Isu Boikot HUT RI : Upaya Provokasi

5_BoikotBerbagai cara ditempuh oleh kelopok-kelompok di Papua untuk terus menyuarakan kemerdekaan bagi Papua dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat provokatif. Salah satu contoh kegiatan-kegiatan tersebut adalah dengan menciptakan teror bagi masyarakat yang ada di Papua. Beberapa waktu lalu beredar selebaran himbauan yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk melakukan aksi boikot terhadap perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2015 mendatang.

Himbauan tersebut berisi tentang ajakan terhadap seluruh masyarakat Papua yang berada di Papua maupun yang berada di luar Papua untuk tidak ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Himbauan tersebut sebenarnya merupakan suatu bentuk tindakan provokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di Papua untuk memancing tindakan represif dari aparat keamanan yang bertugasi di Papua.

Jika aparat keamanan terpancing dengan himbauan tersebut, maka berpotensi akan memicu tindakan represif dari aparat yang berakhir pada kontak fisik dengan kelompok tersebut. Apabila telah terjadi kontak fisik akibat dari tindakan represif dari aparat, maka kelompok-kelopok tersebut dapat dengan mudah menyuarakan kepada publik bahwa aparat keamanan di Papua kembali melakukan tidakan yang mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Isu HAM di Papua telah dijadikan ‘senjata’ bagi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk menarik perhatian masyarakat internasional. Hal itu dilakukan untuk menciptakan citra negatif bagi Pemerintah Indonesia agar komunitas internasional ikut mengecam tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Indonesia. Apabila komunitas internasional memberikan perhatian kepada isu Papua, maka cenderung akan dimanfaatkan oleh kelompok pro kemerdekaan di Papua untuk meraih dukungan dalam rangka pencapaian agenda memisahkan diri dari NKRI.

Isu pelanggaran HAM di Papua terus disuarakan oleh kelompok pro kemerdekaan juga bertujuan agar Dewan Keamanan PBB dapat turut melakukan intervensi terhadap Pemerintah Indonesia agar mengambil kebijakan yang terbaik bagi permasalahan di Papua. Ketika hal tersebut terjadi, kelompok kemerdekaan akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk terus melakukan serangkaian tindakan yang bersifat provokatif agar masyarakat Papua memilih untuk memisahkan diri dari NKRI.

Serangkaian tindakan-tindakan provokatif kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di Papua dilakukan dengan sangat terorganisir dan masif. Pemerintah melalui aparat keamanan harus mampu mewaspadai tindakan-tindakan provokasi tersebut tidak justru menjadi boomerang bagi kedaulatan NKRI. Aparat keamanan harus mampu menahan diri dari upaya provokasi kelompok-kelompok tersebut.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dituntut harus mampu menangani berbagai persoalan yang terjadi di Papua secara tepat. Meningkatkan sinergitas dan kemampuan agar tidak terpancing provokasi sangatlah penting. Masyarakat Papua juga diharapkan tidak ‘termakan´isu-isu negatif yang dihembuskan oleh kelompok tidak bertanggung jawab.

Isu Papua Menjadi Isu ‘seksi’ bagi NGO Asing

4_NGOIsu Papua akhir-akhir merupakan komoditas isu internasional yang paling sering diperbincangkan baik melalui media maupun dalam berbagai diskusi-diskusi. Berbagai Non-Government Organization (NGO) atau organisasi non-pemerintahan asing baik di dalam dan luar negeri terus mencari peluang untuk memanfaatkan kondisi di Papua dalam rangka mengakomodir berbagai kepentingan asing dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu terhadap Papua.

Salah satu organisasi yang dimaksud dalam tulisan kali ini adalah organisasi PNG Union for Free West Papua (PNGUFWP). Organisasi PNGUFWP merupakan salah satu NGO yang berbasis di Papua New Guinea (PNG) dan cenderung fokus terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia dan konservasi lingkungan. Organisasi PNGUFWP seringkali menyuarakan kemerdekaan Papua dalam berbagai kesempatan. Organisasi PNGUFWP juga pernah melakukan aksi protes pada saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke PNG beberapa waktu lalu.

