Papua Sebuah Ironi, Pejabat Daerah Diduga Menghambat Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Masyarakat Papua berjalan dengan normal

Kegiatan Masyarakat Papua berjalan dengan normal

Papua adalah sebuah ironi. Provinsi yang dapat dibilang berlimpah ruah sumber daya alamnya, Freeport, tambang emas dan tembaga terbesar di dunia ada disini. Papua juga memiliki Tangguh, lapangan gas terbesar di dunia. Namun mayoritas rakyatnya masih bergelut dengan kemiskinan. Tak heran bila akibat carut-marutnya pengelolaan anggaran tersebut, tak sedikit pejabat di wilayah Papua harus meringkuk merasakan jeruji besi. Ada proyek-proyek fiktif, penggelumbungan nilai proyek, belanja yang menyimpang dari peruntukkan, atau pembelian aset yang tidak sesuai dengan aturan. Bahkan, ada proyek yang direkayasa, yakni bupati mencairkan dana untuk keperluan tidak jelas, baru laporan pertanggungjawaban dikarang-karang.
Pada 2001, pemerintah meningkatkan status Papua sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus). Sejak tahun 2002 hingga 2009, pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari Rp. 20 Trilyun untuk dana otsus Papua. Namun dana-dana-dana itu sebagian besar tidak digunakan untuk menyejahterakan rakyat, bahkan banyak yang dikorupsi.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2004-2009 dalam pemeriksaan Dana Otsus sebesar Rp. 3,7 Trilyun, terdapat penyimpangan sebesar Rp. 578 Milyar atau 16 %. Sekitar 70 % dari temuan tersebut berupa pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai peruntukkan. Selain dugaan penyelewengan dana otsus, tidak menutup kemungkinan dana APBD juga disalahgunakan oleh pejabat daerah. Salah satu bentuk dugaan korupsi yang dilakukan salah pejabat daerah di Papua yaitu Bendaharawan Non Dikda, Setda Popinsi Papua, Marthen Sarwom, yakni laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Pemprop Papua Non Dikda dalam Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Papua Tahun Anggaran 2003, dimana terdapat beberapa kejanggalan yang mengarah kepada indikasi korupsi diantaranya :
• Pada Tahun Anggaran 2003, Pemerintah Propinsi Papua telah menggunakan mata anggaran pada pos : Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain, dengan kode anggaran 2.14.1. dengan anggaran sebesar Rp. 222.006.029.000,- direalisasikan sebesar Rp. 220.632.400.895,- (Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Papua Tahun Anggaran 2003) diperuntukkan untuk : bantuan kepada Instansi Vertikal Dalam Negeri, bantuan kepada Instansi Vertikal Lainnya, bantuan Partai Politik, bantuan kepada Organisasi Profesi dan bantuan kepada Organisasi Sosial.
• Dari realisasi sebesar Rp. 220.632.400.895,- tersebut dan berdasarkan bukti akumulasi nominal yang tercantum pada 228 Lembar Kuitansi pembayaran, dimana didalamnya terdapat beberapa kejanggalan yang mengindikasikan adanya manipulasi dengan jumlah Rp. 18.865.000.000,-. Adapun kisaran nominal dari tiap bantuan mulai Rp. 20 juta s/d Rp. 136 juta.
• Lembar disposisi diketik secara baku berisi instruksi dari Sekda kepada Bendahara Non Dikda untuk memberikan bantuan dana dalam jumlah tertentu kepada Organisasi, Sosial, Profesi, dan perorangan.
• Tanda tangan Sekda palsu karena Drs. D. Asmuruf sudah diberhentikan sebagai Sekda.
• Penerima dana seluruhnya adalah orang-orang dekat Gubernur Papua seperti, antara lain Hengky Wonantoray (Sekpri Gubernur), Elly F. Auri, Suwoyo, Drs. Calvin Horik, Carolus Yermogin SE, Yudi Indrajaya (Staf Gubernur) dan Daniel Daat (Ketua Komisi C DPRD Papua), kesemuanya tanpa identitas lengkap yang berkaitan dengan organisasi sosial maupun profesi penerima bantuan, bahkan ada yang hanya tanda tangan saja.
• Sedangkan pejabat Sekretaris Daerah, Asmuruf, yang sudah meninggal, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi.
Melihat data-data yang ada di atas, Marthen Sarwom yang diduga telah melakukan manipulasi penggunaan dana dan membuat dokumen pertanggungjawaban (kuitansi) yang tidak sesuai dengan tertib administrasi yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan jumlah dana yang dialokasikan sesuai peruntukannya. Bukti lain didasarkan keterangan pihak yang bertandatangan sebagai penerima (antara lain Suwoyo) menyatakan yang bersangkutan hanya sekedar menandatangani, namun tidak menerima dan atau menyalurkan uang/dana bantuan yang diperuntukkan kepada pihak penerima sebagaimana tercantum dalam kuintasi.
Dalam kaitan ini, para pihak yang bertanggungjawab dalam penggunaan dana serta penerbitan kuitansi tersebut adalah Drs. D. Asmuruf (selaku Sekretaris Daerah Pemprop Papua) dan Marthen Sarwom (selaku Bendaharawan Non Dikda). Namun karena Drs. D. Asmuruf telah meninggal, kepada yang bersangkutan tidak dapat dimintai keterangan dan pertanggungjawaban secara hukum. Sedangkan terhadap Marthen Sarwom, dapat dimintai keterangan dan pertanggungjawaban secara hukum terkait indikasi adanya manipulasi dan tindak pidana korupsi penggunaan dana mata anggaran Pemerintah Propinsi Papua Tahun Anggaran 2003, pada pos : “Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain”.
Realitas di atas merupakan salah satu bagian dari praktek-praktek korupsi di Papua yang masih harus dilakukan pemeriksaan oleh instansi terkait seperti KPK. Semua pejabat, baik pusat maupun daerah, yang menyelewengkan dana rakyat tersebut harus diseret ke meja hijau tanpa terkecuali. Penegakan hukum terhadap koruptor harus tetap terus dilakukan di Tanah Papua, demi kesejahteraan rakyat Papua.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s