AWAS!!! Jacob Rumbiak Rencanakan Jual Papua kepada MSG

5_JacobBerbagai upaya telah ditempuh untuk mendapatkan atensi dari pihak lain oleh kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan Papua segera melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadi negara yang merdeka. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menanamkan kebencian bagi masyarakat Papua terhadap NKRI, melakukan tindakan-tindakan yang cenderung bersifat provokatif, menyebarluaskan isu-isu propaganda terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dengan fakta-fakta yang cenderung direkayasa, menggalang dukungan dari negara lain, hingga menebar teror dengan cara melakukan aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat keamanan.

Jika ditinjau dari pola pergerakannya, upaya yang dianggap paling mudah untuk ditempuh oleh kelompok-kelompok tersebut adalah dengan cara menggalang dukungan dari negara lain. Hal tersebut cenderung sangat relevan jika melihat kondisi eksisting yang ada di Papua dan tentu saja akan menjadi magnet bagi pihak asing untuk ikut ‘berpartisipasi’ dalam berbagai permasalahan yang terjadi di Papua. Kondisi eksisting yang dimaksud di sini adalah potensi kekayaan alam yang terkandung di Tanah Papua, khususnya kekayaan sumber daya mineral logam (emas dan tembaga). Melihat fakta tersebut, seringkali potensi kekayaan alam yang ada di Papua dijadikan sebagai ‘senjata’ oleh kelompok-kelompok tertentu di Papua untuk menyita atensi dan menggalang dukungan dari pihak asing.

Beberapa waktu lalu, Jacob Rumbiak (menyebut diri sebagai salah satu anggota kelompok ULMWP) memberikan keterangan pers dalam rangka meminta dukungan dari negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), agar pengajuan aplikasi keanggotaan Papua pada MSG yang diwakili oleh kelompok The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendapatkan persetujuan dari seluruh negara anggota MSG.

Mengutip pemberitaan dari media Solomon Star News, Jacob Rumbiak menyatakan bahwa, Negara Solomon Islands beserta negara-negara anggota MSG lainnya akan mendapatkan manfaat dan keuntungan secara ekonomis jika mendukung dan menyetujui aplikasi keanggotaan Papua pada MSG yang diajukan oleh ULMWP. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan Papua dapat saja berbagi sumber daya yang ada tersebut dengan negara-negara Melanesia melalui suatu perjanjian ekonomi jika negara-negara anggota MSG dapat menjamin Papua bergabung dengan MSG.

Selain itu Rumbiak menambahkan pula, Freeport yang saat ini menguasai tambang tembaga di Papua, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun memperoleh sebesar USD 250 miliar dari hasil eksploitasi tembaga dan pajak yang disetor kepada Indonesia adalah sebesar USD 14 miliar per tahun. Hasil eksploitasi tersebut sangat besar dan Negara Solomon Islands beserta negara-negara anggota MSG lainnya akan menikmati keuntungannya jika mendukung aplikasi yang diajukan oleh ULMWP dan turut serta dalam upaya mengadvokasi perjuangan kemerdekaan Papua.

Sementara itu, kelompok lokal yang selama ini turut menyuarakan kemerdekaan bagi Papua yang memiliki basis pergerakan di negara Solomon Islands, The Solomon Islands Solidarity Movement for West Papua (SISMWP) telah menyampaikan pernyataan sikap kepada Perdana Menteri Solomon Islands untuk segera menerima tawaran yang disampaikan oleh Jacob Rumbiak tersebut. Kelompok SISMWP memandang bahwa Solomon Islands akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mendukung aplikasi yang diajukan oleh ULMWP.

Melihat pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Jacob Rumbiak memiliki agenda untuk menjual kekayaan sumber daya alam Papua kepada negara lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kesimpulan tersebut diperoleh mengingat pernyataan tersebut bertendensi sama sekali tidak mewakili masyarakat Papua dan cenderung merupakan pernyataan pribadi. Masyarakat Papua perlu mewaspadai pergerakan Jacob Rumbiak tersebut mengingat berbagai track record yang pernah dijalaninya. Jacob Rumbiak yang merupakan mantan tahanan politik tersebut pernah mengkhianati rekan sekoleganya, yaitu Forkorus Yamboisembut. Jika diberikan kepercayaan, maka tidak menutup kemungkinan Jacob Rumbiak akan menjual seluruh potensi yang ada di Papua untuk kepentingan pribadi.

