Papua : Pembahasan Status Politik di PBB Hanya Isu

PBB

Ramainya pemberitaan bahwa masalah Papua masuk dalam daftar pembahasan di sidang PBB beredar dengan cepat di kalangan masyarakat Papua, seolah-olah Papua akan merdeka dalam waktu yang singkat. Namun berita tersebut hanya isu yang sengaja disebarkan oleh sekelompok orang yang terus menyuarakan Papua merdeka dengan harapan jika masyarakat terhasut isu tersebut akan semakin besar dukungan masyarakat Papua terhadap kelompok tersebut. Tingginya kesadaran dan semakin cerdasnya pemikiran masyarakat Papua, isu tersebut sudah mampu lagi mengkotori semangat membangun Papua dalam kerangkan NKRI.
Seperti disampaikan oleh LP3BH Manokwari yang menyerukan kepada semua orang asli Papua agar tidak perlu mempercayai informasi yang menyebutkan status politik Papua sudah terdaftar di PBB dan akan dibahas dalam sidang tahunan Majelis Umum PBB bulan September mendatang di New York, Amerika Serikat.
Melalui siaran pers lewat surat elektronik kepada media ini, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy, SH menegaskan informasi yang marak beredar lewat SMS belakangan ini adalah berita yang tidak berdasarkan fakta dan bersifat menyesatkan.
Atas dasar ini, dia berharap para elit politik di Tanah Papua mesti memahami secara utuh bahwa untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap status politik suatu wilayah yang belum berpemerintahan sendiri seperti halnya Tanah Papua hanya bisa diperoleh melalui proses serta mekanisme PBB.
Sementara, pidato Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Hon, Joe Y. Natuman dalam pidatonya pada sidang PBB bulan September 2014 hanya menyampaikan bahwa masih ada negara-negara di wilayah Pasific selatan yang belum merdeka sepenuhnya seperti Kaledonia Baru. Sedangkan masalah Papua, Joe Natuman hanya memberikan apresiasi kepada John Ondowame yang terus berjuang untuk membebaskan Papua dari pelanggaran HAM yang selama ini terjadi.
Ditegaskan lagi bahwa selama ini belum pernah ada satu negarapun di dunia yang telah memberikan dukungan politik bagi kemerdekaan Tanah Papua, karena masalah Papua belum pernah dibawa untuk dibahas pada Komite Dekolonisasi yang berada di bawah Majelis Umum PBB di New York-Amerika Serikat, sebagaimana pernah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Bang Ki Moon pada 7 September 2011 di Auckland-Selandia Baru.
Artinya, tegas Warinussy, soal kemerdekaan dan status politik Papua memang belum pernah didaftarkan di PBB. Lagi pula pendaftaran masalah status politik dan Perjuangan kemerdekaan sebuah wilayah yang tak berpemerintahan sendiri seperti Tanah Papua haruslah dilakukan oleh salah satu negara merdeka di dunia yang adalah anggota resmi PBB.
“sebagai tokoh adat Papua, saya mengajak kepada seluruh rakyat Papua, bahwa sudah saatnya kita kesampingkan isu-isu yang menjerumuskan masyarakat Papua, jangan terlena oleh berita-berita bohong, fokus kita adalah membangun Papua dan membuat Papua lebih maju, damai dan sejahtera” ucap salah satu tokoh adat Papua, John Norotow.