Hingga saat ini organisasi PNGUFWP masih terus melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk ‘memanaskan’ situasi Papua. Pada awal bulan Juli 2015 lalu, PNGUFWP diketahui melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh kemerdekaan dari Papua dan para aktivis pegiat HAM untuk membahas isu Papua di Port Moresby, PNG. Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan konsolidasi terkait peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan euforia dan spirit kemerdekaan bagi masyarakat Papua.

Pertemuan tersebut membicarakan rencana kampanye pembebasan Filep Karma (narapidana kasus makar) yang saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura. Seperti yang diketahui sebelumnya, pada bulan Mei 2015 lalu Presiden Joko Widodo telah memberikan Grasi atau ampunan kepada 5 (lima) tahanan politik Papua terlibat dalam tindakan pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada tahun 2003 lalu. Lima tapol tersebut adalah Apotnalogolik Lokobal, Numbungga Telenggen, Kimanus Wenda, Linus Hiluka, dan Jefrai Murib. Sejatinya, ada enam tahanan yang diberikan grasi. Namun tahanan keenam, Filep Karma, batal diampuni karena tak bersedia mengajukan permohonan grasi. Filep Karma tidak bersedia mengajukan grasi dikarenakan tidak mengaku bersalah. Filep menginginkan amnesti karena menurutnya dia tidak bersalah.

Dalam pertemuan tersebut dibicarakan pula tentang realisasi janji Presiden Joko Widodo untuk segera memberikan akses terhadap jurnalis asing ke Papua. Hasil pertemuan tersebut menyepakati untuk meminta kepada Peter O’niell (Perdana Menteri PNG) agar dapat memberikan tekanan terhadap Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo untuk segera membebaskan Filep Karma.

Masyarakat Papua diharapkan agar dapat lebih dewasa dalam menyikapi berbagai isu-isu yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam upayanya untuk memprovokasi masyarakat Papua sendiri. Pemerintah juga diharapkan dapat menunjukkan keseriusannya dalam bentuk langkah-langkah yang konkrit untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Saatnya Membangun Kembali Tolikara

3_MembangunMasyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim di Kabupaten Tolikara merasakan duka mendalam atas aksi yang tidak bertanggong jawab sekelompok masyarakat yang melakukan tindakan anarkis dan melakukan pembubaran pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1436 H yang berlangsung di Markas Koramil 1702/JWY Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Selain kerugian secara moril, insiden tersebut juga telah mengakibatkan kerugian secara materiil dengan terbakarnya beberapa kios-kios dagangan milik masyarakat setempat.

Upaya mediasi para tokoh agama dan berbagai elemen membuahkan hasil yang sangat melegakan paska perdamaian antara Umat Muslim dan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) pada tanggal 22 Juli 2015 lalu. Ketua Pengurus GIDI wilayah Tolikara mewakili seluruh umat dan gereja-gereja GIDI di Indonesia mengucapkan permohonan maaf atas terjadinya pembubaran pelaksanaan Shalat Ied dan tindakan anarkis yang berakibat pada terbakarnya Masjid Baitul Muttaqin di Tolikara. Pada kesempatan yang sama, pihak umat Islam menyampaikan aspirasinya kepada GIDI untuk dapat menjalankan ibadah dengan tenang sebagaimana kebebasan beragama yang dianut negeri ini.

Dalam kesepakatan perdamaian tersebut terdapat 3 (tiga) kesepakatan yang, yaitu penyelesaian permasalahan insiden yang terjadi pada 17 Juli 2015 lalu secara adat, memberikan kebebasan kepada seluruh umat Islam Tolikara untuk menjalankan ibadah termasuk proses pembangunan kembali Masjid yang telah terbakar, dan menjaga kondisi kehidupan beragama dengan harmonis, penuh persaudaraan dan toleransi.

Berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Presiden Joko Widodo memberikan 3 (tiga) instruksi kepada seluruh jajarannya terkait dengan permasalahan yang terjadi di Tolikara. Pertama, Presiden menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap insiden yang telah terjadi. Kedua, Presiden memerintahkan untuk segera melakukan pembangunan kembali terhadap berbagai fasilitas yang rusak termasuk Masjid. Ketiga, melakukan dialog dengan tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat Papua, untuk secara bersama-sama meredam dan menenangkan situasi baik di Tolikara dan juga situasi nasional.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 100 orang prajurit TNI untuk membangun kembali masjid dan puluhan kios yang hancur akibat dibakar massa saat Idul Fitri di distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Pengerahan personil TNI tersebut untuk membangun Masjid dan membangun sejumlah 75 kios baru sebagai pengganti kios yang telah dibakar oleh massa. Selain itu, jajaran Kepolisian dituntut untuk segera menyelesaikan penegakan hukum terkait dengan insiden yang terjadi.