PAPUA TIPU PAPUA !!!

Menkopolhukam : Pembangunan Papua Lebih Baik dibandingkan PNG

4_MenkopolhukamNegara Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi yang cukup kuat jika ditinjau dari berbagai aspek, baik dari aspek geografis, demografis, sumber kekayaan alam hingga aspek sosial budaya. Kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menjadi salah satu negara maju dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Namun dalam kenyataannya, untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi tersebut, bangsa masih menghadapi berbagai tantangan yang berat.

Berdasarkan data yang diperoleh, masih terdapat lebih dari seratus daerah di Indonesia yang masuk kategori daerah tertinggal dan sekitar 10% diantaranya berada di wilayah Papua. Dalam rangka mengatasi permasalahan daerah tertinggal khususnya di wilayah Papua, Pemerintah telah mengambil langkah dalam bentuk implementasi kebijakan-kebijakan konkret. Berbagai pendekatan pembangunan dan kesejahteraan telah diimplementasikan khususnya di daerah-daerah tertinggal di Papua, salah satunya adalah melalui kebijakan Otonomi Khusus untuk daerah Papua dan Papua Barat dengan dana yang cukup besar. Upaya yang telah dilakukan selama ini adalah dengan menempatkan prioritas pembangunan daerah tertinggal dalam program pembangunan nasional.

Berbagai upaya pemerintah tersebut tidak sia-sia, hasil dari pembangunan di wilayah Papua saat ini telah membuahkan hasil yang memuaskan serta dapat dilihat dan dimanfaatkan secara nyata. Berbagai infrastruktur dan sarana publik di Papua kini telah mengalami kemajuan. Peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta peningkatan infrastruktur di Papua saat ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

Beberapa waktu lalu, Tedjo Edhy Purdijanto (Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM) memberikan keterangan pers terkait kunjungan kerja Presiden RI beserta jajaran ke negara Papua New Guinea (PNG). Dalam keterangan pers tersebut, Tedjo memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah ikut ambil bagian dalam meraih kesuksesan pembangunan di wilayah Papua. Tedjo juga menyampaikan pernyataan bahwa kemajuan pembangunan di Papua lebih baik jika dibandingkan dengan kemajuan pembangunan yang ada di Ibukota Negara PNG. Jika belum melihat secara langsung, semua orang tentu akan beranggapan bahwa PNG merupakan negara yang maju dikarenakan negara tersebut lebih dekat dengan Australia. Selain itu, Tedjo juga menekankan kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional bahwa realita tentang pembangunan di Papua tidak seperti stigma yang muncul di masyarakat luar.

Setelah melihat pembangunan di Papua telah membuahkan hasil, apakah pemerintah akan berhenti untuk memperhatikan pembangunan dan kemajuan Papua ?? Jawabannya adalah TIDAK. Pemerintah akan terus mencanangkan berbagai kebijakan dalam bentuk program pemerintah untuk terus memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat Papua memiliki daya saing yang tinggi terhadap masyarakat di wilayah lain.

Sumber : http://ekonomi.metrotvnews.com

Ones Suhuniap : Masyarakat Maluku & NTT bukan Melanesia

3_MelanesiaBeberapa waktu lalu pada berbagai media interaktif lokal Papua, tersiar berita tentang pernyataan sikap Ones Suhuniap yang bertindak sebagai “Sekretaris Umum” perkumpulan/kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka menanggapi pengajuan aplikasi keanggotaan pada organisasi kenegaraan Melanesian Spearhead Group (MSG) oleh Pemerintah Indonesia. Pernyataan sikap yang diduga sebagai upaya provokasi tersebut disampaikan dan dipublikasikan secara masal melalui media interaktif oleh para simpatisan perkumpulan “illegal” KNPB.

Dalam pernyataan sikap tersebut, Ones menuding pengajuan aplikasi keanggotaan kepada MSG oleh Pemerintah Indonesia tersebut merupakan suatu upaya dalam rangka menghalangi dan menjegal aplikasi keanggotaan Papua untuk menjadi anggota MSG yang diajukan oleh kelompok The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Tudingan tersebut pada prinsipnya tidak memiliki dasar dikarenakan kebijakan Pemerintah Indonesia bergabung dengan MSG salah satu tujuannya adalah untuk mengakomodasi berbagai kepentingan seluruh masyarakat Ras Melanesia yang ada di Indonesia, termasuk Papua.

