KNPB Boikot Pemilu Bukan Ancaman Pesta Demokrasi di Papua

knpb3

Pesta Demokrasi di Indonesia semakin dekat, antusiasme masyarakat dari Sabang sampai Merauke menunjukan bahwa Pemilu merupakan bentuk demokrasi yang dinilai memberikan harapan dan masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun berbagai hambatan dan gangguan sering kali terjadi setiap pelaksanaan pesta demokrasi ini, baik dari kalangan kelompok kepentingan maupun dari kelompok yang anti NKRI dengan berbagai ancaman.

Ancaman untuk memboikot Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang sebagaimana yang dilontarkan Jubir Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Basoko Logo, mendapat tanggapan dingin dari Anggota DPR RI Dapil Papua Paskalis Kossay, S.Pd., M.M.
“Himbauan KNPB untuk memboikot Pemilu bukan ancaman, tapi bagian dari trik-trik demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pesta demokrasi jadi tidak perlu ditanggapi serius,” ujar Paskalis Kossay ketika ditemui Bintang Papua usai memberikan ceramah bertajuk Gerakan Sosial Pemuda Katolik dalam Menghadapi Ancaman Globalisasi –Neoliberalisme Melalui Massa Penerimaan Anggota Pemuda Katolik Mempererat Nasionalisme Menuju Persatuan di Aula Diklat Sosial, Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (22/3).

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang, menurut Paskalis Kossay, adalah pesta demokrasi terbesar di Tanah Air, untuk itu dirinya yakin seluruh tantanan negara, terutama unsur-unsur pertahanan negara memiliki kewajiban untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi ini.
Selama pelaksanaan Pileg 2014 masyarakat Papua tetap mengikuti secara antusias dan ini menandakan bahwa rakyat Papua merupakan bagian dari NKRI.

KNPB Kembali Jualan Program

knpb
KNPB Buang-Buang Waktu dan Energi

KNPB kembali mengajak masyarakat Papua melakukan aksi turun jalan untuk mendukung dengar pendapat di Komisi HAM Parlemen Uni Eropa, urainya Kingko, Tokoh Mahasiswa Papua di Jakarta (24/1).

Kingko menjelaskan, pasca pembohongan masyarakat Papua akan kunjungan MSG tanggal 13 Januari 2013, dimana KNPB mengampanyekan kepada masyarakat Papua untuk datang menyambut delegasi MSG, yang akan mendukung kemerdekaan Papua Barat. Ternyata hanya pembohongan karena kunjungan Delegasi MSG datang ke Papua untuk menjalin kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan Pemerintah Indonesia untuk belajar pembangunan yang begitu pesat di Papua, tegasnya.

“KNPB tebal muka dan tidak punya rasa tanggungjawab yang terus membohongi masyarakat Papua”, tegasnya.

Tokoh mahasiswa Papua di Ibukota Negara ini, menambahkan bahwa kebohongan demi kebohongan yang dilakukan KNPB selama ini, sudah sebaiknya KNPB evaluasi diri. Namun kenyataannya tidak, malah terus mengangkat isu-isu tidak jelas dan sedihnya membawa-bawa masyarakat Papua untuk mengajak turun kejalanan, yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat.
Menurut Kingko, terlalu jauh KNPB mengurusi kegiatan-kegiatan di luar negeri seperti di eropah. Di Papua masih banyak yang harus dibenahi dari mulai pendidikan, kesehatan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Apapun agenda-agenda di luar negeri , tidak mungkin merubah status politik di Papua karena Badan tertinggi dunia PBB melalui resolusi ataupun keputusannya, telah memutuskan Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak bisa diganggu-gugat”, tukasnya.

Tambahnya lagi, tidak mungkin PBB terpengaruh apalagi sampai merubah keputusan hanya karena masalah-masalah kecil yang terjadi di Papua. Itu menjadi urusan dalam negeri Indonesia. Kalaupun ada pembahasan-pembahasan di luar negeri, itu hanyalah sebagai evaluasi untuk diperbaiki oleh negara bersangkutan. Tidak akan mempengaruhi kedaulatan Negara terkait, terangnya.

