bahwa di tanah Papua sendiri masih terus membara semangat dan bibit-bibit optimisme masyarakatnya untuk mampu membangun negeri Papua yang makmur, sejahtera, dan madani. Wajah-wajah kebahagiaan masyarakat Papua seolah-olah menyampaikan satu pesan bahwa mereka ingin Papua dalam kedamaian, jauh dari konflik yang saat ini terus menjeratnya. Mereka ingin memperlihatkan ke dunia Internasional bahwa inilah Papua dengan segala surga keindahaannya, mulai dari keindahan alam hingga kekayaan buminya. Setiap putra Papua pastilah ingin mencicipi nikmatnya pembangunan itu bahkan kalau perlu ikut andil dan pastilah ingin mengolah kekayaan bumi mereka secara mandiri, jauh dari otak-atik kapitalisme dan rayuan investor asing. Mungkin masih banyak lagi jeritan hati putra Papua yang sampai saat ini masih tertahan di mulut mereka.

Betapa sedih dan pilunya ketika melihat konflik di tanah Papua yang tak kunjung reda. Tak terhitung mungkin berapa banyak nyawa yang telah terengut, rumah-rumah penduduk yang telah hancur, ibu dan anak yang harus tidur dalam ketakutan. Konflik yang terjadi di daerah Papua memang tak bisa disamakan dengan konflik yang terjadi di daerah lainnya. Ini karena masyarakat Papua sendiri memiliki kekeluargaan antar suku yang amat kuat, fanatisme kelompok, dan masyarakat Papua juga paling sportif. Tapi hal ini bukanlah kambing hitam atau alasan lambatnya penanganan konflik di Papua, namun disinilah pemerintah mesti menentukan aksi yang tepat. Pendekatan keamanan yang saat ini dilakukan memang bukan merupakan solusi terbaik, harusnya pendekatan kesejahteraan dan dialog yang lebih dikedepankan.

Belum lagi pemberitaan tentang PT. Freeport Indonesia, betapa banyak pemberitaan tentang aksi penembakan oleh aparat keamanan PT. Freeport terhadap masyarakat lokal. Habis manis sepah dibuang, mungkin inilah ungkapan yang cocok untuk mengambarkan keadaan penambangan emas oleh PT. Freeport saat ini. Setelah emas di keruk, tinggallah Papua dengan alam yang rusak dan bagi hasil yang tak sebanding untuk masyarakat Papua dan Indonesia. Dari perjanjian sekitar 3,75 % royalti untuk bangsa Indonesia, hanya 1 % yang disetorkan oleh PT. Freeport Indonesia (baca:PT. Freeport Indonesia, Google.com). Seolah-olah kita melupakan jati diri bangsa kita dengan prinsip hubungan luar negeri bebas aktif. Kita semakin bertekuk lutut di hadapan para pengusas ekonomi dunia.

Saat ini sebagian masyarakat Papua belum merasa menjadi bagian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi yang ambigu. Mereka belum sepenuhnya merasakan pembangunan di tanah mereka. Semakin tenggelam oleh cepatnya pembangunan di daerah-daerah perkotaan di tanah jawa. Tidak ingatkah kita betapa dengan susah payahnya Soekarno dahulu mempertahankan tanah Papua agar tetap menjadi bagian dari NKRI. Padahal kala itu, Papua tak lebih dari rawa-rawa, dan penyakit malaria.

Apa yang terjadi di tanah Papua hanyalah satu kasus betapa setelah 67 tahun kita merdeka, pembangunan itu masih belum terdistribusi merata di setiap daerah di Indonesia. Papua hanyalah satu, masih ada puluhan daerah lagi yang butuh perhatian lebih, punya jeritan yang sama denga jeritan putra Papua. Masih ada segudang masalah di daerah lagi seperti daerah perbatasan yang masih butuh pembangunan secepat mungkin. Sangat sensitif juga jika hal ini dikesampingkan dalam buku tugas pemerintah.

Menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menjaga agar NKRI tetap selalu berbentuk kesatuan, bukan ingin melepaskan dirinya satu persatu. Maka tugas kita bersama untuk terus menjaga keutuhan tersebut. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga kepada seluruh putra-putra daerah. Kita tentu berharap pembangunan di negeri kita semakin merata. Tak ada lagi yang merasa terdiskriminasi. Kemajuan ekonomi mesti terdistribusi merata ke seluruh daerah. Papua akan selalu dan tetap sejahtera di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SKP-HAM Papua Jual Isu Kematian Ketua KNPB Sorong

skp

Sail Raja Ampat yang diresmikan Presiden SBY dan dihadiri berbagai undangan dalam dan luar negeri sukses dilaksanakan dengan meriah. Namun sempat terjadi peristiwa yang hampir mencoreng pelaksanaan Sail Raja Ampat, yaitu menjelang pelaksanaan Sail Raja Ampat, di Pulau Nana, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, telah ditemukan sesosok mayat, yang teridentifikasi sebagai salah satu aktivis Papua, Martinus Yohame (Ketua KNPB Sorong Raya) yang sebelumnya dilaporkan menghilang sejak tanggal 20 Agustus 2014.
Paska peristiwa tersebut berbagai kalangan berspekulasi bahwa korban senganja di bunuh oleh Aparat keamanan, ada juga yang memberikan kabar bahwa terjadi konflik internal antar organisasi KNPB.
Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua (SKP-HAM Papua) menilai pemerintah Indonesia tidak menjamin hak hidup orang Papua. Orang Papua terancam penculikan dan pembunuhan dan melalui Kordinator SKP HAM Papua Peneas Lokbere, dengan entengnya menuduh bahwa Pemerintah Indonesia melalui institusi militer menghabisi dengan alasan klasik yang tidak mendasar. Alasan menentang negara dan mengancam keutuhan negara dipakai untuk menghabisi orang Papua. “Hidup orang Papua tidak ada jaminan. Separatis menjadi alasan untuk membunuh,” ujarnya, kepada awak media di Kantor KontraS Papua, Selasa (16/9).
Padahal saat dilakukan jumpa pers oleh Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua (SKP-HAM Papua), pihak Kepolisian Daerah Papua belum mengumumkan penyebab kematian korban, yang disebabkan tidak diperbolehkannya dilakukan Outopsi oleh pihak Keluarga. Namun dengan mudahnya Peneas Lokbere menyatakan bahwa itu dibunuh oleh Aparat keamanan. Mestinya sebelum melakukan jumpa pers, Peneas Lokbere mencari fakta baik dari keluarga korban, teman-teman korban dan pihak kepolisian sebagai institusi negara.
Sementara pihak yang berwenang saat ini masih melakukan pendalaman penyebab kematian Martinus Yohame. Disisi lain beberapa sumber yang tidak mau disebutkan namanya memberikan keterangan bahwa kematian Yohame dilatarbelakangi adanya persoalan internal KNPB, sehubungan dengan proses negoisasi permintaan dana yang dilakukan Martinus Yohame kepada pihak Apkam sebagai kompensasi agar KNPB membatalkan aksi unjuk rasa menolak kedatangan Presiden SBY di Sorong.
“Martin Yohame hanya jual isu saja, dong gertak polisi supaya kasih uang agar tidak jadi demo “ ucap tokoh pemuda sorong yang tidak mau disebutkan namanya.
Negosiasi permintaan dana tersebut kemungkinan diketahui oleh sesama anggota KNPB, sehingga mencurigai dana tersebut telah diterima, namun tidak secara transparan disampaikan kepada sesama komunitas KNPB Sorong yang kemudian menimbulkan pertikaian, selanjutnya berakhir dengan kematian Martinus Yohame.
“ah.. dia baku tipu sama temannya, makanya saya tidak heran kalau dia mati, mungkin dia rakus ka pa?” tegasnya dengan nada sedikit emosi.
“yang paling penting wilayah Papua khususnya Sorong itu Aman, persoalan kriminal sudah ada yang urus.. stop saling curiga dan tuduh tanpa bukti.. jangan dengar SKP-HAM Papua, itu jual isu saja” kata salah satu pemuda wilayah Sorong Raya, Artur Kogoya.

