WEST PAPUA : MENUJU MRP YANG LEBIH BAIK

Di bumi Cendrawasih, Papua, saat ini akan menggelar perhelatan yang menurut orang Papua besar karena berkaitan dengan pemilihan keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP). Proses pemilihan yang dimulai sejak 10 Desember 2010 itu terus dikebut. Pasalnya, keanggotaan MRP 2005-2010, yang telah diperpanjang tiga bulan melalui SK Mendagri Nomor 161.91.953 tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2011 akan berakhir 31 Januari 2011.

Keberadaan MRP merupakan salah satu konsekuensi realisasi status Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang tak dijumpai di daerah lain. Sejak awal pembentukannya, pada dasarnya MRP dibentuk untuk melindungi dan menjaga keberpihakan pemerintah terhadap Orang Asli Papua (OAP) dengan tugas dan wewenang MRP, antara lain, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua. Selain itu, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon anggota MPR utusan daerah Papua yang diusulkan DPR Papua.

Wewenang MRP yang tak kalah pentingnya adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yakni memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus) yang diajukan DPR Papua bersama-sama dengan gubernur. Hal tersebut berkaitan dengan pembahasan MRP mengenai kriteria OAP terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua pada pilgub tahun 2006.

Salah satu keputusan MRP mengenai kriteria OAP terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua pada pilgub tahun 2006, dinilai kontroversi sebab diputuskan dalam bentuk vooting. Lebih lanjut, defenisi orang asli papua yang tercantum dalam Pasal 2 PERDASUS tersebut juga menjadi point krusial. Awalnya ada usulan untuk memasukan defenisi OAP adalah orang yang ayah dan ibunya asli Papua ada juga yang mengusulkan hanya ayahnya yang papua. Jika diperhatikan tawaran defenisi yang kedua ini mengacu kepada SK MRP Nomor 14 tahun 2009, dimana hanya mengakui paham patrilineal alias hanya yang ayahnya asli papua yang diakui sebagai orang asli Papua. Aneh juga karena SK itu diputuskan juga oleh 1/3 anggota MRP yang perempuan tetapi mengabaikan eksistensinya sebagai perempuan Papua.

Tawaran defenisi tersebut dengan pertimbangan bahwa karena MRP adalah lembaga kultural maka anggotanya harus ‘benar-benar asli’. Akan tetapi setelah mengalami perdebatan panjang, defenisi orang asli Papua yang tertuang di dalam Pasal 1 huruf t UU OTSUS yang digunakan namun tidak secara lengkap sehingga hanya berbunyi “..Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku–suku asli di Provinsi Papua …”. Implementasi tersebut teruji pada tahun 2006, dalam tahap penyaringan kandidat Gubernur Papua, MRP cukup menunjukkan taringnya dengan menggunakan kewenangannya mencoret bakal calon yang tidak disetujuinya yaitu Mohammad Musaad (akademisi Universitas Cenderawasih) dan Komaruddin Watubun (Wakil Ketua DPR Papua), saat itu, dicoret MRP dari bakal kandidat gubernur Papua karena keduanya bukan merupakan orang asli Papua dari ras Melanesia.

Lebih lanjut, MRP yang saat itu dipimpin Ketua Drs. Agus Alue Alua, M.Th bahkan menunjukkan sikap berseberangan dengan pemerintah pusat. MRP mengeluatrkan surat keputusan Nomor 4/MRP/2008 mengenai posisi bendera Bintang Kejora, setidaknya mencerminkan usaha perlawanan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Salah satu isi PP Nomor 77/2007 tersebut, yaitu melarang penggunaan bendera Bintang Kejora dan lambang Burung Mambruk, yang dianggap sebagai simbol gerakan separatis.

Sedangkan mengenai pembahasan RAPERDASUS di tingkat legislatif DPRP dan DPRPB sebenarnya bisa dipercepat akan tetapi terus terhambat karena tidak maksimalnya koordinasi diantara pimpinan Legislatif dan tidak adanya inisiatif dari Ketua MRP Agus Alua.

Lagi-lagi seolah tiada puasnya, di Tahun 2009 MRP membuat keputusan kontroversial. Lembaga yang berkantor di Abepura, Jayapura, ini menerbitkan Surat Keputusan Nomor 14/2009 yang isinya, MRP mengharuskan seluruh bakal calon kepala daerah dan pasangannya di tanah Papua harus mendapatkan rekomendasi MRP. Artinya, tak hanya gubernur dan wakil gubernur, tapi seluruh calon bupati/wali kota beserta wakilnya harus orang asli Papua.

Menanggapi Surat Keputusan MRP tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Papua yang tahun 2010 akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, sepakat menunda tahapan pemilihan selama 60 hari. Tetapi, pada akhirnya keputusan MRP itu dimentahkan pemerintah pusat. Alasannya, MRP hanya berwenang memberikan persetujuan dan rekomendasi untuk bakal calon gubernur.

