Jurnalis Asing Bebas Meliput Papua

5_JurnalisRuang demokrasi bagi kebebasan pers di Indonesia khususnya di wilayah Papua semakin terbuka lebar. Para pewarta (juru berita) asing kini memperoleh kemudahan dan kebebasan akses untuk meliput dan memberitakan kondisi Papua. Padahal sebelumnya, para jurnalis asing yang akan menggali informasi di Papua untuk kepentingan pers dan publikasi harus melewati proses clearing. Proses clearing tersebut dilakukan melalui lembaga clearing house yang melibatkan kurang lebih 12 Kementerian dan lembaga negara di Indonesia. Clearing house pada dasarnya adalah untuk memelihara kepentingan nasional, memelihara kedaulatan negara dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan

Sebenarnya, penerapan proses clearing bagi para pewarta atau jurnalis asing yang akan mencari informasi dan meliput di Papua bukan tanpa alasan. Alasan utama kebijakan clearing tersebut adalah guna menjamin keselamatan jurnalis asing tersebut mengingat masih tingginya tindak kriminal terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sipil bersenjata yang bertujuan untuk menciptakan citra negatif serta mengganggu keamanan dan ketentraman Papua. Selain itu, kebijakan clearing diterapkan untuk menghindari jurnalis asing mempublikasikan pemberitaan yang tidak berimbang akibat dari mengakomodasi kepentingan-kepentingan berbagai kelompok untuk menciptakan citra negatif Indonesia di mata internasional.

Sekali lagi, pada akhirnya Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan yang merupakan terobosan baru dengan memberikan kebebasan dan akses seluas-luasnya bagi para jurnalis asing yang akan bertugas di Papua. Namun demikian, kebebasan yang diberikan harus proporsional dan harus memnuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, para jurnalis asing tersebut harus patuh dan tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing.

Berbagai tanggapan muncul pasca pernyataan Presiden Jokowi yang akan memberikan akses kepada jurnalis asing yang akan melakukan peliputan di Papua. Dr. Sukamta (Anggota Komisi I DPR RI) berpandangan bahwa tak ada jaminan masuknya pers asing ke bumi Cenderawasih itu akan memberikan kabar positif tentang Indonesia ke dunia internasional dengan berimbang. Pada saat jurnalis asing yang akan meliput berita ke Papua harus melalui clearing house, banyak sekali berita dari jurnalis asing yang cenderung direkayasa serta melanggar prinsip-prinsip jurnalisme dan menyudutkan Indonesia di mata dunia, apalagi jika diberikan akses secara bebas. Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga menyarankan kepada Presiden Jokowi agar menjadikan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai prioritas utama sebelum memberikan akses secara luas kepada jurnalis asing.

Berbeda pendapat dengan Dr. Sukamta, Suwarjono (Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia) mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan membuka akses kepada jurnalis asing untuk meliput di Papua, mengingat pembukaan akses bagi jurnalis asing di Papua justru akan menjadi awal kemajuan masyarakat Papua. Selain itu, isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini disuarakan oleh kelompok-kelompok tertentu di Papua dapat dengan mudah diungkap.

Sebelumnya, Ryamizard Ryacudu (Menteri Pertahanan) mengatakan, kebijakan pemerintah yang membolehkan jurnalis asing ke Papua akan didukung sepenuhnya, namun perlu adanya kewaspadaan untuk mengantisipasi jika jurnalis asing melakukan pelanggaran di Papua. Selain itu, diharapkan adanya kepekaan dari semua pihak, khususnya kepekaan dari aparat keamanan setempat. Kepekaan ini termasuk melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap masuknya jurnalis asing ke Papua.

Sementara itu, (Tedjo Edhy Purdijatno) Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan mengemukakan, kebijakan Presiden Joko Widodo dalam membuka akses bagi jurnalis asing masuk ke Papua adalah salah satu langkah strategis untuk bisa menimbulkan citra positif bagi Indonesia terkait permasalahan Papua di mata internasional. Selama ini citra yang terbentuk soal Papua lebih cenderung identik dengan kekerasan dan pelanggaran HAM. Kendati demikian, para jurnalis asing harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Indonesia mempunyai kedaulatan hukum dan teritorial, sehingga jurnalis asing harus mematuhi aturan yang berlaku.

Selama ini banyak sekali pihak-pihak yang menyebarkan informasi negatif tentang Papua, terutama terkait masalah kekerasan yang dilakukan aparat keamanan, pelanggaran HAM, dan kesenjangan pembangunan di Papua. Tak hanya itu, terdapat kemungkinan kehadiran media asing itu memiliki kepentingan tertentu yang bertujuan mengganggu kepentingan nasional. Untuk menghindari berbagai kemungkinan yang ada, jurnalis asing yang hendak ke Papua harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, peran masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat sangat diharapkan sebagai fungsi kontrol bagi keberadaan jurnalis asing di Tanah Papua.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s