KNPB : “Merdeka” Antara Mimpi dan Khayalan

KNPB2

Belum lama masyarakat Papua merasa ditipu oleh sekelompok orang yang menyatakan bahwa tidak lama lagi Papua akan merdeka. Situasi yang sama saat ini juga dirasakan kembali oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Ibadah Syukur yang dilakukan kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka memperingati HUT KNPB yang ke-5 merupakan kegiatan sekelompok orang dan bukan mewakili seluruh masyarakat Papua namun dilakukan oleh kelompok separatis yang terus berupaya melepaskan Papua dari NKRI” ungkap salah seorang Tokoh Masyarakat Biak, Pace Ronsoumbre. “Padahal KNPB tidak memahami proses integrasi Papua dalam NKRI, apalagi KNPB baru terbentuk tahun 2008 lalu” tegasnya.

Mantan Tokoh pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Franzalbert Joku dalam pengasingannya di negara PNG yang pernah menembus jabatan di pemerintahan PNG yaitu sebagai staf Perdana Menteri. mengatakan, Papua bukan dianeksasi, juga bukan berintegrasi atau diintegrasikan tetapi menjadi bagian dari wilayah NKRI berdasarkan azas uti possidetis juris.

Kalau diintegrasikan atau digabungkan dengan NKRI berarti proses masuknya Papua dari luar ke dalam Indonesia. Padahal, Papua/Irian Barat sejak sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sudah sah menjadi wilayah NKRI ,tetapi ditahan oleh Belanda dan diserahkan kepada Indonesia melalui proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Menurut azas uti possidetis juris yang berlaku umum dalam hukum internasional, negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 43 Tahun 2008). Jadi yang tepat, Indonesia merebut kembali Papua/Irian melalui jalan diplomasi. Karena itu istilah yang tepat adalah Papua/Irian “diperoleh kembali” atau ”masuk kembali” Papua ke NKRI, bukan diintegrasikan.
Pada masa kolonial Belanda, Papua Barat merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dibawah administrasi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Karena itu sebagaimana Pulau-pulau lain di Nusantara, menurut asaz uti possidetis juris tersebut, Irian Barat otomatis beralih status menjadi bagian wilayah Republik Indonesia sejak saat Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945.

Apabila dilihat dari bukti sejarah bahwa Papua memang sudah masuk wilayah NKRI sejak kemerdekaan 17 Agustus maka dengan adanya 1 Mei 1963 merupakan langkah strategis berdasarkan Perjanjian New York yang memperkuat kembalinya Papua ke pangkuan ibu pertiwi. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang belum bisa menerima dikarenakan tidak mengetahui sejarah masuknya Papua dalam NKRI.

“Jadi sudah jelas bahwa Papua sah menjadi bagian integral NKRI dan upaya KNPB untuk melepaskan Papua dari Indonesia hanya khayalan dan mimpi saja” imbuh Pace Ronsumbre.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s