OPM Gagal Rekayasa Pendirian Negara Republik Federasi Papua Barat !

Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk mendirikan negara Republik Federasi Papua Barat gagal. Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut, yang mendeklarasikan dirinya sebagai presiden negara Republik Federasi Papua Barat bahkan ditangkap polisi berikut perdana menterinya, Edison Waromi dan Selvius Bobi serta beberapa orang pelopor berdirinya negara tersebut saat KRP III.

Beberapa faksi OPM seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai kegagalan itu dikarenakan pendeklarator tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan faksi-faksi OPM lainnya. Ini artinya, tanpa KNPB dan faksi-faksi OPM lainnya, negara Republik Federasi Papua Barat tidak akan pernah dapat terbentuk.

Apabila kita ingin merdeka, berjalanlah dulu di jalan yang benar, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Apakah mendirikan negara dalam sebuah negara sudah benar, dan apakah sudah sesuai dengan perintah Tuhan ?

Seperti tertulis dalam firman Tuhan :

“…kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu… Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.” (Yohanes 8:32,36)

Negara Republik Federasi Papua Barat.

Mekanisme pendaftaran sebuah bangsa di PBB tidak semudah yang dibayangkan. Syarat pendaftaran yang harus dipenuhi calon sebuah negara yaitu memiliki wilayah yang jelas, dukungan penuh rakyat dan pemerintah yang sah, serta pengakuan dari sejumlah besar negara-negara yang sah dan duduk di DK PBB. Wilayah yang diklaim Forkorus Yaboisembut bertolak belakang dengan pandangan dunia internasional dan PBB yang mengakui secara hukum bahwa wilayah Tanah Papua adalah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika dalam keadaan seperti ini, lantas atas dasar apa dan kewenangan siapa Forkorus dkk mendaftarkannya sebuah “Negara Baru” ke PBB ? Pertanyaan selanjutnya, apa yang didaftarkan ke PBB itu negara atau masalah ? Papua Tipu Papua !!!

Apa yang diungkapkan Forkorus dkk di persidangan bahwa Negara Republik Federasi Papua Barat sudah didaftarkan di PBB itu perlu dipahami secara cermat. Pendaftaran yang bagaimana? Register Nomor: Rr. 827567846 BT, itu nomor register apa? Apakah semacam nomor register surat masuk, surat pengaduan, surat pernyataan sikap atau register pendaftaran negara baru? Apalagi tanggal pendaftaran yang tercantum itu persis pada saat mereka dalam keadaan terdesak sebagai terdakwa kasus makar dan bingung mencari alibi atau pembelaan.

“Maka kita semua harus punya tanggung jawab untuk memberi informasi kepada rakyat, harus sebenar-benarnya agar tidak memberi pengertian atau pendidikan yang salah kepada rakyat, kasihan rakyat kita…” ujar Leonard Imbiri.

Untuk mengetahui kepastian tentang kebenaran informasi pendaftaran Negara Republik Federasi Papua Barat di Sekretariat PPB, Ferry Marisan, Leonard Imbiri dan Paul Mambrasar yang pada saat itu sedang berada di Geneva, Switzerland untuk mengikuti training Human Rights Defender – yang bertepatan dengan sidang ke 19 Dewan HAM PBB, mulai: 26 Februari sampai 23 Maret 2012 -, ketiganya pun diberi kesempatan untuk menghadiri sidang Dewan HAM PBB. Selama persidangan, tidak ada reaksi sedikit pun dari negara-negara peserta sidang.

Ferry Marisan - Elsham Papua

Ferry Marisan – Elsham Papua

Mereka sempat bertanya-tanya, “Jika benar Negara Republik Federasi Papua Barat sudah didaftarkan tanggal 26 Februari 2012, kenapa reaksi utusan dari negara-negara yang hadir dalam Sidang Dewan HAM PBB itu, sama sekali tidak berbicara soal pendaftaran negara Papua Barat ? Juga tidak ada pemberitaannya sama sekali di media massa setempat, maupun informasi dari dalam gedung PBB”, jelas Leonard Imbiri dan Paul Mambrasar Usai mengikuti sidang PBB tersebut.

Tokoh adat seperti Ramses Ohee, Umar Askad Sabuku dan Hems Bonahay juga secara tegas menolak keinginan pembentukan Negara Republik Federasi Papua Barat.

“Sejak awal kami sebagai pejuang pembela kemerdekaan Indonesia, putra-putri perintis dan pembela kemerdekaan dan generasi muda Papua menolak gerakan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip NKRI,” kata Ramses Ohee. Dia juga mengatakan dengan tegas menolak keputusan KRP III yang mendeklarasikan Negara Republik Federasi Papua Barat. Pendirian Negara Papua Barat, adalah khayalan dari sekelompok orang di Dewan Adat Papua jelas Ramses.

“KRP III hanya permainan sekelompok elit di Dewan Adat Papua yang tidak disetujui oleh mayoritas masyarakat adat Papua dan Papua Barat, adat telah disalahgunakan untuk kepentingan politik,” ungkap pejuang Papua tersebut.

Ramses Ohee - Ketua BMP Papua

Ramses Ohee – Ketua BMP Papua

Ramses mengajak semua komponen masyarakat Papua untuk menjalankan kesantunan dalam berpolitik sesuai dengan nilai-nilai adat Papua yang diwariskan para leluhur. Dia juga berharap, masyarakat Papua menghargai perbedaan pandangan dan menghilangkan rasa curiga.

“Menyelesaikan persoalan Papua haruslah dengan cara dan pola komunikasi yang sesuai dengan aturan hukum yang ada dalam bingkai NKRI ” cetusnya.

2 Comments

  1. Ambisi merdeka membuat anak2 muda PAPUA larut dalam EPORIA, JANGAN MIMPI DI SIANG BOLONG. PARA PIMPINAN OPM HANYA MENGEJAR TIKET PERDAMAIAN DENGAN PEMERINTAH INDONESIA ALIAS mou SEPERTI NASIB : TENTARA ACEH MERDEKA ATAU TNA. SETELAH TERCAPAI APA YG MEREKA INGINKAN KALIAN PARA CECURUT ALIAS BAWAHAN YG BERPERANG DENGAN TNI AKAN DILUPAKAN SETELAH MEREKA MENDAPAT KEUNTUNGAN PRIBADI. KITA LIHAT AJA NANTI SKENARIO PARA PETINGGI OPM……. KEJAR TERUS TIKET MOU DENGAN PEMERINTAH INDONESIA. SELAMAT BERJUANG ….. NKRI TETAP HARGA MATI.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s