Harapan Baru Papua Sejahtera

papua-mp

Waktu yang dinanti-natikan oleh masyarakat Papua akhirnya terwujud. Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla baru saja dilantik menjadi Presiden ke-7 dan Wakil Presiden ke-12 Republik Indonesia oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 2014. Sebagai presiden dan wapres yang dipilih oleh jutaan rakyat, tugas berat menanti di depan mata, mulai dari Aceh hingga Papua. Khusus permasalahan Papua, Bapak Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menaruh perhatian yang sangat tinggi. Seperti diketahui, selama musim kampanye Pilpres 2014, Jokowi memulai dan mengakhiri kampanyenya di provinsi paling timur ini. Pun begitu beberapa jam setelah dilantik, Jokowi melakukan teleconference dengan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat yang diwakili oleh beberapa siswa sekolah dasar (SD) di Sentani dan Manokwari.
Dalam kegiatan teleconference tersebut, anak-anak SD dari Sentani dan Manokwari memberikan ucapan selamat kepada Jokowi dan Jusuf Kalla atas dilantiknya sebagai presiden dan wapres. Jokowi memberikan challenge kepada salah seorang siswa dari Sentani untuk melafalkan Pancasila, dan siswa itu pun melafalkan dengan lancar. Sementara dari Manokwari, presiden memberi tantangan untuk menyanyikan lagu nasional maupun lagu daerah. Beberapa siswa pun menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lantang. Kepada beberapa siswa yang berani menerima tantangan, presiden memberi hadiah berupa sepeda yang segera akan dikirim kepada mereka.
Dalam kesempatan itu juga presiden memberi kesempatan kepada Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Lenis Kogoya untuk berbicara di depan forum. Lenis Kogoya, yang disebut Jokowi sebagai “kawan baik”, menyampaikan bahwa dirinya sangat terharu ketika Jokowi mengajaknya untuk jalan bersama dan duduk di Istana Negara. Dengan logat Papua yang kental, Lenis juga sangat optimis Presiden Jokowi mampu membawa Papua kepada kemajuan, lepas dari kemiskinan dan kebodohan, serta tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepada seluruh siswa di Papua dan Papua Barat presiden berpesan agar terus belajar. Harus optimis bahwa dengan belajar akan bisa jadi bupati, gubernur, menteri, bahkan presiden. Jangan sampai anak-anak Papua kalah dengan anak-anak dari daerah lain, semua harus berkompetisi secara sehat.
Metodologi berkomunikasi langsung dengan masyarakat melaui teleconference ini tergolong baru dilakukan oleh presiden. Dengan dilakukannya hal ini, diharapkan pola pikir masyarakat Papua yang sebelumnya “merasa” kurang diperhatikan oleh pemerintah, menjadi merasa dekat dengan pemerintah dan merasa sama-sama memiliki negara Indonesia. Perhatian tinggi presiden terhadap Papua diharapkan menjadi jalan bagi solusi permasalahan keamanan, pembangunan, pendidikan dan perekonomian Papua sehingga bisa segera sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Bebaskan WNI Asal Papua, Diplomasi Indonesia Patut Diapresiasi

Penjara-Bebas

Diplomasi Indonesia layak dipuji pasca berhasil membebaskan WNI asal Serui, Papua dari jeratan hukum di Papua Nugini. Keberhasilan tersebut seolah memutar-balikkan fakta yang selama ini diisukan bahwa orang Papua di-anak-tirikan oleh Pemerintah Indonesia. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Republik Indonesia di Vanimo terus melakukan pendampingan, baik ketika penahanan hingga selesai persidangan.

Siaran pers Konsulat RI Vanimu yang diterima Antara di Jakarta, Minggu, menyebutkan Baren Waroi (17 Th) dan Franky Wanggai lolos dari vonis hukuman penjara. Seorang WNI lagi, Luki Waroi dijerat hukuman lima tahun penjara dengan tuduhan illegal fishing di perairan Papua Nugini (PNG) Wutung, yang berbatasan dengan Jayapura, Papua.

Ketiga warga Papua ini ditangkap aparat keamanan PNG pada 6 September 2014, karena dianggap melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan boat bermesin temple dan kepemilikan bom ikan (dopis).

Konsul RI di Vanimo, Jahar Gultom, mengatakan, dirinya ikut melihat jalannya pembacaan vonis hakim di Pengadilan Vanimo pada 19 September 2014. Ia juga mengatakan, Konsulat RI menyiapkan pengacara untuk meminta keringanan hukuman bagi warga Papua itu dengan pertimbangan bahwa illegal fishing dilakukan tidak dengan skala bisnis, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baru pertama kali dilakukan dan dua warga (Baren Waroi dan Franky Wanggai) hanya ikut-ikutan saja.

