Membangun Papua dengan Hati

upacara Fak-fak2

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, membangun Papua dan Papua Barat harus menggunakan hati. Pembangunan kedua provinsi tersebut harus komprehensif dengan pendekatan yang kompleks meliputi berbagai aspek.
“Membangun Papua dan Papua Barat harus menggunakan hati, karena Papua dan Papua Barat sudah ketinggalan, jadi harus pakai hati dan pendekatan kesejahteraan, itulah perintah Presiden kepada kami, Kemeterian ESDM,” demikian diucapkan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik dalam rapat Dengar Pendapat Pembahasan UU No. 21/2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua Dan Uu No. 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
“Karena itu, segala gerakan yang kami lakukan untuk Papua dan Papua Barat dan Aceh adalah hal yang kami dasari seperti itu, menggunakan hati dan pendekatan kesejahteraan,” lanjut Wacik.
Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Papua dan Papua Barat seperti PT Freeport Indonesia dan British Petroleum, Wacik meminta, agar mereka untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Papua dan Papua Barat.” Sudah cukup mereka banyak melakukan operasi disana, saya yakin sudah banyak dapat untung, maka sekarang harus juga melakukan pemberian lebih longgar, tidak boleh hitungannya semata-mata perhitungan komersial seperti dulu, itu yang kami lakukan pendekatan dengan sedikit penekanan, tetapi dengan tetap saya menggunakan senyum, sehingga mereka merasa ini adalah growing together ” ujar Wacik.
“Bersama-sama maju, saudara tetep dapet untung beroperasi di Papua, tetapi rakyat Papua dan Pemerintah Republik Indonesia harus dapat lebih banyak keuntungan, itulah pendekatan yang kami lakukan,” tegas Wacik lagi.

Papua : Berantas Koruptor, Sejahterakan rakyat

korupsi

Kemiskinan di Papua penyebab utamanya adalah para Koruptor yang menjabat disana. Ketua BEM Uncen Paulus Numberi mengatakan, korupsi di Papua telah mencapai stadium tinggi, sehingga perlu penanganan tingkat tinggi yang didukung seluruh elemen masyarakat.
Pernyataan senada juga dilontarkan oleh Mincahel Rumaropen Aktivis Komunitas Adat Papua Anti Korupsi (Kampak) Papua yang konsen terhadap masalah korupsi. Minchael menambahkan aktivis Papua sangat sedikit yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi ini, karena sering mendapat perlakuan semena-mena aparat keamanan yang dibayar mereka juga ancaman penculikan oleh OPM.
Begitu juga dengan mantan separatis yang menjabat dan terindikasi pelaku korupsi bahkan berani mengancam KPK.”Kalau KPK mengusut kasus kami, kami akan memerdekan diri” seperti ditirukan Wakil ketua KPK Zulkarnaen.
Jika Penyakit korupsi Papua sudah se-kronis ini maka pemerintah seharusnya menyatakan perang terhadap para pelaku koruptor disana. Jangan takut dengan ancaman mereka, karena kita negara berdaulat. Tidak ada negara di dunia satupun yang menghargai pelaku koruptor.
Para pelaku korupsi ini adalah para pejabat daerah dan pegawai yang memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan negara. Mereka ini lah penyebab merajalelanya korupsi di Papua. Tujuan mereka jelas agar Kebijakan otonomi khusus tidak akan berjalan maksimal, bahkan terancam gagal. Otsus gagal, itulah tujuan para aktivis Papua merdeka, supaya ada alasan bagi mereka untuk meminta referendum ulang.
Nah, jelaslah bahwa ada keterkaitan antara OPM dengan pejabat pelaku korupsi. Jika OPM berdalih mereka tidak terlibat, maka seharusnya mereka membantu aparat pemerintah untuk menindak pelaku koruptor ini kalau perlu membunuh mereka satu persatu.
Sekali lagi jika benar tujuan OPM adalah untuk mensejahterakan rakyat papua, maka bukan zamannya lagi mereka menentang pemerintahan yang sah untuk menuntut kemerdekaan. Akan Lebih mulia mereka bersama pemerintah bekerjasama memberantas korupsi di Papua. Sehinagga Anggaran Pembangunan Daerah Papua dari pemerintah daerah dan pusat serta dari Freeport bisa sebesar-besarnya dipergunakan untuk membangun Papua.
Namun, jika OPM masih saja “ngeyel” menuntut merdeka, maka sudah dapat dipastikan mereka adalah kaki tangan para koruptor yang menyesengsarakan papua. Kalaulah saja indonesia melepas papua dapat dipastikan masyarakat papua akan bertambah sengsara karena diperintah oleh para pelaku koruptor dan para separatis itu.
Terakhir, saya menghimbau kepada teman-teman OPM yang benar-benar tulus ingin mensejahterakan masyarakat Papua kembalilah ke pangkuan ibu pertiwi, kita bangun papua bersama-sama. Kita berantas Koruptor bersama-sama !.