Kingko juga menjelaskan, apabila kita mencermati kebijakan dunia, masalah invasi ataupun pembentukan Negara baru sudah tidak eranya lagi. Bisa kita lihat invasi Negara Irak terhadap Negara Kwait, seluruh dunia menentang dengan tegas. Hal inilah menjadi pelajaran bagi kita bahwa dunia melalui PPB mempunyai kebijakan untuk mengokohkan Negara-negara yang sudah ada. Konflik yang terjadi disuatu Negara menjadi urusan dalam negeri masing-masing dan PBB hanya mendesak penyelesaian secara internal dari Negara terkait.

“Pekerjan yang dilakukan teman-teman yang mengklaim diri sebagai pejuang Papua Barat hanya buang-buang waktu dan energi. Jauh lebih bermanfaat apabila kita masyarakat Papua bekerja keras untuk mendorong pembangunan di Papua, yang mendapat prioritas dari Pemerintah Pusat”, desak Kingko.

Tokoh Intelektual dan Politik Papua Masih Ada Berpikiran Primitif

orangpapua

Kemungkinan diplomasi Indonesia akan gagal dan WPNCL akan diterima sebagai anggota MSG karena agenda utama kunjungan delegasi MSG tidak berhasil dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia. Delegasi MSG tidak dijadwalkan ke tempat-tempat yang dapat membuktikan apakah terjadi pelanggaran HAM berat di Papua atau tidak serta bertemu dengan LSM-LSM pegiat HAM di Papua seperti JDP, ALDP, Elsham, Kontras dan Komnas HAM. Pemerintah Indonesia justru membawa delegasi Menlu MSG ke tempat-tempat untuk menyembunyikan terjadinya pelanggaran HAM seperti mengunjungi SMK, Bank Papua, Kantor Gubernur Papua, tegas Dosen Fisip Uncen, Marinus Young di Jayapura yang didukung Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai (16/1).

Ruben Magai mengatakan bahwa kedatangan Menlu MSG ke Papua seperti pencuri karena rakyat dan wakil rakyat Papua belum bertemu delegasi MSG. Yang menjadi persoalan bahwa kedatangan delegasi Menlu MSG ke Papua bukan berarti masalah Papua sudah selesai. Masalah Papua tidak akan pernah selesai, karena rakyat Papua menginginkan kehadiran MSG benar-benar ketemu mereka dalam kondisi apapun, ujarnya.

Menyikapi pernyataan ke dua tokoh tersebut, Tabuni sebagai Tokoh elit politik di Papua menegaskan, Marinus Young dan Ruben Magai sebagai tokoh Papua yang menjadi contoh di tengah masyarakat, tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak penting dan provokatif, urainya.

Dari thema kunjungan delegasi MSG ke Papua “On Promoting Economic Ties And Development Cooperation”, berarti memang delegasi ingin meninjau pembangunan dan perekonomian di Papua. Bukan seperti yang digembar-gemborkan NRFPB, KNPB dan WPNCL, yang selama ini kampanye tentang kehadiran MSG untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat, tegasnya.

“Itu semakin membuka kebohongan NFRPB, KNPB dan WPNCL, yang selama ini tidak pernah berhenti membohongi rakyat Papua. Disisi lain, kunjungan MSG ke Papua untuk membuka wawasan masyarakat Papua bahwa Negara-negara dunia dalam menghadapi era globalisasi, focus akan pengembangan ekonomi dan pembangunan sebagai ketahanan Negara. Masalah politik desintegrasi ataupun invasi Negara ke Negara lain hampir tidak ada lagi”, tambahnya.

