70 Tahun Indonesia Merdeka : Mengingat Frans Kaisiepo dari Papua

Andi_3Memperingati 70 tahun kemerdekaan menjadi salah satu media refleksi untuk mengenang berbagai pengorbanan para pejuang bangsa ini. Sekedar merefleksi kembali, banyak sekali nyawa dan harta para pejuang dikorbankan dalam merebut kemerdekaan bangsa ini hingga diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 lalu. Peringatan proklamasi kemerdekaan harus dijadikan salah satu momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan.

Para pejuang bangsa ini pada masa lalu telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi NKRI. Mungkin tidak banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Papua. Adalah Frans Kaisiepo yang lahir di Biak pada tanggal 10 Oktober 1921 merupakan pahlawan nasional. Namanya hingga saat ini diabadikan menjadi nama salah satu bandar udara di Papua dan juga diabadikan menjadi nama salah satu kapal milik TNI (KRI Frans Kaisiepo).

Frans Kaisiepo telah mulai ikut berjuang sejak masa-masa kemerdekaan RI yang dengan teguh menyatakan bahwa Papua merupakan bagian dari Nusantara Indonesia, sehingga menjadikan dirinya “dipinggirkan” oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Sekitar tahun 1940, Frans Kaisiepo pernah menjadi salah satu Kepala Distrik di Papua, yaitu Distrik Warsa. Saat menjabat sebagai Kepala Distrik, ia sempat mengusulkan diri agar Irian (Papua) masuk ke dalam wilayah Karesidenan Sulawesi Utara dan menuntut penyatuan Irian ke dalam NKRI. Usulan tersebut ternyata malah membuatnya dipenjara dan diasingkan oleh Belanda.

Pada bulan Juli 1946, Frans Kaisiepo menjadi satu-satunya Orang Asli Papua yang menjadi delegasi dalam Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai pembicara, ia menyarankan bahwa nama Papua harus diubah menjadi Irian. Dalam Konferensi Malino tersebut,Frans Kaisiepo adalah salah satu anggota Delegasi yang menentang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) pada saat itu karena NIT akan terbentuk negara tanpa Irian Jaya.

Pada tahun 1961, Frans Kaisiepo mendirikan Partai Politik Irian yang bertujuan untuk menyatukan Irian dengan Republik Indonesia. Untuk mengatasi dekolonisasi Pemerintah Belanda yang terus menghambat penyatuan Irian dengan Indonesia, Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora (Tiga Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Frans Kaisiepo menjadi salah satu sukarelawan yang menjadi pejuang kombatan dalam Trikora.

Pada tahun 1964, Frans Kaisiepo diangkat menjadi Gubernur Irian Jaya yang ke-4 dan pada tahun 1972 Frans Kaisiepo diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Pada tanggal 10 April 1979, Frans Kaisiepo meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawaish. Atas jasanya, Frans Kaisiepo dianugerahi Trikora dan Act of Free Choice oleh pemerintah. Pada tahun 1993, Frans Kaisiepo ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia dan dianugerahi Bintang Jasa Maha Putera Adi Pradana.

Frans Kaisiepo dapat menjadi salah satu contoh yang patut diteladani dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, saatnya bagi generasi penerus khususnya masyarakat Papua untuk menghiasi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Menjaga dan memelihara bangsa ini merupakan suatu jalan panjang menuju bangsa yang besar dan tentu saja menjadi tanggung jawab seluruh generasi penerus.

Komitmen Jokowi untuk Tanah Papua

Andi_2Presiden RI, Joko Widodo beberapa hari lalu (14 Agustus 2015) untuk pertama kalinya menyampaikan pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan tersebut disampaikan dalam rangka dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-70 pada acara sidang bersama DPR dan DPD di Gedung Parlemen. Salah satu point yang menjadi sorotan dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi adalah perhatian pemerintah kepada tanah Papua.

Jokowi menyatakan bahwa pembangunan di tanah Papua beserta seluruh persoalan yang ada di Papua menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Berbagai persoalan dan permasalahan yang terjadi seperti kasus Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Demi kemajuan Papua, pemerintah juga telah memberikan akses seluas-luasnya bagi wartawan asing untuk masuk dan melakukan peliputan di Papua.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari berbagai aksi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan dari negara lain, serta melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba. Selain itu, pemerintah menginginkan adanya rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas.