KNPB Boikot Pemilu Bukan Ancaman Pesta Demokrasi di Papua

knpb3

Pesta Demokrasi di Indonesia semakin dekat, antusiasme masyarakat dari Sabang sampai Merauke menunjukan bahwa Pemilu merupakan bentuk demokrasi yang dinilai memberikan harapan dan masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun berbagai hambatan dan gangguan sering kali terjadi setiap pelaksanaan pesta demokrasi ini, baik dari kalangan kelompok kepentingan maupun dari kelompok yang anti NKRI dengan berbagai ancaman.

Ancaman untuk memboikot Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang sebagaimana yang dilontarkan Jubir Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Basoko Logo, mendapat tanggapan dingin dari Anggota DPR RI Dapil Papua Paskalis Kossay, S.Pd., M.M.
“Himbauan KNPB untuk memboikot Pemilu bukan ancaman, tapi bagian dari trik-trik demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pesta demokrasi jadi tidak perlu ditanggapi serius,” ujar Paskalis Kossay ketika ditemui Bintang Papua usai memberikan ceramah bertajuk Gerakan Sosial Pemuda Katolik dalam Menghadapi Ancaman Globalisasi –Neoliberalisme Melalui Massa Penerimaan Anggota Pemuda Katolik Mempererat Nasionalisme Menuju Persatuan di Aula Diklat Sosial, Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (22/3).

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang, menurut Paskalis Kossay, adalah pesta demokrasi terbesar di Tanah Air, untuk itu dirinya yakin seluruh tantanan negara, terutama unsur-unsur pertahanan negara memiliki kewajiban untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi ini.
Selama pelaksanaan Pileg 2014 masyarakat Papua tetap mengikuti secara antusias dan ini menandakan bahwa rakyat Papua merupakan bagian dari NKRI.

KNPB Kembali Jualan Program

knpb
KNPB Buang-Buang Waktu dan Energi

KNPB kembali mengajak masyarakat Papua melakukan aksi turun jalan untuk mendukung dengar pendapat di Komisi HAM Parlemen Uni Eropa, urainya Kingko, Tokoh Mahasiswa Papua di Jakarta (24/1).

Kingko menjelaskan, pasca pembohongan masyarakat Papua akan kunjungan MSG tanggal 13 Januari 2013, dimana KNPB mengampanyekan kepada masyarakat Papua untuk datang menyambut delegasi MSG, yang akan mendukung kemerdekaan Papua Barat. Ternyata hanya pembohongan karena kunjungan Delegasi MSG datang ke Papua untuk menjalin kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan Pemerintah Indonesia untuk belajar pembangunan yang begitu pesat di Papua, tegasnya.

“KNPB tebal muka dan tidak punya rasa tanggungjawab yang terus membohongi masyarakat Papua”, tegasnya.