Atas upaya Konsulat itulah, akhirnya Baren Waroi dibebaskan terlebih dahulu dan dititipkan di Konsulat sejak 8 September 2014. Sementara Franky Wanggai dijatuhi denda dan proses pembayaran denda sudah dilakukan bersama dengan pihak keluarga.

“Dari proses awal kita peroleh informasi tentang penangkapan tiga warga Indonesia asal Papua ini, kita menghubungi pihak keluarga dan mengoordinasikan dengan aparat keamanan setempat. Selain itu, kita tunjuk juga pengacara setempat untuk mendampingi warga kita ini, sehingga diperlakukan secara adil,” kata Jahar Gultom.

Tidak cukup hanya disitu, Perwakilan Indonesia di Vanuatu saat ini melalui pengacara sedang fokus berupaya agar Luki Waroi yang dijerat hukuman lima tahun penjara dapat dibebaskan, meskipun barang bukti berupa enam buah bom ikan, “cool box” dan kapal ukuran 23 mesin 40 PK sulit untuk dibantahkan dan menguatkan vonis hakim dimaksud.

Jahar kemudian mengatakan bahwa upaya-upaya masih terus dilakukan konsulat yaitu berkoordinasi dengan pengacara, pihak keluarga dan otoritas terkait lainnya di Vanimo. (Aji/ANTARA)

Papua dalam Kedamaian

papuatanahdamai

Papua, surga kecil yang jatuh ke bumi, hitam kulitku, keriting rambutku, aku seorang Papua kata Edo Kondologit dalam lagunya dalam sebuah acara expo di daerah raja ampat yang di siarkan sebuah televisi swasta baru-baru ini.

Di tengah-tengah pemberitaan tentang konflik berkepanjangan yang terjadi di tanah Papua. Liputan singkat dari salah satu televisi swasta tersebut bagaikan oase di tengah padang pasir. Setidaknya masyarakat Indonesia tahu bahwa di tanah Papua sendiri masih terus membara semangat dan bibit-bibit optimisme masyarakatnya untuk mampu membangun negeri Papua yang makmur, sejahtera, dan madani. Wajah-wajah kebahagiaan masyarakat Papua seolah-olah menyampaikan satu pesan bahwa mereka ingin Papua dalam kedamaian, jauh dari konflik yang saat ini terus menjeratnya. Mereka ingin memperlihatkan ke dunia Internasional bahwa inilah Papua dengan segala surga keindahaannya, mulai dari keindahan alam hingga kekayaan buminya. Setiap putra Papua pastilah ingin mencicipi nikmatnya pembangunan itu bahkan kalau perlu ikut andil dan pastilah ingin mengolah kekayaan bumi mereka secara mandiri, jauh dari otak-atik kapitalisme dan rayuan investor asing. Mungkin masih banyak lagi jeritan hati putra Papua yang sampai saat ini masih tertahan di mulut mereka.

Betapa sedih dan pilunya ketika melihat konflik di tanah Papua yang tak kunjung reda. Tak terhitung mungkin berapa banyak nyawa yang telah terengut, rumah-rumah penduduk yang telah hancur, ibu dan anak yang harus tidur dalam ketakutan. Konflik yang terjadi di daerah Papua memang tak bisa disamakan dengan konflik yang terjadi di daerah lainnya. Ini karena masyarakat Papua sendiri memiliki kekeluargaan antar suku yang amat kuat, fanatisme kelompok, dan masyarakat Papua juga paling sportif. Tapi hal ini bukanlah kambing hitam atau alasan lambatnya penanganan konflik di Papua, namun disinilah pemerintah mesti menentukan aksi yang tepat. Pendekatan keamanan yang saat ini dilakukan memang bukan merupakan solusi terbaik, harusnya pendekatan kesejahteraan dan dialog yang lebih dikedepankan.

