Kebangkitan Nasional : Kebangkitan Papua

1_HarkitnasSetiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati hari yang bersejarah dan merupakan momentum bersejarah dalam pergerakan pencapaian kemerdekaan bangsa ini. Berdasarkan sejarah yang ada, pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Boedi Oetomo (Budi Utomo) yang menjadi cikal bakal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui media organisasi sosial dan organisasi politik. Spirit pembentukan organisasi Budi Utomo pada saat itu adalah munculnya kesadaran para pemuda yang memiliki semangat kebangkitan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Dengan demikian, hingga saat ini tanggal 20 Mei diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).

Pada tanggal 20 Mei 2015, bangsa Indonesia memperingati Harkitnas yang ke-107 tahun. Tema yang diusung dalam peringatan Harkitnas tahun ini adalah “Melalui Hari Kebangkitan Nasional Kita Bangkitkan Semangat Kerja Keras Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera”. Berkaitan dengan tema tersebut, bangsa Indonesia hendaknya bukan saja dimaknai sebagai perayaan seremonial semata, akan tetapi harus dimaknai dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus bangkit dari segala aspek.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan memang telah usai, akan tetapi perjuangan bangsa ini dalam rangka membangkitkan aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus dilakukan baik pada bidang ekonomi, politik maupun kebudayaan. Pada bidang ekonomi khususnya, perlu adanya keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Hingga hari ini, kesenjangan sosial antara wilayah timur Indonesia dengan wilayah lainnya masih menjadi permasalahan serius bangsa ini. Kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur publik merupakan problematika utama yang terjadi di wilayah timur Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Masih banyak masyarakat Papua yang berada di bawah garis kemiskinan, kesenjangan harga berbagai barang kebutuhan, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan masih jauhnya masyarakat Papua dari sentuhan infrastruktur publik yang ideal masih menjadi mimpi bagi Orang Asli Papua.

Kondisi geografis dan perilaku sebagian besar perilaku korup oknum Pejabat Pemerintah di Papua (baca : 80 Persen Pejabat Papua Diduga Korup) merupakan faktor utama yang mengakibatkan pembangunan Papua dibidang ekonomi masih terhambat. Konsistensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap penanganan permasalahan tersebut merupakan langkah yang harus ditempuh baik pada tahap implementasi dan pengawasan sehingga tujuan dari program-program yang telah dicanangkan dapat dicapai secara optimal.

Agenda strategis Pemerintahan Jokowi-JK yang direpresentasikan dalam ‘jargon’ NAWACITA diharapkan menjadi jawaban dari berbagai persoalan sosial yang terjadi di wilayah timur Indonesia khususnya wilayah Papua. Perlu adanya sinergitas seluruh stakeholder yang ada dalam rangka membangun Papua agar semangat Harkitnas 2015 juga menjadi momentum kebangkitan bagi Tanah Papua.

Pencerahan bagi Generasi Muda Papua : Meluruskan Kembali Sejarah yang Telah Terkaburkan

PENCERAHAN BAGI GENERASI MUDA PAPUA fikxKitorang patut bersyukur atas mukjizat Tuhan Yesus yang sampai hari ini kitorang masih dapat mengenang kembali saat bersejarah yang dialami Mace dan Pace, 52 tahun yang lalu. Moment penting saat kitorang berjuang bersama menyatukan wilayah Irian Barat (Papua dan Papua Barat) sebagai bagian dari wilayah NKRI. Tuhan telah menunjukan mukjizatnya dengan “Referendum” yang telah dilakukan oleh segenap warga Papua pada waktu itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan hakekat penentuan nasib bangsa Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Tepat hari ini atau 52 tahun telah berlalu, ada saja pihak dan oknum asing yang sengaja memanfaatkan bangsa kitorang sendiri untuk berkonflik demi kepentingan pribadinya. Sehingga tak jarang kitorang melihat terjadinya disfusi sejarah yang telah Tuhan berikan kepada tanah Papua untuk mengaburkan generasi muda Papua yang belum sepenuhnya memahami sejarah, hakekat dan harapan bersama dalam PEPERA guna memajukan Bangsa Indonesia.