Selain menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di Papua, Presiden Jokowi juga menyatakan komitmen pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur di Papua. Saat ini, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur, utamanya pembangunan infrastruktur jalur kereta api di Papua. Pembangunan infrastruktur yang dimaksudkan nantinya tidak hanya pembangunan infrastruktur pada bidang transportasi, tetapi juga pembangunan infrastruktur pada bidang energi. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga berkomitmen untuk membangun lebih banyak lagi waduk dan pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung program tol laut dengan tambahan banyak galangan kapal.

Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program pembangunan pada bidang ekonomi kreatif, harus bisa menjadi akses untuk membuka lapangan kerja yang semakin berkualitas, perbaikan kesejahteraan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak bangsa, khususnya di Papua. Selain itu, pasar rakyat juga akan diperbanyak agar menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi produktif. Sejalan dengan itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa, khususnya untuk industri pertanian di wilayah timur Indonesia.

Sorotan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraannya terkait Tanah Papua merupakan representasi dari atensi dan komitmen pemerintah untuk membangun Papua. Tentu saja atensi dan komitmen pemerintah tersebut harus berjalan beriringan dengan dukungan masyarakat, khususnya masyarakat Papua. Sudah saatnya masyarakat Papua untuk menata hidup dengan peningkatan kesejahteraan menuju ke jenjang yang lebih baik lagi.

Lukas Enembe : Lebih Baik ‘plesir’ ke Jakarta toh

Andi_1Salah satu faktor pendukung yang akan mempengaruhi kemajuan sebuah daerah terletak pada pemimpin daerah tersebut. Pemimpin daerah yang dimaksud di sini adalah Gubernur pada tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kotamadya. Hal ini tentu saja berbanding lurus dengan kondisi bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan untuk menunjang kemajuan daerah tersebut berada pada kepala daerah. Padahal, para konstituen memilih kepala daerah dalam pesta-pesta demokrasi dengan harapan agar pemimpin yang diilihnya dapat menjadi aktor utama bagi kemajuan daerah tersebut yang pada akhirnya akan berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas hidup mereka.

Namun demikian, realita yang terjadi adalah beberapa kepala daerah justru terkesan cenderung mengabaikan kondisi tersebut. Sikap tersebut tentu saja akan menciderai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya legitimasi masyarakat terhadap pejabat publik di daerah. Selain menurunkan legitimasi, sikap-sikapntersebut tentu saja akan memberikan pengaruh kurang baik bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga akan cenderung apatis dan antipati terhadap pemerintah daerah.

Salah satu kepala daerah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah Lukas Enembe (Gubernur Papua). Tercatat bahwa, Gubernur Lukas Enembe dengan tanpa alasan yang jelas tidak pernah menyambut kedatangan Joko Widodo (Presiden RI) dalam dua kali agenda kunjungannya ke Papua beberapa waktu lalu. Hal ini akan menjadi sorotan publik terkait kepatutan seorang kepala daerah terhadap kepala negara mengingat bahwa Gubernur merupakan ‘perpanjangan tangan’ dan menjalankan fungsi pendelegasian dari pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Presiden.

Fakta mencengangkan yang juga terungkap adalah bahwa ternyata Lukas Enembe dan beberapa pejabat daerah di Papua lainnya seringkali menghabiskan waktunya di daerah lain (paling sering berada di Jakarta) untuk urusan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan kedinasan. Sangat miris jika mengingat berbagai permasalahan besar yang sedang terjadi di Papua, seperti persoalan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan lain sebagainya.

Padahal, Pemerintah Pusat telah mencanangkan berbagai program dalam upaya meningkatkan kemajuan Papua. Melalui dana Otonomi Khusus, setiap tahun Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana sekitar Rp. 37 Trilyun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Namun yang perlu disayangkan adalah Gubernur Lukas Enembe cenderung tidak mampu menjabarkan program Pemerintah Pusat tersebut menjadi program pembangunan daerah. Lebih dari itu, dana Otonomi Khusus tersebut seringkali menguap tanpa fisik yang jelas, sehingga menjadi wajar apabila Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (Fitra) pernah merilis Papua termasuk lima besar daerah terkorup di Indonesia.

