Manapak Tilas Maluku Dalam Realitas Konflik Sosial Dengan Instrumen SARA

Masyarakat Maluku dalam realitas kesaharian sangat pluralis dengan menjadikan Pela Gandong sebagai instrument nilai dalam interaksi sosial baik antara masyarakat Maluku pribumi maupun antara masyarakat Maluku yang datang dari luar yang notabenenya warga Negara Indonesia (komonitas uraban) yang datang ke Maluku dari berbagai latar belakang karena keterbukaan masyrakatnya. Maluku awalnya adalah daerah yang paling banyak didatangi. Namun realitasnya kini tidak berbanding lurus dengan apa yang diusung oleh budaya orang Maluku yaitu Pela Gandong. Pela Gandong kini tidak lagi menjadi instrument perekat sosial dalam membentuk jiwa kepemilikan terhadap Maluku sebagai Negeri yang bertuan (Negeri para raja) seperti sediakala sebelum terjadi konflik Maluku yang diistilahkan dalam etimologi lokal yaitu Ambon Manise, Alerasa Beta Rasa, Potong Dikuku Rasa Dijantong. Ada indikasi hal ini tidak dapat tertuang dalam budaya relasi sosial masyarakat antara sesama baik yang seagama maupun antara agama masih sangat kaku akibat paradigma masyarakat yang belum mampu menfsirkan secara praksis dan fleksibel nilai filosofis yang terkandung dalam Pela Gandong sebagai sebuah kekuatan nilai yang mampu merekatkan antara sesama umat beragama maupun seagama di Maluku.

Pela gandong tidak harus diperdebatkan tetapi dilakukan, sehingga dapat dijadikan instrument solutif jika adat istiadat mau dijadikan alat perdamaian di Maluku. Kondisi ini terjadi akibat sering dijadikannya SARA sebagai instrument untuk mengapai kepentingan baik dari sisi politik maupun ekonomi. Setiap menghadapi momentum politik, para elit politik agama, budaya, maupun birokrat sering menggunakan instrument untuk menggapai kekuasaan. Bila ada keseriusan para elit di Maluku untuk mengembalikan Maluku seperti sebelum terjadinya konflik yang bernuansa SARA hinga ekskalasinya berdampak pada konflik yang agama tahun 1999 hingga 11 September 2011 yang mengakibatkan kehidupan antara sesama warga Maluku baik antara pribumi maupun pendatang serta antara umat beragama dan seagama sulit duduk bersama membahas konstalasi konflik di Maluku yang mengakibatkan prilaku sosial masyarakatnya berubah dari yang pluralis tersegregasi menjadikan masyarakat terpolarisasi dalam pengkotak-kotakan oleh nilai keyakinan yang dianut masyarakat bahkan sangat tertutup dalam relasi antara prbumi dengan kaum urban serta antara muslim dan kristiani. Kondisi tersebut menjadikan kerukunana antar umat beragama sangat rapuh dalam menjaga kedamaian dikarenakan terjadi pembiasan makna terhadap eksistensi agama.

Seharusnya pemerintah setempat harus melakukan sebuah pembelajaran konflik yang melibatkan semua komponen. Dalam merealisasikan setiap kebijakan pemerintah semestinya terbuka, akibat pemerintah tertutup masyarakat pribumi juga eksklusif yang secara psikologis masyarakatnya merasa diintai dengan dua isu besar yaitu agama dan SARA yang pada akhirnya komonitas yang notebenenya masyarakat mengalami degradasi nilai humanismenya maupun nilai pluralismenya, padahal berkaca dari filosifis daerahnya yang tidak sedikitpun menghendaki adanya kekerasan baik yang bernuansa agama maupun SARA tidak dapat terealisasi dengan baik akibat eksklusifnya semua elemen yang ada di Maluku yang harusnya menjadi komonitas open sosaity.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s