KEMBALI MUNCUL “PENIPUAN” TENTANG KEMERDEKAAN PAPUA

PBB beri kemerdekaan Papua September 2012

Keutuhan Papua sebagai bagian integral NKRI kembali diuji dengan munculnya isu bahwa pada Sidang PBB bulan September 2012 komisi dekolonialisasi PBB akan membahas status politik Papua. Tiada hentinya beberapa kelompok melakukan penipuan terhadap masyarakat Papua yang mempunyai kehidupan sosial yang ramah dan saling hormat menghormati sebagai bagian dari rakyat Indonesia.

Solidaritas Hukum HAM dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP) melalui ketuanya Usama Usman Yogobi yang didampingi Ardi Aral Alua sesuai pers releasenya beberapa waktu lalu di Abepura menyampaikan “dalam rangka mempersiapkan aksi demo untuk mendukung sidang umum PBB di New York Amerika Serikat yang digelar pada tanggal (9/8) yang salah satu agendanya akan membahas masalah status politik Papua, maka rakyat asli Papua akan mendukung sidang PBB tersebut dalam bentuk aksi demo di Jayapura”.

“Adapun agenda nasional pada bulan Agustus adalah menuntut Pemerintah Indonesia atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua sejak 1961 hingga sekarang. Oleh karena itu kami meminta kepada segenap orang asli Papua yang bekerja di kantor-kantor pemerintah atau PNS agar segera menghentikan semua aktifitasnya dan berjuang bersama-sama” imbuh Usman Yogobi. Terhitung sejak 9 Agustus hingga September 2012 agar semua kantor-kantor pemerintahan dikosongkan.”Kami tidak memaksa mereka dan melarang mereka namun kami meminta kesadaran dari orang Papua untuk mogok nasional dan kosongkan kantor-kantor pemerintahan melalui jalan resolusi,” tegasnya.

Seperti rencana-rencana aksi kelompok pendukung Papua Merdeka, mereka melakukan pemakasaan kehendak dengan mengklain bahwa Indonesia merupakan Negara Demokrasi, namun secara tidak langsung telah memberikan contoh pelajaran poltik yang tidak benar terhadap masyarakat Papua, apalagi aksi tersebut mengatasnamakan rakyat Papua padahal sudah bukan rahasia lagi, masyarakat Papua tidak menginginkan situasi politik yang merugikan berbagai aktifitas masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pernyataan ketua SHRDP, “jika pihak kepolisian tidak memberikan ijin aksi kepada kami maka pihaknya akan tetap melakukan aksi demo yang akan digelar pada tanggal 9 Agustus 2012”.

Sementara itu menurut Ardi Aral Alua bahwa pihaknya juga meminta dukungan dari semua masyarakat Papua dan semua terlibat dalam aksi demo tersebut untuk menyuarakan semua pelanggaran yang ada di Tanah Papua.
Pembohongan publik mengenai Papua akan merdeka dalam waktu dekat telah beberapa kali terjadi, seperti saat kunjungan sekjen PBB Ban Ki-Moon beberapa orang bahkan orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat Papua menghasut rakyat Papua dengan mengatakan sekjen PBB ke Indonesia dalam rangka membicarakan masalah Politik Papua, padahal sudah jelas bahwa agenda sesungguhnya Sekjen PBB tersebut dalam rangka menghadiri dialog pertahanan internasional atau “Jakarta International Defense Dialogue” di Jakarta, sama sekali tidak membahas masalah Papua. Sebelumnya anggota Kongres AS Eni Faleomavega, saat berkunjung ke Indonesia juga diisukan akan membawa Papua segera dibahas di PBB dan secepat mungkin akan merdeka, namun kenyataanya berbanding terbalik, bahwa anggota Kongres AS tersebut justru mendukung kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke.

Menyikapi beberapa kelompok yang berusaha terus melakukan penipuan terhadap rakyat Papua, pihak Istana mengatakan, Papua Merdeka yang didukung 111 negara sebagai pernyataan seseorang yang terpengaruh minuman keras.

“Dia itu habis minum atau enggak,” ujar Juru Bicara Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha kepada wartawan, saat dimintai tanggapan terkait isu tersebut.

Kata Julian, pernyataan satu atau dua orang bahwa Papua Merdeka didukung 111 negara terlebih lagi habis mabuk tidak perlu ditanggapi. “Kalau ada satu dua orang habis minum jangan ditanggapi,” paparnya.

Julian memastikan bergabungnya Papua ke dalam wilayah Indonesia sudah mendapat pengakuan dari PBB sejak 1960-an. “PBB sudah akui Papua sebagai bagian dari NKRI,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam keterangannya, Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat Jacob Rumbiak mengatakan, 111 negara mendukung kemerdekaan Papua.

“Negara-negara ini pula yang kami harap dalam Sidang Majelis Umum PBB September mendatang, mendorong pengakuan Republik Federal Papua Barat sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat,” ungkap Jacob Rumbiak.

Mantan Menteri Luar Negeri OPM Nicholas Simmion Messet pernah mengatakan, keinginan sebagian masyarakat Papua untuk memisahkan dari NKRI dan merdeka adalah mimpi di siang bolong.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s