PAPUA: BAGIAN DARI NKRI WALAU TANPA PEPERA

Hingga saat ini beberapa kelompok masyarakat Papua Salah masih meragukan bahwa Papua bagian dari NKRI. Salah satu pemicu munculnya sikap saling curiga antara Papua dan Jakarta yakni adanya pemahaman yang berbeda tentang SEJARAH INTEGRASI PAPUA ke dalam NKRI. Padahal sejarah integrasi dimaksud sudah SANGAT JELAS, tertulis, dan terdokumentasikan secara resmi hingga ke badan dunia (PBB). Dan bahwa sikap saling curiga itu memang sengaja diciptakan dan dipelihara oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu baik dari luar maupun dari dalam negeri untuk melepaskan Papua dari NKRI.

Beberapa prinsip dasar yang melatari argumen penulis bahwa jauh sebelum Pepera 1969, Papua sudah menjadi bagian yang sah dari NKRI adalah.

1. Azas Uti Possedetis Juris :

Azas ini pada intinya mengatur bahwa batas wilayah negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka. Azas ini diakui dalam hukum internasional dan sudah dipraktikan secara luas di berbagai negara.
Konsekuensi logisnya, Papua Barat (West Papua) otomatis beralih statusnya menjadi bagian wilayah Republik Indonesia sejak saat proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Daftar Dekolonisasi :

Di kalangan aktivis Papua saat ini berkembang sebuah argumen bahwa kekuasaan Hindia Belanda atas Indonesia secara total berakhir dengan adanya invasi Perang Dunia ke-2 oleh Jepang. Artinya Indonesia merupakan wilayah pendudukan Jepang yang tidak ada hubungan apapun lagi dengan Kerajaan Nederland.

Wilayah Papua yang diduduki Jepang, dibebaskan pada tahun 1944 (setahun sebelum Indonesia merdeka), kemudian dikembalikan pengurusannya kepada Belanda (NICA) oleh tentara sekutu, sehingga tidak ada alasan untuk mengklaim wilayah West Papua sebagai bagian wilayah Indonesia.

Argumen itu seakan mendapat dukungan dengan keberadaan Program Dekolonisasi PBB tahun 1946 yang disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 66, tanggal 14 Desember 1946. Resolusi itu memuat Daftar Dekolonisasi (Daftar Wilayah Jajahan Yang Harus Dimerdekakan). Terdapat 72 (tujuh puluh dua) wilayah koloni yang oleh Majelis Umum PBB dinyatakan sebagai ‘Non Self-Governing Territories’ atau wilayah tak berpemerintahan sendiri yang harus dimerdekakan, termasuk Papua, Malaysia dan Timor Timur.

Ir. Soekarno pada tanggal 14 Mei 1963, tiba di Papua. Dan di Kota Baru yang sebelumnya bernama Hollandia, ibukota Nederland Nieuw Guinea (sekarang Jayapura) dengan lantang mengatakan :

“…Dan apa yang dinamakan tanah air Indonesia? Yang dinamakna tanah air Indonesia ialah segenap wilayah yang dulu dijajah oleh pihak Belanda, yang dulu dinamakan Hindia Belanda, yang dulu dinamakan Nederlands Indië. Itulah wilayah Republik Indonesia. Dengarkan benar kataku, itulah wilayah Republik Indonesia. Itu berarti bahwa sejak 17 Agustus 1945 Irian Barat telah masuk di dalam wilayah Republik Indonesia. Apa yang belum terjadi? Karena penjajah Belanda di Irian Barat sesudah proklamasi itu masih berjalan terus, maka Irian Barat belum kembali termasuk di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Sehingga kita punya perjuangan yang lalu ialah Saudara-Saudara perhatikan benar-benar, bukan memasukan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kesalahan ini masih kadang-kadang dibuat. Orang masih berkata, berjuang memasukan Irian Barat kembali ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Tidak!

Irian Barat sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang kadang-kadang berkata, memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi. Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia…”

Hal senada juga disampaikan oleh atase pers Kedubes Australia, Ray Marcelo “Australia berkomitmen penuh terhadap keutuhan wilayah dan persatuan nasional RI, termasuk kedaulatannya atas provinsi-provinsi di Papua. Ini merupakan kewajiban dasar Traktat Lombok antara Australia dan Indonesia,”. Ray menjelaskan, dalam sistem pemerintahan Australia, kebijakan luar negeri ditentukan oleh Pemerintah. Dan dalam hubungan dengan Indonesia, Traktat Lombok mendapat dukungan partai-partai terbesar di parlemen Australia.

“Australia dan Indonesia adalah mitra strategis dan hubungan kita pada saat ini bagus dan erat. Seiring dengan luar biasanya transformasi di Indonesia, Australia berupaya untuk turut berperan serta demi kemajuan bangsa Indonesia,” jelas Ray.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menuding ada niatan negatif dari ikut berkumpulnya sejumlah anggota parlemen Australia dalam kaukus Parlementarian For West Papua. Ia menuding kegiatan itu sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.
Selain parlemen Australia, ada juga aktifis serta parlemen dari negara-negara pasifik yang hadir dalam pertemuan itu. Mulai dari Papua Nugini, Selandia Baru, Vanuatu dan beberapa wilayah lainnya.

“Kegiatan kaukus ini sesungguhnya dapat diartikan sebagai upaya intervensi terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI, namun Pemerintah Australia sebagai tuan rumah kegiatan tersebut dengan tegas mendukung keutuhan wilayah NKRI”.

Kaukus Indonesia-AS DPR RI yang didirikan pada 28 Maret 2012 dan beranggotakan 40 orang anggota telah melakukan kunjungan ke Washington DC pada 23-29 April 2012 atas undangan Kongres AS. Dalam kunjungan tersebut, delegasi Kaukus DPR RI-AS dipimpin oleh Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Kaukus sekaligus Ketua Delegasi dengan anggota Teguh Juwarno (FPAN), Bobby Rizaldi (FPG), Didi Irawadi Syamsudin (FPD), Eva Kusuma Sundari (FPDIP), Ahmad Yani (FPPP), Edhy Prabowo (Gerindra),Akbar Faizal (Hanura) dan Peggy Patrisia Pattipi (FKB).

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa salah satu raihan yang menggembirakan dalam kunjungan Kaukus ke Washington DC adalah komitmen tegas anggota Kongres AS dan Pemerintah AS atas kesatuan wilayah Indonesia dan penegasan pengakuan bahwa Papua adalah bagian integral dari wilayah RI.

Selain itu, saat bertemu dengan Congressman Eni Faleomavaega yang dikenal sangat vokal tentang Indonesia khususnya masalah Papua, Akbar Faisal dan Peggy Pattipi menyampaikan berbagai aspek kemajuan dalam penanganan masalah Papua dengan diberlakukannya UU Otonom Khusus Papua. Congressman Eni Faleomavaega mempunyai pandangan yang sama tentang Papua. Bahkan ia menegaskan komitmennya untuk tidak lagi mendukung kemerdekaan Papua dan menghormati kesatuan wilayah Indonesia.

Pernyataan kongres dan pemerintah AS tersebut harus menjadi pegangan bahwa Papua merupakan bagian sah NKRI dan siapapun tidak bisa mengganggu gugat. Dukungan kongres dan pemerintah Amerika terhadap keutuhan NKRI tersebut harus diapresiasi.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s