Walaupun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaanya dari Sabang sampai Merauke pada 17 Agustus 1945, namun Negara Belanda tetap keras kepala, tak mau angkat kaki dari bumi Papua. Berikut ini sebagaian dari upaya-upaya yang telah dilakukan kitorang bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanah Papua Tanah Ibu Pertiwi:

 

Konferensi Meja Bundar 1949

Empat tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda tetap saja belum mau hengkang dari Papua. Indonesia berusaha terus memaksa Belanda. Salah satunya adalah melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Konferensi ini berlangsung di Den Haag Belanda tanggal 23 Agustus 1949. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa seluruh bekas jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia, kecuali Papua Barat akan dikembalikan Belanda ke pangkuan NKRI 2 (dua) tahun kemudian.

KMB itu diikuti dengan Pengakuan dan Penyerahan kekuasaan atas wilayah jajahan Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis dengan dua upacara. Upacara pertama berlangsung di Amsterdam, di Istana Op de Dam, dihadiri oleh Wakil Presiden Mohamad Hatta, sekaligus perdana menteri, sebagai pemimpin delegasi Indonesia dan Ratu Juliana serta segenap kabinet Belanda. Upacara kedua berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dihadiri oleh wakil tinggi mahkota Belanda di Indonesia Tony Lovink dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai wakil perdana menteri Indonesia.

 

Trikora

Isi kesepakatan KMB dalam kenyataannya diingkari oleh Belanda sendiri. Belanda tidak hanya sekedar bertahan di Papua, tetapi lebih dari itu, mempersiapkan langkah-langkah untuk memisahkan Tanah Papua dari NKRI. Dewan nasional Papua dibentuk oleh belanda (cikal bakal Organisasi Papua Merdeka/OPM)) dan dimerdekakan secara tergesa-gesa lalu dilanjutkan pendeklarasian negara boneka buatan Belanda ini pada tanggal 1 Desember 1961.

Kelicikan Belanda membentuk negara bonekanya di papua itu, tentu saja membuat bangsa Indonesia berang. Maka pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara Jogjakarta, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan Trikora ( Tri Komando Rakyat) untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan Negara Republik Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda pun tak terhindarkan.

 

New York Agreement

Melalui upaya diplomasi yang alot yang difasilitasi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), Belanda akhirnya mau menandatangani New York Agreement (NYA) bersama Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962. Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi kesepakatan itu intinya memuat road map penyelesaian sengketa atas wilayah Papua/Irian Barat. Lima hari kemudian (20 September 1962) dilakukan pertukaran instrumen ratifikasi NYA antara Indonesia dengan Belanda tetapi pertukaran tersebut tidak menjadikannya otomatis berlaku,karena PBB terlibat.

Maka PBB pun membawa Persetujuan bilateral (NYA) ini ke dalam forum PBB, yang kemudian diterima dan dikukuhkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1752 yang mulai berlaku 21 September 1962.

Agar Belanda tidak kehilangan muka, perundingan New York (NYA) mengatur penyerahan kekuasaan dari Belanda atas tanah Papua dilakukan secara tidak langsung. Belanda menyerahkannya kepada PBB, baru setelah itu PBB menyerahkanya ke pemerintah Indonesia melalaui referendum (PEPERA).

Maka terjadilah pada 1 Oktober 1962, wakil gubernur jenderal Belanda H. Veldkamp menyerahkan kekuasaannya atas Papua Barat kepada sebuah badan PBB yang khusus dibentuk untuk mengurusi masalah Papua tersebut. Badan PBB itu bernamaUNTEA (United Nations Temporary Executive Authority). Pada acara penyerahan itu, H. Veldkamp mengatakan : “Mulai saat ini, akibat persetujuan Indonesia akibat persetujaun Internasional yang berhubungan dengan itu, maka tanah dan bangsa Nieuw Guenea Barat telah ditempatkan di bawah kepemerintahan yang baru : Penguasa sementara perserikatan bangsa-bangsa. Kedaulatan Netherlands atas tanah ini telah berakhir. Tibalah suatu jangka waktu yang baru, jangka mana berlangsung sampai pada saat pertanggunganjawab atas pemerintahan diserahkan kepada Indonesia sepenuhnya.” (Mangasi Sihombing, 2006:32).

