Pilpres 2014 di Papua Aman

papua13

Berbeda dengan situasi sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres), beberapa kelompok yang bersebrangan dengan Pemerintah berencana akan melakukan gangguan bahkan akan memboikot Pilpres, namun pada kenyataannya saat pelaksanaan Pilpres Papua tetap aman bahkan menunjukan trend positif terhadap pelaksanaan Pilpres dengan ditunjukannya partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.
Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan, bahwa pelaksanaan pemilihan presiden di seluruh wilayah Provinsi Papua, terutama pada beberapa daerah rawan berjalan aman dan normal. “Saya sudah cek beberapa daerah rawan, seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya, sejak pagi ini hingga sore ini masih berjalan normal,” kata dia di Kota Jayapura, Papua, Rabu, 9 Juli 2014.

Menurut dia, masih beberapa daerah, terutama di beberapa distrik di wilayah pegunungan tengah Papua, seperti Kabupaten Yahukimo belum menerima logistiknya. Ini akibat faktor cuaca, sehingga penyaluran logistik ke daerah itu terhambat. “Tapi pelaksanaan pilpres saat ini tak terlalu rawan di Papua, diharapkan semua aman,” ujarnya. Namun pada Selasa, 8 Juli 2014, Bupati Kabupaten Yahukimo telah menyampaikan bahwa ada beberapa distrik di daerahnya yang belum bisa didrop logistiknya. “Mungkin akan menyusul besok atau lusa, tergantung cuaca juga,” kata dia.

selanjutnya, Lukas mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama mengawal dan mengamankan suara yang telah dipilih. Menurut dia, siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden Indonesia untuk lima tahun ke depan, apa yang sudah dirintis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun lalu bisa dilanjutkan.

Sementara, Kapolda Papua Inspektur Jenderal M. Tito Karnavian saat melakukan teleconference bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di ruang kerja Gubernur Papua Lukas Enembe, menyatakan secara umum situasi Papua aman dan tidak ada kejadian yang berarti.
Daerah-daerah yang selama ini diberitakan rawan, seperti Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, dan juga wilayah perbatasan RI Papua Nugini di Skow-Wutung, Kota Jayapura, yang sering terjadi gejolak, juga berlangsung dengan aman.

Status Politik Papua Sudah Final

pilkadapapua aman

Papua merupakan pulau yang kaya akan kekayaan alam dan keragaman budaya, yang tidak terpisahkan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah benar, sehingga Papua bagian NKRI sudah final, dan tidak perlu dipertanyakan dan diutak-atik lagi, seperti pendapat Tokoh Pejuang Papua, bapa Ramses Ohee bahwa proses masuknya Papua dalam NKRI sudah melalui cara yang benar dan diakui dunia internasional. Bila ada sejumlah kalangan yang masih mempersoalkan sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam, berarti mereka tidak tahu proses sejarah tersebut. Bapa Ramses Ohee menilai ada pihak-pihak yang sengaja membelokkan sejarah Papua untuk memelihara konflik di Tanah Papua. Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI sudah benar, hanya saja dibelokkan sejumlah warga tertentu yang kebanyakan generasi muda.
Berbagai cara untuk mempengaruhi rakyat Papua menolak keabsahan Papua bagian dari NKRI untuk kepentingan kelompoknya terus dilakukan oleh sekelompok orang seperti Komite Nasional Papua Barat atau niasa dikenal dengan KNPB yang mengklaim bahwa sidang umum PBB tahun ini akan membahas tentang status politik Papua, sehingga mereka melakukan aksi untuk mendukung kegiatan tersebut. Namun faktanya seperti hal sebelumnya itu merupakan upaya pembohongan public semata. Sidang PBB tidak pernah membahas tentang status politik Papua, karena PBB telah mengesahkan Papua bagian dari Indonesia sesuai dengan pelaksanaan PEPERA sudah memiliki landasan hukum, yakni Resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan Majelis Umumn PBB tanggal 19 Nopember 1969. Resolusi ini diusulkan oleh 6 negara dan diterima oleh Majelis Umum PBB dengan imbangan suara 84 setuju, tidak ada yang menentang dan 30 abstein. Dengan tidak dipermasalahkan PEPERA oleh Negara manapun menunjukan bahwa, Pepera diterima oleh masyarakat internasional. Artinya, Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui oleh masyarakat internasional.
Lebih lanjut Tokoh Papua Ramses Ohee menjelaskan, fakta sejarah menunjukkan keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sayangnya, masih ada yang beranggapan bahwa Sumpa h Pemuda tidak dihadiri pemuda Papua. Ini keliru, karena justru sebaliknya, para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda dari daerah lainnya. Ayah saya, Poreu Ohee adalah salah satu pemuda Papua yang hadir pada saat itu. Adapun mengenai pihak-pihak yang memutarbalikkan sejarah dan masih menyangkal kenyataan integrasi Papua ke dalam NKRI, pihaknya tidak menyalahkan mereka karena minimnya pemahaman atas hal tersebut. Hal yang perlu disadari adalah bahwa keberadaan negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga seharusnya disyukuri dengan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Papua.
Berdasarkan catatan sejarah, pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut, bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera Merah Putih dan bendera PBB. Selanjutnya, PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan New York Agreement untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat melakukan jajak pendapat melalui Pepera pada 1969 yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari delapan kabupaten pada masa itu. Hasil Pepera menunjukkan rakyat Irian Barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia.
Salah seorang mantan pemimpin Papua Merdeka Nicholas Jouwe yang telah kembali ke NKRI karena kesadarannya menyatakan kepada semua pihak khususnya masyarakat Papua untuk mendukung pembangunan Papua, dan jangan mempersoalkan masa lalu, karena masuknya Papua dalam NKRI sudah final, dan tidak bisa diganggu gugat. Papua bagian sah Indonesia.