Kesepakatan perdamaian telah diperoleh dan kini saatnya untuk membangun kembali Tolikara seperti sedia kala. Semoga insiden yang terjadi tersebut dapat dijadikan sebagai tonggak awal untuk menumbuhkan kembali semangat toleransi baik kehidupan beragama dan kehidupan sosial menuju Papua yang aman dan damai.

Tinjauan Hukum Insiden Tolikara

2_HukumPada pertengahan bulan Juli lalu masyarakat Indonesia dikejutkan dengan insiden yang terjadi Papua. Tanggal 17 Juli 2015 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1436 H terjadi insiden pembubaran Shalat Ied yang sedang berlangsung di Markas Koramil 1702/JWY Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Insiden yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Tolikara tersebut mengakibatkan Shalat Ied batal dilaksanakan. Selain itu, massa juga bertindak anarkis dengan membakar kios-kios yang berada di sekitaran Markas Koramil 1702/JWY. Sebuah masjid yang berdekatan dengan kios yang dibakar oleh massa ikut hangus terbakar.

Berbagai pendapat muncul terkait dengan pemicu terjadinya insiden pembubaran pelaksanaan Shalat Ied dan tindakan anarkis massa di Tolikara tersebut. Salah satu pendapat menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang dikeluaran oleh pengurus Gereja Injili di Indonesia (GIDI) wilayah Tolikara tentang pelaksanaan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) sebagai pemicu terjadinya insiden tersebut. Isi surat tersebut juga melarang agama lain untuk melaksanakan ibadah di wilayah Tolikara selama berlangsungnya kegiatan KKR dimaksud.

Jika benar pendapat tersebut merupakan faktor utama pemicu insiden pembubaran pelaksanaan Shalat Ied yang berakhir pada tindakan anarkis massa, maka dapat disimpulkan bahwa dalam insiden tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi dan hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia telah dengan tegas menjamin dan melindungi segenap masyarakatnya untuk menjalakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut masing-masing.

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia tercantum dalam beberapa konstitusi Indonesia antara lain, Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan tegas menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Selain telah terjadi pelanggaran HAM, pelaku pembubaran Shalat Ied di Tolikara yang merupakan tindakan untuk menghalang-halangi kegiatan ibadah diancam secara pidana dalam Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindakan kelompok masyarakat yang melakukan aksi pembubaran pelaksanaan Shalat Ied di Tolikara merupakan bentuk pelanggaran HAM dan sekaligus telah memenuhi unsur pidana Pasal 175 KUHP. Komnas HAM dan Kepolisian Daerah Papua telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terkait insiden tersebut dan diharapkan permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan agar tidak meluas dan menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal di wilayah lain.

Tindakan Kepolisian : PROPORSIONAL

Pada sisi lain, insiden Tolikara justru dijadikan momentum oleh beberapa pihak di Papua untuk memperkeruh suasana dengan menyudutkan tindakan yang diambil aparat keamanan pada saat insiden tersebut rerjadi. Pihak-pihak tersebut memandang bahwa serangkaian tembakan yang dikeluarkan oleh aparat keamanan saat massa mulai melempari umat Muslim yang sedang melaksanakan Shalat Ied dan menyebabkan hilangnya satu nyawa serta beberapa orang mengalami luka tembak merupakan suatu tindakan inkonstitusional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai pemberitaan dari media massa, bahwa aparat keamanan yang bertugas melakukan penjagaan mengeluarkan tembakan peringatan yang diarahkan ke udara pada saat massa mulai melakukan aksi pelemparan terhadap umat Muslim yang sedang melaksanakan Shalat Ied. Mendengar tembakan peringatan dari aparat keamanan tidak membuat massa menghentikan aksinya, namun justru melakukan aksi pelemparan kepada petugas dan masyarakat dengan lebih brutal. Lebih dari itu, massa juga melakukan pembakaran kios-kios milik masyarakat dagangan yang berada di sekitar tempat kejadian dan menyebabkan Masjid Baitul Muttaqin ikut terbakar.

