KNPB : Perjuangan KRPBK tidak MURNI

Polemik tentang berhasil dan tidaknya Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus di Papua akhir-akhir ini sedang pada posisi puncak dalam pembicaraan para aktifis Papua, elit Papua dan Pemerintah Pusat serta sebagian besar masyarakat Papua. Munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua intens menyuarakan pengembalian Otsus karena dianggap telah gagal.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dimotori oleh Buhtar Tabuni merupakan salah satu wadah aspirasi perjuangan murni masyarakat Papua yang selama ini mampu memberikan kepercayaan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Papua.Sementara itu, wadah aspirasi rakyat Papua lainnya yang baru lahir seperti Koalisi Rakyat Papua Bersatu untuk Keadilan (KRPBK) mengklaim bahwa perjuangannya murni untuk membela rakyat Papua yang berpandangan jika semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus di Papua telah gagal termasuk menolak pelantikan anggota MRP periode 2011-2016 yang akan dilaksanakan pertengahan April 2011, karena sejumlah anggota MRP terpilih tidak representatif/ tidak dipilih secara langsung (direkomendasikan) oleh masyarakat adat, agama dan perempuan Papua.

KNPB menilai bahwa apa yang diperjuangkan KRPBK dengan koordinator Usama Usman Yogobi telah melenceng dari cita-cita luhur moyang bangsa Papua Barat yang berdaulat.Seruan KRPBK yang dikeluarkan tanggal 5 April 20011 antara lain menyatakan menolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang telah mencoret nama kedua calon anggota MRP 2011-2016 yakni Agus Alua Alue dan Hana Hikoyabi, merupakan suatu perjuangan yang berpihak kepada kepentingan pribadi bukan kepentingan masyarakat Papua. Padahal pada tanggal 9 dan 10 Juni 2010 dengan jelas kedua calon anggota MRP tersebut ikut menandatangani 11 butir Rekomendasi Mubes MRP yang salah satu isinya mengembalikan Otsus, sementara MRP merupakan Roh dari UU Otsus itu sendiri.Jika Agus Alua Alue dan Hana Hikoyabi ikut menandatangani 11 butir rekomendasi hasil Mubes MRP, mengapa juga mereka ngotot untuk duduk sebagai anggota MRP jilid II telah melakukan tindakan inkonsisten.

Sebagai pimpinan MRP periode 2005-2010, mereka seharusnya memperjuangkan hak dasar rakyat Papua sesuai dengan fungsi kelembagaan MRP yang merupakan representatif kultur masyarakat Papua, tetapi apa yang dilakukan Agus Alua Alue dan Ibu Hana Hikoyabi membawa kelembagaan MRP masuk ke ranah poltik, dengan memfasilitasi musyawarah besar masyarakat asli Papua di kantor MRP yang telah mengeluarkan rekomendasi politik.Seperti disampaikan beberapa anggota MRP terpilih di Jayapura yang mengatakan bahwa, pimpinan MRP periode sebelumnya telah menyalahgunakan lembaga MRP untuk kepentingan politik praktis dan kepentingan pribadi serta telah menyimpang dari fungsi utama MRP sebagai lembaga kultural.

Dalam hal ini KNPB sebagai media nasional bangsa Papua Barat dan bersama segenap rakyat Papua menyatakan mosi tidak percaya kepada segala bentuk kegiatan KRPBK yang telah mendukung tokoh Papua “plin plan” sesuai dengan press release KNPB nomor 02/p.r/iii/2011 dan menghimbau kepada seluruh rakyat Papua Barat agar menarik dukungan dari KRPBK atas segala bentuk kegiatan dan propagandanya.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s