KNPB : Pecah Belah Rakyat Papua

KNPB2

Ditengah upaya seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan meningkatkan kesejahteraan di Papua, masih saja ada sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi illegal Komite Nasional Papua Barat atau biasa dikenal dengan sebutan KNPB terus menciptakan suasana konflik, saling curiga dan selalu menciptakan opini negatif terhadap kebijakan Pemerintah terhadap pembangunan di Papua.
Politik adu domba (devide et impera) merupakan warisan sejak zaman penjajahan Belanda dan politik tersebut telah dimainkan oleh KNPB dalam setiap kegiatannya. Ini adalah sebuah strategi yang digunakan oleh pemerintah penjajahan Belanda di saat menjajah Indonesia. Hal yang sama dari teori devide et impera sedang digunakan oleh KNPB, sebuah organisasi tanpa bentuk dan ilegal di tanah Papua yang damai, untuk melanjutkan aksi brutalnya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Politik adu domba digunakan untuk mempertahankan kekerasan dan brutalisme yang banyak dilakukan oleh organisasi invalid sekelas KNPB.
Secara prinsip, praktek politik adu domba adalah memecah belah dengan saling membenturkan kelompok besar yang dianggap memiliki pengaruh dan kekuatan. Tujuannya adalah agar kekuatan tersebut terpecah-belah menjadi kelompok-kelompok kecil yang tak berdaya. Dengan demikian kelompok-kelompok kecil tersebut dengan mudah dilumpuhkan dan dikuasai.
Unsur-unsur yang digunakan dalam prakteknya oleh KNPB adalah; (1) menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan chaos dalam masyarakat; (2) memutarbalikkan fakta yang terjadi sebenarnya dengan harapan masyarakat bisa dipengaruhi akan berita bohongnya; (3) melakukan aksi-aksi kekerasan dan brutal yang mengatasnamakan rakyat; (4) dalam setiap aksi sering melakukan pemalangan jalan dengan harapan menggalang massa lebih banyak, yang mana masyarakat sendiri tidak simpati; (5) melakukan pemukulan, pembunuhan, dan pengeroyokan yang membabi buta terhadap masyarakat sipil tidak berdosa.
Di negara barat seperti Belanda, dan negara-negara lain politik devide et impera sudah lama tak digunakan lagi. Mereka saat ini menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Namun justru oleh organisasi tak berbentuk seperti KNPB politik itu digunakan dalam setiap melakukan aksi tak berizinnya. Politik adu domba saat ini kental dilakukan sehingga sering mengakibatkan orang Papua menjadi korban aksinya. Alih-alih mengatasnamakan rakyat, namun rakyat mana yang dibawa kita tidak tahu. Masyarakat Papua saat ini sudah semakin cerdas dan tidak dengan serta-merta mau diperbudak oleh fitnah yang selalu disebarkan KNPB. Masyarakat saat ini sudah mengerti dan semakin paham akan politik yang dilakukan KNPB yang membenturkan orang Papua dengan saudaranya sendiri. Hal ini sangat tidak manusiawi mengingat orang Papua sangat cinta akan kedamaian.
Siapa saja bisa dijadikan domba aduan, dari warga masyarakat biasa sampai warga kelas atas bisa jadi objek sasaran. Ulah KNPB juga mengakibatkan sesama organisasi gerakan, sesama orang tua sampai dengan sesama masyarakat menjadi saling serang, seperti perang suku di Timika dan antara dewan adat Papua dan LMA. Beberapa organisasi yang ada di masyarakat tak lepas dari aksi fitnah dan propaganda negatif nya. Banyak organisasi yang terdiri dari orang Papua, tak luput dari propaganda negatif oleh KNPB. Organisasi-organisasi ini sengaja digembosi dengan menciptakan opini oleh karena tidak sepakat dengan aksi brutal KNPB. Organisasi ini dijadikan sasaran empuk pemberitaan negatif KNPB untuk mewujudkan politik devide et impera nya.