Kebijakan tersebut ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dimaksudkan agar masyarakat Ras Melanesia Indonesia dapat bergabung dalam suatu wadah kerjasama lintas negara negara di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan dengan masyarakat Ras Melanesia lainnya yang ada di negara-negara Pasifik. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa, Ras Melanesia yang ada di Indonesia tersebar pada 5 (lima) Provinsi, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pernyataan sikap selanjutnya yang disampaikan oleh kelompok KNPB melalui Ones Suhuniap adalah bahwa masyarakat Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak termasuk sebagai Ras Melanesia. Pernyataan tersebut tentu saja akan melukai hati dan perasaan seluruh masyarakat Ras Melanesia di wilayah Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Fakta dan hasil penelitian banyak yang telah memberikan jawaban terkait dengan hubungan dan beberapa kesamaan antara masyarakat Maluku dan NTT dengan masyarakat pada negara-negara pasifik.

Maluku atau yang dikenal secara internasional sebagai Moluccas merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia. Pada tahun 1999, sebagian wilayah Provinsi Maluku dimekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara. Suku bangsa Maluku didominasi oleh Ras Suku Bangsa Melanesia Pasifik yang masih memiliki kekerabatan dengan masyarakat Fiji, Tonga dan beberapa bangsa kepulauan yang tersebar di kepulauan Samudra Pasifik. Banyak bukti kuat yang merujuk bahwa Maluku memiliki ikatan tradisi dengan bangsa bangsa kepulauan pasifik, seperti bahasa, lagu-lagu daerah, makanan, serta perangkat peralatan rumah tangga dan alat musik khas, contoh: Ukulele (yang terdapat pula dalam tradisi budaya Hawaii). Mereka umumnya memiliki kulit gelap, rambut ikal, kerangka tulang besar dan kuat serta profil tubuh yang lebih atletis, dikarenakan mereka adalah suku kepulauan dengan aktivitas laut seperti berlayar dan berenang merupakan kegiatan utama bagi kaum pria.

Berkaitan dengan masyarakat NTT sebagai bagian dari Melanesia, mayoritas penduduk Provinsi NTT merupakan ras atau campuran Melanesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan memproyeksikan Provinsi NTT sebagai Pusat kajian Melanesia. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Provinsi NTT didaulat menjadi tuan rumah dalam ajang Festival Melanesia pada bulan Oktober 2015 mendatang. Sekitar 11 (sebelas) negara yang masuk dalam ras Melanesia akan berpartisipasi dalam ajang festival dimaksud.

Setelah melihat fakta di atas, maka secara otomatis telah menggugurkan esensi dari pernyataan sikap KNPB yang disampaikan oleh Ones Suhuniap. Diharapkan agar masyarakat yang berasal dari Ras Melanesia yang berada di wilayah Maluku, Maluku Utara, dan NTT tidak terprovokasi terhadap pernyataan Ones Suhuniap tersebut. Jika dilihat dari konteksnya, pernyataan tersebut mengandung unsur adu-domba yang bertujuan untuk memecah-belah bangsa Melanesia yang ada di Indonesia.

Isu Dukungan MSG, ULMWP Tipu Masyarakat Papua

2_TipuBerbagai berita yang menyatakan bahwa negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang mendukung pengajuan aplikasi keanggotaan kepada MSG oleh kelompok The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ternyata hanyalah isapan jempol belaka dan merupakan pembohongan publik terhadap masyarakat Papua. Faktanya adalah tidak ada negara anggota MSG yang mendukung ULMWP mengajukan aplikasi keanggotaan pada MSG. Fakta tersebut ternyata telah direkayasa oleh kelompok ULMWP dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat Papua.

Beberapa waktu lalu, Voreqe Bainimarama (Perdana Menteri Fiji) dalam keterangan persnya yang dilansir FBC News menyatakan bahwa, Pemerintahan Fiji sangat menyambut baik rencana Indonesia untuk menjadi anggota asosiasi MSG. Bainimarama menegaskan bahwa, dengan jumlah penduduk Ras Melanesia yang cukup banyak, maka menjadi masuk akal dengan Indonesia bergabung menjadi anggota asosiasi MSG.

