Menggugat Urgensi Perda Larangan Transmigrasi di Papua

2_Larangan_TransmigrasiTransmigrasi merupakan program pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat di sekitarnya, meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Program- program yang dikembangkan diantaranya adalah pengembangan kesempatan berusaha terutama di sektor pertanian, distribusi aset berupa lahan dan perumahan, pembangunan sarana pendidikan dan ke sehatan, serta pengembangan akssesibilitas terhadap faktor produksi, seperti pembangunan sarana jalan, kelembagaan ekonomi, dan permodalan.

Mendudukkan transmigrasi sebagai salah satu solusi bagi permasalahan pemerataan pembangunan merupakan satu kebijakan yang tepat, mengingat program ini terbukti mampu menciptakan kesempatan berusaha dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, transmigrasi telah terbukti dapat membangun atau mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Sebagai salah satu daerah tujuan transmigrasi, Papua hari ini masih mengalami kesenjangan realisasi pembangunan dengan wilayah lainnya dan masih menjadi persoalan yang belum memiliki solusi nyata. Selain itu, Papua masih menyimpan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dan dieksplorasi secara maksimal oleh masyarakat asli bersama-sama dengan para transmigran. Sehingga, kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan Papua sebagai salah satu daerah tujuan transmigrasi di Indonesia dipandang sebagai sebuah keputusan yang sangat tepat. Lebih dari itu, program transmigrasi ke Papua yang telah berjalan diklaim oleh pemerintah merupakan salah satu program transmigrasi yang berhasil, khususnya dalam hal akselerasi pembangunan.

Namun, keberhasilan program transmigrasi di Papua tidak membuat pihak-pihak tertentu justru menjadi terusik dan cenderung mendiskreditkan program tersebut. Hal itu dapat dilihat dari terbitnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang larangan pelaksanaan transmigrasi ke Papua. Para pihak tersebut justru menuding bahwa program transmigrasi yang selalu dicanangkan pemerintah tersebut hanya akan menambah masalah baru di Papua. Suara-suara tersebut kemudian diakomdasi oleh Pemerintah Daerah yang pada akhirnya menerbitkan Perda larangan transmigrasi.

Jika dicermati secara seksama, menjadi suatu keanehan kemudian apabila program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah pusat pada akhirnya ‘dijegal’ oleh Perda. Hal ini tentu saja terdapat unsur pembangkangan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Dalam hirarki penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah yang kemudian dibingkai dalam konstruk otonomi daerah, idealnya adalah Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan atas kebijakan-kebikjakan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memastikan keberhasilan dan kesuksesan program yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dimaksud. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Perda terkait larangan transmigrasi tersebut merupakan produk hukum yang cacat hukum dan cenderung bertentangan dengan regulasi yang berada di atasnya.

Sangat membingungkan memang jika melihat dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di Papua. Kondisi tersebut pada satu sisi menggambarkan bahwa terdapat indikasi kepentingan pihak-pihak tertentu di Papua cenderung memiliki kemampuan untuk memberikan preassure dan intervensi terhadap Pemerintah Daerah. Pada sisi lain, hal itu merupakan sinyalemen adanya indikasi bahwa Pemerintah Daerah di Papua memiliki kecenderungan justru mendukung kelompok tertentu di Papua yang tidak menginginkan Papua tumbuh dan berkembang seperti wilayah lain. Dalam menangani persoalan tersebut, pemerintah pusat harus memiliki ketegasan atas adanya indikasi-indikasi dimaksud.

Selain ketegasan pemerintah, diharapkan pula peran serta masyarakat Papua untuk menolak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak pro-rakyat tersebut. Hal ini pada akhirnya justru akan menjadikan masyarakat Papua sebagai korban dan sekaligus sebagai pihak yang paling dirugikan. Pemerintah Daerah yang seharusnya bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebaliknya justru melakukan pembiaran atas kerugian yang dialami oleh rakyatnya. Kondisi tersebut diperburuk dengan kenyataan bahwa Pemerintah Daerah yang justru mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s