Pemerintah telah berupaya menciptakan masyarakat yang damai dengan melakukan pendekatan kepada kepala-kepala suku, RT/RW, agar perpecahan di masyarakat dapat terhindari sebagai akibat dari ulah KNPB. Pemicu perpecahan di masyarakat gara-gara masalah kecil bisa berkembang menjadi konflik yang besar, dan ini dapat menjadi objek pemberitaan KNPB guna menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Perbedaan agama, suku, dan sebagainya bisa dimanfaatkan oleh KNPB untuk menimbulkan perpecahan dalam masyarakat di Papua.
Kita sudah banyak melihat buktinya terjadi sehari-hari. Dan untungnya media massa tidak terpengaruh akan propaganda negatif yang diciptakan KNPB. Inikah yang dimaksud dengan demokrasi yang sering diagung-agungkan KNPB untuk mencari pembenaran akan aksinya? KNPB banyak berteriak demokrasi, sedangkan mereka sendiri mencoreng demokrasi tersebut.
Dalam politik adu domba, konflik sengaja diciptakan dengan harapan timbulnya perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terwujudnya Papua yang damai. Dan inilah yang menjadi tujuan pokok dari KNPB, agar Papua terlihat chaos sehingga menjadi perhatian banyak pihak. Pihak-pihak atau orang-orang yang tidak bersedia bekerja sama dengan KNPB akan dianggap seperti iblis dan setan yang harus dibasmi. Inilah akar dari organisasi yang sampai saat ini tidak pernah berizin dan akan tidak diizinkan ada di dunia mana pun.
Ketidakpercayaan terhadap pimpinan atau suatu kelompok sengaja diciptakan agar pemimpin atau kelompok tersebut tidak tumbuh besar dan solid. Adakalanya tidak hanya ketidakpercayaan, bahkan permusuhan pun sengaja diciptakan oleh KNPB. Teknik yang digunakan adalah agitasi, propaganda, desas-desus, bahkan fitnah. Praktik seperti itu tumbuh subur saat ini.
Selain melakukan aksi-aksi brutal, KNPB kerap menganggap orang Papua yang tidak mendukung mereka sebagai pengkhianat. Padahal jelas-jelas organsasi tanpa bentuk ini, siapa pun orang nya tentu tidak akan simpatik karena mendasari kekerasan atas visi misinya. Apabila tidak ikut dalam memberi dukungan terhadap aksi KNPB, akan dikondisikan dengan sebutan mengkhianati bangsanya sendiri. Inilah yang sudah menjadi rahasia umum sehingga masyarakat Papua yang cinta damai tidak gampang terpengaruh dengan ulah KNPB.
Di tengah masyarakat kita dewasa ini, di tengah era informasi yang sangat liberal, praktek adu domba menjadi senjata ampuh bagi KNPB dalam memecah belah masyarakat di Papua. Kita secara vulgar disuguhi berita-berita negatif tentang kegagalan pemerintah, perseteruan antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan, saling tuding, saling caci-maki, saling sikut dengan intrik-intrik politik yang sangat kasar dan kejam. Penggiringan isu, disadari atau tidak, dilakukan sedemikian rupa untuk saling menghancurkan orang Papua. Hal inilah yang menjadi ciri dari KNPB dalam memperjuangkan setiap kepentingan nya yang lebih kepada kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Salah satu tokoh muda di Dogiyai Jhon Gobay mengatakan, masyarakat Papua, perlu kritis dan waspada terhadap isu atau gosip yang berkembang dan cenderung dihembuskan oleh KNPB. “KNPB akan selalu menggunakan politik adu domba di tanah Papua dengan menggunakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan negara ini” tegasnya. Maka itu kita tidak ingin dijadikan domba aduan oleh siapapun dan pihak manapun termasuk KNPB. Masyarakat di Papua tentunya tidak akan termakan isu-isu yang sengaja dilemparkan untuk memecah belah orang Papua, demi tegaknya perdamaian dan pembangunan seutuhnya di tanah Papua.

