DAP MERAUKE TOLAK PERJUANGAN KNPB

Perjuangan elemen-elemen masyarakat Papua yang tergabung dalam kelompok Komite Nasional Papua Barat atau biasa disingkat KNPB secara tegas menginginkan segera dilaksanakan referendum bagi rakyat Papua. seperti yang disampaikan oleh juru bicara KNPB, Mako Tabuni yang mengatakan bahwa, “sesuai hasil Kongres I pada tanggal 19 s/d 22 Nopember 2010 di Kampus Sekolah Tinggi Theologia Sentani Kab.Jayapura, akan membentuk Dewan Nasional untuk merealisasikan referendum bagi rakyat Papua”. Selain itu, perjuangan KNPB juga mendapat dukungan dari kelompok Front Bersenjata pimpinan Gholiat Tabuni. Untuk mendukung perjuangan KNPB, kegiatan utama adalah melakukan penguatan dan sinkronisasi dengan strategi International Lawyers for West Papua (ILWP) di luar negeri yang akan melakukan gugatan mengenai keabsahan Pepera 1969 ke Mahkamah Internasional.

Namun, keinginan Mako Tabuni dkk tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat Papua, seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Wilayah Merauke, Stan Gebze mengatakan “saya tidak sependapat dengan kelompok KNPB dalam memperjuangkan Papua menuju referendum/ merdeka, karena mereka hanya pasrah dan mengandalkan upaya gugatan hukum tentang keabsahan Pepera yang sedang di lakukan oleh ILWP tidak melakukan aksi perlawanan di dalam negeri”.

Nampaknya perjuangan untuk memerdekakan Papua tidak semudah membalikkan telapak tangan, bahkan hampir bisa dikatakan tidak mungkin terealisir, seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Daerah Merauke, H. Waros Gebze, yang mengatakan “wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah terdaftar di PBB dan di nyatakan sah secara hukum internasional, jadi tidak mungkin ada sekelompok orang yang ingin menggugat dan menyatakan Papua bukan bagian dari Indonesia”. Hal tersebut juga pernah disampaikan oleh beberapa aktifis Papua, bahwa yang bertanggungjawab masuknya Papua ke wilayah Indonesia adalah Belanda, Amerika, namun kenyataannya PBB telah menerima bahwa Papua masih bagian yang sah dari Negara Indonesia.

Selain itu, mantan Wkil Gubernur Papua selaku anak adat Papua mengajak kepada seluruh rakyat Papua membangun Papua untuk meningkatkan kesejah teraan. “Stop mimpi Merdeka lagi, Papua harus sejahtera dalam NKRI, hentikan semua upaya untuk menggalang dukungan dan bicara Papua merdeka di luar negeri, kita harus segera datang ke kampung dan mulai bangun Papua, mulai hari ini,” tegasnya. Wagub juga meminta hendaknya dengan adanya Program RESPEK ini semangat untuk mengangkat harga diri dan martabat orang Papua di kampung harus terus digalakkan, karena menurutnya tidak ada cara lain yang sebaik Program RESPEK, karena dengan program RESPEK maka kemerdekaan dalam artian kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat kampung adalah sesuatu yang nyata dan bisa digapai, alias bukan mimpi.

Papua sudah final menjadi bagian dan masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Jangan ada lagi kelompok di Papua yang bermimpi ingin mendirikan sebuah Negara, seperti yang disampaiakan oleh Mantan Wakil Menlu Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Messet kepada SH, “Keinginan seperti itu adalah kerja sia-sia. Buang-buang energi dan waktu saja untuk meminta referendum. Tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terwujud sampai kapan pun. Sekarang pemerintah sudah berikan otonomi khusus (otsus) bagi Papua dengan dana triliunnan rupiah setiap tahunnya”.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s