1 Desember, bukan sebuah hari Kemerdekaan Papua

Perjuangan masyarakat Papua Barat harus terus dilaksanakan sampai titik darah penghabisan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Bukan untuk kelompok atau orang tertentu. Menilik kebelakang sejarah Papua di masa pendudukan Belanda di Papua pada tanggal 1 Desember 1961 yang terjadi bukanlah pemberian kemerdekaan bagi rakyat Papua, tetapi pada tanggal tersebut adalah pembentukan Dewan New Guinea oleh Belanda. Situasi kondisi Papua pada saat itu merupakan hasil rekayasa pemerintah kolonial Belanda dengan cara tipu-tipu memberikan gula-gula kepada masyarakat Papua dan sudah pasti bukan kemerdekaan yang diberikan. Tidaklah mungkin suatu negara penjajah dengan mudahnya memberikan kemerdekaan kepada daerah jajahannya begitu saja tanpa maksud-maksud tertentu. Dalam pendirian suatu negara merdeka perlu adanya pengakuan dan persyaratan secara De Facto dan De Jure.Klaim bahwa Papua telah merdeka sejak 1 Desember 1961 yang ditandai adanya pengibaran bendera Bintang Kejora tidak dapat dijadikan acuan bahwa pemerintah kolonial Belanda telah memberikan kemerdekaan sebagai suatu negara yang sudah merdeka.
Sebuah negara merdeka perlu adanya pengakuan Internasional dari negara-negara di dunia termasuk dari PBB. Selain itu, tidak adanya Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat dan juga tidak ada Undang-Undang Dasar Proklamasi Papua Barat (UUD PB) membuktikan Papua bukanlah sebuah negara. Sebaliknya, Pepera 1969 menunjukkan legalitas yang sah diakui oleh PBB dan dunia Internasional sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia. Pepera 1969 sebagai cermin rakyat papua yang berkeinginan bergabung dengan Indonesia. Bergabungnya Papua dengan Indonesia bukanlah sebagai transfer ‘kolonialisme baru’ dari Belanda ke Indonesia. Fakta-fakta apa yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah ‘penjajah’ ???. Indonesia bukanlah ‘penjajah’, tidak terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan penjajahan terhadap masyarakat di wilayah Papua. Namun memang pada faktanya Indonesia pernah dijajah oleh Belanda.
Yang saya lihat selama ini pemerintah pusat telah dan terus berupaya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Papua. Hal tersebut telah dilakukan sejak awal dan terlebih dapat dirasakan dengan pemberian Otonomi Khusus. Sehingga masyarakat Papua dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Yang perlu kita sadari bersama sebagai masyarakat Papua adalah bagaimana kita berupaya keras untuk melaksanakan Otonomi Khusus (Otsus) ini dengan benar dan tidak menggunakan dana Otsus untuk kepentingan kelompok tertentu, namun dibalik itu berteriak keras Otsus di Papua gagal, ini yang dinamakan ‘melempar batu sembunyi tangan’. Hal menarik lainnya dimana sebagian orang yang tidak menginginkan dana Otsus, namun anehnya dana tersebut tetap saja mereka terima.
Opini yang menilai bahwa di Papua situasi tidak aman dan sering terjadi pelanggaran HAM hanyalah rekayasa kelompok tertentu yang tidak menghendaki Papua yang aman dan damai. Salah bukti nyata bahwa Papua aman yakni tanggal 19 Nopember 2009, ratusan orang Papua (sekitar 130 orang) yang telah lama di PNG kembali ke Papua sebagai bentuk kesadaran mereka untuk berpartisipasi membangun Papua. Mereka telah melihat dan menyadari bahwa Papua kini telah mengalami banyak kemajuan sejak diberlakukannya Otonomi Khusus. Menengok sedikit ke belakang sejarah ketika sejumlah orang Papua yang berniat mencari suaka politik ke Australia ternyata menurut kesaksian mereka yang telah kembali ke Indonesia mengutarakan mereka hanya dimanfaatkan dan ditipu oleh kelompok tertentu demi kepentingannya karena ketika berada di Australia hanya ditelantarkan dan tidak mendapat perhatian. Semua hal itu apakah tidak membuktikan kepada masyarakat luas bahwa sebenarnya Papua dalam kondisi damai, tetapi karena dibelokkan seolah-olah tidak aman oleh kelompok-kelompok yang tidak senang apabila Papua damai.
Kepulangan kembali orang Papua yang telah lama di PNG, menurut saya hal itu merupakan suara hati nurani mereka sendiri karena menurut mereka telah tiba saatnya bagi seluruh rakyat Papua bersama elemen lainnya membangun Papua menuju masyarakat madani. Yang perlu diperbaiki saat ini adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki Papua dari berbagai aspek untuk dapat dikembangkan oleh masyarakatnya sendiri. Pemerintah telah memberikan kelebihan bagi Papua dibandingkan dengan daerah lainnya berupa Otonomi Khusus, oleh karenanya perlu lebih ditingkatkan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat Papua sesuai amanah dalam UU Otonomi Khusus tersebut.
Disisi lain, tindakan tegas aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua dianggap sebagai tindakan pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua. Pernahkah anda melihat aparat keamanan melakukan tindakan kekerasan tanpa alasan? Itu sebuah pelanggaran, dan itu harus diusut tuntas! Pernahkah anda melihat seseorang, teman, tetangga, saudara yang melakukan tindakan melawan hukum? Itu sebuah pelanggaran dan harus diusut tuntas! Adapun kemerdekaan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni kemerdekaan masyarakat Papua dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Inilah yang harus kita perjuangkan hingga titik darah penghabisan. Salam perjuangan tanpa akhir!!

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s