Pilpres 2014 di Papua Aman

papua13

Berbeda dengan situasi sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres), beberapa kelompok yang bersebrangan dengan Pemerintah berencana akan melakukan gangguan bahkan akan memboikot Pilpres, namun pada kenyataannya saat pelaksanaan Pilpres Papua tetap aman bahkan menunjukan trend positif terhadap pelaksanaan Pilpres dengan ditunjukannya partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.
Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan, bahwa pelaksanaan pemilihan presiden di seluruh wilayah Provinsi Papua, terutama pada beberapa daerah rawan berjalan aman dan normal. “Saya sudah cek beberapa daerah rawan, seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya, sejak pagi ini hingga sore ini masih berjalan normal,” kata dia di Kota Jayapura, Papua, Rabu, 9 Juli 2014.

Menurut dia, masih beberapa daerah, terutama di beberapa distrik di wilayah pegunungan tengah Papua, seperti Kabupaten Yahukimo belum menerima logistiknya. Ini akibat faktor cuaca, sehingga penyaluran logistik ke daerah itu terhambat. “Tapi pelaksanaan pilpres saat ini tak terlalu rawan di Papua, diharapkan semua aman,” ujarnya. Namun pada Selasa, 8 Juli 2014, Bupati Kabupaten Yahukimo telah menyampaikan bahwa ada beberapa distrik di daerahnya yang belum bisa didrop logistiknya. “Mungkin akan menyusul besok atau lusa, tergantung cuaca juga,” kata dia.

selanjutnya, Lukas mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama mengawal dan mengamankan suara yang telah dipilih. Menurut dia, siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden Indonesia untuk lima tahun ke depan, apa yang sudah dirintis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun lalu bisa dilanjutkan.

Sementara, Kapolda Papua Inspektur Jenderal M. Tito Karnavian saat melakukan teleconference bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di ruang kerja Gubernur Papua Lukas Enembe, menyatakan secara umum situasi Papua aman dan tidak ada kejadian yang berarti.
Daerah-daerah yang selama ini diberitakan rawan, seperti Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, dan juga wilayah perbatasan RI Papua Nugini di Skow-Wutung, Kota Jayapura, yang sering terjadi gejolak, juga berlangsung dengan aman.