 

Referendum (PEPERA)

UNTEA lalu mempersiapkan referendum. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Hollandia yang tadinya menjadi pusat kekuasaan kerajaan Belanda di Papua, diubah namanya menjadi Kota Baru. Momentum 1 Mei ini hingga kini diperingati sebagai Hari kembalinya Papua ke dalam NKRI.

Tiga hari kemudian, tepatnya 4 Mei 1963 Bung Karno menjejakkan kakinya di Tanah Papua. Di hadapan ribuan orang Papua di Kota Baru, Bung Karno dengan semangat membara menyampaikan pidato :

“Irian Barat sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang kadang-kadang berkata, memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi. Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia…” (cuplikan pidato Bung Karno di Kota Baru, Jayapura, tanggal 4 Mei 1963)

Pada 5 September 1963, Papua bagian barat dinyatakan sebagai “daerah karantina”. Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua yang di bentuk oleh kolonial Belanda untuk devide et impera memecah belah bangsa Indonesia di kemudian hari.

Proses persiapan referendum memakan waktu tujuh tahun. Baru pada tahun 1969, referendum (PEPERA) digelar dengan disaksikan oleh dua utusan PBB. Hasilnya,Papua akhirnya kembali ke pangkuan NKRI. Maka jadilah Papua menjadi provinsi ke-26 Indonesia dengan nama Irian Jaya.

Inipun belum berakhir, Hasil PEPERA harus diuji dalam Sidang Majelis Umum PBB. Dan, lagi-lagi sejarah mencatat, PBB akhirnya mengesahkan hasil PEPERA dengan sebuah Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 tanggal 19 Oktober 1969.

Bahwa pada hari ini generasi muda Papua justru mengalami pengaburan sejarah PEPERA yang sebenarnya, menurut Ghuzilla Humied, Network Associate Global Future Institute (GFI), Jakarta, berjudul Membaca Peradaban Menuju Kejayaan Nusantara (Sebuah Catatan yang Hilang) di www.theglobal-review.com dan Dina Y. Sulaeman menjelaskan bahwa sejarah peradaban suatu bangsa dapat menghilang, terputus, kabur atau bahkan lenyap dikarenakan disebabkan oleh dua faktor. Pertama “kolonisasi” dan Kedua “filologi”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya pemahaman sejarah yang berbeda bahkan timbulnya kesan dalam generasi muda kitorang bahwa PEPERA diragukan keabsahannya, itu merupakan budaya kolonial Belanda yang masih dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi organisasi-organisasi yang beranggotakan orang asli Papua untuk membuat sesama bangsa Indonesia berkonflik. Teringat kata-kata Bung Karno yang harus kitorang resapi dan maknai betul bahwa “perjuangan bangsa Indonesia kedepan akan lebih sulit karena harus berhadapan dengan bagsa Indonesia sendiri”.

Kini di moment yang bersejarah ini, mari kitorang bersama lupakan semua provokasi dan doktrin yang tidak benar dan menyesatkan dari beberapa oknum yang demi kepentingan pribadi. karena pada dasarnya Kemerdekaan Indonesia Final atas seluruh wilayah nusantara dari sabang sampai merauke, dari pulau Wee sampai pulau Rote, tanpa terkecual. sungguh karunia dan mukjizat Tuhan Yesus telah menjadikan kita sebagai bangsa yang beragam adat-istiadat dan budaya yang menjadi kekuatan dan semangat untuk memajukan bangsa Indonesia. Wa wa wa…

Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua : Bukti Keseriusan Terhadap Papua

kunjungan jokowi 2Masih terngiang pernyataan Presiden Jokowi pada kunjungan perayaan Natai nasional, Desember 2014. Akhirnya penyataan Jokowi janji untuk mengunjungi Papua minimal 3 kali dalam satu tahun tinggal menunggu hari.