Selain itu, tak kalah ‘hebohnya’ di tahun 2007, berdasarkan temuan Papua Corruption Watch (PCW) merujuk data BPK Perwakilan Jayapura bahwa ada dugaan penyalahgunaan anggaran untuk tunjangan anggota dan pimpinan MRP sejumlah Rp 12 miliar lebih. Disebutkan juga bahwa semua anggaran ini dipakai untuk 39 orang anggota MRP, termasuk tunjangan jabatan anggota MRP yang tidak menjabat sebagai pimpinan MRP dan Pimpinan Kelompok Kerja. Menanggapai permasalahan tersebut, pemerintah responsive dengan mengeluarkan PP Nomor 64 tahun 2008 tentang urusan administrasi keuangan, terutama menyangkut pendapatan dan tunjangan bagi para anggota MRP. Namun demikian, secara financial sungguh ironi mengingat Majelis yang mengusung keberpihakan kepada OAP justru ‘mengeruk’ keuntungan sendiri sehingga mencerminkan bahwa seberapapun besar alokasi dana untuk kesejahteraan Papua yang diberikan pemerintah pusat tidak akan pernah cukup selama pejabat ataupun perwakilan masyarakatnya korupsi.

Belum memuaskan

Meski MRP telah melangkah seperti itu, MRP yang dilantik 31 Oktober 2005 oleh Menteri Dalam Negeri di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, tetap saja sejumlah elemen masyarakat di Papua mengaku belum puas dengan kinerjanya. Seiring berdengungnya kegagalan Otsus bagi kesejahteraan warga asli Papua, suara tuntutan pembubaran MRP pun datang, tak hanya dari aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), tapi juga dari mahasiswa. Mereka menilai, MRP hingga kini belum mampu memberikan perlindungan terhadap orang asli Papua.

Disisi lain, kurang dari lima bulan sebelum berakhir masa jabatannya, MRP menggelar musyawarah besar (mubes) bersama masyarakat adat, tepatnya pada 9-10 Juni 2010. Pelaksanaan mubes yang tidak diatur dalam PP No 54/2004 tentang MRP itu menyatakan, pelaksanaan otsus Papua telah gagal. Dalam konteks itu, Mubes MRP menuntut dilakukan referendum.

Mendekati masa jabatan MRP yang berakhir 31 Oktober 2010, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan DPR Papua, baru menyadari belum memiliki peraturan daerah khusus (perdasus) yang mengatur pemilihan keanggotaan MRP. Keterlambatan pembuatan perdasus inilah yang membuat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi harus menyetujui perpanjangan masa jabatan anggota MRP selama tiga bulan. Dan dalam waktu tiga bulan tersebut kemudian dimanfaatkan Pemprov Papua dan DPR Papua untuk menerbitkan Perdasus Nomor 4/2010 yang mengatur tata cara pemilihan anggota MRP. Karena itu, sejak 10 Desember lalu, dimulai proses persiapan dan pemilihan anggota MRP periode mendatang.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah jumlah keanggotaan yang berorientasi pada pemilihan untuk calon legislatif yakni berdasarkan daerah pemilihan (DAPIL) bukan berdasarkan wilayah kesatuan masyarakat adat. Sebagaimana diatur dalam UU Otsus Nomor 21/2001 dan PP Nomor 54/2004 tentang MRP, keanggotaan MRP terdiri dari elemen adat, perempuan, dan agama. Jumlah anggota MRP pun berubah dari yang semula 43 orang menjadi 75 orang itu berasal dari tiga perempat (3/4) jumlah anggota DPR Papua (56 orang) dan DPR Papua Barat (44 orang).. Mungkin proses seleksinya tidaklah terlalu sulit untuk wilayah Papua Barat yang terdiri dari 11 kabupaten dengan jatah anggota 33 orang sehingga kalau mau mudahnya, dibagi setiap daerah mendapat jatah 3 orang dengan perincian masing-masing 1 untuk wakil adat, agama dan perempuan.

Anggota MRP dari elemen adat dipilih melalui musyawarah tingkat bawah atau masyarakat adat asli Papua, yang memiliki ulayat dalam sebuah kabupaten/kota yang difasilitasi panitia pemilihan kabupaten/kota. Hasilnya akan disatukan dan dimusyawarahkan lagi di tingkat wilayah adat yang difasilitasi Komisi Pemilihan Wilayah. Di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) terdapat 15 wilayah adat.

Sementara, pemilihan anggota dari elemen perempuan dilakukan oleh organisasi wanita yang diakui pemerintah. Sedangkan pemilihan anggota dari elemen agama dilakukan lembaga keagamaan yang tercatat di Kantor Agama Papua dan Papua Barat.

Dengan dasar persamaan kultural, para pimpinan pemerintahan kedua provinsi telah sepakat, hanya ada satu MRP meski perundangan memungkinkan berdirinya MRP sendiri bagi provinsi pemekaran.

Keberadaan MRP saat ini penting karena terkait rangkaian agenda pemilihan gubernur Papua dan gubernur Papua Barat tahun ini. Meski demikian, pembentukan keanggotaan MRP periode baru ini bukan satu-satunya kunci pelaksanaan pemilihan gubernur. Usaha DPR Papua dan DPR Papua Barat yang sedang mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi atas UU Otsus Papua, pun bisa menghadang tahapan pemilihan gubernur.

DPR Papua dan DPR Papua Barat menuntut Pasal 7 Ayat 1 huruf a UU Nomor 21/2001, yang memberikan kewenangan DPR Papua dalam memilih gubernur Papua dikembalikan. Dalam UU Nomor 35/2008 yang merevisi UU Nomor 21/2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, Pasal 7 Ayat 1 huruf a ini dihapuskan. Revisi itu pada dasarnya memberikan payung hukum bagi Provinsi Papua Barat dalam status otonomi khusus. Konsekuensi tuntutan tersebut, DPR Papua dan DPR Papua Barat tidak mau membuka pendaftaran bakal calon gubernur sebelum ada jawaban atas uji materi (judicial review) yang diajukan.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s