Bainimarama juga menegaskan bahwa Fiji tidak akan pernah mencampuri urusan kedaulatan Indonesia. Papua merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan Republik Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kedaulatan dan hak penuh untuk menyelesaikan sendiri atas permasalahan yang terjadi di Papua. Berbagai aksi solidaritas bagi Papua yang datang dari manapun tidak dapat mengesampingkan kedaulatan negara lain. Tidak ada alasan bagi Fiji maupun pihak asing lainnya untuk mencampuri urusan kedaulatan suatu negara, khususnya Indonesia.

Sementara itu, Peter O’Neill (Perdana Menteri Papua New Guinea) memiliki pendapat yang sama dengan Perdana Menteri Fiji. PNG mendukung secara penuh rencana Indonesia untuk bergabung dengan organisasi MSG. PNG juga akan memperjuangkan dalam forum-forum resmi MSG agar Indonesia dapat bergabung sebagai anggota asosiasi negara-negara Pasifik tersebut. Selain itu, dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota asosiasi MSG nantinya, masyarakat Indonesia keturunan Melanesia yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur akan dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan budaya Melanesia yang diselenggarakan oleh MSG.

Pada kesempatan yang berbeda, PM Fiji dan PM Papua New Guinea juga sepakat bahwa aplikasi keanggotaan MSG yang diajukan oleh kelompok ULMWP bukan merupakan representasi sebuah negara, mengingat anggota dari MSG berada pada level negara sedangkan kelompok ULMWP hanyalah sebuah perkumpulan yang berada di dalam suatu negara, sehingga aplikasi yang diajukan tidak akan pernah mendapatkan persetujuan dari MSG. Pemerintahan tertinggi di Indonesia adalah satu-satunya pihak yang memiliki otoritas penuh untuk memutuskan bergabung dengan organisasi kenegaraan yang dipilihnya.

Selain itu, kedua Perdana Menteri juga menegaskan bahwa, ULMWP merupakan perkumpulan individu-individu yang sarat dengan kepentingan yang bertujuan untuk membuat kekacauan dengan motif ekonomi. Apabila aplikasi yang diajukan oleh ULMWP mendapatkan persetujuan dari MSG, maka tidak menutup kemungkinan pula bagi ULMWP untuk membuat kekacauan pada organisasi MSG dengan tujuan untuk memenuhi motif ekonomi pribadi kelompok dan para simpatisannya.

Dengan adanya pernyataan dari Perdana Menteri Fiji dan Perdana Menteri Papua New Guinea tersebut, maka secara otomatis telah menggugurkan berbagai isu-isu bahwa perjuangan bagi Papua mendapatkan dukungan banyak pihak yang dihembuskan oleh kelompok ULMWP berikut seluruh simpatisannya. Kini masyarakat Papua harus menelan pil pahit dan menyesali telah memberikan kepercayaan kepada kelompok ULMWP dan kelompok-kelompok lainnya yang ada di Papua. Kemerdekaan yang dijanjikan oleh kelompok ULMWP dan para simpatisannya hanyalah semu belaka.

Kini saatnya bagi seluruh masyarakat Papua untuk bangkit dari rasa penyesalan yang mendalam atas harapan palsu yang dijanjikan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan rakyat Papua untuk mendapatkan kesejahteraan. Bekerja dan mendukung berbagai program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tanpa menghiraukan provokasi yang akan muncul merupakan pilihan terbaik untuk ditempuh seluruh masyarakat Papua. Semoga Papua senantiasa damai dalam bingkai NKRI.

Eksploitasi Siswa SD, ULMWP Diduga Melanggar HAM

1_EksploitasiMenjadi bangsa yang besar dan maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Salah satu faktor penunjang yang paling mempengaruhi dalam kemajuan suatu bangsa adalah kualitas pendidikan bangsa tersebut. Pada prinsipnya, pendidikan merupakan suatu proses dalam membentuk sumber daya manusia agar menjadi generasi yang berkualitas serta memiliki rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air yang tinggi. Nomenklatur dasar negara Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia.