Tabuni kembali menegaskan ”Apabila seluruh lapisan masyarakat Papua bergandengan tangan untuk bekerja keras mengejar pembangunan di Papua, maka Papua bisa lebih maju ataupun hampir sama dengan daerah-daerah lain. Karena saat ini aja, dimana masih banyak menghambat pembangunan, namun pembangunan sudah demikian pesat seperti pengakuan delegasi MSG. Jika semua pihak seperti NRFPB, KNPB, Mahasiswa dan WPNCL, bekerja keras mendukung pembanguan seperti keseriusan mereka untuk menolak pembangunan, pasti Papua menjadi daerah diperhitungkan di kawasan Pasific”, terangnya dalam mengakhiri perbincangannya.

KNPB : Tidak Sepakat Draft UU Otsus Plus

KNPB2

Pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.I.P., M.H., yang mengisyaratkan jika Pemerintah Pusat tidak menyetujui Draft UU Otsus Plus, maka itu sama saja rakyat Papua meminta referendum sebagaimana hasil rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP), ditanggapi serius Ketua I KNPB, Agus Kosay.
Ia menyatakan, jika seorang Gubernur dan MRP mempunyai power tidak perlu memboncengi isu yang lain, seperti isu referendum sebagai nilai tawar (bargaining) ke Pemerintah Indonesia.

Kemudian, yang menjadi penyesalan pihaknya adalah kenapa sejak draft Otsus dan Otsus Plus disusun tidak melibatkan semua komponen rakyat Papua Barat, dan diputuskan bersama rakyat Papua Barat.
“Kalau ada, kasih tahu, disepakati dalam forum apa dan sejak kapan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua untuk dijadikan acuan Otsus Plus itu,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Ekspo Waena, Kamis, (16/1).

“Kami minta kepada Pemerintah Pusat, untuk jangan sertamerta menerima tawaran yang disampaikan oleh Gubernur Lukas Enembe. Kami KNPB atas nama rakyat Papua Barat meminta kepada para pejabat di Provinsi Papua bahwa jika minta sesuatu ke Jakarta, jangan lagi memboncengi dengan isu Papua Merdeka/referendum,” tegasnya.

Pasalnya, referendum bukan tempat/lahan untuk mencari makan dan minum serta untuk mencari jabatan. Karena referendum itu sama saja dengan perjuangan Papua Merdeka untuk memisahkan diri dari Negera Indonesia, melalui forum resmi internasional. Ini yang harus diketahui oleh gubernur dan MRP bersama jajarannya.

Berikutnya, pernyataan Gubernur Lukas Enembe yang mengajak rakyat Papua untuk melupakan sejarah massa lalu. Ini juga sangat disayangkan KNPB atas sikap Gubernur Lukas Enembe didepan anggota delegasi MSG.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Barisan Merah Putih Papua Ramses Ohee menuturkan, pihaknya menolak sikap Gubernur Papua Lukas Enembe, S.I.P., M.H., yang menyatakan apabila Draf UU Otsus Plus ditolak berarti referendum di Papua. Sebab bisa saja draf Otsus plus itu belum semuanya disetujui pusat.

“Jika Draf UU Otsus Plus ternyata sebagiannya belum disetujui Presiden SBY, maka seharusnya terjadi musyawarah dan mufakat lagi antara legislatif, eksekutif dari Papua bersama Pemerintah Pusat merumuskan kembali Draf UU Otsus Plus untuk masa depan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dalam bingkai NKRI,” tandas Ramses Ohee.

Tak Ada Bukti Pelanggaran HAM Di Papua

PNG rimbiak

Hari yang dinantikan oleh sebagian masyarakat Papua telah tiba, tepatnya tanggal 13 Januari 2014 delegasi menteri-menteri luar negeri anggota MSG mengunjungi Papua sesuai hasil KTT nya di Kaledonia baru beberapa waktu lalu. Harapan sebagian masyarakat Papua khususnya yang menginginkan lepas dari Indonesia berbunga-bunga, karena beranggapan bahwa delegasi MSG dating untuk mendukung Papua merdeka sebagai tindaklanjut informasi WPNCL yang diterima oleh MSG, namun sebagian besar masyarakat Papua justru menganggap kunjungan tersebut tidak terlalu penting.