Status Politik Papua Sudah Final

pilkadapapua aman

Papua merupakan pulau yang kaya akan kekayaan alam dan keragaman budaya, yang tidak terpisahkan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah benar, sehingga Papua bagian NKRI sudah final, dan tidak perlu dipertanyakan dan diutak-atik lagi, seperti pendapat Tokoh Pejuang Papua, bapa Ramses Ohee bahwa proses masuknya Papua dalam NKRI sudah melalui cara yang benar dan diakui dunia internasional. Bila ada sejumlah kalangan yang masih mempersoalkan sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam, berarti mereka tidak tahu proses sejarah tersebut. Bapa Ramses Ohee menilai ada pihak-pihak yang sengaja membelokkan sejarah Papua untuk memelihara konflik di Tanah Papua. Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI sudah benar, hanya saja dibelokkan sejumlah warga tertentu yang kebanyakan generasi muda.
Berbagai cara untuk mempengaruhi rakyat Papua menolak keabsahan Papua bagian dari NKRI untuk kepentingan kelompoknya terus dilakukan oleh sekelompok orang seperti Komite Nasional Papua Barat atau niasa dikenal dengan KNPB yang mengklaim bahwa sidang umum PBB tahun ini akan membahas tentang status politik Papua, sehingga mereka melakukan aksi untuk mendukung kegiatan tersebut. Namun faktanya seperti hal sebelumnya itu merupakan upaya pembohongan public semata. Sidang PBB tidak pernah membahas tentang status politik Papua, karena PBB telah mengesahkan Papua bagian dari Indonesia sesuai dengan pelaksanaan PEPERA sudah memiliki landasan hukum, yakni Resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan Majelis Umumn PBB tanggal 19 Nopember 1969. Resolusi ini diusulkan oleh 6 negara dan diterima oleh Majelis Umum PBB dengan imbangan suara 84 setuju, tidak ada yang menentang dan 30 abstein. Dengan tidak dipermasalahkan PEPERA oleh Negara manapun menunjukan bahwa, Pepera diterima oleh masyarakat internasional. Artinya, Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui oleh masyarakat internasional.
Lebih lanjut Tokoh Papua Ramses Ohee menjelaskan, fakta sejarah menunjukkan keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sayangnya, masih ada yang beranggapan bahwa Sumpa h Pemuda tidak dihadiri pemuda Papua. Ini keliru, karena justru sebaliknya, para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda dari daerah lainnya. Ayah saya, Poreu Ohee adalah salah satu pemuda Papua yang hadir pada saat itu. Adapun mengenai pihak-pihak yang memutarbalikkan sejarah dan masih menyangkal kenyataan integrasi Papua ke dalam NKRI, pihaknya tidak menyalahkan mereka karena minimnya pemahaman atas hal tersebut. Hal yang perlu disadari adalah bahwa keberadaan negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga seharusnya disyukuri dengan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Papua.
Berdasarkan catatan sejarah, pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut, bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera Merah Putih dan bendera PBB. Selanjutnya, PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan New York Agreement untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat melakukan jajak pendapat melalui Pepera pada 1969 yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari delapan kabupaten pada masa itu. Hasil Pepera menunjukkan rakyat Irian Barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia.
Salah seorang mantan pemimpin Papua Merdeka Nicholas Jouwe yang telah kembali ke NKRI karena kesadarannya menyatakan kepada semua pihak khususnya masyarakat Papua untuk mendukung pembangunan Papua, dan jangan mempersoalkan masa lalu, karena masuknya Papua dalam NKRI sudah final, dan tidak bisa diganggu gugat. Papua bagian sah Indonesia.

Papua Sebuah Ironi, Pejabat Daerah Diduga Menghambat Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Masyarakat Papua berjalan dengan normal

