Masalah Papua, Siapa Yang Harus Menyelesaikan ?

Penyelesaian masalah Papua sampai saat ini masih terus diupayakan dan masih menjadi pekerjaan rumah yang secepatnya harus diselesaikan. Baru-baru ini (23/0511) organisasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan diskusi, di kantornya , bertema “13 Tahun Reformasi, Apa Untuk Papua”, dengan nara sumber Septer Manufanda (Sekretaris Eksekutif LSM FOKER Papua), Rhida Saleh (Komnas HAM) dan Haris Azhar (Koordinator KontraS).

Haris Azhar (Koordinator KontraS) dalam diskusi yang dihadiri sekitar 30 orang, menyatakan “Pasca penggabungan Irian Jaya dalam wilayah NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, praktis kondisi di tanah Papua tidak pernah kondusif. Berbagai bentuk pelanggaran HAM terus dan berulang, bahkan memasuki usia reformasi 13 tahun tidak ada perubahan signifikan di tanah Papua”. Namun, apabila kita mau melihat dengan kaca mata yang realistis dan obyektif,  faktanya dengan dikeluarkannya Resolusi PBB nomor 2504 dalam Sidang Umum PBB pada 19 November 1969, yang disetujui oleh 82 negara dan 30 negara abstain, serta tidak ada yang menolak, menunjukkan bahwa dunia Internasional sudah mengakui keabsahan Pepera 1969.  Selanjutnya, penyerahan mandat dari UNTEA kepada Pemerintah RI pada 1 Mei 1963, menandai dimulainya babak baru status Papua (Irian Jaya pada waktu itu) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.

Selain itu, penegakkan HAM di Papua merupakan kewajiban semua pihak, semua lapisan masyarakat, institusi dan organisasi, bukan hanya menjadi kewajiban aparat keamanan, kewajiban negara atau institusi tertentu. Pelanggaran HAM tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga, termasuk warga masyarakat biasa. Selama ini, pelanggaran HAM di Papua selalu diidentikkan dilakukan oleh oknum TNI/Polri. Yang menjadi pertanyaan apakah benar pelanggaran HAM hanya dilakukan oleh oknum TNI/Polri ? Mencermati hal tersebut kita harus melihatnya secara obyektif.

Pelanggaran HAM pada kenyataannya  juga dilakukan oleh kelompok TPN/OPM, salah satu contohnya, pada 13 Maret 2010, sekitar pukul 11.00 Wit (7 Km arah barat Kota Mulia),  telah terjadi insiden penembakan terhadap 11 orang karyawan PT. Modern, yang diduga dilakukan oleh kelompok TPN/OPM pimpinan Gholiat Tabuni, yang mengakibatkan korban 3 orang meninggal dunia. Namun realitas tersebut seolah hilang begitu saja, akan sangat berbeda apabila pelakunya adalah oknum aparat keamanan, semua pihak teriak, termasuk KontraS sangat lantang meneriakkan pelanggaran HAM tersebut. Sementara itu, pada kurun waktu antara 2008-2009 kelompok tersebut juga telah melakukan tindak kekerasan terhadap warga sipil maupun TNI/Polri. Tanpa bermaksud membela TNI/Polri, tetapi hal tersebut terasa tidak fair, tidak adil.

Sementara itu, Rihda Saleh (Komnas HAM)  mengatakan, Otonomi Khusus (Otsus) tidak memberikan hasil di Papua, karena tidak pernah memberikan apresiasi kepada warga Papua, sebab Otsus tidak memberikan transformasi khusus, sehingga menimbulkan kekecewaan bagi mereka”. Hal tersebut bertolak belakang pada kenyataannya, Pemerintah Pusat telah mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengoptimalkan dana Otsus dengan membuat program-program yang dapat dinikmati masyarakat, khususnya masyarakat pegunungan. Pemerintah menyadari perlunya evaluasi Otsus untuk mengetahui apa ukuran kegagalan Otsus, sebab menurut laporan pertanggung jawaban Gubernur ke DPRP. Otsus tidak sepenuhnya gagal, hanya sebagian kelompok saja yang menolak Otsus. Untuk itu, Kemendagri perlu melakukan pembinaan terhadap para pejabat Pemda di Papua mengenai pengelolaan Otsus yang benar sehingga mencapai sasaran. Selain itu, penyelewangan dana Otsus/korupsi oleh pejabat-pejabat di tingkat Provinsi dan Kabupaten di Papua, membuat tidak terserapnya dana Otusus secara maksimal. Dari informasi yang didapat, kendala yang dihadapi oleh aparat Kejaksaan di Papua adalah adanya ancaman-ancaman dari orang Papua, ketika menangani masalah korupsi di Papua. Untuk itu, Pemerintah dan aparat keamanan perlu memberikan perlindungan terhadap aparat penegak hukum, khususnya aparat Kejaksaan.

Sekarang pernyataan yang mendasar, siapa yang harus menyelesaikan permasalahan Papua, apakah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau…???

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s