“Kerja, kerja, kerja” begitulah selogan Kabinet Preiden Jokowi-JK dalam pidatonya diawal menjadi Presiden RI. Perkataan tersebut kemudian dibuktikan dengan cepat bergeraknya Jokowi dan menteri-menterinya dalam usaha mereka mengenal permasalahan Indonesia di bidang dan kementrian yang dipimpinnya masing-masing. Dalam beberapa hari terakhir, media pemberitaan sibuk memberitakan mengenai program-program para menteri ini dan aksi blusukan mereka.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua kali ini adalah bukti keseriusan Presiden terhadap Papua. Oleh sebab itu, kabinetnya pun banyak mencurahkan perhatiannya terhadap permasalahan Papua. Beberapa menteri mengeluarkan statemennya mengenai program kementriannya terkait Papua seperti Kementrian Pekerjaan Umum (PU), Kementrian Transmigrasi dan Kementerian Perikanan.

Lalu kira-kira apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi di Papua? pertanyan yang mulai diprediksi oleh banyak pihak terkait kunjungan presiden tersebut. Menarik tulisan saudara Eva Uaga yang dipablish melalui salah satu media online, dalam tulisnya Eva Uaga mencoba memberikan pemikiran lain dan menjadi prediksi terkait hal-hal yang akan dilakukan Presiden Jokowi pada kunjungan ke Papua kali ini.

 

Evaluasi Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Menteri Dalam Negeri kabinet Jokowi, Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja bersama DPD RI mengatakan bahwa adanya wacana untuk mengevaluasi penggunaan dana Otsus Papua. Wacana itu hadir berdasarkan masukan dari sejumlah pihak. Politisi PDIP ini mengatakan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap telaahan, dan masukan tersebut masih ada pro dan kontra. Terkait dengan hal tersebut, Lukas Enembe mengatakan bahwa sangat keliru jika pemerintah menilai dana otsus untuk Papua terbilang besar, apalagi bila dilihat tingkat kemahalan di Papua yang luar biasa. Gubernur Papua ini juga mengatakan bahwa Pemerintah Pusat jangan gegabah mengevaluasi Otsus Papua.

Adanya wacana untuk mengevaluasi dana Otsus Papua seperti yang diutarakan Tjahjo Kumolo sebenarnya wajar. Di akhir masa pemerintahan SBY lalu, pemerintah provinsi Papua mengajukan revisi UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian akan diganti menjadi UU Otsus Plus. Dalam UU ini, akan meluaskan wewenang pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat (selengkapnya baca tulisan saya di sini). Dengan dana otsus sekitar 30-an trilyun rupiah, seperti yang dikatakan Lukas, pemerintah provinsi Papua belum optimal melaksanakan Otsus sampai menyentuh masyarakat akar rumput di Papua, ketika pemerintah provinsi Papua menginginkan kewenangan yang lebih besar, otomatis evaluasi dari otsus yang sudah berjalan 13 tahun ini harus dilakukan. Agar kesalahan-kesalahan yang terjadi selama 13 tahun itu tidak terjadi kembali.

Pemerintah provinsi Papua maupun Papua Barat tidak perlu takut atau alergi dengan kata-kata “evaluasi Otsus Papua”. Jangan selalu menganggap bahwa evaluasi terhadap otsus Papua berarti pemerintah pusat tidak percaya terhadap pemerintahan daerah di Papua. Bila anggapan seperti itu terus dipelihara, maka Otsus Papua tidak akan pernah menjadi lebih baik. Berapa pun banyaknya dana yang akan dialirkan ke Papua atau berapa pun besarnya wewenang yang diberikan kepada pemerintahan daerah di Papua. Kesinambungan antara pemerintah daerah di Papua dengan pemerintah pusat harus terus dibina, agar Otsus Papua ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Papua. Oleh karena itu evaluasi harus dilakukan tanpa tendesi politis, murni untuk kesejahteraan rakyat Papua dan keberhasilan Otsus Papua.