Lebih jauh lagi, Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri) pernah menyatakan bahwa banyak oknum pejabat di Papua termasuk Gubernur Lukas Enembe sering menghabiskan waktu untuk melancong di Jakarta. Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan) juga pernah menyatakan bahwa ada kecenderungan ketiadaan pejabat di Papua berhubungan dengan “menguapnya” dana khusus untuk Papua yang berjumlah sekitar Rp37 triliun dari APBN yang diberikan setiap tahun.

Gubernur Papua dan para Bupati serta pejabat daerah lainnya yang seringkali tidak berada di Papua merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan di Papua. Seharusnya seorang pejabat publik harus mampu memberikan contoh keteladanan kepada masyarakatnya bahwa para pemimpin selalu ada di tengah mereka (masyarakat). Dalam masalah ini, masyarakat Papua juga harus mengambil bagian sebagai fungsi kontrol pemerintah daerah dalam rangka ikut mengawal kemajuan Papua.

Ratusan Pekerja Freeport Rayakan HUT RI ke-70

Agus_6Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi RI ke-70, Senin 17 Agustus 2015, turut dirayakan oleh ratusan pekerja tambang emas, perak, dan tembaga PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua. Bahkan mereka bersiap menjalani upacara di suatu tambang bawah tanah, jauh dari kemeriahan.

Selain itu, tiang bendera permanen mereka siapkan jauh di dalam terowongan bawah tanah Deep Mill Level Zone (DMLZ), tambang bawah tanah terdalam yang tengah dibangun Freeport. Di belakangnya terdapat gambar besar Pahlawan Proklamator Soekarno dan Hatta, disertai tulisan “Kitong Kerja Bersama: Harumkan Indonesia dari Papua.”

“Tambang ini sedalam 1,9 km dari permukaan tambang terbuka Grasberg. Upacara di tambang bawah tanah ini merupakan cara kami untuk tetap memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70,” kata Hengky Rumbino, putra asli Papua yang kini menjabat Wakil Presiden PT Freeport Indonesia untuk Operasi Tambang Bawah Tanah.

Menurut Hengky, upacara di tambang bawah tanah ini akan diikuti sekitar 200 peserta, yang merupakan para pekerja termasuk pekerja yang berasal dari Papua. Dia mengungkapkan lokasinya berbeda dengan yang tahun lalu karena berlangsung di titik yang baru dibuka.

“Tambang DMLZ ini merupakan salah satu penentu masa depan Freeport saat kami mulai tahun 2017 tidak lagi mengolah lokasi tambang di atas permukaan tanah seperti di Tambang Grasberg, melainkan fokus ke eksplorasi bawah tanah,” kata Hengky.

Dengan bangga dia mengatakan bahwa pembukaan tambang bawah tanah baru DMLZ ini sepenuhnya dikerjakan oleh para pekerja Indonesia. Dibangun sejak 2008, tambang ini mulai akan berproduksi mulai September 2015.

Papua : OPM Mencari Sensasi di Momen HUT RI

Agus_5Kalau kita lihat jalannya HUT Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ke 70 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Darwin Asutralia kemarin, masih ada ternyata sebagian orang yangh tidak sepaham akan hal tersebut khususnya kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berada di Darwin.

Kelompok tersebut melakukan aksi unjuk rasa tepat di belakang Inspektur Upacara yang hanya dibatasi kain berwarna putih dan merah, upacara tersebut di pimpin oleh Konsuler Andre Omer Siregar, tidak hanya para OPM saja yang unjuk rasa, ada beberapa bule juga ikut melakukan aksi tersebut yang bergabung dengangn kelompok OPM.

Bahkan disaat upacara baru dimulai, para pengunjuk rasa berteriak dengan menyerukan ‘’Papua Merdeka’’ dan membentangkan spanduk-spanduk gerakan separatis, pejabat RI yang berada di Darwin mengatakan, meski para pengunjuk rasa membuat bising, acara upacara HUT RI tersebut tetap berjalan dengan baik.

