80 Persen Pejabat Papua Diduga Korup

4_80-PersenIdealnya, Provinsi Papua jika ditinjau dari potensi sumber daya alam yang melimpah, jumlah penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat besar, serta ditambah dengan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) yang telah dikucurkan Pemerintah Pusat dan program pemerintah yang diterjemahkan dalam Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), seharusnya dapat menjadikan Provinsi Papua sebagai salah satu Provinsi di Indonesia dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Akan tetapi, kondisi ideal tersebut ternyata berbanding terbalik dengan kondisi yang sebenarnya. Masih banyak masyarakat Papua yang hidup di bawah garis kemiskinan, kualitas pendidikan yang masih berada di bawah standar, kondisi kesehatan masyarakat yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius, dan lain sebagainya.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kesenjangan antara anggaran daerah dengan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat Papua seperti yang telah dijelaskan di atas adalah masih tingginya praktek korupsi yang terjadi di Papua. Berdasarkan data yang pernah dirilis oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Provinsi Papua termasuk ke dalam lima besar Provinsi terkorup versi Fitra sendiri. Selain itu, pada akhir 2014 Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Papua mengungkapkan fakta yang mengejutkan yang mengklaim bahwa sekitar 80% pejabat publik yang ada di Provinsi Papua terlibat kasus korupsi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis mengaku prihatin terkait permasalahan yang terjadi di Papua. Beberapa dekade terakhir, stereotip yang melekat bagi Provinsi paling timur negeri ini adalah sebagai daerah tertinggal, kini ditambah lagi mendapat predikat lain yang lebih buruk, yaitu Provinsi Papua masuk lima besar daerah terkorup di Indonesia. Selain itu, disampaikan pula bahwa salah satu faktor yang membuat masyarakat Papua sengsara adalah akibat dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat daerah.

Beberapa waktu lalu, Abraham Samad (Ketua KPK) pernah menyampaikan pendapatnya terkait kondisi terkini praktek Korupsi yang berlangsung di papua, yaitu seringnya terjadi fenomena aneh di Papua. Jika seorang oknum pejabat publik di Papua dijerat kasus dugaan korupsi, pejabat tersebut akan memprovokasi kelompok masyarakat tertentu yang ‘pro’ terhadap dirinya untuk melakukan aksi demonstrasi agar menentang penjeratan kasus dugaan korupsi yang disangkakan kepada pejabat publik tersebut.

Fenomena yang disampaikan oleh Ketua KPK tersebut merupakan fenomena baru yang terjadi di Indonesia dalam hal praktek korupsi. Melihat fenomena tersebut, fakta yang terungkap adalah bahwa primordialisme masyarakat Papua sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum pejabat korup di Papua sebagai alat pembenaran untuk melindungi dirinya dari jeratan hukum. Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat tersebut akan berpotensi mengganggu stabiitas keamanan sehingga tentu saja dijadikan sebagai pertimbangan bagi institusi penegak hukum di Papua ketika akan mengusut suatu tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Pada tahap inilah ketegasan para aparat penegak hukum diuji. Selain ketegasan, penegak hukum di Papua dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Papua dituntut harus lebih profesional.

Praktek korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa pula. Selain itu, masyarakat Papua hendaknya tidak mudah dimanfaatkan dan terprovokasi oleh oknum pejabat-pejabat publik yang diduga korup. Dalam penanganan tindak pidana korupsi peran serta masyarakat sangat diharapakan sebagai kontrol sosial. Dengan penanganan yang tepat dan profesional, diharapkan praktek korupsi di Papua dapat ditekan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua bukan lagi sebuah mimpi.

(dikutip dari berbagai sumber)

1 Comment

  1. […] geografis dan perilaku sebagian besar perilaku korup oknum Pejabat Pemerintah di Papua (baca : 80 Persen Pejabat Papua Diduga Korup) merupakan faktor utama yang mengakibatkan pembangunan Papua dibidang ekonomi masih terhambat. […]


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s