Kebijakan Politik Luar Negeri Papua New Guinea (PNG) terhadap Indonesia kaitannya dengan Separatisme Papua dalam Kerangka Republik Indonesia

Selama 35 tahun dalam seluruh hubungan Indonesia-PNG terdapat sebuah isu penting yang menngancam untuk merusak hubungan tersebut adalah separatisme Papua. Keberadaan pengungsi Papua dan aktivis di PNG mempengaruhi hubungan antara kedua Negara. Sementara PNG menerima isu separatisme Papua sebagai sebuah isu yang bukan merupakan bagian integral Indonesia, PNG pada saat yang sama membuka pintu untuk mengakomodasi kepentingan pengungsi Papua dan aktivis OPM sering menyebabkan kesalahpahaman dalam hubungan antara kedua Negara. Kebijakan luar negeri PNG di Indonesia belum berhasil, seperti yang diharapkan oleh pemerintah PNG karena pemerintah gagal dalam proses pelaksanaan karena pemerintah PNG tidak mampu mengkoordinasikan selain itu juga sering terjadi pergantian di kalangan pejabat seperti menteri-menteri sangat mempengaruhi proses tersebut. Namun demikian, hubungan PNG dengan Indonesia sejauh ini stabil.

Papua New Guinea (PNG) mengakui bahwa Papua adalah bagian integrasi Indonesia sebagai anggota aktif PBB wajib menghormati kedaulatan penuh Indonesia. Adapun kebijakan resmi politik luar negeri PNG menyatakan bahwa, meminta pemerintah Indonesia untuk menarik seluruh operasi militer dari wilayah PNG, redusir eksistensi OPM, menjadikan anggota OPM di PNG sebagai imigran illegal dan akan memulangkan mereka kepada pemerintah Indonesia di perbatasan, memerintahkan kepada warga Negara PNG untuk menghentikan segala bentuk bantuan yang diberikan kepada OPM. Namun demikian, kebijakan politik luar negeri PNG terhadap separatisme Papua dalam realisasinya mengalami kesulitan dikarenakan factor internal yang mempengaruhi pembuatan kebijakan politik luar negeri. Factor internal tersebut yang mempengaruhi diantaranya adanya system pemerintahan nasional seperti pergantian pemerintahan dan seringnya pergantian Menteri Luar Negeri dan Pertahanan. Hal tersebut telah menyebabkan instabilitas dalam system Negara.  Seringnya pergantian posisi jabatan di tingkat departemen berpengaruh terhadap konsistensi tujuan pemerintah PNG dalam menyelesaikan masalah Papua. Disamping itu, buruknya pengaturan dan pengambilan keputusan turut berdampak pada implementasi dimana hal tersebut didukung dengan kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan tertinggi di PNG. Elit politik PNG seringkali memiliki kepentingan individu, dan juga memiliki pengaruh terhadap permasalahan Papua (ex, Powes Parkop/Governor of PNG National Capital District). Bagaimanapun juga, partai politik juga memiliki peran yang penting terhadap masalah tersebut karena elit politik memiliki partai politik di parlemen dalam memaksanakan kepentingannya tersebut. Factor internal tersebut yang menjadikan  dan memperkuat fakta bahwa PNG telah gagal dalam implementasikan kebijakan seperti yang dijabarkan. Adanya aktivis OPM di PNG membuktikan kegagalan melaksanakan kebijakan politiknya yang dinyatakan bahwa, PNG tidak ada kaitannya dengan isu separatism Papua, tetapi faktanya adalah sebaliknya PNG tidak ketat dalam melaksanakan kebijakannya tersebut, terlebih adanya pemberian jaminan status penduduk kepada para pengungsi Papua jelas-jelas melanggar kebijakan.

