Papua : Upaya Pemisahan Diri dari Indonesia

Papua MerdekaMemperingati tanggal 1 Mei yang dikatakan sebagai Hari Aneksasi Papua, KNPB berencana untuk melakukan aksi di beberapa wilayah di Papua. Namun sebelum aksi tersebut sempat digelar, pasukan gabungan dari TNI, Polri, dan Brimob telah siap siaga untuk melakukan penangkapan terhadap massa. Hal tersebut menimbulkan protes dari pihak KNPB, ketua umum KNPB, Victor Yeimo mengatakan, “Penangkapan-penangkapan yang terjadi di Papua hari ini secara tidak langsung Indonesia sudah dan sedang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara penjajah. Hari ini Indonesia masih memakai cara-cara lama yakni masih menggunakan kekerasan. Terbukti hari ini negara melalui aparatnya telah menangkap aktivis KNPB di Jayapura, Manokwari, Merauke dan terjadi pembubaran aksi yang dulakukan oleh KNPB. Ruang demokrasi hari ini benar-benar dibungkam di Papua”. Penangkapan paksa tersebut dianggap tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan UUD 1945 alinea pertama “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” dan hak-hak sipil dan politik. Hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, secara lisan maupun tertulis melalui demokrasi.

Jika menilik Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat 2, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”, maka rencana aksi tersebut bertentangan dengan uu karena hal yang diusung dalam melakukan aksi memperingati aneksasi 1 Mei tidak memperhatikan keutuhan bangsa seperti yang telah disebutkan dalam uu tersebut.

Rencana aksi dengan substansi yang menyuarakan kemerdekaan Papua, pembebasan Papua dari jajahan NKRI, dapat dikategorikan sebagai makar dan dapat diperkarai dengan UU Makar pasal 106 terkait makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan dari aspek hukum seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan aparat kepolisian dalam membubarkan serta melakukan penangkapan terhadap massa dalam rencana aksi memperingati aneksasi 1 Mei tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, semua pihak dapat menafsirkan sendiri urgensi dari tindakan yang dilakukan oleh aparat terhadap kegiatan tersebut jika ditinjau dari sudut pandang norma hukum. Jika melihat fakta-fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa hak kemerdekaan bagi setiap bangsa dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat tidak dapat dijadikan sebagai suatu pembenaran atas rencana pelaksanaan aksi tersebut.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s