Belum lagi pemberitaan tentang PT. Freeport Indonesia, betapa banyak pemberitaan tentang aksi penembakan oleh aparat keamanan PT. Freeport terhadap masyarakat lokal. Habis manis sepah dibuang, mungkin inilah ungkapan yang cocok untuk mengambarkan keadaan penambangan emas oleh PT. Freeport saat ini. Setelah emas di keruk, tinggallah Papua dengan alam yang rusak dan bagi hasil yang tak sebanding untuk masyarakat Papua dan Indonesia. Dari perjanjian sekitar 3,75 % royalti untuk bangsa Indonesia, hanya 1 % yang disetorkan oleh PT. Freeport Indonesia (baca:PT. Freeport Indonesia, Google.com). Seolah-olah kita melupakan jati diri bangsa kita dengan prinsip hubungan luar negeri bebas aktif. Kita semakin bertekuk lutut di hadapan para pengusas ekonomi dunia.

Saat ini sebagian masyarakat Papua belum merasa menjadi bagian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi yang ambigu. Mereka belum sepenuhnya merasakan pembangunan di tanah mereka. Semakin tenggelam oleh cepatnya pembangunan di daerah-daerah perkotaan di tanah jawa. Tidak ingatkah kita betapa dengan susah payahnya Soekarno dahulu mempertahankan tanah Papua agar tetap menjadi bagian dari NKRI. Padahal kala itu, Papua tak lebih dari rawa-rawa, dan penyakit malaria.

Apa yang terjadi di tanah Papua hanyalah satu kasus betapa setelah 67 tahun kita merdeka, pembangunan itu masih belum terdistribusi merata di setiap daerah di Indonesia. Papua hanyalah satu, masih ada puluhan daerah lagi yang butuh perhatian lebih, punya jeritan yang sama denga jeritan putra Papua. Masih ada segudang masalah di daerah lagi seperti daerah perbatasan yang masih butuh pembangunan secepat mungkin. Sangat sensitif juga jika hal ini dikesampingkan dalam buku tugas pemerintah.

Menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menjaga agar NKRI tetap selalu berbentuk kesatuan, bukan ingin melepaskan dirinya satu persatu. Maka tugas kita bersama untuk terus menjaga keutuhan tersebut. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga kepada seluruh putra-putra daerah. Kita tentu berharap pembangunan di negeri kita semakin merata. Tak ada lagi yang merasa terdiskriminasi. Kemajuan ekonomi mesti terdistribusi merata ke seluruh daerah. Papua akan selalu dan tetap sejahtera di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SKP-HAM Papua Jual Isu Kematian Ketua KNPB Sorong