Papua Sebuah Ironi, Pejabat Daerah Diduga Menghambat Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Masyarakat Papua berjalan dengan normal

Kegiatan Masyarakat Papua berjalan dengan normal

Papua adalah sebuah ironi. Provinsi yang dapat dibilang berlimpah ruah sumber daya alamnya, Freeport, tambang emas dan tembaga terbesar di dunia ada disini. Papua juga memiliki Tangguh, lapangan gas terbesar di dunia. Namun mayoritas rakyatnya masih bergelut dengan kemiskinan. Tak heran bila akibat carut-marutnya pengelolaan anggaran tersebut, tak sedikit pejabat di wilayah Papua harus meringkuk merasakan jeruji besi. Ada proyek-proyek fiktif, penggelumbungan nilai proyek, belanja yang menyimpang dari peruntukkan, atau pembelian aset yang tidak sesuai dengan aturan. Bahkan, ada proyek yang direkayasa, yakni bupati mencairkan dana untuk keperluan tidak jelas, baru laporan pertanggungjawaban dikarang-karang.
Pada 2001, pemerintah meningkatkan status Papua sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus). Sejak tahun 2002 hingga 2009, pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari Rp. 20 Trilyun untuk dana otsus Papua. Namun dana-dana-dana itu sebagian besar tidak digunakan untuk menyejahterakan rakyat, bahkan banyak yang dikorupsi.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2004-2009 dalam pemeriksaan Dana Otsus sebesar Rp. 3,7 Trilyun, terdapat penyimpangan sebesar Rp. 578 Milyar atau 16 %. Sekitar 70 % dari temuan tersebut berupa pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai peruntukkan. Selain dugaan penyelewengan dana otsus, tidak menutup kemungkinan dana APBD juga disalahgunakan oleh pejabat daerah. Salah satu bentuk dugaan korupsi yang dilakukan salah pejabat daerah di Papua yaitu Bendaharawan Non Dikda, Setda Popinsi Papua, Marthen Sarwom, yakni laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Pemprop Papua Non Dikda dalam Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Papua Tahun Anggaran 2003, dimana terdapat beberapa kejanggalan yang mengarah kepada indikasi korupsi diantaranya :
• Pada Tahun Anggaran 2003, Pemerintah Propinsi Papua telah menggunakan mata anggaran pada pos : Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain, dengan kode anggaran 2.14.1. dengan anggaran sebesar Rp. 222.006.029.000,- direalisasikan sebesar Rp. 220.632.400.895,- (Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Papua Tahun Anggaran 2003) diperuntukkan untuk : bantuan kepada Instansi Vertikal Dalam Negeri, bantuan kepada Instansi Vertikal Lainnya, bantuan Partai Politik, bantuan kepada Organisasi Profesi dan bantuan kepada Organisasi Sosial.
• Dari realisasi sebesar Rp. 220.632.400.895,- tersebut dan berdasarkan bukti akumulasi nominal yang tercantum pada 228 Lembar Kuitansi pembayaran, dimana didalamnya terdapat beberapa kejanggalan yang mengindikasikan adanya manipulasi dengan jumlah Rp. 18.865.000.000,-. Adapun kisaran nominal dari tiap bantuan mulai Rp. 20 juta s/d Rp. 136 juta.
• Lembar disposisi diketik secara baku berisi instruksi dari Sekda kepada Bendahara Non Dikda untuk memberikan bantuan dana dalam jumlah tertentu kepada Organisasi, Sosial, Profesi, dan perorangan.
• Tanda tangan Sekda palsu karena Drs. D. Asmuruf sudah diberhentikan sebagai Sekda.
• Penerima dana seluruhnya adalah orang-orang dekat Gubernur Papua seperti, antara lain Hengky Wonantoray (Sekpri Gubernur), Elly F. Auri, Suwoyo, Drs. Calvin Horik, Carolus Yermogin SE, Yudi Indrajaya (Staf Gubernur) dan Daniel Daat (Ketua Komisi C DPRD Papua), kesemuanya tanpa identitas lengkap yang berkaitan dengan organisasi sosial maupun profesi penerima bantuan, bahkan ada yang hanya tanda tangan saja.
