Isu Papua Menjadi Isu ‘seksi’ bagi NGO Asing

4_NGOIsu Papua akhir-akhir merupakan komoditas isu internasional yang paling sering diperbincangkan baik melalui media maupun dalam berbagai diskusi-diskusi. Berbagai Non-Government Organization (NGO) atau organisasi non-pemerintahan asing baik di dalam dan luar negeri terus mencari peluang untuk memanfaatkan kondisi di Papua dalam rangka mengakomodir berbagai kepentingan asing dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu terhadap Papua.

Salah satu organisasi yang dimaksud dalam tulisan kali ini adalah organisasi PNG Union for Free West Papua (PNGUFWP). Organisasi PNGUFWP merupakan salah satu NGO yang berbasis di Papua New Guinea (PNG) dan cenderung fokus terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia dan konservasi lingkungan. Organisasi PNGUFWP seringkali menyuarakan kemerdekaan Papua dalam berbagai kesempatan. Organisasi PNGUFWP juga pernah melakukan aksi protes pada saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke PNG beberapa waktu lalu.

Hingga saat ini organisasi PNGUFWP masih terus melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk ‘memanaskan’ situasi Papua. Pada awal bulan Juli 2015 lalu, PNGUFWP diketahui melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh kemerdekaan dari Papua dan para aktivis pegiat HAM untuk membahas isu Papua di Port Moresby, PNG. Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan konsolidasi terkait peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan euforia dan spirit kemerdekaan bagi masyarakat Papua.

Pertemuan tersebut membicarakan rencana kampanye pembebasan Filep Karma (narapidana kasus makar) yang saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura. Seperti yang diketahui sebelumnya, pada bulan Mei 2015 lalu Presiden Joko Widodo telah memberikan Grasi atau ampunan kepada 5 (lima) tahanan politik Papua terlibat dalam tindakan pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada tahun 2003 lalu. Lima tapol tersebut adalah Apotnalogolik Lokobal, Numbungga Telenggen, Kimanus Wenda, Linus Hiluka, dan Jefrai Murib. Sejatinya, ada enam tahanan yang diberikan grasi. Namun tahanan keenam, Filep Karma, batal diampuni karena tak bersedia mengajukan permohonan grasi. Filep Karma tidak bersedia mengajukan grasi dikarenakan tidak mengaku bersalah. Filep menginginkan amnesti karena menurutnya dia tidak bersalah.

Dalam pertemuan tersebut dibicarakan pula tentang realisasi janji Presiden Joko Widodo untuk segera memberikan akses terhadap jurnalis asing ke Papua. Hasil pertemuan tersebut menyepakati untuk meminta kepada Peter O’niell (Perdana Menteri PNG) agar dapat memberikan tekanan terhadap Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo untuk segera membebaskan Filep Karma.

Masyarakat Papua diharapkan agar dapat lebih dewasa dalam menyikapi berbagai isu-isu yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam upayanya untuk memprovokasi masyarakat Papua sendiri. Pemerintah juga diharapkan dapat menunjukkan keseriusannya dalam bentuk langkah-langkah yang konkrit untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s