skp

Sail Raja Ampat yang diresmikan Presiden SBY dan dihadiri berbagai undangan dalam dan luar negeri sukses dilaksanakan dengan meriah. Namun sempat terjadi peristiwa yang hampir mencoreng pelaksanaan Sail Raja Ampat, yaitu menjelang pelaksanaan Sail Raja Ampat, di Pulau Nana, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, telah ditemukan sesosok mayat, yang teridentifikasi sebagai salah satu aktivis Papua, Martinus Yohame (Ketua KNPB Sorong Raya) yang sebelumnya dilaporkan menghilang sejak tanggal 20 Agustus 2014.
Paska peristiwa tersebut berbagai kalangan berspekulasi bahwa korban senganja di bunuh oleh Aparat keamanan, ada juga yang memberikan kabar bahwa terjadi konflik internal antar organisasi KNPB.
Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua (SKP-HAM Papua) menilai pemerintah Indonesia tidak menjamin hak hidup orang Papua. Orang Papua terancam penculikan dan pembunuhan dan melalui Kordinator SKP HAM Papua Peneas Lokbere, dengan entengnya menuduh bahwa Pemerintah Indonesia melalui institusi militer menghabisi dengan alasan klasik yang tidak mendasar. Alasan menentang negara dan mengancam keutuhan negara dipakai untuk menghabisi orang Papua. “Hidup orang Papua tidak ada jaminan. Separatis menjadi alasan untuk membunuh,” ujarnya, kepada awak media di Kantor KontraS Papua, Selasa (16/9).
Padahal saat dilakukan jumpa pers oleh Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua (SKP-HAM Papua), pihak Kepolisian Daerah Papua belum mengumumkan penyebab kematian korban, yang disebabkan tidak diperbolehkannya dilakukan Outopsi oleh pihak Keluarga. Namun dengan mudahnya Peneas Lokbere menyatakan bahwa itu dibunuh oleh Aparat keamanan. Mestinya sebelum melakukan jumpa pers, Peneas Lokbere mencari fakta baik dari keluarga korban, teman-teman korban dan pihak kepolisian sebagai institusi negara.
Sementara pihak yang berwenang saat ini masih melakukan pendalaman penyebab kematian Martinus Yohame. Disisi lain beberapa sumber yang tidak mau disebutkan namanya memberikan keterangan bahwa kematian Yohame dilatarbelakangi adanya persoalan internal KNPB, sehubungan dengan proses negoisasi permintaan dana yang dilakukan Martinus Yohame kepada pihak Apkam sebagai kompensasi agar KNPB membatalkan aksi unjuk rasa menolak kedatangan Presiden SBY di Sorong.
“Martin Yohame hanya jual isu saja, dong gertak polisi supaya kasih uang agar tidak jadi demo “ ucap tokoh pemuda sorong yang tidak mau disebutkan namanya.
Negosiasi permintaan dana tersebut kemungkinan diketahui oleh sesama anggota KNPB, sehingga mencurigai dana tersebut telah diterima, namun tidak secara transparan disampaikan kepada sesama komunitas KNPB Sorong yang kemudian menimbulkan pertikaian, selanjutnya berakhir dengan kematian Martinus Yohame.
“ah.. dia baku tipu sama temannya, makanya saya tidak heran kalau dia mati, mungkin dia rakus ka pa?” tegasnya dengan nada sedikit emosi.
“yang paling penting wilayah Papua khususnya Sorong itu Aman, persoalan kriminal sudah ada yang urus.. stop saling curiga dan tuduh tanpa bukti.. jangan dengar SKP-HAM Papua, itu jual isu saja” kata salah satu pemuda wilayah Sorong Raya, Artur Kogoya.