Mencoba membandingkan antara fakta yang terjadi di tempat kejadian dengan pra anggapan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang menyudutkan tindakan aparat kepolisian, menggambarkan bahwa pihak-pihak tersebut melihat insiden Tolikara hanya dari satu sisi sebagai upaya untuk membenarkan tindakan anarkis massa. Kesimpulannya adalah pandangan-pandangan yang disampaikan oleh beberapa pihak tersebut merupakan aksi propaganda untuk menciptakan citra negatif terhadap aparat Kepolisian. Selain itu, juga merupakan suatu usaha untuk menciptakan isu pelanggaran HAM pada insiden Tolikara.

Dasar hukum penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan diatur pula dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009, penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila : tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat; anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut; dan anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Selain itu, ketentuan Pasal 47 ayat (2) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan bahwa senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk : dalam hal menghadapi keadaan luar biasa; membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat; membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat; mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang; menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Tindakan anarkis massa yang melakukan aksi pelemparan terhadap petugas dan umat Muslim yang sedang melaksanakan Shalat Ied berpotensi akan menimbulkan luka parah atau kematian bagi petugas dan masyarakat lainnya, sehingga aparat keamanan memandang perlu untuk mengeluarkan tembakan dalam upaya untuk menghentikan tindakan anarkis massa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat keamanan terkait insiden Tolikara telah dilakukan secara proporsional dan telah sesuai dengan konstitusi yang ada. Fakta tersebut sekaligus membantah berbagai pandangan beberapa pihak di Papua yang bertujuan untuk merusak citra Lembaga Kepolisian.

Semoga tulisan ini dapat dijadikan sebagai suatu referensi dan pembanding bagi masyarakat Papua khususnya untuk memahami secara jelas fakta-fakta yang terjadi dalam insiden Tolikara dari sudut pandang hukum. Mengharapkan kepada seluruh aparat keamanan yang bertugas di Papua agar tidak mudah terpancing atas berbagai upaya provokasi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di Papua untuk melakukan tindakan represif secara berlebihan. Selain itu, mengharapkan pula kepada seluruh aparat keamanan di Papua untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya.

Ketika ‘suara’ Aktivis HAM Papua Menghilang

1_SuaraInsiden pembubaran pelaksanaan Shalat Idul Fitri (Shalat Ied) dan aksi pembakaran kios-kios yang menjalar ke masjid oleh kelompok masyarakat tertentu yang terjadi di Distrik Karubaga Provinsi Papua pada tanggal 17 Juli 2015 lalu telah menjadi suatu tragedi yang cukup menyita atensi masyarakat tanah air dan masyarakat internasional. Pada hari yang sama masyarakat muslim di wilayah lain sedang bersuka cita menyambut hari raya dan hari kemenangan, namun umat muslim di Tolikara pada hari tersebut harus berusaha menyelamatkan diri dari tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Banyak pihak yang menyayangkan terjadinya insiden tersebut mengingat Papua dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat toleransi beragama yang cukup tinggi. Henriette Hutabarat-Lebang (Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) menyatakan bahwa Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengecam keras terjadinya pembubaran Shalat Ied dan pembakaran rumah ibadah yang dalam hal ini Masjid. Peristiwa tersebut pada dasarnya sangat memprihatinkan karena tidak mencerminkan semangat kerukunan yang terus ditumbuhkan bersama di Tanah Air. Selain itu, tindak kekerasan dalam bentuk dan alasan apa pun tidak dibenarkan perbuatannya karena melukai citra bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman, apalagi ketika umat lain sedang melaksanakan ibadah.

Pada kesempatan berbeda, Hendardi (Ketua Badan Pengurus Setara Institute) menilai bahwa peristiwa pembubaran saat menjalankan ibadah Sholat Idul Fitri di Tolikara mesti dikategorikan sebagai pelanggaran hak dalam menjalankan ibadah yang adalah bagian prinsip dari kebebasan beragama dan berkeyakinan. Isu kebebasan beragama dan berkeyakinan belakangan merupakan isu yang sangat peka di Papua dan dikhawatirkan dapat menyulut hal lebih buruk di kemudian hari.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR) menyesalkan insiden yang terjadi di Tolikara dan menilai bahwa insiden tersebut telah menodai sekaligus mengoyak toleransi beragama di Indonesia. Insiden pembubaran sholat Idul Fitri di Tolikara belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan satu-satunya insiden pembubaran Shalat Ied di dunia. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi beragama.