 

Pro dan Kontra Transmigrasi di Papua

Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kabinet Jokowi mengatakan bahwa ia ingin menggejot laju transmigrasi. Untuk mewujudkan hal itu, ia ingin agar lahan-lahan di daerah bisa digunakan semaksimal mungkin. Ia juga mengatakan bahwa salah satu daerah yang akan dikembangkan sebagai tujuan transmigrasi adalah tanah Papua. Sementra itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe menolak program transmigrasi yang direncanakan Marwan Jafar, karena orang asli Papua akan berpotensi tersisih dan menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial yang akan memicu terjadinya konflik antara masyarakat asli Papua dan masyarakat pendatang.

Program transmigrasi memang merupakan program yang baik untuk meratakan kepadatan penduduk dengan memaksimalkan lahan-lahan yang tidak terpakai di daerah dengan kepadatan penduduk rendah seperti di Papua. Tetapi menurut saya, bila pemerintah pusat ingin menjalankan program transmigrasi di Papua, perlu perhatian yang lebih dalam, terutama untuk status tanah karena orang Papua begitu terikat dengan suku dan tanahnya serta faktor penerimaan warga asli terhadap keberadaan warga pendatang.

Keberhasilan yang utama dari program transmigrasi adalah terjadi kehidupan yang harmonis antara warga setempat dengan warga transmigran, sehingga daerah tempat mereka tinggal tidak hanya maju secara ekonomi tetapi ada suasana harmonis antara warganya. Oleh karena itu, pemerintah harus mendata tanah-tanah adat di daerah setempat dengan berkoordinasi dengan petinggi suku setempat, sehingga sengketa lahan tidak terjadi di kemudian hari. Lalu dibutuhkan sosialisasi, tidak hanya kepada calon transmigran agar mau pindah ke daerah lain, tetapi kepada warga asli agar dapat menerima para transmigran untuk hidup berdampingan.

Jadi, bila pemerintah akan melaksanakan program transmigrasi di Papua, maka perlu perhatian yang dalam. Tidak hanya untuk kesejahteraan para transmigran, tetapi juga untuk kesejahteraan warga asli Papua. Sehingga program Transmigrasi ini juga dapat dirasakan manfaatnya oleh orang Papua.

 

Akhirnya menuju kepada kesimpulan

Sebagai warga negara tidak meragukan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Papua, saya juga tidak meragukan komitmen pemerintah pusat di periode sebelumnya untuk membangun Papua. Tetapi, komitmen tidaklah cukup untuk membangun Papua, butuh program yang tepat sasaran agar program tersebut dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia di Papua. Oleh sebab itu, pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah harus benar-benar mengkaji program-program yang akan dilaksanakan, tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dalam meluncurkan program. Semoga, Papua menjadi lebih baik ke depannya.

Pembiasan Makna Hari Buruh oleh Separatis Papua

656802_12502801052013_mhsw_papua_demo_merdekaDi Indonesia 1 Mei diperingati sebagai hari buruh atau biasa disebut may day. May day biasanya dijadikan momentum oleh para buruh untuk menyuarakan keinginan mereka dalam rangka peningkatan kelayakan hidup, yang biasanya dilakukan dengan demonstrasi atau unjuk rasa.

Menilik dari sejarahnya may day lahir dari berbagai rentetan perjuangan pekerja/buruh terutama yang terjadi pada negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja, menimbulkan perlawanan dari kalangan buruh.

Mogok pertama di Amerika Serikat terjadi pada tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers. Pada tahun 1920 Indonesia juga mulai memperingati hari Buruh tanggal 1 Mei, diawali dengan keikutsertaan Ibarruri Aidit (putri sulung D.N. Aidit-tokoh Parti Komunis Indonesia-PKI) dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Uni Soviet bersama ibunya, kemudian menghadiri pula peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 1970 di Lapangan Tian An Men Republik Rakyat Cina (RRC).

