Penangkapan Aktivis KNPB Bukan Tanpa Alasan

knpb msgPenyampaian pendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Aturan tersebut lah yang digunakan oleh masyarakat Papua sebagai dasar dalam pembelaan ketika beberapa 476 orang aktivis KNPB dibekuk pihak Kepolisian saat melakukan aksi demonstrasi KNPB di Papua dalam rangka dukung ULMWP masuk dalam keanggotaan MSG. aksi demo tersebut diklaim dilakukan secara damai akan tetapi tidak mengantongi surat izin dari kepolisian. Menurut UU No. 9 Tahun 1998 memang dikatakan saat melakukan aksi demo tidak perlu perizinan, cukup pemberitahuan kepada pihak yang berwajib (Apkam) dan Kepolisian pun tidak berhak tidak memberikan izin. Namun perlu diketahui pula bahwa hal tersebut juga diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Polri Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisan RI. Pelaksanaan ijin kegiatan masyarakat lebih lengkapnya diatur dalam Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 1995 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat, dalam hal ini kegiatan masyarakat adalah aksi unjuk rasa / demonstrasi dan kegiatan masyarakat lainnya.

Ijin keramaian yang dikeluarkan tersebut bertumpu pada upaya kontrol dan pengendalian kegiatan unjuk rasa itu sendiri, dimana aksi warga masyarakat tersebut memberikan suatu otoritas absolut kepada negara dalam menentukan kegiatan masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan yang diperbolehkan dengan syarat-syarat dan interpretasi yang ditentukan secara sepihak.

Polri sebagai Aparat Negara bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam hal ini adalah anggota Polri yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum sehingga hak-hak orang lain tidak terganggu. Polisi yang berkewajiban mengawal dan menjaga aksi unjuk rasa berkewajiban dan bertanggunggjawab dan juga bertugas untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum serta instansi-instansi milik Negara.

Oleh karenanya, sekalipun massa yang ingin melakukan aksi atau kegiatan keramaian lainnya hanya perlu memberi surat pemberitahuan, sebaiknya mereka mengantongi perizinan dari pihak Kepolisian seperti yang telah tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Polri Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisan dalam memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Sehingga dalam pelaksanaannya akan berlangsung aman, tertib, serta terkontrol. Hal tersebut juga sebagai bukti bahwa Kepolisian yang bertindak sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta menjaga kemanan dan ketertiban dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s