Melihat kondisi yang terjadi di Tolikara dan berbagai tanggapan yang disampaikan oleh beberapa pihak, maka sangat dimungkinkan bahwa mayoritas masyarakat tanah air memandang insiden pembubaran sholat Ied yang terjadi di Tolikara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Kondisi tersebut mengingat bahwa konstitusi Indonesia yang tercantum dalam Pasal 22 E dan Pasal 29 UUD 1945 serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menjamin kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk menjalakan ibadah menurut keyakinannya masing-masing.

Ketika pelanggaran HAM telah dengan jelas terjadi pada saat pembubaran pelaksanaan Shalat Ied di Tolikara telah memunculkan pertanyaan baru bagi pihak-pihak pemerhati berbagai permasalahan Papua terkait ketidakhadiran organsisasi dan aktivis HAM di Papua yang selama ini dengan lantang dan keras menyuarakan berbagai tindakan pelanggaran HAM di Papua.

Organisasi seperti Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua, Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, serta aktivis-aktivis pegiat HAM di Papua lainnya cenderung ‘tidak bersuara’ untuk menyikapi insiden pembubaran pelaksanaan Shalat Ied di Tolikara. Dimanakah mereka..??? Apakah mereka tidak mendengar insiden Tolikara..??? Atau apakah ‘suara’ mereka hanya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan pragmatis kelompok-kelompok tertentu di Papua..??? Dan apakah mereka hanya akan ‘bersuara’ ketika pihak asing menginginkan mereka ‘bersuara’..???

SIAPA YANG BERSEDIA MENJAWAB..???

SATU LAGI.!! Dukungan Integrasi Papua Ke Dalam NKRI

9_DukunganintegrasiUpaya para aktivis Gerakan Separatis Papua untuk memperoleh perhatian dunia masih berlanjut sampai saat ini. Mereka terus berusaha menumbuhkembangkan kebencian masyarakat Papua terhadap Indonesia, mengkampanyekan isu pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua, bahkan menuduh Pemerintah Indonesia telah melakukan penjajahan.Beberapa upaya tersebut masih dilakukan dengan menyebarluaskan fakta-fakta yang tidak akurat, bahkan cenderung fiktif.

Sebenarnya upaya internasionalisasi untuk menarik perhatian dunia tersebut telah berlangsung sejak masuknya wilayah Papua ke bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun dukungan terhadap Papua tidak kunjung memberikan hasil yang memuaskan bagi mereka. Sebagai konsekuensinya para aktivis Gerakan Separatis Papua terusmelanjutkan upaya internasionalisasi tersebut untuk mendapatkan dukungan yang lebih, baik dari negara, organisasi internasional, maupun masyarakat internasional dalam upaya kemerdekaan Papua.

KTT MSG ke-20 di Solomon Islands yang menetapkan ULMWP sebagai obsever di MSG menjadi katalisator bagi Gerakan Separatis Papua untuk semakin gencar mengumpulkan dukungan internasional.Lanjutan aksi separatis Papua terjadi di Australia, khususnya di wilayah Darwin. Beberapa waktu yang lalu aktivis West Papua Freedom Forum bersama dengan aktivis Aborigin melakukan aksi pendirian Kedutaan Besar temporer berupa rumah adat Honai di depan Gedung Parlemen Northen Teritory.

Namun dua hari kemudian pihak Parlemen melalui Kezia Purick (Ketua Parlemen Northen Teritory) memerintahkan untuk mengeluarkan rumah adat Honai dari kawasan Parlemen, karena dianggap ada penyalahgunaan penggunaan rumah adat tersebut.Izin yang diberikan adalah untuk menempatkan rumah adat sebagai Cultural Embassy, namun pada pelaksanaannya digunakan sebagai bentuk aksi protes publik. Sehingga perintah tersebut memaksa pihak aktivis untuk memindahkannya di dekat Gedung Konjen RI di Darwin.

Reaksi dari Parlemen Northen Teritoryyang menolak penggunaan kawasan Parlemen untuk aksi unjuk rasa, dapat menunjukkan bahwa Pemerintah setempat tidak memberikan dukungan bagi aktivis Papua merdeka. Hal ini dikarenakan Pemerintah setempat tidak tertarik untuk ikut serta dalam berbagai aksi yang mengganggu kedaulatan negara lain, apalagi kedaulatan yang akan diganggu adalah NKRI, yang notabene memiliki hubungan yang cukup erat dengan Australia.

