PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh: Drs. Nataniel D. Mandacan, M. Si *

A. Pendahuluan.

Provinsi Papua Barat hadir sebagai provinsi ke dua di tanah Papua dan Provinsi ke 31 di dalam wadah NKRI, setelah hampir 2,5 abad atau 150 tahun peradaban orang Papua, 5 Februari 1855. Tanggal 6 Februari 2002 menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat Papua yang mendiami wilayah kepala burung tanah Papua ketika reaktivisasi provinsi ini, dan tanggal 11-11-2004 secara sah dan meyakinkan provinsi ini diakui keberadaannya melalui keputusan hukum Mahkamah Konstitusi. Dan terlepas dari sisi politis, provinsi ini hadir dengan tujuan utama untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek yang menyangkut hak-hak dasar manusia, seperti : pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, hak bersuara dan berusaha ( hak politik ) dan akses-akses lain bagi rakyat di Provinsi ini. Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi ini telah berjalan 9 tahun ( 06-02-2002 s/d 06-02-2011 ) berlangsung dalam 2 fase : Fase pertama : ( 06 Februari 2002 – 25 Juli 2006 atau 4 tahun ). adalah fase pembenahan adminstrasi pemerintahan ( struktur OP, personil dan perlengkapan ) serta sosialisasi kehadiran provinsi kepada rakyat dan penyelesaian masalah-masalah pro-kontra kehadiran propvinsi ini atau ( mencari jati diri dan pengakuan berbgai pihak ). Fase kedua : ( 26 Juli 2006 – 26 Juli 2011 atau 5 tahun ) adalah fase dimana Provinsi Papua Barat memiliki Pemerintahan definitif yang ditandai dengan pelantikan gubernur-wakil gubernur definitif. Fase ini adalah fase dimulainya pembangunan fisik dan non fisik di wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat. Provinsi ini adalah provinsi baru di tanah Papua jika kita andaikan sebuah rumah, maka rumah yang baru dibangun yang tentunya dimulai dari membangun pondasi untuk meletakkan badan rumah. Demikian pula aktivitas pemerintahan dan pembangunan 5 tahun ini merupakan pondasi yang kokoh bagi aktivitas pembanguan berikutnya.

B. Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Pelayanan publik atau pelayanan umum yang dimaksudkan dalam pembicaraan hari ini adalah pelayanan diselenggarakan oleh organisasi publik yaitu pemerintah termasuk didalamnya Pemerintah Daerah. Pelayanan publik merupakan program nasional untuk memperbaiki fungsi pelayanan publik, pelayanan publik diartikan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga masyarakat. Pelayanan publik dibatasi pada pengertian pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas- tugas pemerintahan provinsi cukup banyak dan beragam, ada sekitar 15 Urusan Wajib yang mau tidak mau wajib/harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Papua Barat, selain sejumlah urusan pilihan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah di Provinsi Papua Barat ini 5 tahun ke depan. Masyarakat di Provinsi Papua Barat, lebih khusus masyarakat lapisan bawah/akar rumput akan mengalami perubahan, pembaharuan hidupnya dari waktu ke waktu, dari kategori masyarakat tradisional menuju masyarakat semi modern dan bahkan modern menurut ukuran orang Papua, itu sangat tergantung dari bagaimana wujud pelayanan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi ini 5, 10,15 dan 20 tahun ke depan . Masyarakat kecil / masyarakat lapisan bawah tidak butuh barang-barang mewah, mereka hanya butuh bagaimana sakunya atau dompetnya ada isi uang, mereka butuh bagaimana bisa baca tulis, bagaimana tubuhnya sehat, mereka butuh bagaimana rumah bisa berasap tebal, dan akhirnya butuh bagaimana dia bisa berpakaian bagus dan rapih duduk di depan rumah yang bagus dan perutnya bisa kenyang setiap saat. Sesungguhnya tidak lebih dari itu. Gambaran tadi hanya menunjukan bahwa masyarakat lapisan bawah itu membutuhkan masalah ekonominya dibangun, pendidikan, kesehatan, perumahannya mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 25 tahun kedepan. Aspek–aspek pembangunan tadi butuh pelayanan yang prima dari pemerintah daerah, yaitu Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Papua Barat, baik sebagai pimpinan baik pejabat politiknya, maupun pejabat karier dalam birokrasi pemerintahan secara berjenjang hingga staf pelaksana. Fungsi utama pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat daerah bersangkutan. Oleh sebab itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. untuk menjamin pelaksanaan peningkatan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, penilaian keberhasilan pelayanan Pemerintah Daerah, kebaerhasilan pembangunan yang sasarannya kepada kualitas hidup masyarakat kecil, maka sangat diperlukan alat ukur seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM ), Standar Operasional dan Prosedur ( SOP ). Standar Operasional dan Prosedur ( SOP ) lebih merupakan pemberian pelayanan terhadap unit kerja lainnya. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM ), merupakan penyediaan pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan pelaksanaan urusan wajib pemerintah yang harus diwujudnyatakan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol (Wasmas) terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik. Memang kalau kita dalami secara seksama, urusan-urusan pelayanan umum ( pelayanan publik ) yang membutuhkan pemberlakuan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka urusan-urusan itu lebih banyak berada pada tataran pemerintahan tingkat kabupaten dan kota. Namun hal ini telah diatur dalam Peraturan Penerintah Nomor : 65 Tahun 2005, dimana Provinsi juga wajib menetapkan SPM terhadap urusan-urusan yang diselenggarakannya, karena SPM ini merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara / setiap warga masyarakat secara minimal. Diharapkan Pemda Provinsi Papua Barat dapat menerapkan SPM dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Mengapa SPM perlu diterapkan ? Karena SPM dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena beberapa alasan, sbb : Pertama : didasarkan pada kemampuan daerah, maka sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumberdaya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal yang harus disediakan bagi masyarakat. Kedua : dengan munculnya SPM memungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatannya secara “lebih terukur”. Ketiga : dengan SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya, sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat untuk kesejahteraan sosial. Sehingga perlu memperhatikan nilai-nilai, sistem kepercayaan, religi, kearifan lokal serta keterlibatan masyarakat. Perhatian terhadap beberapa aspek ini memberikan jaminan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan merupakan ekspresi kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks itu, ada jaminan bahwa pelayanan publik yang diberikan akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat akan merasa memiliki pelayanan publik tersebut sehingga pelaksanaannya diterima dan didukung penuh oleh masyarakat. Provinsi ini kedepan butuh pemimpin yang memahami budaya rakyat Papua, memiliki sikap dan prilaku yang baik, memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan punya komitmen tinggi untuk membangun. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, kiranya ada sedikit yang singgah di hati dan benak para kandidat untuk penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat Papua Barat di waktu mendatang. Akhir kata, lakukanlah apa yang rakyat mau, atau dengan kata lain Buttom up planning menjadi prioritas dalam rencana pembangunan ke depan. Kalau bukan sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kitorang siapa lagi yang diharapkan memulai semuanya ini untuk masyarakat Papua Barat.

Manokwari, 9 Juni 2011 Drs. Nataniel D. Mandacan, M. Si

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s