Aksi Anarkisme dan Kriminalitas Massa KNPB Tidak Dapat Dibenarkan

IMG-20150504-WA0006Sebagai negara yang mengakui hukum positif menurut Prof.H. Mohammad Daud Ali, S.H dalam konsep Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, setiap warga negara tanpa terkecuali harus mematuhi hukum positif yang berlaku, yaitu hukum yang ada dan berlaku pada saat ini. Aksi anarkisme dan tindak kriminalitas menjadi bagian yang tidak dapat dibenanarkan, apapun alasannya dan oleh siapa pun orang atau subjek hukumnya. Aksi massa KNPB yang melakukan aksi pemalangan di beberapa tempat dan menggangu aktivitas warga pada saat aksi penggalangan dana yang diselenggarakan beberapa waktu lalu tidak dapat dibenarkan oleh dan dengan alasan apapun.

Jelas sudah alasan kuat mengapa Apkam dari Polres Yahukimo melakukan tindakan pembubaran paksa terhadap massa KNPB yang telah melanggar hukum positif dan mengganggu ketertiban masyarakat. Tidak hanya itu adanya indikasi massa KNPB melakukan kegiatan terselubung, yaitu akan menggelar rapat terkait dukunganya terhadap organisasi terlarang Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berkembangnya informasi yang sengaja di sampaikan oleh KNPB sendiri dan beberapa oknum elit politik untuk memutar balikan fakta dan menyudutkan pihak kepolisian dinilai sebagai upaya untuk menyebarkan kebohongan dan “tipu-tipu” terhadap masyarakat.

Nayatanya sebelum dilakukan pembubaran paksa Kapolres Yahukimo telah melakukan komunikasi dan pendekatan namun massa tidak terima bahkan melakukan perampasan Senjata Api (Senpi) jenis Pistol Revolver Taurus milik salah satu anggota Polres Yahukimo yang sedang bertugas pada waktu itu. Tindakan perampasan tersebut juga menjadi dafar hitam aksi anarkisme dan kriminlitas masa KNPB yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Ditambah lagi dengan tidak jujurnya juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Bazoka Logo dalam jumpa perssnya yang menyatakan bahwa tidak adanya perampasan senjata adalah sebuah kebohongan, nyata-nayatanya perampasan itu telah terjadi dan fakta yang tidak bisa dipungkiri, saat kepolisian menemukan pistol rampasan tersebut di sekretariat KNPB.

Jelas sudah tindakan KNPB sebagai Ormas tidak dapat dibenarkan secara hukum positif dan bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1985 Pasal 13 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah dapat membekukan pengurus atau pengurus pusat Ormas, salah satunya adalah apabila ormas melakukan kegiatan yang menggangu keamanan dan ketertiban umum. Apalagi adanya isu berkembang bahwa samapai dengan saat ini KNPB merupakan ORmas yang belum terdaftar di Kemndagri dan masih berstatus illegal. Atas dasar tersebut, mungkin bagi pemerintah pusat dan daerah melakukan pembubaran kelompok KNPB yang terus melakukan aksi provokasi, tindak kriminlitas dan tidak jarang melakukan tidakan anarkis yang menggangu ketertiban masyarakat Papua.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s