Dalam pidatonya Konsuler Andre Omer Siregar mengatakan, mendorong kerja sama antarwarga RI dan Australia baik di bidang sosial, ekonomi, maupun perdagangan, dan bidang keamanan, Konsulat RI di Darwin juga menyambut baik pulihnya hubungan kerja sama antara Indonesia dan Australia.

Adapun warga Papua di Darwin, Andre mengajak untuk menyaksikan kelompok Nine Hills dari Papua Barat, dengan begitu, mereka bisa lebih mengenalkan Papua Dia pun mengajak kepada warga RI di Darwin, agar tetap memberikan kontribusi kepada negara.

Sumbangsih bisa dilakukan dengan beragam cara, di akhir pidato Andre tak lupa menyerukan kata “Merdeka-Merdeka” yang sontak dibalas peserta upacara dengan semangat, hal tersebut menunjukkan bahwa OPM telah sia-sia dan membuang waktu saja melakukan aksi unjuk rasa.

Kelompok tersebut hanya mencari sensasi saja, padahal sebenarnya mereka hanya ingin mencari sumbangan kepada negara-negara asing untuk kepentingannya sendiri, kenapa mereka berada di Australia..? karena mereka enak hidup disana, fasilitas sudah memadai dan hidup makmur, sedangkan masyarakat yang berada di Papua di cuci otaknya sehingga mereka percaya bahwa OPM telah berusaha sampai keluar negeri.

Apa yang kita lihat sekarang banyak masyarakat Papua menjadi korban kebiadapan OPM, mereka menindas rakyat kecil yang sudah percaya bahwa Papua sudah merdeka dengan bingkai NKRI sejak dulu.

Apakah OPM tidak melihat kebijakan Pemerintah selama ini, tidaklah mereka (aktivis organisasi-organisasi Papua Merdeka) pahami, atau setidaknya, telah salah mereka pahami. Apapun kebijakan pemerintah, selalu dipandang sebelah mata oleh mereka dan kebijakan pemerintah, selalu dianggap salah oleh mereka.

OPM juga menyebarkan isu-isu yang tidak benar, mereka menyebarkan isu bahwa di Papua terjadi Genocide, yang senyatanya tidak pernah terjadi. Mereka menyebarkan isu di Papua sering terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) oleh aparat dan pemerintahan, yang senyatanya tidak demikian. Mereka menyebarkan isu bahwa pemerintahan Indonesia melakukan penindasan terhadap warga Papua, yang senyatanya hal itu hanya isu belaka.

Tidak hanya itu dalam perjuangan mencapai tujuannya, organisasi-organisasi pejuang kemerdekaan Papua (Penidistegrasian dari NKRI) tersebut berjuang dengan beragam cara. Mulai dari menghasut warga, hingga demontrasi-demontrasi yang rusuh. Mulai dari menyusup dalam pemerintahan, hingga membentuk kelompok bersenjata yang bermukim di gunung-gunung. Mulai dari mengkampanyekan keinginannya di dalam negeri, hingga mengkampanyekannya di luar negeri.

Mereka sungguh tidak paham, atau setidaknya selalu salah memahami Pemerintah, semoga mereka akan segera sadar, semoga segera mereka turut membantu Pemerintah membangun Papua kita ini dan semoga segera mereka turut membantu Pemerintah mencerdaskan Papua.

Sudah saatnya kita bersama-sama menghentikan tumbuh dan kembangnya gerakan kriminal bersenjata, dan menangkap kelompok kriminal bersenjata yang berada di wilayah Papua dan di luar negeri.

Generasi muda di Papua sudah sadar dan mengerti akan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Untuk tidak terhasut dalam perjuangan kemerdekaan yang tidak ada pangkal dan ujungnya selama ini, tentang kejelasan nasib yang tidak jelas dan condong kepada gerakan separatis yang selalu memperkeruh keadaan.

Masyarakat Papua butuh generasi dan calon pemimpin guna mewujudkan Tanah Papua lebih damai dan sejahtera bukan kemerdakaan, karena Papua merupakan bagian integral Republik Indonesia.