• Sedangkan pejabat Sekretaris Daerah, Asmuruf, yang sudah meninggal, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi.
Melihat data-data yang ada di atas, Marthen Sarwom yang diduga telah melakukan manipulasi penggunaan dana dan membuat dokumen pertanggungjawaban (kuitansi) yang tidak sesuai dengan tertib administrasi yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan jumlah dana yang dialokasikan sesuai peruntukannya. Bukti lain didasarkan keterangan pihak yang bertandatangan sebagai penerima (antara lain Suwoyo) menyatakan yang bersangkutan hanya sekedar menandatangani, namun tidak menerima dan atau menyalurkan uang/dana bantuan yang diperuntukkan kepada pihak penerima sebagaimana tercantum dalam kuintasi.
Dalam kaitan ini, para pihak yang bertanggungjawab dalam penggunaan dana serta penerbitan kuitansi tersebut adalah Drs. D. Asmuruf (selaku Sekretaris Daerah Pemprop Papua) dan Marthen Sarwom (selaku Bendaharawan Non Dikda). Namun karena Drs. D. Asmuruf telah meninggal, kepada yang bersangkutan tidak dapat dimintai keterangan dan pertanggungjawaban secara hukum. Sedangkan terhadap Marthen Sarwom, dapat dimintai keterangan dan pertanggungjawaban secara hukum terkait indikasi adanya manipulasi dan tindak pidana korupsi penggunaan dana mata anggaran Pemerintah Propinsi Papua Tahun Anggaran 2003, pada pos : “Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain”.
Realitas di atas merupakan salah satu bagian dari praktek-praktek korupsi di Papua yang masih harus dilakukan pemeriksaan oleh instansi terkait seperti KPK. Semua pejabat, baik pusat maupun daerah, yang menyelewengkan dana rakyat tersebut harus diseret ke meja hijau tanpa terkecuali. Penegakan hukum terhadap koruptor harus tetap terus dilakukan di Tanah Papua, demi kesejahteraan rakyat Papua.

Membangun Papua dengan Hati

upacara Fak-fak2

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, membangun Papua dan Papua Barat harus menggunakan hati. Pembangunan kedua provinsi tersebut harus komprehensif dengan pendekatan yang kompleks meliputi berbagai aspek.
“Membangun Papua dan Papua Barat harus menggunakan hati, karena Papua dan Papua Barat sudah ketinggalan, jadi harus pakai hati dan pendekatan kesejahteraan, itulah perintah Presiden kepada kami, Kemeterian ESDM,” demikian diucapkan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik dalam rapat Dengar Pendapat Pembahasan UU No. 21/2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua Dan Uu No. 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
“Karena itu, segala gerakan yang kami lakukan untuk Papua dan Papua Barat dan Aceh adalah hal yang kami dasari seperti itu, menggunakan hati dan pendekatan kesejahteraan,” lanjut Wacik.
Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Papua dan Papua Barat seperti PT Freeport Indonesia dan British Petroleum, Wacik meminta, agar mereka untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Papua dan Papua Barat.” Sudah cukup mereka banyak melakukan operasi disana, saya yakin sudah banyak dapat untung, maka sekarang harus juga melakukan pemberian lebih longgar, tidak boleh hitungannya semata-mata perhitungan komersial seperti dulu, itu yang kami lakukan pendekatan dengan sedikit penekanan, tetapi dengan tetap saya menggunakan senyum, sehingga mereka merasa ini adalah growing together ” ujar Wacik.
“Bersama-sama maju, saudara tetep dapet untung beroperasi di Papua, tetapi rakyat Papua dan Pemerintah Republik Indonesia harus dapat lebih banyak keuntungan, itulah pendekatan yang kami lakukan,” tegas Wacik lagi.