KNPB : Pecah Belah Rakyat Papua

KNPB2

Ditengah upaya seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan meningkatkan kesejahteraan di Papua, masih saja ada sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi illegal Komite Nasional Papua Barat atau biasa dikenal dengan sebutan KNPB terus menciptakan suasana konflik, saling curiga dan selalu menciptakan opini negatif terhadap kebijakan Pemerintah terhadap pembangunan di Papua.
Politik adu domba (devide et impera) merupakan warisan sejak zaman penjajahan Belanda dan politik tersebut telah dimainkan oleh KNPB dalam setiap kegiatannya. Ini adalah sebuah strategi yang digunakan oleh pemerintah penjajahan Belanda di saat menjajah Indonesia. Hal yang sama dari teori devide et impera sedang digunakan oleh KNPB, sebuah organisasi tanpa bentuk dan ilegal di tanah Papua yang damai, untuk melanjutkan aksi brutalnya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Politik adu domba digunakan untuk mempertahankan kekerasan dan brutalisme yang banyak dilakukan oleh organisasi invalid sekelas KNPB.
Secara prinsip, praktek politik adu domba adalah memecah belah dengan saling membenturkan kelompok besar yang dianggap memiliki pengaruh dan kekuatan. Tujuannya adalah agar kekuatan tersebut terpecah-belah menjadi kelompok-kelompok kecil yang tak berdaya. Dengan demikian kelompok-kelompok kecil tersebut dengan mudah dilumpuhkan dan dikuasai.
Unsur-unsur yang digunakan dalam prakteknya oleh KNPB adalah; (1) menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan chaos dalam masyarakat; (2) memutarbalikkan fakta yang terjadi sebenarnya dengan harapan masyarakat bisa dipengaruhi akan berita bohongnya; (3) melakukan aksi-aksi kekerasan dan brutal yang mengatasnamakan rakyat; (4) dalam setiap aksi sering melakukan pemalangan jalan dengan harapan menggalang massa lebih banyak, yang mana masyarakat sendiri tidak simpati; (5) melakukan pemukulan, pembunuhan, dan pengeroyokan yang membabi buta terhadap masyarakat sipil tidak berdosa.
Di negara barat seperti Belanda, dan negara-negara lain politik devide et impera sudah lama tak digunakan lagi. Mereka saat ini menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Namun justru oleh organisasi tak berbentuk seperti KNPB politik itu digunakan dalam setiap melakukan aksi tak berizinnya. Politik adu domba saat ini kental dilakukan sehingga sering mengakibatkan orang Papua menjadi korban aksinya. Alih-alih mengatasnamakan rakyat, namun rakyat mana yang dibawa kita tidak tahu. Masyarakat Papua saat ini sudah semakin cerdas dan tidak dengan serta-merta mau diperbudak oleh fitnah yang selalu disebarkan KNPB. Masyarakat saat ini sudah mengerti dan semakin paham akan politik yang dilakukan KNPB yang membenturkan orang Papua dengan saudaranya sendiri. Hal ini sangat tidak manusiawi mengingat orang Papua sangat cinta akan kedamaian.
Siapa saja bisa dijadikan domba aduan, dari warga masyarakat biasa sampai warga kelas atas bisa jadi objek sasaran. Ulah KNPB juga mengakibatkan sesama organisasi gerakan, sesama orang tua sampai dengan sesama masyarakat menjadi saling serang, seperti perang suku di Timika dan antara dewan adat Papua dan LMA. Beberapa organisasi yang ada di masyarakat tak lepas dari aksi fitnah dan propaganda negatif nya. Banyak organisasi yang terdiri dari orang Papua, tak luput dari propaganda negatif oleh KNPB. Organisasi-organisasi ini sengaja digembosi dengan menciptakan opini oleh karena tidak sepakat dengan aksi brutal KNPB. Organisasi ini dijadikan sasaran empuk pemberitaan negatif KNPB untuk mewujudkan politik devide et impera nya.
Pemerintah telah berupaya menciptakan masyarakat yang damai dengan melakukan pendekatan kepada kepala-kepala suku, RT/RW, agar perpecahan di masyarakat dapat terhindari sebagai akibat dari ulah KNPB. Pemicu perpecahan di masyarakat gara-gara masalah kecil bisa berkembang menjadi konflik yang besar, dan ini dapat menjadi objek pemberitaan KNPB guna menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Perbedaan agama, suku, dan sebagainya bisa dimanfaatkan oleh KNPB untuk menimbulkan perpecahan dalam masyarakat di Papua.
Kita sudah banyak melihat buktinya terjadi sehari-hari. Dan untungnya media massa tidak terpengaruh akan propaganda negatif yang diciptakan KNPB. Inikah yang dimaksud dengan demokrasi yang sering diagung-agungkan KNPB untuk mencari pembenaran akan aksinya? KNPB banyak berteriak demokrasi, sedangkan mereka sendiri mencoreng demokrasi tersebut.
Dalam politik adu domba, konflik sengaja diciptakan dengan harapan timbulnya perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terwujudnya Papua yang damai. Dan inilah yang menjadi tujuan pokok dari KNPB, agar Papua terlihat chaos sehingga menjadi perhatian banyak pihak. Pihak-pihak atau orang-orang yang tidak bersedia bekerja sama dengan KNPB akan dianggap seperti iblis dan setan yang harus dibasmi. Inilah akar dari organisasi yang sampai saat ini tidak pernah berizin dan akan tidak diizinkan ada di dunia mana pun.
Ketidakpercayaan terhadap pimpinan atau suatu kelompok sengaja diciptakan agar pemimpin atau kelompok tersebut tidak tumbuh besar dan solid. Adakalanya tidak hanya ketidakpercayaan, bahkan permusuhan pun sengaja diciptakan oleh KNPB. Teknik yang digunakan adalah agitasi, propaganda, desas-desus, bahkan fitnah. Praktik seperti itu tumbuh subur saat ini.
Selain melakukan aksi-aksi brutal, KNPB kerap menganggap orang Papua yang tidak mendukung mereka sebagai pengkhianat. Padahal jelas-jelas organsasi tanpa bentuk ini, siapa pun orang nya tentu tidak akan simpatik karena mendasari kekerasan atas visi misinya. Apabila tidak ikut dalam memberi dukungan terhadap aksi KNPB, akan dikondisikan dengan sebutan mengkhianati bangsanya sendiri. Inilah yang sudah menjadi rahasia umum sehingga masyarakat Papua yang cinta damai tidak gampang terpengaruh dengan ulah KNPB.
Di tengah masyarakat kita dewasa ini, di tengah era informasi yang sangat liberal, praktek adu domba menjadi senjata ampuh bagi KNPB dalam memecah belah masyarakat di Papua. Kita secara vulgar disuguhi berita-berita negatif tentang kegagalan pemerintah, perseteruan antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan, saling tuding, saling caci-maki, saling sikut dengan intrik-intrik politik yang sangat kasar dan kejam. Penggiringan isu, disadari atau tidak, dilakukan sedemikian rupa untuk saling menghancurkan orang Papua. Hal inilah yang menjadi ciri dari KNPB dalam memperjuangkan setiap kepentingan nya yang lebih kepada kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Salah satu tokoh muda di Dogiyai Jhon Gobay mengatakan, masyarakat Papua, perlu kritis dan waspada terhadap isu atau gosip yang berkembang dan cenderung dihembuskan oleh KNPB. “KNPB akan selalu menggunakan politik adu domba di tanah Papua dengan menggunakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan negara ini” tegasnya. Maka itu kita tidak ingin dijadikan domba aduan oleh siapapun dan pihak manapun termasuk KNPB. Masyarakat di Papua tentunya tidak akan termakan isu-isu yang sengaja dilemparkan untuk memecah belah orang Papua, demi tegaknya perdamaian dan pembangunan seutuhnya di tanah Papua.