Kegiatan Masyarakat Papua berjalan dengan normal

Papua adalah sebuah ironi. Provinsi yang dapat dibilang berlimpah ruah sumber daya alamnya, Freeport, tambang emas dan tembaga terbesar di dunia ada disini. Papua juga memiliki Tangguh, lapangan gas terbesar di dunia. Namun mayoritas rakyatnya masih bergelut dengan kemiskinan. Tak heran bila akibat carut-marutnya pengelolaan anggaran tersebut, tak sedikit pejabat di wilayah Papua harus meringkuk merasakan jeruji besi. Ada proyek-proyek fiktif, penggelumbungan nilai proyek, belanja yang menyimpang dari peruntukkan, atau pembelian aset yang tidak sesuai dengan aturan. Bahkan, ada proyek yang direkayasa, yakni bupati mencairkan dana untuk keperluan tidak jelas, baru laporan pertanggungjawaban dikarang-karang.
Pada 2001, pemerintah meningkatkan status Papua sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus). Sejak tahun 2002 hingga 2009, pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari Rp. 20 Trilyun untuk dana otsus Papua. Namun dana-dana-dana itu sebagian besar tidak digunakan untuk menyejahterakan rakyat, bahkan banyak yang dikorupsi.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2004-2009 dalam pemeriksaan Dana Otsus sebesar Rp. 3,7 Trilyun, terdapat penyimpangan sebesar Rp. 578 Milyar atau 16 %. Sekitar 70 % dari temuan tersebut berupa pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai peruntukkan. Selain dugaan penyelewengan dana otsus, tidak menutup kemungkinan dana APBD juga disalahgunakan oleh pejabat daerah. Salah satu bentuk dugaan korupsi yang dilakukan salah pejabat daerah di Papua yaitu Bendaharawan Non Dikda, Setda Popinsi Papua, Marthen Sarwom, yakni laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Pemprop Papua Non Dikda dalam Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Papua Tahun Anggaran 2003, dimana terdapat beberapa kejanggalan yang mengarah kepada indikasi korupsi diantaranya :
• Pada Tahun Anggaran 2003, Pemerintah Propinsi Papua telah menggunakan mata anggaran pada pos : Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain, dengan kode anggaran 2.14.1. dengan anggaran sebesar Rp. 222.006.029.000,- direalisasikan sebesar Rp. 220.632.400.895,- (Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Papua Tahun Anggaran 2003) diperuntukkan untuk : bantuan kepada Instansi Vertikal Dalam Negeri, bantuan kepada Instansi Vertikal Lainnya, bantuan Partai Politik, bantuan kepada Organisasi Profesi dan bantuan kepada Organisasi Sosial.
• Dari realisasi sebesar Rp. 220.632.400.895,- tersebut dan berdasarkan bukti akumulasi nominal yang tercantum pada 228 Lembar Kuitansi pembayaran, dimana didalamnya terdapat beberapa kejanggalan yang mengindikasikan adanya manipulasi dengan jumlah Rp. 18.865.000.000,-. Adapun kisaran nominal dari tiap bantuan mulai Rp. 20 juta s/d Rp. 136 juta.
• Lembar disposisi diketik secara baku berisi instruksi dari Sekda kepada Bendahara Non Dikda untuk memberikan bantuan dana dalam jumlah tertentu kepada Organisasi, Sosial, Profesi, dan perorangan.
• Tanda tangan Sekda palsu karena Drs. D. Asmuruf sudah diberhentikan sebagai Sekda.
• Penerima dana seluruhnya adalah orang-orang dekat Gubernur Papua seperti, antara lain Hengky Wonantoray (Sekpri Gubernur), Elly F. Auri, Suwoyo, Drs. Calvin Horik, Carolus Yermogin SE, Yudi Indrajaya (Staf Gubernur) dan Daniel Daat (Ketua Komisi C DPRD Papua), kesemuanya tanpa identitas lengkap yang berkaitan dengan organisasi sosial maupun profesi penerima bantuan, bahkan ada yang hanya tanda tangan saja.
• Sedangkan pejabat Sekretaris Daerah, Asmuruf, yang sudah meninggal, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi.
Melihat data-data yang ada di atas, Marthen Sarwom yang diduga telah melakukan manipulasi penggunaan dana dan membuat dokumen pertanggungjawaban (kuitansi) yang tidak sesuai dengan tertib administrasi yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan jumlah dana yang dialokasikan sesuai peruntukannya. Bukti lain didasarkan keterangan pihak yang bertandatangan sebagai penerima (antara lain Suwoyo) menyatakan yang bersangkutan hanya sekedar menandatangani, namun tidak menerima dan atau menyalurkan uang/dana bantuan yang diperuntukkan kepada pihak penerima sebagaimana tercantum dalam kuintasi.
Dalam kaitan ini, para pihak yang bertanggungjawab dalam penggunaan dana serta penerbitan kuitansi tersebut adalah Drs. D. Asmuruf (selaku Sekretaris Daerah Pemprop Papua) dan Marthen Sarwom (selaku Bendaharawan Non Dikda). Namun karena Drs. D. Asmuruf telah meninggal, kepada yang bersangkutan tidak dapat dimintai keterangan dan pertanggungjawaban secara hukum. Sedangkan terhadap Marthen Sarwom, dapat dimintai keterangan dan pertanggungjawaban secara hukum terkait indikasi adanya manipulasi dan tindak pidana korupsi penggunaan dana mata anggaran Pemerintah Propinsi Papua Tahun Anggaran 2003, pada pos : “Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain”.
Realitas di atas merupakan salah satu bagian dari praktek-praktek korupsi di Papua yang masih harus dilakukan pemeriksaan oleh instansi terkait seperti KPK. Semua pejabat, baik pusat maupun daerah, yang menyelewengkan dana rakyat tersebut harus diseret ke meja hijau tanpa terkecuali. Penegakan hukum terhadap koruptor harus tetap terus dilakukan di Tanah Papua, demi kesejahteraan rakyat Papua.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.