Tak Ada Bukti Pelanggaran HAM Di Papua

PNG rimbiak

Hari yang dinantikan oleh sebagian masyarakat Papua telah tiba, tepatnya tanggal 13 Januari 2014 delegasi menteri-menteri luar negeri anggota MSG mengunjungi Papua sesuai hasil KTT nya di Kaledonia baru beberapa waktu lalu. Harapan sebagian masyarakat Papua khususnya yang menginginkan lepas dari Indonesia berbunga-bunga, karena beranggapan bahwa delegasi MSG dating untuk mendukung Papua merdeka sebagai tindaklanjut informasi WPNCL yang diterima oleh MSG, namun sebagian besar masyarakat Papua justru menganggap kunjungan tersebut tidak terlalu penting.

Betapa kecewanya para Delegasi MSG, yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di Papua masih ada pelanggaran HAM dan kehidupannya belum sejahtera sesuai laporan WPNCL, namun kenyataan yang terlihat didepan mata justru sebaliknya, tidak ada pelanggaran HAM dan kehidupan masyarakat Papua sudah maju.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Papua Nugini Rimbink Pato mengatakan pihaknya tidak melihat adanya bukti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Padahal penyelidikan kata dia juga sudah dilakukan. Hal tersebut kata Pato juga terlihat saat mereka selama beberapa hari diberikan kesempatan oleh pemerintah Indonesia mengunjungi Papua dan Papua Barat.

“Saya tidak melihat adanya bukti (pelanggaran HAM),” kata dia ketika ditanya wartawan di kompleks kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1) petang.

Kunjungan para menlu negara yang tergabung dalam Persatuan Negara-negara Melanesia (MSG), kata dia, sudah rampung. Hasilnya akan dibuat dalam rekomendasi bersama.

Isu pelanggaran HAM merupakan hal yang dianggap oleh pegiat pro kemerdekaan Papua Barat menjadi alasan bahwa Papua harus lepas dari Indonesia. Hal ini juga disuarakan oleh Koalisi Pembebasan Papua Barat (WPNCL) yang mendapatkan dukungan dari negara Vanuatu dengan mengusulkan Papua Barat masuk dalam MSG.
“Tugas kami sudah selesai di sini,” kata Pato lagi.

Kunjungan para delegasi MSG ke Indonesia berlangsung sejak 11 Januari. Mereka berkunjung antara lain ke Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Delegasi terdiri dari Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Fiji HE Ratu Inoke Kubuaboka, Menteri Luar Negeri dan Keimigrasian Papua Nugini Rimbink Pato, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Kepulauan Solomon Ciay Forau, Perwakilan Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) atau delegasi Pembebasan Bangsa Kanak Yvon Faua dan Pejabat Tinggi Melanesian Spearhead Group (MSG) HE Kaliopate Tavola.

Paska kunjungan MSG, salah seorang tokoh masyarakat Sentani, Wiliam Kalm mengatakan, kunjungan MSG harus jadi pelajaran bagi masyarakat Papua, bahwa memang sebenarnya Papua sudah tidak ada masalah dan masyarakat hanya ingin peningkatan kesejahteraan dan pendidikan tercukupi, seperti yang diungkapkan wakil MSG tersebut. “yang bilang Papua banyak pelanggaran HAM itu hanya orang Papua yang tidak ingin maju dan hanya menghambat masyarakat lain saja, Papua itu damai, mari bangun Papua buang pengaruh yang tara bagus” tegasnya.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s