Betapa kecewanya para Delegasi MSG, yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di Papua masih ada pelanggaran HAM dan kehidupannya belum sejahtera sesuai laporan WPNCL, namun kenyataan yang terlihat didepan mata justru sebaliknya, tidak ada pelanggaran HAM dan kehidupan masyarakat Papua sudah maju.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Papua Nugini Rimbink Pato mengatakan pihaknya tidak melihat adanya bukti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Padahal penyelidikan kata dia juga sudah dilakukan. Hal tersebut kata Pato juga terlihat saat mereka selama beberapa hari diberikan kesempatan oleh pemerintah Indonesia mengunjungi Papua dan Papua Barat.

“Saya tidak melihat adanya bukti (pelanggaran HAM),” kata dia ketika ditanya wartawan di kompleks kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1) petang.

Kunjungan para menlu negara yang tergabung dalam Persatuan Negara-negara Melanesia (MSG), kata dia, sudah rampung. Hasilnya akan dibuat dalam rekomendasi bersama.

Isu pelanggaran HAM merupakan hal yang dianggap oleh pegiat pro kemerdekaan Papua Barat menjadi alasan bahwa Papua harus lepas dari Indonesia. Hal ini juga disuarakan oleh Koalisi Pembebasan Papua Barat (WPNCL) yang mendapatkan dukungan dari negara Vanuatu dengan mengusulkan Papua Barat masuk dalam MSG.
“Tugas kami sudah selesai di sini,” kata Pato lagi.

Kunjungan para delegasi MSG ke Indonesia berlangsung sejak 11 Januari. Mereka berkunjung antara lain ke Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Delegasi terdiri dari Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Fiji HE Ratu Inoke Kubuaboka, Menteri Luar Negeri dan Keimigrasian Papua Nugini Rimbink Pato, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Kepulauan Solomon Ciay Forau, Perwakilan Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) atau delegasi Pembebasan Bangsa Kanak Yvon Faua dan Pejabat Tinggi Melanesian Spearhead Group (MSG) HE Kaliopate Tavola.

Paska kunjungan MSG, salah seorang tokoh masyarakat Sentani, Wiliam Kalm mengatakan, kunjungan MSG harus jadi pelajaran bagi masyarakat Papua, bahwa memang sebenarnya Papua sudah tidak ada masalah dan masyarakat hanya ingin peningkatan kesejahteraan dan pendidikan tercukupi, seperti yang diungkapkan wakil MSG tersebut. “yang bilang Papua banyak pelanggaran HAM itu hanya orang Papua yang tidak ingin maju dan hanya menghambat masyarakat lain saja, Papua itu damai, mari bangun Papua buang pengaruh yang tara bagus” tegasnya.

NGO HAM di Papua, Sarat Kepentingan

papua-nkri

Meski di Papua sering diteriakkan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), namun dalam sidang umum PBB yang khusus membahas pelanggaran HAM di seluruh dunia pada Maret 2012 lalu, tidak ada pembahasan mengenai masalah Papua. Hal itu diungkapkan Koordinator Faith-based Network on West Papua, Kristina Neubauer yang menegaskan bahwa proses sidang yang merupakan agenda tetap PBB yang digelar kurang lebih tiga minggu di bulan Maret 2012 lalu dari awal hingga akhir, tidak satupun pembahasan tentang Papua dalam sidang.

Dipaparkan Kristina Neubauer dalam ringkasan isi laporannya mengatakan bahwa, laporan internasional tentang HAM di Papua Tahun 2010-2011 sendiri, adalah hasil kerjasama antara tiga lembaga HAM internasional dan Asian Human Rights Commision (AHRC).

