PAPEDA “PApua PEnuh DAmai”

Sudah 50 tahun usia integrasi Papua dengan Indonesia, jika dihitung sejak 1 Mei 1963 hingga saat ini. Seumur itu juga perbedaan paradigma pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua.

Pemerintah selalu mengklaim persoalan integrasi Papua sudah final dengan momentum 1 Mei 1963 dan Pepera 1969. Namun rakyat Papua tetap meyakini dua momentum itu adalah tonggak dari sejarah gelap rakyat Papua.

Evolusi perbedaan paradigma itu jelas membentuk prototipe persoalan khas yang lebih sering dikenali dari sifatnya yang antagonis: Jakarta selalu mencurigai Papua, Papua pun bersikap sebaliknya pada Jakarta.
Jika ingin menyelesaikan persoalan Papua secara damai, perlu memperhatikan aspek-aspek kegagalan kebijakan terdahulu, sebelum mengimplementasi setiap kebijakan baru untuk Papua.

Sulitnya melahirkan konsensus politik dari rakyat Papua saat Otsus Papua pertama kali mulai akan dijalankan bisa menjadi contoh pengalaman penting bagi pemerintah, begitu juga dengan ketidakkonsistenan Jakarta dalam menjalankan produk kebijakan tersebut.

Coba telusuri ke belakang, sebelum Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) muncul, sementara Otsus baru akan berjalan, buru-buru diinterupsi oleh Inpres No 1 Tahun 2003 yang melahirkan Provinsi Papua Barat.

Kemudian muncul lagi Inpres No 5 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2007 yang melarang penggunaan Bintang Kejora serta Burung Mambruk sebagai atribut kebudayaan Papua.

Kemudian polemik terkait proses kelahiran Provinsi Irian Jaya Barat yang berjalan di luar bingkai UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang berujung di Mahkamah Konstitusi, rencana pemekaran Irian Jaya Tengah yang memicu perang saudara di Timika, semuanya harus dijadikan pengalaman yang berharga.

Banyak orang Papua menilai masa pelaksanaan Otsus hampir tidak ada bedanya dengan masa sebelum Otsus karena masalah-masalah yang berdimensi khusus dan krusial justru tak banyak berubah. Malah korupsi atau penyalahgunaan uang rakyat terjadi di mana-mana sehingga semakin menguatkan kesan bahwa Otsus tidak lebih dari kebijakan politik penghamburan uang oleh Jakarta.

UP4B dan Otonomi Plus

Sementara itu keberadaan UP4B sebagai implementasi dari Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat juga bukan solusi. Jakarta selalu bersikukuh persoalan Papua hanya sebagai masalah pembangunan dan kesejahteraan, atau bahkan dikerdilkan menjadi sekadar perimbangan keuangan pusat-daerah, bagi-bagi jabatan, bagi-bagi uang atau bentuk sogokan politik lainnya.

Paradigma macam itu tersirat dalam pernyataan Ketua UP4B Bambang Darmono saat pelantikan pejabat UP4B yang mengatakan tujuan utama UP4B adalah menyinergiskan seluruh program-program percepatan pembangunan.

Maka kehadiran UP4B langsung memicu pro kontra baru di antara masyarakat Papua maupun antara rakyat Papua dengan Pemerintah. Menariknya, baru kurang lebih setahun UP4B diluncurkan dan diberlakukan di tanah Papua, kini “Otonomi Khusus Plus” ditelurkan lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, akhir April 2013.

Sampai saat ini Otonomi Khusus Plus Papua (OKPP) masih sebuah barang yang tidak jelas, sampai Agustus mendatang. Bagaimana hubungan dengan UU No 21/2001? Bagaimana hubungannya dengan UP4B? Apa saja isinya? Dan seterusnya.

Walau masih dipenuhi berbagai pertanyaan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan OKPP itu, sebagai warga Negara kita patut mendukung segala program Pemerintah yang mengarah kepada arah perubahan lebih baik lagi bagi masyarakat.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s