Namun, sejak masa pemerintahan Orde Baru hari buruh tidak lagi diperingati di Indonesia, hal ini disebabkan semasa Soeharto berkuasa aksi untuk peringatan may day masuk kategori aktivitas subversif, kerana may day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. Konotasi ini jelas tidak pas, kerana mayoritas negara-negara di dunia yang sebagian besar menganut ideologi nonkomunis juga menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Setelah era Orde Baru berakhir, walaupun bukan hari libur, setiap tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan oleh para buruh di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota. Menyikapi hal tersebut maka untuk meminimalkan segala resiko di tetapkanlah 1 Mei sebagai hari libur nasional. Penetapan hari buruh menjadi hari libur nasional ini pun dikuatkan dengan kepres no 24 tahun 2013, hal ini menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap kaum buruh.

Meski hakekatnya para buruh lebih butuh kesejahteraan ketimbang hari libur nasional, namun dengan berawalnya penetapan ini diharapkan menjadi penanda etikat baik untuk semua pihak baik dari pengusaha, pemerintah sebagai penengah dan juga para buruh sendiri. Sudah selayaknya kaum buruh dihargai dengan diberi upah yang memadai, fasilitas jaminan sosial yang baik, karena tanpa mereka kaum pemilik modal tidak akan pernah menjalankan usahanya. Akan tetapi kaum buruh pun harus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas SDM dan keterampilan kerja sehingga penyedia lapangan kerja bisa menerima tuntutan buruh dengan baik.

Pemanfaatan tanggal 1 Mei sebagai ruang ekspresi diri kaum buruh tentu menjadi hal yang sangat dapat dipahami. Namun, pada kenyataannya peringatan Hari Buruh sering ditunggangi oleh kepentingan segelintir pihak yang mempolitisasi buruh untuk tujuan-tujuan tertentu yang pada akhirnya juga tidak membawa perubahan kesejahteraan yang lebih baik.

Kepentingan pihak tertentu ini dapat kita lihat hampir setiap tahun dan yang paling sering disuarakan oleh pihak-pihak ini adalah kebebasan untuk Papua bukan kesejahteraan buruh. Para pihak yang disebut kelompok Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ini setiap tahunnya melakukan aksi unjuk rasa dalam peringatan hari buruh Internasional di titik-titik tertentu dengan jumlah massa buruh terbesar. Hal ini dilakukan oleh AMP untuk menyebarkan ideologi mereka dan memperoleh dukungan dari massa buruh untuk pembebasan Papua dari NKRI.

Diharapkan masyarakat dan para buruh tidak terprovokasi dengan kepentingan pihak AMP untuk mendukung pembebasan Papua. Seyogya 1 Mei dapat dimaknai sebagai hari buruh untuk menyampaikan aspirasinya tanpa ada kepentingan-kepentigan di dalamnya.

Papua : Upaya Pemisahan Diri dari Indonesia

Papua MerdekaMemperingati tanggal 1 Mei yang dikatakan sebagai Hari Aneksasi Papua, KNPB berencana untuk melakukan aksi di beberapa wilayah di Papua. Namun sebelum aksi tersebut sempat digelar, pasukan gabungan dari TNI, Polri, dan Brimob telah siap siaga untuk melakukan penangkapan terhadap massa. Hal tersebut menimbulkan protes dari pihak KNPB, ketua umum KNPB, Victor Yeimo mengatakan, “Penangkapan-penangkapan yang terjadi di Papua hari ini secara tidak langsung Indonesia sudah dan sedang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara penjajah. Hari ini Indonesia masih memakai cara-cara lama yakni masih menggunakan kekerasan. Terbukti hari ini negara melalui aparatnya telah menangkap aktivis KNPB di Jayapura, Manokwari, Merauke dan terjadi pembubaran aksi yang dulakukan oleh KNPB. Ruang demokrasi hari ini benar-benar dibungkam di Papua”. Penangkapan paksa tersebut dianggap tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan UUD 1945 alinea pertama “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” dan hak-hak sipil dan politik. Hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, secara lisan maupun tertulis melalui demokrasi.