Pilpres 2014 di Papua Aman

papua13

Berbeda dengan situasi sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres), beberapa kelompok yang bersebrangan dengan Pemerintah berencana akan melakukan gangguan bahkan akan memboikot Pilpres, namun pada kenyataannya saat pelaksanaan Pilpres Papua tetap aman bahkan menunjukan trend positif terhadap pelaksanaan Pilpres dengan ditunjukannya partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.
Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan, bahwa pelaksanaan pemilihan presiden di seluruh wilayah Provinsi Papua, terutama pada beberapa daerah rawan berjalan aman dan normal. “Saya sudah cek beberapa daerah rawan, seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya, sejak pagi ini hingga sore ini masih berjalan normal,” kata dia di Kota Jayapura, Papua, Rabu, 9 Juli 2014.

Menurut dia, masih beberapa daerah, terutama di beberapa distrik di wilayah pegunungan tengah Papua, seperti Kabupaten Yahukimo belum menerima logistiknya. Ini akibat faktor cuaca, sehingga penyaluran logistik ke daerah itu terhambat. “Tapi pelaksanaan pilpres saat ini tak terlalu rawan di Papua, diharapkan semua aman,” ujarnya. Namun pada Selasa, 8 Juli 2014, Bupati Kabupaten Yahukimo telah menyampaikan bahwa ada beberapa distrik di daerahnya yang belum bisa didrop logistiknya. “Mungkin akan menyusul besok atau lusa, tergantung cuaca juga,” kata dia.

selanjutnya, Lukas mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama mengawal dan mengamankan suara yang telah dipilih. Menurut dia, siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden Indonesia untuk lima tahun ke depan, apa yang sudah dirintis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun lalu bisa dilanjutkan.

Sementara, Kapolda Papua Inspektur Jenderal M. Tito Karnavian saat melakukan teleconference bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di ruang kerja Gubernur Papua Lukas Enembe, menyatakan secara umum situasi Papua aman dan tidak ada kejadian yang berarti.
Daerah-daerah yang selama ini diberitakan rawan, seperti Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, dan juga wilayah perbatasan RI Papua Nugini di Skow-Wutung, Kota Jayapura, yang sering terjadi gejolak, juga berlangsung dengan aman.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.