Papua : Pembahasan Status Politik di PBB Hanya Isu

PBB

Ramainya pemberitaan bahwa masalah Papua masuk dalam daftar pembahasan di sidang PBB beredar dengan cepat di kalangan masyarakat Papua, seolah-olah Papua akan merdeka dalam waktu yang singkat. Namun berita tersebut hanya isu yang sengaja disebarkan oleh sekelompok orang yang terus menyuarakan Papua merdeka dengan harapan jika masyarakat terhasut isu tersebut akan semakin besar dukungan masyarakat Papua terhadap kelompok tersebut. Tingginya kesadaran dan semakin cerdasnya pemikiran masyarakat Papua, isu tersebut sudah mampu lagi mengkotori semangat membangun Papua dalam kerangkan NKRI.
Seperti disampaikan oleh LP3BH Manokwari yang menyerukan kepada semua orang asli Papua agar tidak perlu mempercayai informasi yang menyebutkan status politik Papua sudah terdaftar di PBB dan akan dibahas dalam sidang tahunan Majelis Umum PBB bulan September mendatang di New York, Amerika Serikat.
Melalui siaran pers lewat surat elektronik kepada media ini, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy, SH menegaskan informasi yang marak beredar lewat SMS belakangan ini adalah berita yang tidak berdasarkan fakta dan bersifat menyesatkan.
Atas dasar ini, dia berharap para elit politik di Tanah Papua mesti memahami secara utuh bahwa untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap status politik suatu wilayah yang belum berpemerintahan sendiri seperti halnya Tanah Papua hanya bisa diperoleh melalui proses serta mekanisme PBB.
Sementara, pidato Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Hon, Joe Y. Natuman dalam pidatonya pada sidang PBB bulan September 2014 hanya menyampaikan bahwa masih ada negara-negara di wilayah Pasific selatan yang belum merdeka sepenuhnya seperti Kaledonia Baru. Sedangkan masalah Papua, Joe Natuman hanya memberikan apresiasi kepada John Ondowame yang terus berjuang untuk membebaskan Papua dari pelanggaran HAM yang selama ini terjadi.
Ditegaskan lagi bahwa selama ini belum pernah ada satu negarapun di dunia yang telah memberikan dukungan politik bagi kemerdekaan Tanah Papua, karena masalah Papua belum pernah dibawa untuk dibahas pada Komite Dekolonisasi yang berada di bawah Majelis Umum PBB di New York-Amerika Serikat, sebagaimana pernah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Bang Ki Moon pada 7 September 2011 di Auckland-Selandia Baru.
Artinya, tegas Warinussy, soal kemerdekaan dan status politik Papua memang belum pernah didaftarkan di PBB. Lagi pula pendaftaran masalah status politik dan Perjuangan kemerdekaan sebuah wilayah yang tak berpemerintahan sendiri seperti Tanah Papua haruslah dilakukan oleh salah satu negara merdeka di dunia yang adalah anggota resmi PBB.
“sebagai tokoh adat Papua, saya mengajak kepada seluruh rakyat Papua, bahwa sudah saatnya kita kesampingkan isu-isu yang menjerumuskan masyarakat Papua, jangan terlena oleh berita-berita bohong, fokus kita adalah membangun Papua dan membuat Papua lebih maju, damai dan sejahtera” ucap salah satu tokoh adat Papua, John Norotow.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s