Jika menilik Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat 2, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”, maka rencana aksi tersebut bertentangan dengan uu karena hal yang diusung dalam melakukan aksi memperingati aneksasi 1 Mei tidak memperhatikan keutuhan bangsa seperti yang telah disebutkan dalam uu tersebut.

Rencana aksi dengan substansi yang menyuarakan kemerdekaan Papua, pembebasan Papua dari jajahan NKRI, dapat dikategorikan sebagai makar dan dapat diperkarai dengan UU Makar pasal 106 terkait makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan dari aspek hukum seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan aparat kepolisian dalam membubarkan serta melakukan penangkapan terhadap massa dalam rencana aksi memperingati aneksasi 1 Mei tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, semua pihak dapat menafsirkan sendiri urgensi dari tindakan yang dilakukan oleh aparat terhadap kegiatan tersebut jika ditinjau dari sudut pandang norma hukum. Jika melihat fakta-fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa hak kemerdekaan bagi setiap bangsa dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat tidak dapat dijadikan sebagai suatu pembenaran atas rencana pelaksanaan aksi tersebut.

Aksi Anarkisme dan Kriminalitas Massa KNPB Tidak Dapat Dibenarkan

IMG-20150504-WA0006Sebagai negara yang mengakui hukum positif menurut Prof.H. Mohammad Daud Ali, S.H dalam konsep Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, setiap warga negara tanpa terkecuali harus mematuhi hukum positif yang berlaku, yaitu hukum yang ada dan berlaku pada saat ini. Aksi anarkisme dan tindak kriminalitas menjadi bagian yang tidak dapat dibenanarkan, apapun alasannya dan oleh siapa pun orang atau subjek hukumnya. Aksi massa KNPB yang melakukan aksi pemalangan di beberapa tempat dan menggangu aktivitas warga pada saat aksi penggalangan dana yang diselenggarakan beberapa waktu lalu tidak dapat dibenarkan oleh dan dengan alasan apapun.

Jelas sudah alasan kuat mengapa Apkam dari Polres Yahukimo melakukan tindakan pembubaran paksa terhadap massa KNPB yang telah melanggar hukum positif dan mengganggu ketertiban masyarakat. Tidak hanya itu adanya indikasi massa KNPB melakukan kegiatan terselubung, yaitu akan menggelar rapat terkait dukunganya terhadap organisasi terlarang Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berkembangnya informasi yang sengaja di sampaikan oleh KNPB sendiri dan beberapa oknum elit politik untuk memutar balikan fakta dan menyudutkan pihak kepolisian dinilai sebagai upaya untuk menyebarkan kebohongan dan “tipu-tipu” terhadap masyarakat.

Nayatanya sebelum dilakukan pembubaran paksa Kapolres Yahukimo telah melakukan komunikasi dan pendekatan namun massa tidak terima bahkan melakukan perampasan Senjata Api (Senpi) jenis Pistol Revolver Taurus milik salah satu anggota Polres Yahukimo yang sedang bertugas pada waktu itu. Tindakan perampasan tersebut juga menjadi dafar hitam aksi anarkisme dan kriminlitas masa KNPB yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Ditambah lagi dengan tidak jujurnya juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Bazoka Logo dalam jumpa perssnya yang menyatakan bahwa tidak adanya perampasan senjata adalah sebuah kebohongan, nyata-nayatanya perampasan itu telah terjadi dan fakta yang tidak bisa dipungkiri, saat kepolisian menemukan pistol rampasan tersebut di sekretariat KNPB.

Jelas sudah tindakan KNPB sebagai Ormas tidak dapat dibenarkan secara hukum positif dan bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1985 Pasal 13 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah dapat membekukan pengurus atau pengurus pusat Ormas, salah satunya adalah apabila ormas melakukan kegiatan yang menggangu keamanan dan ketertiban umum. Apalagi adanya isu berkembang bahwa samapai dengan saat ini KNPB merupakan ORmas yang belum terdaftar di Kemndagri dan masih berstatus illegal. Atas dasar tersebut, mungkin bagi pemerintah pusat dan daerah melakukan pembubaran kelompok KNPB yang terus melakukan aksi provokasi, tindak kriminlitas dan tidak jarang melakukan tidakan anarkis yang menggangu ketertiban masyarakat Papua.

