Pendekatan Sosial Budaya, Bukti Keseriusan Presiden Jokowi Terhadap Pembangunan di Papua

Pendekatan sosial budayaKomplek dan beragamnya persoalan pembangunan di Papua menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Presiden Jokowi dalam menentukan pendekatan yang cocok untuk menentukan kebijakan pembangunan di Papua dengan teteap memelihara kearifan lokal yang sudah ada. Kondisi sosial dan budaya dipertimbangkan sebagai salah satu faktor terpenting di dalam desain pembangunan wilayah Papua.

Menurut W.J.S Poerwadarminta, untuk menjelaskan pendekatan sosial budaya yang perludilakukan adalah melihat konsep berdasarkan etimologis kata. Sosial budaya secara etimologis tersusun dari dua kata yaitu ”sosial” yang berarti segala sesuatu terkait masyarakat atau kemasyarakatan atau dapat juga berarti suka memperhatikan kepentingan umum, dan “budaya” yang berarti segala hal yang mengandung cinta, rasa, dan karsa. Dengan demikinan pendekatan pembangunan sosial budaya dikaitkan dengan kearifan Papua dapat dirtikan sebagai pendekatan pembangunan dengan menitikberatkan pada segala hal yang dihasilkan oleh cinta, rasa dan karsa yang berkembang di masyarakat Papua untuk menentukan kebijakan pembangunan pemerintah.

Kearifan lokal dan karakteristik sosial budaya yang berkembang di Tanah Papua dipandang sebagai modal sosial, sekaligus modal kultural dan modal spritual dalam pembangunan. Realitas ini diakomodasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam merancang pembangunan kewilayahan Pulau Papua dalam 5 tahun ke depan, 2015-2019, sebagaimana yang diutarakan oleh Perencana Bappenas Velix Wanggai dalam acara Temu Kawasan Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Mee Pago, di Timika.

Sebagai langkah terobosan yang berbasis sosial budaya, Bappenas dan Pemda Papua merumuskan pendekatan pembangunan kawasan strategis berbasis 5 wilayah adat atau budaya. Kelima wilayah budaya itu adalah Kawasan Saereri yang mencakup kabupaten-kabupaten di Teluk Cenderawasih, Kawasan Mamberamo Tabi (Mamta) meliputi pantai utara Papua, dan Kawasan La Pago mencakup wilayah Pegunungan Tengah sisi Timur. Demikian pula, Kawasan Animha di pantai Selatan Papua, dan Kawasan Mee Pago-Bomberai di Pegunungan Tengah sisi Barat dan Mimika.

Terobosan baru ini dijalankan oleh Menteri Bappenas, Andrinof Chaniago sejak ke Papua pada akhir November 2014 lalu. Bappenas dorong tumbuhnya komoditas unggulan lokal yang ada di masing-masing Kawasan Adat, termasuk hilirisasi industri kecil, menengah dan besar.

Pemerintah berharap pendekatan kesatuan adat ini membuat arah program lebih terfokus, terarah, dan terintegrasi baik pendekatan kawasan ekonomi, infrastruktur terpadu, dukungan SDM dan regulasi.

Sedangkan di Provinsi Papua Barat, Bappenas menetapkan pengembangan kawasan-kawasan industri petrokimia, migas dan pupuk di Bintuni, kawasan pertanian, pengembangan pala Fakfak, dan peternakan sapi pola ranch Bomberai, Fakfak dan Teluk Arguni. Termasuk pengembangan kawasan wisata bahari terpadu di Raja Ampat dan kawasan wisata religi Mansinam, sebagai tempat pertama masuknya Injil di Tanah Papua.

Dalam konteks pendekatan adat ini, menjelaskan bahwa Bappenas mendorong pelibatan desa/kampung dan warga kampung pemilik tanah adat sebagai pemegang saham (shareholdings) dalam pelaksanaan program-program investasi. Oleh karena itu, Bappenas telah menganggap penting pemetaaan dan penegasan batas (deliniasi) hak ulayat khususnya di kawasan-kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Setelah itu, akan difasilitasi terbitnya sertifikasi hak ulayat. Harapannya, masyarakat adat ikutserta aktif dalam proses investasi di Papua.
Sejalan dengan penguatan SDM masyarakat Papua, Bappenas dalam 5 tahun kedepan membangun dan memperkuat Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan di 5 titik Kawasan Adat, pembangunan politeknik di 5 Kawasan Adat, dan pola sekolah asrama dan sekolah kecil untuk melayani daerah-daerah terpencil. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Bappenas mendorong Kementerian untuk meningkatkan pola-pola pendampingan yang intensif dalam usaha ekonomi rakyat Papua.

Pendekatan sosial budaya tersebut merupakan wujud keseriusan Presiden Jokowi dalam mewujudkan kesejahteran masyarakat di Indonesia khususnya diwilayah Papua sebagai mana tujuan nasional yang tersurat dalam UUD tahun 1945 alinea ke empat. Tentunya peran serta masyarakat Papua menjadi modal utama dalam menyukseskan strategi pembangunan yang digagas Presiden Jokowi tersebut.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s