Penyalahgunaan penggunaan rumah adat tersebut dilakukan oleh aktivis Papua karena mereka sadar tindakan yang dilakukannya adalah ilegal. Sehingga hal ini membuktikan bahwa orasi yang disampaikannya merupakan suatu fakta yang mengada-ngada. Karena jika para aktivis menyampaikan fakta yang logis, maka mereka tidak perlu sampai menyalahgunakan penggunaan izin di kawasan Northen Teritory.

Dengan melihat fakta di atas, alangkah berlebihan bila menganggap kampanye dari para aktivis pro-kemerdekaan Papua dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan isu-isu yang diangkat dalam setiap aksi pro-kemerdekaan Papua merupakan fakta yang mengada-ngada dan hanya merupakan isu lama. Bagaimana tidak, jika semua itu merupakan fakta yang akurat, maka tidak akan mungkin sebuah pergerakan yang telah dilakukan selama puluhan tahun masih saja belum dapat mengumpulkan dukungan dari masyarakat internasional.

Hati-Hati Dengan Provokator Bangsa.!!

Papua : NGO Asing Kembali Manfaatkan Isu Papua

8_NGOPertemuan demi pertemuan terus dilakukan oleh NGO PNG Union for Free West Papua (PNGUFWP) dengan Gerakan Separatis Papua (GSP) dan aktivis pegiat HAM untuk membahas isu Papua di Port Moresby pada awal juli 2015 yang lalu. dimana pertemuan tersebut bertujuan untuk mengkritisi bagaimana status Papua kedepanya, bagaimana Papua mendapatkan status kemerdekaanya.

Pertemuan itu mengindikasikan bahwa organisasi ini ingin menarik simpati masyarakat Papua terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak TNI-POLRI di Papua, padahal pada kenyataanya kegiatan rapat tersebut hanya semata – mata mencari peluang untuk dapat melakukan dan melancarkan aksi dalam perjuangan Papua menuju merdeka. Karena pertemuan tersebut juga membahas upaya kampanye bagi pembebasan Filep Karma (Tapol Papua)yang di penjara di rutan Abepura, pertemuan tersebut juga mendorong permohonan kepada PM PNG Peter O’niell untuk segera melayangkan surat kepada Presdiden Joko Widodo agar segera membebaskan Filep Karma dari Indonesia. Namun nyatanya, Filep Karma sendiri secara tegas menolak untuk dibebaskan secara bersyarat, dirinya ingin dibebaskan tanpa adanya sarat apapun, jadi dengan hal tersebut semakin mempertegas bahwa pertemuan – pertemuan yang dilakukan oleh NGO PNGUFWP dengan Gerakan separatis Papua terkesan fiktif belaka, adanya kepentingan lain yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut.

Selain itu, mereka juga membahas tentang janji Presiden RI Joko Widodo untuk segera memberikan akses terhadap jurnalis asing untuk masuk ke Papua. selanjutnya, reaksi berlanjut di kantor PNG Council of Churches, Port Moresby berlangsung diskusi membahas isu pelanggaran HAM oleh pihak gereja – gereja di PNG. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan gereja-gereja di Papua dengan tujuan bukti-bukti kasus pelanggaran HAM di Papua, dimana hasil tersebut kemudian akan disampaikan kepada Melanesian Council of Churches (MCC) dan World Council of Churcher (WCC). Kegiatan tersebut ternyata sudah menyimpang dari apa yang seharusnya di fokuskan yaitu terkait pembebasan Filep Karma, alasan kegiatan tersebut sudah merupakan masalah besar karna rakyat Papua telah diarahkan terhadap pernyataan yang tidak benar. PNG Council telah memanfaatkan perwakilan perwakilan gereja untuk menghimpun fakta-fakta isu pelanggaran HAM di Papua, padahal tidak pernah sama sekali perhimpunan gereja- gereja melakukan hal yang demikian. Umat gereja di Papua telah dibohongi dan dimanfaatkan oleh PNG Council!

“Hati – hati.. banyak pihak yang ingin memecah belah masyarakat Papua di Papua” pesan dari seorang pemuda Kabupaten Nabire, Natalius Pigome.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.