KNPB : Negara Papua Sudah di Daftarkan ke PBB.. Ini PENIPUAN.. !!

Forkorus Yoboisembut - DAP

Forkorus Yoboisembut – DAP

Forkorus Yoboisembut yang juga Ketua Dewan Adat Papua DAP mengklaim selain memiliki 35 pengacara dalam negeri juga memiliki 6 orang pengacara internasional di Brussel, Belgia. “Enam pengacara internasional ini akan mendaftarkan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) di Perserikatan Bangsa Bangsa PBB. Ini surat mereka,” ujar Forkorus sambil menunjukan surat dari 6 pengacara Internasional tersebut.

Menurutnya, tugas pengacara mereka di tingkat internasional adalah memberitahukan dan mendaftarkan negara Federal Republik Papua Barat di PBB, menggugat aneksasi negeri Papua Barat ke Mahkamah Internasional. “Tugas mereka memberitahukan negara Republik Federal Papua Barat ke PBB, menggugat aneksasi Papua Barat ke Mahkamah Internasional,” paparnya.

Forkorus Cs mengklaim surat pendaftaran Negara Federal Republik Papua Barat telah didaftarkan ke Sekretariat PBB oleh pengacara internasional mereka pada tanggal 26 Januari lalu. Sementara salinan suratnya telah diterima Forkorus Cs dua hari setelah pendaftaran surat itu ke PBB yakni tanggal 28 Januari.

Namun statemen Presiden NRFPB dibantah langsung oleh kelompok pejuang kemerdekaan Papua lainnya seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang mengklaim sebagai wadah aspirasi perjuangan status politik Papua. Mecky Yeimo salah satu pentolan KNPB mengatakan bahwa pernyataan Forkorus hanya penipuan atau merupakan pembohongan publik. “kami rakyat Papua kasih tau nomor surat yang sedang kamu kampanyekan itu bukan nomor daftar dari PBB, tetapi ini nomor surat tanda terima dari ILWP jadi stop sudah jangan tipu-tipu rakyat lagi” ucapnya.

Mecky Yeimo - KNPB

Mecky Yeimo – KNPB

Selain itu, beberapa tanggapan atas penipuan yang dilakukan oleh Forkorus cs terus bermunculan, diantaranya Bernanda Edoway dengan lantang mengatakan “Hasil KRP III tidak jelas, dan melahirkan dua kepeimpinan Negara Federasi. Rakyat Papua bingung, mana yang mau dipercaya Perdana Menteri atau Presidenya”.

Perdebatan tentang status politik Papua sebenarnya sudah selesai. Papua sebagai bagian dari NKRI adalah finaldan perjuangan Papua merdeka hanya mimpi belaka. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang mantan OPM Nick Simion Messet beberapa waktu yang lalu dalam sebuah seminar mengatakan “Papua merdeka hanya mimpi, generasi muda Papua harus berkonsentrasi membangun Papua dalam segala bidang, jangan mau dijadikan sebagai alat politik oleh segelintir orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi”.

Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau ada yang sudah memproklamirkan negara baru, kabinet baru, presiden baru, pemerintahan baru, itu harus ditindak secara hukum berlaku,” katanya.

Djoko menegaskan, semua masalah tersebut sudah ditangani secara hukum dan Polri sudah bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Pemerintah saat ini memfokuskan perhatian pada pendekatan kesejahteraan di Papua melalui pemberian otonomi khusus bagi Papua.

“Jadi Otsus bagi Papua itu sudah final. Jika masih ada kekurangan akan terus dievaluasi melalui Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Evaluasi diperlukan agar tepat sasaran, karena dana yang dikucurkan sangat besar,” tutur Djoko.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s