Sementara factor eksternal mengacu pada bagaimana peran serta dan kontribusi pihak luar system pemerintahan nasional seperti keterlibatan media dan masyarakat (LSM,gereja). Komunitas masyarakat sipil memiliki pengaruh secara langsung terhadap pengambilan keputusan, tetapi masyarakat sipil juga memiliki hak untuk mengetahui kejadian yang tengah berlangsung terkait Papua di Parlemen, yang didukung dengan peran media dalam update informasi terkait Papua. Dukungan terhadap pergerakan separatisme Papua menuju kemerdekaan dari Pasifik berkembang dan memiliki jaringan dengan masyarakat Melanesia (“Melanesian Speahead Group”) turut serta berpengaruh terhadap kebijakan PNG  atas Papua. Sampai dengan saat ini, PNG tidak melakukan hal pokok seperti penangkapan dan penahanan terhadap para aktivis Papua di PNG kegagalan dan simpatik pemerintah yang secara tidak langsung justru dimanfaatkan aktivis Papua untuk melakukan kampanye di PNG. Isu separatisme Papua tidak hanya berpengaruh kepada kebijakan PNG, tetapi juga menjadikan pembahasan bagi forum Negara-negara di Kepulauan Pasifik, dan Vanuatu menjadi Negara di pasifik yang paling vocal dan mendukung isu Papua meskipun isu domestic Indonesia.

Perbedaan nyata terkait dukungan kemerdekaan bagi Papua oleh PNG dan Vanuatu terlihat bahwa pemerintah PNG menyangkal dukungannya terhadap isu Papua tersebut. Namun demikian, faktanya masih terus mendukung isu Papua dari berbagai elit politik dan komunitas masyarakatnya. Sehingga, masyarakat Papua di PNG diberikan kebebasan untuk berpartisipasi di seluruh sector. Disisi lain, Vanuatu sebagai Negara di kawasan Pasific yang paling mendominasi dan vocal terkait isu Papua. Dukungan tersebut telah dilakukan sejak lama sampai dengan sekarang hingga mengijinkan ‘kantor sekretariat aktivis Papua” di Vanuatu.  Hal tersebut berbeda dengan kebijakan PNG yang tidak memboleh mendirikan perwakilan aktivis Papua karena menghormati hubungan baik dengan Indonesia.

PNG memiliki perwakilan Dubes Indonesia berperan sebagai diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik. Hal tersebut membuktikan bagaimana politik Indonesia di Pasifik tidak menguntungkan pemerintah Indonesia sebelumnya. Dengan demikian, jika Indonesia berpengaruh di Pasiifk maka isu Papua dapat dikendalikan. Bagaimanapun juga, sampai dengan saat ini Indonesia menemui kesulitan dalam mengangkat isu Papua di kawasan Pasifik, dibuktikan fakta bahwa Indonesia tidak pernah menjadi anggota Melanesia Solidarity Group (MSG) yang dipengaruhi factor diantaranya adanya  lobby politik elit Vanuatu dan Nauru di kawasan Pasifik, serta campur tangan publikasi media PNG dalam masalah Papua di Pasifik. MSG sebagai wadah penting bagi Indonesia untuk melakukan lobby diplomasi atas kerjasama internasional di kawasan.

Secara berangsur-angsur kebijakan pemerintah PNG yang terintegrasi terhadap pengungsi Papua terlihat tidak berjalan sebagaimana mestinya, meskipun PNG berusaha menempatkan posisinya bahwa isu Papua merupakan masalah domestic Indonesia, dengan kata lain merumuskan bagaimana merumuskan kebijakan domestic atas pemecahan solusi bagi kegiatan aktivis Papua di PNG. Berdasarkan sudut pandang Indonesia, dengan adanya OPM di wilayah PNG seolah membenarkan bahwa PNG mengancam kedaulatan Indonesia. Kebijakan toleransi bagi pengungsi Papua yang menyatu dengan PNG mengancam kedaulatan Indonesia. Pemerintah Indonesia khawatir jika para pengunsi tersebut dijadikan alat politik bagi PNG. Pengunsi Papua tersebut yang tinggal di PNG diberikan ‘permissive residents’ (ijin tinggal penduduk) yang dikategorikan sebagai orang asli PNG, tetapi berbeda atas kewajiban yang harus dilakukannya.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s