Papua : Berantas Koruptor, Sejahterakan rakyat

korupsi

Kemiskinan di Papua penyebab utamanya adalah para Koruptor yang menjabat disana. Ketua BEM Uncen Paulus Numberi mengatakan, korupsi di Papua telah mencapai stadium tinggi, sehingga perlu penanganan tingkat tinggi yang didukung seluruh elemen masyarakat.
Pernyataan senada juga dilontarkan oleh Mincahel Rumaropen Aktivis Komunitas Adat Papua Anti Korupsi (Kampak) Papua yang konsen terhadap masalah korupsi. Minchael menambahkan aktivis Papua sangat sedikit yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi ini, karena sering mendapat perlakuan semena-mena aparat keamanan yang dibayar mereka juga ancaman penculikan oleh OPM.
Begitu juga dengan mantan separatis yang menjabat dan terindikasi pelaku korupsi bahkan berani mengancam KPK.”Kalau KPK mengusut kasus kami, kami akan memerdekan diri” seperti ditirukan Wakil ketua KPK Zulkarnaen.
Jika Penyakit korupsi Papua sudah se-kronis ini maka pemerintah seharusnya menyatakan perang terhadap para pelaku koruptor disana. Jangan takut dengan ancaman mereka, karena kita negara berdaulat. Tidak ada negara di dunia satupun yang menghargai pelaku koruptor.
Para pelaku korupsi ini adalah para pejabat daerah dan pegawai yang memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan negara. Mereka ini lah penyebab merajalelanya korupsi di Papua. Tujuan mereka jelas agar Kebijakan otonomi khusus tidak akan berjalan maksimal, bahkan terancam gagal. Otsus gagal, itulah tujuan para aktivis Papua merdeka, supaya ada alasan bagi mereka untuk meminta referendum ulang.
Nah, jelaslah bahwa ada keterkaitan antara OPM dengan pejabat pelaku korupsi. Jika OPM berdalih mereka tidak terlibat, maka seharusnya mereka membantu aparat pemerintah untuk menindak pelaku koruptor ini kalau perlu membunuh mereka satu persatu.
Sekali lagi jika benar tujuan OPM adalah untuk mensejahterakan rakyat papua, maka bukan zamannya lagi mereka menentang pemerintahan yang sah untuk menuntut kemerdekaan. Akan Lebih mulia mereka bersama pemerintah bekerjasama memberantas korupsi di Papua. Sehinagga Anggaran Pembangunan Daerah Papua dari pemerintah daerah dan pusat serta dari Freeport bisa sebesar-besarnya dipergunakan untuk membangun Papua.
Namun, jika OPM masih saja “ngeyel” menuntut merdeka, maka sudah dapat dipastikan mereka adalah kaki tangan para koruptor yang menyesengsarakan papua. Kalaulah saja indonesia melepas papua dapat dipastikan masyarakat papua akan bertambah sengsara karena diperintah oleh para pelaku koruptor dan para separatis itu.
Terakhir, saya menghimbau kepada teman-teman OPM yang benar-benar tulus ingin mensejahterakan masyarakat Papua kembalilah ke pangkuan ibu pertiwi, kita bangun papua bersama-sama. Kita berantas Koruptor bersama-sama !.

KNPB Boikot Pemilu Bukan Ancaman Pesta Demokrasi di Papua

knpb3

Pesta Demokrasi di Indonesia semakin dekat, antusiasme masyarakat dari Sabang sampai Merauke menunjukan bahwa Pemilu merupakan bentuk demokrasi yang dinilai memberikan harapan dan masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun berbagai hambatan dan gangguan sering kali terjadi setiap pelaksanaan pesta demokrasi ini, baik dari kalangan kelompok kepentingan maupun dari kelompok yang anti NKRI dengan berbagai ancaman.