Laporan tersebut, dikatakan bahwa sudah diluncurkan di dalam bahasa Inggris pada tanggal 2 November 2011 di Genewa, Swiss. Judul asli di dalam bahasa Inggris adalah “Human Rights in Papua 2010/11″

Untuk peluncuran laporan HAM internasional di Genewa, Kedutaan Besar RI di PBB juga diundang hadir. Di dalam sebuah dialog dengan FBN serta LSM-LSM internasional lain, wakil dari pemerintah Indonesia sudah mengatakan sebagai respon terhadap laporan HAM internasional bahwa perlindungan HAM sudah menjadi salah satu prioritas dari pemerintah Indonesia. Kami dari FBN sangat tidak setuju dengan statemen tersebut, karena perlindungan HAM belum menjadi prioritas Pemerintah Indonesia di Tanah Papua. Bahwa perlindungan HAM belum dijamin di tanah Papua dapat dibuktikan dengan laporan terbaru dari FBN. Laporan HAM 2010/2011 tersebut, dikatakan adalah mendokumentasikan pelanggaran HAM dari aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya terhadap masyarakat asli Papua di tahun 2010/11. Laporan tersebut tidak mencakupi semua pelanggaran HAM yang ada, karena banyak pelanggaran HAM di Papua masih terjadi dalam gelapan dan tidak dapat dilaporkan hingga saat ini.

Melihat kenyataan bahwa kental sekali banyak sarat kepentingan NGO, LSM, bahkan tidak menutup kemungkinan negara-negara asing yang menginginkan ’something’ di Papua. Mengapa harus meributkan dan seolah-olah mencari ‘pembenaran’ adanya pelanggaran HAM di Papua, bukannya bersama-sama merumuskan dan bahkan melanjutkan program-program yang sudah ada seperti Otsus dan rangkaian policy lainnya diterapkan di Papua. Masyarakat Papua harusnya sadar bahwa jangan pernah mau untuk ‘dikotak-kan’ dan terdoktrin oleh asing jika ada pelanggaran HAM, pada akhirnya tidak akan pernah maju yang berkutak di lingkaran itu.

Sementara NGO internasional sibuk dengan yang disebutnya ‘campaign’ HAM di Papua, justru bukannya ‘campaign’ itulah yang memperkeruh suasana di Papua. Dalam ‘campaign’ terlihat sangat jelas dari kacamata masyarakat awam terjadinya unappropiate (ketidaksesuaian) bahkan ketidakadilan dimana yang dikatakan pemberitaan bila terjadi pelanggaran HAM yang disoroti kekejaman aparat keamanan tentara dan polisi terhadap yang disebut ‘OPM’. Padahal apabila ditelusuri lebih jauh, ‘OPM’ lah yang selalu melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM baik terhadap TNI dan Polisi bahkan kepada masyarakat Papua, kenapa hal tersebut tidak pernah di ‘buka’ oleh NGO internasional???!! ada kepentingan kah wahai ‘antek-antek’ asing di Papua??? Jelas sudah hal itu mengancam integrasi dalam kerangka NKRI, dan sudah seharusnya aparat-aparat yang berwenang untuk mewaspadai ‘antek-antek’ asing yang mencoba ‘merobek’ Merah Putih di Negeri Mutiara Hitam, Papua.

Waspadalah….

Bahu-membahu bangun Papua bersama teman-teman kita di Papua tanpa adanya perbedaan, berantas korupsi pejabat-pejabat daerah di Papua. Tuhan tidak akan merubah kehidupan kaum-Nya, apabila kaum-Nya tidak mau merubah dirinya sendiri. Artinya, Papua akan lebih berkembang apabila dari mereka sendiri mampu bangkit membangun dan dayagunakan potensi yang ada, jangan pernah mudah dipengaruhi ‘antek-antek’ asing yang hanya merusak Papua.

