Papua : Antara Merdeka, Otsus dan Kongres AS !

Dengar pendapat tentang masalah Papua di Kongres AS yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2010 lalu, yang diprakarsai oleh Eni F.H. Faleomavaega, ketua Sub-komite Kongres AS, dengan mengundang tokoh-tokoh Papua seperti Octavianus Mote, Nicholas Messet, Henkie Rumbewas, Franzalbert Joku, beberapa akademisi seperti Eben Kirksey, Pieter Drooglever dan lain-lain. Mereka diundang untuk memberikan semacam kesaksian dan pernyataan tentang situasi dan kondisi Papua. Dengar pendapat ini menjadi babak baru pembahasan masalah Papua ditingkat internasional. Kongres AS mengundang tokoh-tokoh Papua yang pro kemerdekaan, Nicholas Messet dan Franzalbert Joku dari Independent Group Supporting The Special Autonomous Region Of Papua Within The Republic Of Indonesia (IGSSARPRI) yang mendukung Otonomi Khusus, untuk memberikan kesaksian tentang Papua sehingga Kongres AS tidak hanya mendapat masukan tentang Papua dari satu pihak saja, yang kemungkinan memberikan data-data yang subjektif tanpa bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dengar pendapat ini telah memunculkan reaksi dari berbagai pihak seperti dari  Dino Patti Djalal, Dubes RI untuk AS, yang menganggap bahwa dengar pendapat seperti itu adalah hal yang biasa dan tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi dengar pendapat tersebut hanya dihadiri oleh 3 anggota Kongres AS dan tidak dapat dianggap sebagai representative Kongres AS secara keseluruhan. Beberapa pihak yang menginginkan kemerdekaan Papua mengharapkan dengar pendapat di Kongres AS ini sebagai entry point agar masalah Papua dibahas di Kongres AS, dan berharap Amerika Serikat dapat menjadi salah satu negara pendukung kampanye Papua merdeka di dunia internasional. Namun hasil mengejutkan didapat ketika Joseph Yun (Asisten Deputi Kementerian Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Tenggara) mengatakan bahwa AS menghormati integritas NKRI, mendukung implementasi Otsus di Papua, dan menentang separatisme di Papua.

Robert Scher (Asisten Deputi Kementerian Pertahanan AS untuk kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara) mengatakan belum ada bukti yang kuat tentang pelanggaran HAM yang sistematis di Papua seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak terhadap Indonesia. Apalagi Eni F.H. Faleomavaega berkali-kali menekankan bahwa AS seperti yang dikatakan oleh Joseph Yun, menentang separatisme dan tertarik dengan penjelasan Nicholas Messet tentang perkembangan Papua dan beberapa kemajuan yang dialami selama implementasi Otsus meskipun disisi lain masih terdapat kekurangan. Messet juga meminta supaya Kongres AS tidak membuat ketegangan makin bertambah di Papua, sebaliknya AS perlu membantu dengan memberikan harapan yang lebih benar. “Sebab ketika sesuatu yang buruk terjadi di Papua, anda tetap disini dalam keadaan tenang dan kami menderita.” kata Nick.

Hasil yang tidak diharapkan ini memancing pernyataan dari tokoh-tokoh dan pejuang pergerakan Papua merdeka. Yang menarik adalah penyataan dari Servius Kedepa (anggota ELSHAM Papua) yang menolak kesaksian Nicholas Messet tentang kemajuan Papua selama penerapan Otsus dan pernyataan Joseph Yun yang mengatakan bahwa AS tidak setuju dengan separatisme dan sepenuhnya mendukung Otsus. Penolakan yang dilakukan oleh Servius ini tidak akan mempengaruhi sikap politik pemerintah AS untuk mendukung Papua dalam NKRI. Joseph Yun dan Roberts Scher merupakan perwakilan resmi Pemerintah AS dalam hearing tersebut, testimoni yang disampaikan oleh mereka merupakan sikap politik AS dalam melihat permasalahan Papua. AS menghargai Indonesia sebagai mitra kerja sama yang penting di Asia Tenggara. Kerja sama ekonomi, politik, pendidikan bahkan keamanan (ditandai dengan pencabutan embargo alutsista dan pembukaan kerjasama militer AS dengan TNI) saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah AS mungkin melihat bahwa permasalahan Papua merupakan masalah internal Indonesia, dan AS juga melihat kemajuan yang dicapai Papua melalui Otsus yang diberlakukan sejak tahun 2001 sehingga meyakini bahwa Otsus merupakan solusi terbaik bagi Papua.

Servius Kedepa juga meminta PBB untuk melakukan referendum bagi Papua. Padahal PBB sudah menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI, sesuai dengan Resolusi PBB No. 2504. Servius merasa takut jika PBB tidak campur tangan, maka akan terjadi Papua (pro Otsus) melawan Papua (kontra Otsus). Fanny Kogoya (aktivis perempuan Papua) dalam menyikapi hasil hearing ini mengatakan meminta maaf kepada semua pihak yang sudah berharap bahwa AS dan Obama akan mendukung referendum bagi Papua. Menurut Messet, tokoh-tokoh Papua lainnya sebaiknya berhenti untuk memberikan janji Papua merdeka, AS dukung Papua merdeka, masyarakat internasional dukung Papua merdeka dan lain-lainya. Pembohongan publik ini bisa saja menciptakan ideologi semu yang sia-sia. Pilihan terbaik adalah semua orang Papua baik tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, bersama-sama berjuang untuk memajukan Papua dengan program-program Otsus. Kemerdekaan yang sebenarnya apabila rakyat Papua aman dan sejahtera dan dapat mandiri dengan program Otsus yang dijalankan dengan baik.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s