Ancaman untuk memboikot Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang sebagaimana yang dilontarkan Jubir Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Basoko Logo, mendapat tanggapan dingin dari Anggota DPR RI Dapil Papua Paskalis Kossay, S.Pd., M.M.
“Himbauan KNPB untuk memboikot Pemilu bukan ancaman, tapi bagian dari trik-trik demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pesta demokrasi jadi tidak perlu ditanggapi serius,” ujar Paskalis Kossay ketika ditemui Bintang Papua usai memberikan ceramah bertajuk Gerakan Sosial Pemuda Katolik dalam Menghadapi Ancaman Globalisasi –Neoliberalisme Melalui Massa Penerimaan Anggota Pemuda Katolik Mempererat Nasionalisme Menuju Persatuan di Aula Diklat Sosial, Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (22/3).

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang, menurut Paskalis Kossay, adalah pesta demokrasi terbesar di Tanah Air, untuk itu dirinya yakin seluruh tantanan negara, terutama unsur-unsur pertahanan negara memiliki kewajiban untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi ini.
Selama pelaksanaan Pileg 2014 masyarakat Papua tetap mengikuti secara antusias dan ini menandakan bahwa rakyat Papua merupakan bagian dari NKRI.

KNPB Kembali Jualan Program

knpb
KNPB Buang-Buang Waktu dan Energi

KNPB kembali mengajak masyarakat Papua melakukan aksi turun jalan untuk mendukung dengar pendapat di Komisi HAM Parlemen Uni Eropa, urainya Kingko, Tokoh Mahasiswa Papua di Jakarta (24/1).

Kingko menjelaskan, pasca pembohongan masyarakat Papua akan kunjungan MSG tanggal 13 Januari 2013, dimana KNPB mengampanyekan kepada masyarakat Papua untuk datang menyambut delegasi MSG, yang akan mendukung kemerdekaan Papua Barat. Ternyata hanya pembohongan karena kunjungan Delegasi MSG datang ke Papua untuk menjalin kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan Pemerintah Indonesia untuk belajar pembangunan yang begitu pesat di Papua, tegasnya.

“KNPB tebal muka dan tidak punya rasa tanggungjawab yang terus membohongi masyarakat Papua”, tegasnya.

Tokoh mahasiswa Papua di Ibukota Negara ini, menambahkan bahwa kebohongan demi kebohongan yang dilakukan KNPB selama ini, sudah sebaiknya KNPB evaluasi diri. Namun kenyataannya tidak, malah terus mengangkat isu-isu tidak jelas dan sedihnya membawa-bawa masyarakat Papua untuk mengajak turun kejalanan, yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat.
Menurut Kingko, terlalu jauh KNPB mengurusi kegiatan-kegiatan di luar negeri seperti di eropah. Di Papua masih banyak yang harus dibenahi dari mulai pendidikan, kesehatan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Apapun agenda-agenda di luar negeri , tidak mungkin merubah status politik di Papua karena Badan tertinggi dunia PBB melalui resolusi ataupun keputusannya, telah memutuskan Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak bisa diganggu-gugat”, tukasnya.

Tambahnya lagi, tidak mungkin PBB terpengaruh apalagi sampai merubah keputusan hanya karena masalah-masalah kecil yang terjadi di Papua. Itu menjadi urusan dalam negeri Indonesia. Kalaupun ada pembahasan-pembahasan di luar negeri, itu hanyalah sebagai evaluasi untuk diperbaiki oleh negara bersangkutan. Tidak akan mempengaruhi kedaulatan Negara terkait, terangnya.

Kingko juga menjelaskan, apabila kita mencermati kebijakan dunia, masalah invasi ataupun pembentukan Negara baru sudah tidak eranya lagi. Bisa kita lihat invasi Negara Irak terhadap Negara Kwait, seluruh dunia menentang dengan tegas. Hal inilah menjadi pelajaran bagi kita bahwa dunia melalui PPB mempunyai kebijakan untuk mengokohkan Negara-negara yang sudah ada. Konflik yang terjadi disuatu Negara menjadi urusan dalam negeri masing-masing dan PBB hanya mendesak penyelesaian secara internal dari Negara terkait.

“Pekerjan yang dilakukan teman-teman yang mengklaim diri sebagai pejuang Papua Barat hanya buang-buang waktu dan energi. Jauh lebih bermanfaat apabila kita masyarakat Papua bekerja keras untuk mendorong pembangunan di Papua, yang mendapat prioritas dari Pemerintah Pusat”, desak Kingko.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.