HUT RI Ke-70 di Tolikara

Agus_4Mungkin masih terbayang betapa mencekamnya Ibukota Tolikara, Karubaga, pasca kejadian insiden tindak kekerasan masyarakat Tolikara kepada Umat Muslim yang akan melakukan Sholat Ied, hingga memicu aksi pembakaran beberapa kios di Pasar Karubaga. Atas kejadian tersebut beberapa orang beranggapan bahwa kondisi tersebut akan berlarut hingga pada kemeriahan HUT RI ke-70, mengingat selang 1 bulan antara kejadian insiden Tolikara dengan Hari Kemerdekaan RI.

Seiring berjalannya waktu, kondisi Tolikara berangsur baik, orang-orang yang menghendaki instabilitas keamanan di Tolikara tinggal gigit jari. Anggapan beberapa orang pun terbantahkan. Peringatan HUT RI ke-70 yang diprediksi akan mengalami gangguan juga tidak terjadi. Justru masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-70, 17 Agustus 2015 di Karubaga, ibu kota Tolikara berlangsung meriah dan penuh kedamaian.

sejumlah kegiatan diadakan untuk merayakan HUT RI ke-70 di Tolikara, di antaranya   pemusnahan barang kadaluarsa hasil sitaan petugas gabungan dinas perindagkop, dinas kesehatan dan aparat keamanan di Karubaga sebulan lalu. Termasuk pemusnahan barang kadaluarsa dari beberapa distrik yang menjadi pusat perekonomian seperti Bokondini, Kanggime, Kembu sebulan lalu.

Selain itu, anggota aparat TNI pos 756 Karubaga juga menampilkan atraksi teatrikal yang menceriterakan tentang perjuangan kemerdekaan dan perilaku hidup remaja pada zaman kini. Atraksi tersebut membuat kagum peserta upacara dan warga kota Karubaga.

Dalam upacara peringatan HUT RI ke-70, pidato Presiden Joko Widodo dibacakan Bupati Tolikara Usman Wanimbo sebagai pembina upacara. Mengutip pidato Jokowi, Usman antara lain mengatakan, untuk mengatasi seluruh persoalan bangsa dewasa ini, warga Indonesia harus tetap utuh, bekerja bahu membahu, tidak boleh terpecah belah oleh pertentangan politik dan kepentingan jangka pendek. Sehingga kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dapat terwujud.

“Secara khusus saya ingin memberikan perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Kerusuhan seperti kasus Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan,” kata Usman mengutip pidato Jokowi.

Pemerintah, kata Usman membacakan pidato Jokowi, memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua. Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, serta membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat.

Saat ini Pemerintah berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu.

Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara.

Pemimpin upacara HUT RI ke-70 di Tolikara dipimpin oleh Danton Inf. Wahyu Hendra Saputra dari pos 756 Karubaga. Para tamu undangan tampak hadir sebagian besar para kepala SKPD lingkungan pemda Tolikara dan   beberapa anggota DPRD Tolikara. Sebagian besar anggota DPRD Tolikara sedang dinas perjalanan ke Jakarta.

Salah seorang pemuda Tolikara, Garson Wanimbo setelah mengikuti upacara HUT RI tersebut mengatakan bahwa, kami pemuda dan masyarakat Tolikara cinta damai dan salaing menghormati antar agama yang berbeda, kami ingin bangun Papua.

KNPB Tidak Berhasil Boikot HUT RI

Agus_3Gerakan Papua Merdeka melalui faksi Politiknya selalu berusaha untuk menunjukkan eksistensi gerakannya, kegiatan dilaksanakan baik secara terorganisir melalui organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), maupun dilaksanakan secara perorangan melalui media sosial. Begitu banyak media yang menyuarakan tentang kemerdekaan Papua, dengan memberikan informasi yang bersifat memojokkan pemerintah Indonesia, serta memberikan fakta fakta tentang harapan akan kemerdekaan Papua yang sebenarnya tidak ada (mitos semata) atau hanya merupakan janji kosong. Pada bulan Agustus merupakan bulan yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana pada bulan itu seluruh bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2015, hal ini juga dimanfaatkan oleh kelompok mereka untuk menunjukkan eksistensi gerakannya dengan upaya memboikot kegiatan yang berkaitan dengan perayaan kemerdekaan 17 Agustus 2015.

