Upaya para aktivis Gerakan Separatis Papua untuk memperoleh perhatian dunia masih berlanjut sampai saat ini. Mereka terus berusaha menumbuhkembangkan kebencian masyarakat Papua terhadap Indonesia, mengkampanyekan isu pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua, bahkan menuduh Pemerintah Indonesia telah melakukan penjajahan.Beberapa upaya tersebut masih dilakukan dengan menyebarluaskan fakta-fakta yang tidak akurat, bahkan cenderung fiktif.
Sebenarnya upaya internasionalisasi untuk menarik perhatian dunia tersebut telah berlangsung sejak masuknya wilayah Papua ke bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun dukungan terhadap Papua tidak kunjung memberikan hasil yang memuaskan bagi mereka. Sebagai konsekuensinya para aktivis Gerakan Separatis Papua terusmelanjutkan upaya internasionalisasi tersebut untuk mendapatkan dukungan yang lebih, baik dari negara, organisasi internasional, maupun masyarakat internasional dalam upaya kemerdekaan Papua.
KTT MSG ke-20 di Solomon Islands yang menetapkan ULMWP sebagai obsever di MSG menjadi katalisator bagi Gerakan Separatis Papua untuk semakin gencar mengumpulkan dukungan internasional.Lanjutan aksi separatis Papua terjadi di Australia, khususnya di wilayah Darwin. Beberapa waktu yang lalu aktivis West Papua Freedom Forum bersama dengan aktivis Aborigin melakukan aksi pendirian Kedutaan Besar temporer berupa rumah adat Honai di depan Gedung Parlemen Northen Teritory.
Namun dua hari kemudian pihak Parlemen melalui Kezia Purick (Ketua Parlemen Northen Teritory) memerintahkan untuk mengeluarkan rumah adat Honai dari kawasan Parlemen, karena dianggap ada penyalahgunaan penggunaan rumah adat tersebut.Izin yang diberikan adalah untuk menempatkan rumah adat sebagai Cultural Embassy, namun pada pelaksanaannya digunakan sebagai bentuk aksi protes publik. Sehingga perintah tersebut memaksa pihak aktivis untuk memindahkannya di dekat Gedung Konjen RI di Darwin.
Reaksi dari Parlemen Northen Teritoryyang menolak penggunaan kawasan Parlemen untuk aksi unjuk rasa, dapat menunjukkan bahwa Pemerintah setempat tidak memberikan dukungan bagi aktivis Papua merdeka. Hal ini dikarenakan Pemerintah setempat tidak tertarik untuk ikut serta dalam berbagai aksi yang mengganggu kedaulatan negara lain, apalagi kedaulatan yang akan diganggu adalah NKRI, yang notabene memiliki hubungan yang cukup erat dengan Australia.
Penyalahgunaan penggunaan rumah adat tersebut dilakukan oleh aktivis Papua karena mereka sadar tindakan yang dilakukannya adalah ilegal. Sehingga hal ini membuktikan bahwa orasi yang disampaikannya merupakan suatu fakta yang mengada-ngada. Karena jika para aktivis menyampaikan fakta yang logis, maka mereka tidak perlu sampai menyalahgunakan penggunaan izin di kawasan Northen Teritory.
Dengan melihat fakta di atas, alangkah berlebihan bila menganggap kampanye dari para aktivis pro-kemerdekaan Papua dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan isu-isu yang diangkat dalam setiap aksi pro-kemerdekaan Papua merupakan fakta yang mengada-ngada dan hanya merupakan isu lama. Bagaimana tidak, jika semua itu merupakan fakta yang akurat, maka tidak akan mungkin sebuah pergerakan yang telah dilakukan selama puluhan tahun masih saja belum dapat mengumpulkan dukungan dari masyarakat internasional.
Hati-Hati Dengan Provokator Bangsa.!!
Leave a comment
No comments yet.
West Papua Info 
Leave a comment