Pemekaran Papua Tengah, Harus Segera!

Ilustrasi Pemekaran Papua Tengah

Sumber: http://uc.blogdetik.com/100/1001863/files/2015/03/a285ff7cffbd890f087eca26a8718b19_pemekaran.jpg

Memasuki era reformasi pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah ini jelas mempunyai dampak pada pelayanan public. Pemekaran daerah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) selalu menjadi isu menarik dibicarakan kalangan elit politik, baik di pusat (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah/ DPR-DPD) maupun di daerah (DPRD).

Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relative dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relative jauh dari pusat pemerintahan.

Delapan provinsi baru yang diusulkan adalah Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya. Yang menarik, tak semua usulan datang apalagi disetujui pemerintah daerah induk. Contoh, usul pembentukan tiga provinsi di Papua.

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih.

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai ketentuan PP No 78 Tahun 2007 dengan terpenuhi syarat teknis yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik; jumlah penduduk,luas daerah, pertahanan keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali pelaksanaan pemerintahan daerah.

Terkait dengan itu dampak positif dan negatif dari Pemekaran Wilayah di Papua Tengah kemungkinan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat, nantinya. Dampak positif dimaksud adalah mengetahui kondisi riil di lapangan dalam memperpendek jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik pada tingkat geogerafis yang sulit serta terwujudnya keinginan masyarakat mempercepat peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat baik aspek pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan politik serta pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu Pemekaran wilayah di wilayah pegunungan tengah membawa dampak negative yang dapat membuat berkotak-kotak sukuisme, daerahisme dan lain sebagainya sehingga menimbulkan konflik social antar suku maupun daerah

Secara umum daerah Prov. Papua Tengah menjadi perhatian utama dalam perencanaan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam rangka percepatan pembangunan daerah melalui menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur.Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk lokal melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal dan Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah.Sehingga pada hakekatnya Pemekaran Wilayah akan mampu menjawab tingkat kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemisikinan, pengangguran, serta memajukan kualitas Sumber daya manusia dan mengatasi kesehatan masyarakat lokal yang lebih baik.

Pandangan masyarakat Asli Papua bahwa Pemekaran di Papua bukan kepentingan memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat local, namun dikaitkan dengan kepentingan strategis bahkan menyebut Papua sebagai tepian akhir bagi demokratisasi, demiliterisasi dan desentralisasi di Indonesia dan tidak lepas dari mengeksploitasi kekayaan alam yang ada. Padahal dalam kenyataannya, manfaat dari pemekaran provinsi lebih dari itu, masyarakat Papua akan semakin sejahtera dengan pemekaran.

Pemikiran masyarakat lokal pada daerah pemekaran bahwa dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah terutama dalam pengangkatan CPNS, penempatan jabatan struktural, fungsional, dan pencalonan bakal kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih diutamakan masyarakat asli setempat dari pada dari daerah lain. Hal dengan sendirinya menciptakan konflik social antar masyarakat asli Papua itu sendiri kerana sukuisme, daerahisme, kelompokisme lebih berdominan pada daerah-daerah pemekaran

Dengan tinjauan dampak dan manfaat dari pemekaran wilayah di atas, penulis berikut ini akan menyandingkan dengan keadaan calon DOB Prov. Papua Tengah.

Pembentukan Prov. Papua Tengah sebenarnya sudah dilakukan pada sekitar tahun 2003 bersamaan dengan pembentukan Prov. Irian Jaya Barat dan empat Kabupaten di Wilayah Papua sesuai dengan UU 45 Tahun 1999. Namun, banyak reaksi penolakan yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok, khususnya kelompok separatis atas hal ini (dijelaskan selanjutnya). Akibat dari penolakan tersebut, Ketua DPRD saat itu, John Ibo mengajukan Uji Materi ke MK terkait dengan UU 45 Tahun 1999. Penolakan yang paling besar waktu itu diarahkan di DOB Prov. Papua Tengah. Alhasil, MK menyetujui untuk membatalkan UU 45 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 5 Tahun 2000 karena segala pertimbangan dan dengan ketentuan provinsi dan kabupaten yang telah dimekarkan dengan UU 45 Tahun 1999 tetap ada. Saat itu, Prov. Irian Jaya Barat yang sudah mempunyai pemerintahan beserta dengan empat kabupaten lainnya dinyatakan tetap berdiri sedangkan untuk Irian Jaya Tengah tidak jadi dimekarkan.

Penolakan yang berlebihan dari kelompok separatis ini dapat dikatakan penulis sebagai wujud ketakutan Kelompok separatis karena jika Irian Jaya Tengah menjadi Provinsi tersendiri, kekuatan mereka akan terpecah belah. Di sisi lain, gubernur Papuasaat itu juga menolak yang terindikasi disebabakan ketakutan akan kehilangan “komisi”dari PT. Freeport Indonesia. Saat itu, PT. Freeport Indonesia akan menjadi wilayah DOB Prov Papua Tengah.

Melihat fakta seperti ini, yang mana kelompok-kelompok kepentingan, separatis Papua, hanya mementingkan apa saja yang menguntungkan mereka tanpa peduli dengan kesejahteraan masyarakat Papua seutuhnya. Bayangkan saja, jika waktu itu Papua Tengah benar-benar menjadi provinsi baru, pastinya rentang kendali pemerintah Pusat dengan masyarakat akan semakin dekat.

Coba saja kita lihat peta, seberapa luas wilayah Provinsi Papua, dan membayangkan gimana luasnya provinsi itu. Niat baik pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada daerah-daerah, ditolak juga oleh Gubernur Papua saat ini, Lukas Enembe.

Dorongan untuk pembentukan Provinsi Papua Tengah juga didapatkan dari tokoh-tokoh daerah yang sebelumnya menjadi wilayah Prov. Papua Tengah. Beberapa dari mereka membentuk kelompok-kelompok yang meminta DPR RI untuk meninjau kembali UU 45 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, dan empat Kabupaten di Papua. Dari hal ini, Pemerintah pusat seharusnya memberikan tanggapan dan  merealisasikan.

Terkait dengan hal itu, hendaknya seluruh lapisan masyarakat terutama perangkat politik di Provinsi Papua memberikan dukungan. Semua manfaat dari pemekaran Papua Tengah ini nantinya akan kembali kepada masyarakat Papua.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s