Namun demikian, hingga saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki berbagai permasalahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Keseriusan pemerintah menjadi sebuah keharusan dalam menangani permasalahan yang ada dalam konteks penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah rendahnya kualitas pendidikan, permasalahan pemerataan pendidikan, Mahalnya biaya pendidikan, persoalan kurikulum, kualitas tenaga pengajar, hingga eksploitasi siswa dan sarana penunjang pendidikan dalam rangka mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Wilayah timur Indonesia (khususnya Papua) merupakan wilayah dengan tingkat permasalahan yang cukup tinggi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu permasalahan dengan tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diselesaikan adalah eksploitasi anak yang menggunakan atribut pendidikan (sekolah) dalam rangka mengakomodasi kepentingan politik kelompok The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Beberapa hari lalu, beberapa media online lokal di Papua mempublikasikan berita dan foto tentang siswa-siswi Sekolah Dasar di Timika memberikan dukungan terhadap kelompok ULMWP dalam pengajuan aplikasi keanggotaan Papua menjadi bagian dari Melanesian Spearhead Group (MSG).

Dalam berita dan foto yang dipublikasikan terlihat bahwa, bentuk dukungan siswa-siswi Sekolah Dasar tersebut dilakukan dengan cara menunjukkan kertas dengan berbagai macam gambar dan tulisan, antara lain adalah tulisan permintaan dukungan kepada pihak Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, Solomon untuk menerima pengajuan aplikasi yang disampaikan oleh ULMWP agar Papua segera menjadi anggota dari MSG. Selain itu, dalam foto yang ada terlihat pula beberapa siswa-siswi tersebut menunjukkan kertas dengan gambar seperti corak Bintang Kejora.

Walaupun publikasi dari media online lokal di Papua tersebut merupakan bentuk propaganda dan cenderung bersifat provokatif yang diduga dilakukan oleh kelompok ULMWP, namun pemerintah harus segera bertindak secara tegas. Tindakan kelompok ULMWP tersebut merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak dan eksploitasi terhadap dunia pendidikan untuk kepentingan politis praktis kelompok tersebut. Kondisi ini menggambarkan dan membuktikan kepada publik bahwa ULMWP hanya memanfaatkan masyarakat Papua dalam rangka pencapaian tujuan praktis kelompok tersebut.

Bahkan lebih dari itu, tindakan ULMWP tersebut tergolong telah melakukan perampasan terhadap hak-hak anak di Papua, khususnya di Timika. Seperti yang diketahui bersama, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest for children), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak. Konvenan tersebut juga mengelaborasi hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta tidak diperkenankan memanfaatkan anak untuk kepentingan politis.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang pelarangan mobilisasi atau pemanfaatan anak untuk kepentingan politik. Ketentuan Pasal 15 pada Undang-Undang tersebut juga telah dengan jelas mengatur tentang perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh kelompok ULMWP tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang inkonstitusional.

Dengan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan hak anak, maka secara otomatis tindakan kelompok ULMWP tersebut juga termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak siswa-siswi Sekolah Dasar di Timika memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas serta pendidikan yang bebas dari kepentingan-kepentingan politis telah dirampas oleh kelompok ULMWP. Apapun alasannya, tindakan mengeksploitasi anak untuk kepentingan politis, tidak dapat dibenarkan.

Dengan adanya permasalahan ini, peran pemerintah dan seluruh stakeholder dalam bidang pendidikan sangat diharapkan dalam rangka menjaga agar dunia pendidikan tetap netral dan tidak terkontaminasi dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Peran seluruh stakeholder politik baik di pusat maupun di daerah dapat berperan dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat (khususnya di Papua) agar tidak mudah terprovokasi terhadap tindakan-tindakan kelompok ULMWP. Selain itu, peran serta tokoh masyarakat dan para orang tua siswa juga sangat diharapkan sebagai fungsi kontrol bagi anak sebagai generasi penerus bangsa untuk terus belajar dan berkarya.

OPM Bersenjata, Wajah Sesungguhnya Para Pendukung Papua Merdeka

OPMMasalah kelompok separatis di Papua seakan tidak ada habisnya menyita perhatian pemerintah pusat di Jakarta. Ulah mereka yang selalu berusaha mencari simpati dunia internasional dengan mengangkat isu pembatasan kebebasan berpendapat dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Indonesia di Papua dengan harapan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) akan mendukung perjuangan mereka sejauh ini masih belum berhasil. Namun demikian, isu ini sudah membentuk kesan bahwa selama ini perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pegiat Papua Merdeka merupakan perjuangan di jalan damai tanpa kekerasan yang ditanggapi dengan jalan kekerasan oleh Pemerintah Indonesia, namun apakah benar demikian?

