Warrinusy: Dewan Adat Papua Bukan Badan Politik Papua Merdeka

Dewan Adat Papua (DAP) adalah sebuah badan yang bertugas memberikan jaminan bagi perlindungan atas hak hak dasar Orang Asli Papua, bukan merupakan badan politik Papua Merdeka.

Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Kongres Besar Masyarakat Adat Papua II tanggal 9 Mei sampai 4 Juni 2000 di Jayapura.

“Dalam Statuta DAP, jelas-jelas disebutkan bahwa otoritas adat berkuasa dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua,” kata Yan Christian Warinussy selaku Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari.

Pesan Warinnusy kepada segenap pimpinan DAP diseluruh tanah Papua, termasuk kepada Bapak Forkorus Yaboisembut yang sementara ini ditahan, agar sadar dan tidak merecoki DAP dan pimpinan-pimpinan adat wilayah di 7 (tujuh) wilayah adat Papua dengan kegiatan-kegiatan berbau politis yang tidak begitu jelas arah dan dasar hukumnya.

Sehingga, kelak bakal membuat DAP menjadi kehilangan rohnya dalam menjalankan amanat penderitaan rakyat dan masyarakat adat Papua yang senantiasa termarginalisasi dari hak-hak dasarnya selama ini.

Selain itu, Warinnusy juga menghimbau saudara-saudara aktifis perjuangan Papua Merdeka yang pasca Kongres Rakyat Papua (KRP) III telah menjalankan aktifitas politik yang cenderung sangat bersifat ilusi dan tidak berdasar hukum dengan membuat pernyataan-pernyataan yang sulit dipertanggung-jawabkan serta gampang memprovokasi rakyat Papua agar menghentikannya.

Hal ini disebabkan karena adalah sangat baik jika para aktifis politik senantiasa menyadari sungguh bahwa tanggung-jawab dan mandat politik rakyat Papua masih berada pada Presidium Dewan Papua (PDP) yang hingga saat ini masih ada dan tidak pernah diganti oleh badan manapun. Dikatakan, sebenarnya memegang mandat politik untuk terus menjalankan kiprah diplomatik dan urusan-urusan politik bangsa Papua di semua for a adalah PDP, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Sementara itu, mandat perlindungan dan penghormatan serta pengembangan hak-hak dasar rakyat Papua terletak dan ada pada Dewan Adat Papua (DAP). “DAP tidak boleh sedikitpun diganggu oleh agenda-agenda politik yang lain dari pihak manapun juga,” jelas Warinnusy.

Selain itu, konsolidasi kepempimpinan orang Papua semestinya dilakukan dengan hati yang dingin, arif dan bijaksana dengan tetap melibatkan PDP dan semua komponen perjuangan, termasuk TPN-OPM untuk mencapai hasil yang sangat baik. “Memperoleh kepempimpinan Papua yang kuat untuk meneruskan perjuangan dengan semangat damai dan cinta kasih sebagaimana dicanangkan dalam Kongres Papua II Tahun 2000,” tutup Yan Christian Warinussy.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s