ULMWP : Kepentingan Kelompok Tertentu

ULMWP MASIH KEPENTINGAN KELOMPOK TERTENTUPasca pertemuan di Saralana, Port Vila, Vanuatu, tanggal 30 November-6 Desember 2014. Telah dideklarasikan Gerakan Persatuan West Papua untuk Pembebasan atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebuah badan yang memiliki organisasi-organisasi perlawanan, baik di dalam dan di luar West Papua.

Deklarasi ULMWP ditandatangani oleh 3 faksi besar, yaitu Dr. Rex Rumakiek dari West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Edison Waromi dari perwakilan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dan Bucthar Tabuni dari Parlemen Nasional West Papua (PNWP). ULMWP di pimpin oleh seorang sekretaris jenderal Oktavianus Mote dan juru bicara Benny Wenda.

Setelah ULMWP terbentuk, mereka telah mengajukan kembali aplikasi ke Melanesian Spearhead Group (MSG). Pada tanggal 4 Februari 2015 ULMWP secara resmi mendaftarakan Aplikasi West Papua ke Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG).

ULMWP mengklaim bahwa semua orang West Papua, yang ada di luar maupun di dalam West Papua, telah bersatu dalam badan ini dan akan melanjutkan perjuangan untuk kemerdekaan. Klaim tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. ULMWP belum dapat menyatukan semua kelompok perjuangan kemerdekaan Papua, karena ULMWP hanya memenuhi beberapa kelompok saja, sehingga tidak dapat mengklaim perjuangan kemerdekaan West Papua yang hanya di dalam ULMWP. Hal diatas dibuktikan dengan pernyataan Presiden NFRPB, Forkorus Yoboseimbut yang tidak setuju dengan adanya ULMWP.

Presiden NFRPB, Forkorus Yoboisembut, di Kotaraja Luar, Jumat (19/12). “Jadi, setelah saya menerima laporan dari berbagai sumber dan juga dalam rangka mempertahankan Deklarasi Bangsa Papua di Negeri Papua Barat (19 Oktober 2011) yang merupakan dasar hukum berdirinya NFRPB, maka saya selaku Presiden NFRPB menganggap ULMWP secara demokratis tingkat representasinya sangat rendah, dibandingkan hasil Kongres III Rakyat Bangsa Papua Barat pada 17 s/d 19 Oktober 2011 lalu,” ucapnya.

Forkorus menyampaikan, bahwa pihaknya merasa menyesal dan sedih terhadap cara pandang para pemimpin komponen perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang irasional atau tidak logis, sehingga menyamakan posisi organisasi-organisasi taktik sama level dengan sebuah negara. “Jadi, saya kecewa dan menyesal terhadap beberapa orang pejabat NFRPB yang ikut memberikan persetujuan terhadap pembentukan ULMWP. Dan, adanya hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mempertahankan Deklarasi Bangsa Papua Barat di Negeri Papua Barat serta 19 Oktober 2011 sebagai dasar hukum berdirinya NFRPB secara konsisten dan konsekuen,” sesalnya.

“Saya selaku Presiden dengan tegas NFPRB menolak untuk bergabung dalam organisasi yang dinamai ULMWP tersebut, karena kami dalam hal ini NFRPB tetap bertahan dan juga melaksanakan agenda-agenda luar negeri maupun domestic, sebagaimana layaknya sebuah negara di dunia, dimana kami juga sudah sangat siap untuk melakukan aplikasi sebagai sebuah negara calon anggota baru dalam MSG dan ke PIF pada tahun 2015,” tegasnya.

Selain menolak Presiden NFRPB juga kecewa dengan beberapa pejabatnya yang mengikuti deklarasi ULMWP, dan membawa atas nama NFRPB, padahal Presiden NFRPB belum mendapat pemberitahuan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya kepentingan tertentu oleh beberapa orang dengan adanya ULMWP. Pejabat NFRPB yang menjadi pengurus ULMWP diberhentikan oleh Presiden NFRPB.

Forkorus menegaskan bahwa Markus Haluk diberhentikan dari jabatannya Sekretaris NFRPB (surat keputusan menyusul) yang tidak berhak berbicara dan bertindak atas nama NFRPB di ULMWP. “Saya minta Jacob Rumbiak selaku Menteri Luar Negeri NFRPB, untuk mengundurkan diri dari anggota ULMWP dan juga meminta kepada Edison G. Waromi selaku Perdana Menteri untuk mengundurkan dirinya dalam keanggotaan ULMWP tersebut. Jadi, biarkanlah NFRPB dan ULMWP berjalan secara terpisah,” tungkasnya.

Berbeda dengan NFRPB, kelompok separatis politik yang lain yaitu KNPB di semua Kabupaten di provinsi Papua dan Papua barat mendukung ULMWP dalam mengajukan aplikasi menjadi anggota MSG. Seperti KNPB Nabire, “Kami senang karena pengajuan aplikasi bertepatan dengan masuknya Injil di tanah Papua,” ujar Goo, didampingi sejumlah pengurus KNPB Nabire, saat memberikan keterangan pers, Kamis (5/2/2015) sore, di Asrama Intan Jaya, Kalibobo. Menurut Goo, tanggal 5 Februari adalah hari bersejarah bagi orang Papua, dimana di tanggal ini orang Papua mulai mengenal dan menemukan jati diri yang sesungguhnya karena Injil dibawa masuk oleh Ottow dan Geisler.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s