Tokoh mahasiswa Papua di Ibukota Negara ini, menambahkan bahwa kebohongan demi kebohongan yang dilakukan KNPB selama ini, sudah sebaiknya KNPB evaluasi diri. Namun kenyataannya tidak, malah terus mengangkat isu-isu tidak jelas dan sedihnya membawa-bawa masyarakat Papua untuk mengajak turun kejalanan, yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat.
Menurut Kingko, terlalu jauh KNPB mengurusi kegiatan-kegiatan di luar negeri seperti di eropah. Di Papua masih banyak yang harus dibenahi dari mulai pendidikan, kesehatan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Apapun agenda-agenda di luar negeri , tidak mungkin merubah status politik di Papua karena Badan tertinggi dunia PBB melalui resolusi ataupun keputusannya, telah memutuskan Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak bisa diganggu-gugat”, tukasnya.

Tambahnya lagi, tidak mungkin PBB terpengaruh apalagi sampai merubah keputusan hanya karena masalah-masalah kecil yang terjadi di Papua. Itu menjadi urusan dalam negeri Indonesia. Kalaupun ada pembahasan-pembahasan di luar negeri, itu hanyalah sebagai evaluasi untuk diperbaiki oleh negara bersangkutan. Tidak akan mempengaruhi kedaulatan Negara terkait, terangnya.

Kingko juga menjelaskan, apabila kita mencermati kebijakan dunia, masalah invasi ataupun pembentukan Negara baru sudah tidak eranya lagi. Bisa kita lihat invasi Negara Irak terhadap Negara Kwait, seluruh dunia menentang dengan tegas. Hal inilah menjadi pelajaran bagi kita bahwa dunia melalui PPB mempunyai kebijakan untuk mengokohkan Negara-negara yang sudah ada. Konflik yang terjadi disuatu Negara menjadi urusan dalam negeri masing-masing dan PBB hanya mendesak penyelesaian secara internal dari Negara terkait.

“Pekerjan yang dilakukan teman-teman yang mengklaim diri sebagai pejuang Papua Barat hanya buang-buang waktu dan energi. Jauh lebih bermanfaat apabila kita masyarakat Papua bekerja keras untuk mendorong pembangunan di Papua, yang mendapat prioritas dari Pemerintah Pusat”, desak Kingko.

Tokoh Intelektual dan Politik Papua Masih Ada Berpikiran Primitif

orangpapua

Kemungkinan diplomasi Indonesia akan gagal dan WPNCL akan diterima sebagai anggota MSG karena agenda utama kunjungan delegasi MSG tidak berhasil dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia. Delegasi MSG tidak dijadwalkan ke tempat-tempat yang dapat membuktikan apakah terjadi pelanggaran HAM berat di Papua atau tidak serta bertemu dengan LSM-LSM pegiat HAM di Papua seperti JDP, ALDP, Elsham, Kontras dan Komnas HAM. Pemerintah Indonesia justru membawa delegasi Menlu MSG ke tempat-tempat untuk menyembunyikan terjadinya pelanggaran HAM seperti mengunjungi SMK, Bank Papua, Kantor Gubernur Papua, tegas Dosen Fisip Uncen, Marinus Young di Jayapura yang didukung Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai (16/1).

Ruben Magai mengatakan bahwa kedatangan Menlu MSG ke Papua seperti pencuri karena rakyat dan wakil rakyat Papua belum bertemu delegasi MSG. Yang menjadi persoalan bahwa kedatangan delegasi Menlu MSG ke Papua bukan berarti masalah Papua sudah selesai. Masalah Papua tidak akan pernah selesai, karena rakyat Papua menginginkan kehadiran MSG benar-benar ketemu mereka dalam kondisi apapun, ujarnya.

Menyikapi pernyataan ke dua tokoh tersebut, Tabuni sebagai Tokoh elit politik di Papua menegaskan, Marinus Young dan Ruben Magai sebagai tokoh Papua yang menjadi contoh di tengah masyarakat, tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak penting dan provokatif, urainya.

