Pemerintah Sedang Serius Membangun Wilayah Perbatasan Papua-Papua New Guinea (Skouw)

PEMERINTAH SEDANG SERIUS MEMBANGUN WILAYAH PERBATASAN PAPUA -PAPUA NEW GUINEAPerbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik  berbeda-beda. Salah satu Provinsi yang menjadi kawasan perbatasan adalah Provinsi Papua yang berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG). Perbatasan Papua-PNG terletak di 5 Kota/Kabupaten, antara lain: Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Peg. Bintang, Kab. Boven Digoel dan Kab. Merauke. Selain itu, di antara wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, terdapat 92 pulau-pulau kecil. Ada 3 Pulau di Papua yang berbatasan dengan negara lain, yaitu Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Brass. Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kawasan perbatasan dalam perkembangannya berperan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional. Kedudukannya yang strategis menjadikan pengembangan kawasan perbatasan  salah satu prioritas pembangunan nasional.

Perhatian pemerintah terhadap wilayah-wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, ditunjukan dengan komitmen untuk membangun wilayah tersebut, terutama untuk menjamin kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Komitmen tersebut mulai dibangun dengan melakukan kerjasama di setiap instansi, baik instansi daerah setempat dengan instansi pusat. Martinus Torip, (Kepala Perbatasan dan Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Boven Digoel) , 28/11/2014 menjelaskan bahwa pengenalan dan pemahaman terhadap wilayah perbatasan masih diperlukan adanya kerjasama dari berbagai instansi untuk merumuskan strategi dan kebijakan di wilayah perbatasan. Tungkasnya di kantor Bappeda Kab. Boven Digoel.

Upaya untuk melakukan kerjasama antara berbagai instansi di pemerintah daerah dengan pemerintah pusat juga sudah dilakukan melalu rapat koordinasi pada (4/9/2014) yang dihadiri perwakilan antara instansi pusat dan daerah, seperti : BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), BPPT, Kemtan, Kementerian Desa Transmigrasi dan PDT, Kemen ESDM, Kemkeu, Bappenas, Kemen PU, Kemendagri, Kemendikbud, Kemenkokesra serta Pemda Kab. Boven Digoel. Dr. Lili Romli, M.Si (Deputi V Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) menyampaikan antara lain : Rakor Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan yang diselenggarakan di Kabupaten Boven Digoel bertujuan untuk sinkronisasi secara langsung kebijakan Kementerian yang ada di Pusat dengan Kebijakan di daerah. Kabupaten Boven Digoel sebagai kabupaten perbatasan harus dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai serambi NKRI. Ucapnya.

Rakor Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan yang diselenggarakan di Kabupaten Boven Digoel sangat positif dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kabupaten Boven Digoel. Melalui Rakor ini pula Kabupaten Boven Digoel sebagai daerah perbatasan merasa diperhatikan keberadaannya dalam bingkai wilayah NKRI. Diharapkan dengan terselenggaranya Rakor yang mendatangkan perwakilan 11 Kementerian dan beberapa Badan dan Lembaga dari Pusat dapat mensinkronisasikan strategi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bentuk kerjasama Indonesia dengan PNG untuk mengelola daerah perbatasan Papua-PNG juga sudah mulai dilakukan di Pemerintahan Jokowi melalui BPKLN (Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri) Prov.Papua. Susan wanggai, Kepala BPKLN Prov.Papua (14/01/2015) menegaskan bahwa “BPKLN masih menyusun program pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Prov. Papua”. “Program pembangunan di wilayah perbatasan Prov. Papua secara umum akan dipusatkan pada pembangunan infrastruktur bangunan pemerintah, pengadaan air bersih dan pembangunan pos pengamanan bersama. Sementara itu, untuk pembangunan pasar di wilayah Skouw-Wutung menjadi salah satu sub bidang dari pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan”. “Program pembangunan perbatasan di tahun 2014 yang masih belum selesai akan tetap dilanjutkan di tahun 2015. Salah satunya adalah pembangunan rumah-rumah adat suku-suku di wilayah perbatasan, dimana dari 10 rumah adat yang direncanakan akan dibangun pada 2014, sampai dengan saat ini baru selesai 2 buah”. Begitu ucapnya.

Sementara itu, menurut Septinus Hamadi (14/1/2015), Kepala Disperindakop Prov.Papua, mengenai perkembangan pembangunan pasar di perbatasan Papua-PNG (Skouw), bahwa Disperindag Prov. Papua berupaya menata pasar perbatasan yang berada di Skouw, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, karena menjual berbagai barang ke negara tetangga (PNG) dengan memberdayakan pedagang atau pengusaha asli Papua. “Saya pada tahun 2014 telah memberikan bantuan 50 unit etalase untuk pedagang asli Papua yang berada di pasar batas dan menyerahkan bantuan dua unit motor sampah yang diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan di daerah perbatasan guna menjaga citra sebagai beranda terdepan NKRI”. Selain itu, terkait pembukaan kembali hari pasar menjadi tiga hari dalam seminggu setelah sebelumnya hanya dibuka dua hari dalam seminggu semata-mata dikarenakan faktor keamanan pada saat itu yang belum menentu, namun saat ini aktivitas pasar sudah kembali normal. Tungkasnya. Serta, “Sektor ekspor barang-barang ke PNG belum sepenuhnya berjalan karena terbentur dengan aturan dan untuk sementara ini pasar perbatasan masih berbentuk pasar tradisional yang belum mengarah ke level ekspor”. Namun demikian, “saya sedang meminta agar dibuat pelabuhan untuk ekspor, sehingga semua perdagangan ekspor dari Papua bisa dilakukan ke PNG atau negara-negara pasifik lainnya”.

Secara khusus potret permasalahan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar antara lain: letak yang jauh dari pemerintahan, keterbatasan sarana komunikasi dan  transporatasi menuju pulau-pulau itu; potensi ekonomi kemaritiman yang belum dikelola secara optimal; tingkat kesejahteraan dan pendidikan penduduk yang masih rendah; ketergantungan kebutuhan sehari-hari pada negara tetangga; sering terjadi berbagai kegiatan illegal, seperti illegal fishing, jalur illegal logging, illegal trading dan illegal traficking. Oleh sebab itu, pembangunan wilayah perbatasan sedang mendapat prioritas pemerintahan Jokowi terutama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s