Perbedaan Ras seringkali dijadikan dasar bagi mereka untuk membedakan dengan wilayah Indonesia yang lain, bahwa mereka memiliki ras Melanesia yang merupakan ras yang hidup di daerah Pasific dan sekitarnya sedangkan Indonesia memiliki Ras Melayu. Kenyataannya ada bagian Indonesia lainnya yang mempunyai Ras Melanesia juga, seperti yang tinggal di kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Seruan untuk tidak melaksanakan kegiatan atau memboikot perayaan 17 Agustus 2015 salah satu dasar yang mereka jadikan acuan adalah adanya perbedaan ras, dengan menutupi adanya fakta bahwa ada bagian lain wilayah Indonesia yang memili ras yang sama dimana saat ini terdapat 5 propinsi yang mayoritas penduduknya adalah ras Melanesia yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Kenyataan inilah yang menjadi dasar diterimanya Indonesia menjadi anggota asosiasi Melanesian Spearhead Group (MSG) pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-20 di Honiara pada 24-26 Juni 2015, Kepulauan Solomon, sedangkan gerakan papua merdeka yang tergabung dalam organisasi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) hanya diterima sebagai peninjau.

Keanggotaan Indonesia di dalam MSG sangat menguntungkan Indonesia, karena dengan menjadi anggota, Indonesia merupakan bagian dari pihak yang bisa memberikan keputusan, meskipun bukan anggota pendiri. Adanya statuta MSG di mana masing-masing negara menghormati kedaulatan negara dan tidak mencampuri urusan domestik negara lain. Jadi dengan masuknya Indonesia dalam MSG, negara-negara di Pasifik tidak akan mempermasalahkan kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua. Keanggotaan Indonesia dalam MSG secara tidak langsung menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Pasific mengakui keberadan Papua di dalam wilayah kedaulatan Indonesia, bila mereka meragukan maka tidak akan menerima Indonesia sebagai anggota.

Himbauan dari kelompok Papua merdeka melalui faksi politiknya yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan organisasi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), kenyataannya tidak berdampak bagi masyarakat Papua. Masyarakat Papua baik masyarakat pendatang maupun masya-rakat asli Papua, dengan gembira dan sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh jajaran TNI AD di wilayah propinsi Papua dan Papua Barat. Lebih menarik lagi ternyata ada juga kebanggaan dari masyarakat Papua, salah seorang siswanya, Briand F. Felle, siswa kelas 2 SMAN 1 Sentani, menjadi pengerek Bendera Merah Putih saat upacara pengibaran bendera untuk memperingati 70 tahun Kemerdekaan di Istana Negara, Jakarta.

Kemeriahan perayaan memperingati kemerdekaan Indonesia ke 70 di propinsi Papua dan Papua barat, tidak lepas peran dari para tentara kita yang bertugas di wilayah tersebut, baik satuan organik maupun satuan yang menjaga wilayah perbatasan Indonesia – PNG. Keberadaan mereka di tengah masyarakat Papua, memberikan rasa aman, bahkan satuan-satuan di wilayah tersebut juga memelopori untuk melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Indonesia dengan mengadakan lomba-lomba yang diikuti secara antusias oleh masyarakat. Kegembiraan masyarakat serta kebanggaan adanya wakil mereka menjadi pengerek bendera, menunjukkan bahwa mereka menyadari sebagai warga negara Indonesia, walaupun ditengah rasa was-was karena adanya boikot dari kelompok kecil yang menamakan dirinya mewakili masyarakat Papua, ternyata tidak berhasil mempengarui masyarakat Papua yang bangga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.

Pemuda asal Wamena Hamilton Asso mengatakan bahwa sudah saatnya masyarakat dan pemuda Papua membangun bangsa Indonesia. “sekarang masyarakat sudah dewasa.. tidak terpengaruh hasutan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.. mari bangun Papua demi kemajuan bangsa” ungkapnya sambil mengepalkan tangan.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.