Perlu Kerjasama Semua Pihak untuk Menyelesaikan Kasus Paniai

PANIAI PERLU KERJASAMA SEMUA PIHAK UNTUK MENYELESAIKAN KASUS PANIAIKasus penembakan yang menewaskan empat orang warga sipil meninggal di Enarotali, Paniai, Papua pada 8 Desember 2014 lalu, sampai saat ini belum menemukan titik terang mengenai perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih. Pernyataan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaan (10/04/2015) mengenai perkembangan upaya penyelesaian kasus Paniai bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian informasi antara hasil investigasi yang diperoleh oleh Kodam XVII/Cendrawasih dengan hasil investigasi yang diperoleh oleh tim Komnas HAM RI. Namun, perbedaan hasil investigasi itu perlu dibuktikan lagi keabsahannya di lapangan secara bersama-sama.

Menurutnya, banyak kesulitan yang kami alami di lapangan, sehingga jangan dihambat oleh oknum-oknum yang lain, seperti permintaan untuk melakukan otopsi kepada korban yang telah dimakamkan guna mencari bukti-bukti atau fakta perlu dilakukan guna pengungkapan kasus Paniai. Untuk membuktikan hal tersebut, maka harus menggali kuburan tersebut, jangan dihambat karena persoalan adat. Jika ingin membuktikan bahwa ini pelanggaran HAM, mari kita bongkar sama-sama, jangan aparat TNI/Polri yang selalu disudutkan, karena bukan hanya TNI yang bersenjata, tetapi juga polisi dan kelompok OPM.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang juga menjadi Ketua Tim Pansus Paniai Yahukimo, Laurenzus Kadepa (21/4/2015), menduga negara berusaha mengalihkan kasus Paniai yang kini jadi sorotan dunia internasional. Selain itu, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Yotje Mende (9/4/2015), mengatakan bahwa jika dilakukan otopsi terhadap jenazah, maka amunisi yang bersarang di tubuh korban bisa diketahui dari pihak mana. Menurutnya bahwa Aparat Kepolisian kesulitan mengungkap kasus ini, sehingga diharapkan dukungan dari semua pihak agar kasus ini dapat segera diselesaikan dengan baik.

Tinus Pigai (Ketua Tim Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Paniai) (6/4/2015), mendukung rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan otopsi terhadap jazad korban penembakan di Lapangan Karel Gobay Enarotali. Kami lebih percaya dan mendukung kerja Komnas HAM RI untuk melakukan otopsi pada mayat di lapangan Karel Gobay karena secara budaya juga tidak melanggar adat-istiadat, contohnya Tika Emakita Mee Dagi Yaduwai, dengan catatan sebelum bongkar kuburan harus ada darah atau bunuh babi dan itu memang adat istiadat suku Mee.

Ada beberapa permasalahan yang memang perlu dilakukan, agar kasus Paniai ini dapat terselesaikan, yaitu perlu kerjasama dari semua pihak untuk duduk bersama untuk menemukan pelaku penembakan tersebut, baik keluarga korban, Apkam baik TNI-Polri, Komnas HAM, lembaga hukum, politisi, aktivis, dan LSM. Dari awal permasalahan ini terjadi sudah tidak ada kerjasama diantara pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini untuk menemukan pelaku penembakan tersebut. Upaya penyelidikan yang dilakukan TNI-Polri sudah dilakukan, namun proses tersebut belum mendapatkan hasilnya karena penyelidikan tidak bisa mendalam yang disebabkan tidak diperbolehkannya proses autopsi jenazah korban oleh keluarga. Bahkan sampai ada anggapan adanya pengalihan isu Paniai dari beberapa LSM dan Tim Pansus Paniai Yahukimo dari Anggota DPRP.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.