Mari kita lihat pernyataan salah satu kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo baru – baru ini, dalam pernyataannya kepada media, kelompok bersenjata OPM ini menyerukan untuk memerangi orang Indonesia tanpa terkecuali, meskipun bukan anggota TNI maupun Polri. Bahkan ada kesan bahwa OPM disini bersikap rasis dengan menyimbolkan “rambut lurus” sebagai bukan orang Papua sehingga harus dibunuh maupun diusir dari tanah Papua.

Kelompok separatis ini juga menolak segala bentuk dialog damai yang ditawarkan oleh Pemerintah dan lebih memilih jalur kekerasan yang justru mengganggu kenyamanan masyarakat lebih parah lagi, kelompok separatis ini juga menolak segala upaya dalam membangun Papua dan mengancam akan mengganggu segala pelaksanaan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inikah tujuan dari kelompok pro kemerdekaan ini, padahal didepan semua masyarakat dunia dengan ngototnya mereka menyerukan ketidak adilan, namun disisi lain mereka menghalangi niatan pemerintah untuk membangun daerah Papua. Sikap kelompok OPM bersenjata ini memang seperti tidak sejalan dengan perjuangan lewat jalan damai dan isu pelanggaran HAM yang mereka kedepankan didepan masyarakat internasional. Namun jika dilihat dari sikap OPM bersenjata, itulah wajah asli dari para pejuang Papua Merdeka, tidak mau berdialog, lebih suka jalan kekerasan dan sikap rasis yang tentu saja sangat diharamkan komunitas internasional saat ini. Jadi apakah kita masih percaya dengan perjuangan semacam ini yang bukannya membuat masyarakat menjadi tentram, malah membuat situasi makin mencekam.

Mari Jaga Pelaksanaan Pilkada di Maluku dari Isu SARA

PilkadaPasca rampungnya pengesahan UU Pilkada baru oleh DPR, maka Indonesia akan segera memasuki era baru dalam kehidupan demokrasi lokal, yakni diberlakukannya Pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tak terkecuali dengan wilayah Maluku dimana empat kabupatennya seperti Buru Selatan, Seram Bagian Timur (SBT), Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya akan mengadakan Pilkada serentak.

Tentu semua berharap agar Pilkada ini nantinya dapat berjalan dengan aman lancar dan demokratis sehingga terpilih seorang pemimpin yang baik dan mampu membawa kesejahteraan di masing – masing daerahnya nantinya. Namun setiap keinginan baik yang ingin dicapai seringkali tidak berjalan dengan semestinya. Banyak oknum menghalalkan segala cara untuk memuluskan kepentingan sendiri namun dapat merugikan orang banyak. Salah satunya dengan memanfaatkan isu SARA.

Tindakan menggunakan isu SARA demi keuntungan pribadi dalam Pilkada tentu tidak bisa dimaafkan mengingat konflik di Maluku yang disebabkan oleh permasalahan SARA. Indikasi memanfaatkan isu SARA sudah terlihat di wilayah MBD dimana salah satu oknum calon menghembuskan isu gereja yang berbeda dari mayoritas gereja masyarakat MBD pada umumnya. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena isu semacam ini dapat menyulut konflik sehingga dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada.

Dalam hal ini perlu adanya tindakan tegas dari pihak pengawas Pilkada nantinya dalam menindak oknum penyulut isu SARA ini siapapun dia apapun latar belakangnya karena sesungguhnya mereka dari awal sudah memiliki niat yang tidak baik dan tidak tulus dalam mensejahterakan masyarakat. Disamping itu para kandidat kepala daerah juga diharapkan untuk mulai sadar bahwa isu – isu SARA hanya akan membawa kerugian orang banyak. Tentu saja para kandidat ini harus mengingat trauma konflik SARA yang dulu melanda Maluku jangan sampai terulang kembali dan merusak tatanan hidup masyarakat saat ini yang pelan – pelan namun pasti sudah menuju kearah yang baik.

Saat ini para kandidat seharusnya beradu visi dan misi dalam rangka pembangunan daerah dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan daerah dan bukan nya memunculkan isu SARA yang tidak perlu sehingga tercipta sebuah pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan juga pelajaran politik penting bagi masyarakat banyak.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.