Dari thema kunjungan delegasi MSG ke Papua “On Promoting Economic Ties And Development Cooperation”, berarti memang delegasi ingin meninjau pembangunan dan perekonomian di Papua. Bukan seperti yang digembar-gemborkan NRFPB, KNPB dan WPNCL, yang selama ini kampanye tentang kehadiran MSG untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat, tegasnya.

“Itu semakin membuka kebohongan NFRPB, KNPB dan WPNCL, yang selama ini tidak pernah berhenti membohongi rakyat Papua. Disisi lain, kunjungan MSG ke Papua untuk membuka wawasan masyarakat Papua bahwa Negara-negara dunia dalam menghadapi era globalisasi, focus akan pengembangan ekonomi dan pembangunan sebagai ketahanan Negara. Masalah politik desintegrasi ataupun invasi Negara ke Negara lain hampir tidak ada lagi”, tambahnya.

Tabuni kembali menegaskan ”Apabila seluruh lapisan masyarakat Papua bergandengan tangan untuk bekerja keras mengejar pembangunan di Papua, maka Papua bisa lebih maju ataupun hampir sama dengan daerah-daerah lain. Karena saat ini aja, dimana masih banyak menghambat pembangunan, namun pembangunan sudah demikian pesat seperti pengakuan delegasi MSG. Jika semua pihak seperti NRFPB, KNPB, Mahasiswa dan WPNCL, bekerja keras mendukung pembanguan seperti keseriusan mereka untuk menolak pembangunan, pasti Papua menjadi daerah diperhitungkan di kawasan Pasific”, terangnya dalam mengakhiri perbincangannya.

KNPB : Tidak Sepakat Draft UU Otsus Plus

KNPB2

Pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.I.P., M.H., yang mengisyaratkan jika Pemerintah Pusat tidak menyetujui Draft UU Otsus Plus, maka itu sama saja rakyat Papua meminta referendum sebagaimana hasil rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP), ditanggapi serius Ketua I KNPB, Agus Kosay.
Ia menyatakan, jika seorang Gubernur dan MRP mempunyai power tidak perlu memboncengi isu yang lain, seperti isu referendum sebagai nilai tawar (bargaining) ke Pemerintah Indonesia.

Kemudian, yang menjadi penyesalan pihaknya adalah kenapa sejak draft Otsus dan Otsus Plus disusun tidak melibatkan semua komponen rakyat Papua Barat, dan diputuskan bersama rakyat Papua Barat.
“Kalau ada, kasih tahu, disepakati dalam forum apa dan sejak kapan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua untuk dijadikan acuan Otsus Plus itu,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Ekspo Waena, Kamis, (16/1).

“Kami minta kepada Pemerintah Pusat, untuk jangan sertamerta menerima tawaran yang disampaikan oleh Gubernur Lukas Enembe. Kami KNPB atas nama rakyat Papua Barat meminta kepada para pejabat di Provinsi Papua bahwa jika minta sesuatu ke Jakarta, jangan lagi memboncengi dengan isu Papua Merdeka/referendum,” tegasnya.

Pasalnya, referendum bukan tempat/lahan untuk mencari makan dan minum serta untuk mencari jabatan. Karena referendum itu sama saja dengan perjuangan Papua Merdeka untuk memisahkan diri dari Negera Indonesia, melalui forum resmi internasional. Ini yang harus diketahui oleh gubernur dan MRP bersama jajarannya.

Berikutnya, pernyataan Gubernur Lukas Enembe yang mengajak rakyat Papua untuk melupakan sejarah massa lalu. Ini juga sangat disayangkan KNPB atas sikap Gubernur Lukas Enembe didepan anggota delegasi MSG.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Barisan Merah Putih Papua Ramses Ohee menuturkan, pihaknya menolak sikap Gubernur Papua Lukas Enembe, S.I.P., M.H., yang menyatakan apabila Draf UU Otsus Plus ditolak berarti referendum di Papua. Sebab bisa saja draf Otsus plus itu belum semuanya disetujui pusat.