Papua’s Special Autonomy (OTSUS), For People Welfare Or Political Elite’s Interest

jayapura

Province of Papua was province of Irian Jaya which later became the province of Papua and province of West Papua given special autonomy called Otsus with framework of the unitary Republis of Indonesia (NKRI). Otsus itself is a apecial authority admitted and given to the province of Papua, including provinces resulting the expansion province of Papua, to regulate and manage the interest of local people its own initiave based on aspiration and basic rights of the Papuan people.

Given Otsus and other privileges, Papua issues was not accomplished yet. Was it really caused by elites in Papua who are more likely to choose the status quo, while the welafre of people remain neglected?

Until now, the government attentions for Papua was quite remarkable, infact more than other regions. It was evident from Otsus fund that has fulfilled and accomodate aspirations of Papuan people in order to Papuan people would be prosper. But, it was seem that some of political elite in Papua was more likely to choose status quo situation remain as it was. It was also seen from Otsus fund, the budget for welfare of people has wrong target and it couldnot controlled by Papua People. Finally, Papua people couldnot enjoy the implementation of Otsus policy.

The political elite should stimulate the Otsus policy with various program that more implement Otsus in Papua because political elites had wide for that. Unfortunately, the elites through local politcal party had less responed for that and the Otsus should have progress from political elite of Papua and political elite of Indonesia goverment to encourage society empowermwnt programs in Papua and better capasity building of governance.

As political administration, Otsus has accomodated advance the development of Papua. The only problem is how initiative of local elite could stimulate and encourage toward better, not toward separatism which assumed that everything from the point of view Papua are neglected region and there was injustice.

To realize more advanced Papua, central government must also stiil focus, not only give Otsus fund and considered the problem in Papua is accomplished. The local political elite and government should look Otsus mission as a sacred mission. Dont be carried away by elf-interest elites.

Otsus fund in 2009 is Rp 3,7 triliun and in 2010 is Rp 4,2 triliun. Otsus often termed by the central government and several papuan political elite merely money, but the real Otsus is a policy that wanted by Papua people about giving authority in the context regional autonomy. It was not yet aware of the central government and several Papuan political elite.

There are a number of Papuan political elite who feel “happy” with the lack of regulations governing about Otsus comprehensively and supervisons of the use of Otsus fund. Therefore, papuan political elite must realize that Otsus is not for the personal gain, but for papua and Indonesia. To create Papua development, there must be strong political will from central government to conduct evaluation about Otsus’s implementation. President, Coordinating Minister for Politic, Law, and Security, and Minister of home affairs and the papuan political elite shouldopen space consequently and with dignity in a forum to accomplish the problems in Papua.

Central government and Papua elites should abolish the pragmatic interests that do not reflect the interest of papua people particular and indonesia in general, if there are will for resolving the issues of Papua.

The number of rejection actions of Otsus policy from many elements on behalf indigeous people of Papua to convictt “Otsus has failed” and demanded “referendum”, were the result of the surgeof dissapoinment Papuan people that have not yet felt the full privilages.

Actually, Otsus has fulfill the answer of the underdevelopment of Papua of other regions in Indonesia, not only from fund but also the privilages to manage the region itself, but the implementation in Papua is not perfect yet according to objective of the central government, specially the procedure of Otsus fund management which was still used for personal interest of papuan elite or not appropriate with allocation of use.

Papua need an extra special attention, in order to the dissapoitment of papuan people which do not fulfilled by Otsus policy or the existence of Papuan People’ Assembly (MRP) and papua parliaments. So, the government maybe soon form a Board of Ministry that handles the issues in Papua or the eastern region of Indonesia, because until now local government can not achieve the desire Papua people to more advanced and prosperous. But, central government still must be controller by involving papua leaders and elites to build human resources, welfare, and infrastructure in Papua.

Spesific agency or ministry in addition to concern about the development can also press foreign powers playing in Papua that want Papua separate from the Unitary of Indonesia Republic (NKRI).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.