“Jika Draf UU Otsus Plus ternyata sebagiannya belum disetujui Presiden SBY, maka seharusnya terjadi musyawarah dan mufakat lagi antara legislatif, eksekutif dari Papua bersama Pemerintah Pusat merumuskan kembali Draf UU Otsus Plus untuk masa depan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dalam bingkai NKRI,” tandas Ramses Ohee.

Tak Ada Bukti Pelanggaran HAM Di Papua

PNG rimbiak

Hari yang dinantikan oleh sebagian masyarakat Papua telah tiba, tepatnya tanggal 13 Januari 2014 delegasi menteri-menteri luar negeri anggota MSG mengunjungi Papua sesuai hasil KTT nya di Kaledonia baru beberapa waktu lalu. Harapan sebagian masyarakat Papua khususnya yang menginginkan lepas dari Indonesia berbunga-bunga, karena beranggapan bahwa delegasi MSG dating untuk mendukung Papua merdeka sebagai tindaklanjut informasi WPNCL yang diterima oleh MSG, namun sebagian besar masyarakat Papua justru menganggap kunjungan tersebut tidak terlalu penting.

Betapa kecewanya para Delegasi MSG, yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di Papua masih ada pelanggaran HAM dan kehidupannya belum sejahtera sesuai laporan WPNCL, namun kenyataan yang terlihat didepan mata justru sebaliknya, tidak ada pelanggaran HAM dan kehidupan masyarakat Papua sudah maju.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Papua Nugini Rimbink Pato mengatakan pihaknya tidak melihat adanya bukti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Padahal penyelidikan kata dia juga sudah dilakukan. Hal tersebut kata Pato juga terlihat saat mereka selama beberapa hari diberikan kesempatan oleh pemerintah Indonesia mengunjungi Papua dan Papua Barat.

“Saya tidak melihat adanya bukti (pelanggaran HAM),” kata dia ketika ditanya wartawan di kompleks kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1) petang.

Kunjungan para menlu negara yang tergabung dalam Persatuan Negara-negara Melanesia (MSG), kata dia, sudah rampung. Hasilnya akan dibuat dalam rekomendasi bersama.

Isu pelanggaran HAM merupakan hal yang dianggap oleh pegiat pro kemerdekaan Papua Barat menjadi alasan bahwa Papua harus lepas dari Indonesia. Hal ini juga disuarakan oleh Koalisi Pembebasan Papua Barat (WPNCL) yang mendapatkan dukungan dari negara Vanuatu dengan mengusulkan Papua Barat masuk dalam MSG.
“Tugas kami sudah selesai di sini,” kata Pato lagi.

Kunjungan para delegasi MSG ke Indonesia berlangsung sejak 11 Januari. Mereka berkunjung antara lain ke Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Delegasi terdiri dari Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Fiji HE Ratu Inoke Kubuaboka, Menteri Luar Negeri dan Keimigrasian Papua Nugini Rimbink Pato, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Kepulauan Solomon Ciay Forau, Perwakilan Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) atau delegasi Pembebasan Bangsa Kanak Yvon Faua dan Pejabat Tinggi Melanesian Spearhead Group (MSG) HE Kaliopate Tavola.

Paska kunjungan MSG, salah seorang tokoh masyarakat Sentani, Wiliam Kalm mengatakan, kunjungan MSG harus jadi pelajaran bagi masyarakat Papua, bahwa memang sebenarnya Papua sudah tidak ada masalah dan masyarakat hanya ingin peningkatan kesejahteraan dan pendidikan tercukupi, seperti yang diungkapkan wakil MSG tersebut. “yang bilang Papua banyak pelanggaran HAM itu hanya orang Papua yang tidak ingin maju dan hanya menghambat masyarakat lain saja, Papua itu damai, mari bangun Papua buang pengaruh yang tara bagus” tegasnya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.