1 Desember Momentum Mengacaukan Keamanan Papua

5_Momentum_KacauPeringatan tanggal 1 Desember yang di-klaim oleh sekelompok kecil pemuda Papua sebagai hari kemerdekaan Papua, secara tidak langsung telah membuat masyarakat Papua pada umumnya menjadi resah. Hal itu dikarenakan berbagai pengalaman tanggal 1 Desember pada tahun-tahun sebelumnya seringkali berakhir dengan tindakan anarkis massa yang tentu saja telah merugikan masyarakat Papua sendiri. Ketakutan dalam menjalankan rutinitas dan kecemasan akan terjadinya tindakan anarkis massa yang mengatasnamakan masyarakat Papua, telah menimbulkan keresahan tersendiri.

Kondisi tersebut tentu saja membuat aparat pemerintah melakukan serangkaian persiapan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan wilayah Papua sebagai upaya untuk meminimalisir keresahan masyarakat Papua. Terkait hal tersebut, Frits Ramandey (Pelaksana Tugas Ketua Komnas HAM Papua) meminta agar aparat keamanan untuk melakukan berbagai upaya untuk menjaga agar masyarakat tidak resah dengan aksi-aksi massa yang tidak bertanggung jawab tersebut. Selain itu, hal itu perlu dilakukan untuk menjaga agar kondisi wilayah Papua tetap dalam keadaan yang kondusif.

Fritz juga mengharapkan agar kelompok-kelompok kecil di Papua yang akan memperingati 1 Desember agar dapat menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat Papua lainnya. Lebih dari itu, aparat keamanan harus mampu bertindak tegas terhadap segala kemungkinan akan terjadinya situasi yang tidak kondusif. Aparat keamanan juga harus mampi memposisikan hukum di atas segala-galanya apabila kelompok-kelompok tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dalam upaya menjaga kondisi wilayah Papua agar tetap kondusif, Polda Papua telah menyiapkan 237 personil untuk mengawal ancaman keamanan di tanggal 1 Desember. Personel ini nantinya juga akan didukung oleh personel Kodam XVII/Cenderawasih, Lantamal V Jayapura, dan Lanud Jayapura. Polda Papua menghimbau kepada semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal atau tindakan yang melanggar hukum ataupun keluar dari koridor hukum yang berlaku di negara ini.

Sementara itu, untuk tetap menjaga situasi wilayah Papua dan mengantisipasi ancaman gangguan sitkamtibmas, Kepolisian di Papua beberapa waktu lalu telah melakukan razia gabungan dan berhasil mengamankan puluhan botol minuman keras. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam, berupa satu bilah samurai, satu bilah badik, satu set busur paku, dan ketapel.

Sangat aneh memang, menjelang tanggal 1 Desember ditemukan banyak sekali senjata tajam yang dibawa oleh kelompok-kelompok kecil masyarakat Papua yang akan memperingatinya. Hal ini sepertinya sebuah sinyalemen bahwa kelompok-kelompok tersebut berniat untuk melakukan kegiatan yang cenderung dapat mengacaukan situasi keamanan di papua. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa, peringatan tanggal 1 Desember akan dijadikan sebagai momentum oleh kelompok tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan provokasi baik terhadap masyarakat Papua lainnya maupun terhadap aparat keamanan.

Diharapkan agar masyarakat Papua pada umumnya tidak terprovokasi terhadap berbagai tindakan provokatif kelompok-kelompok dimaksud. Melaksanakan rutinitas seperti biasanya merupakan pilihan yang sangat tepat, mengingat bahwa aparat keamanan akan dengan sekuat tenaga untuk tetap menjaga situasi keamanan di wilayah Papua.

Papua Darurat Narkoba, Tokoh Agama Malah Teriak Merdeka

4_Darurat_NarkobaBadan PBB Untuk Kejahatan Narkoba atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) beberapa waktu lalu merilis data yang sangat mencengangkan terkait peredaran dan pengguna narkotika. Data tersebut menyatakan bahwa pengguna narkoba di Indonesia telah mencapai angka 5.060.000 orang, dengan rincian pengguna crystalline methamphetamine (sabu) 1,2 juta orang; cannabis (ganja) 2,8 juta orang; ekstasi 950 ribu orang; dan heroin 110 ribu orang. Selain dengan jumlah pengguna yang sangat besar, UNODC juga secara resmi menyatakan bahwa Indonesia merupakan jalur utama perdagangan narkoba internasional. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar tersebut, secara otomatis menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial perdagangan narkoba.

Data yang dirilis oleh UNODC di atas memberikan gambaran bahwa konsumsi narkoba terbesar di Indonesia adalah jenis ganja (cannabis). Negara dengan wilayah trpis seperti Indonesia merupakan tempat yang sangat cocok untuk pertumbuhan ganja. Tidak mengherankan apabila kepolisian bersama-sama dengan pihak terkait seringkali menemukan ladang ganja yang sengaja ditanam oleh masyarakat. Upaya menekan peredaran narkoba jenis ganja dengan menghanguskan ladang ganja yang ditemukan tidak serta merta membuahkan hasil masksimal.

Salah satu Provinsi dengan tingkat peredaran narkoba jenis ganja yang cukup tinggi di Indonesia adalah Provinsi Papua. Selama bulan November 2015 saja, tercatat belasan orang ditangkap yang diduga telah melaukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Pada tanggal 11 November 2015, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua mengamankan sembilan orang pemuda/pemudi dalam operasi atau razia penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Jayapura yang terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2015, BNN Provinsi Papua kembali menangkap lima orang pengguna narkotika jenis ganja saat melakukan razia di tempat hiburan malam di wilayah Entrop Jayapura. Terakhir, pada tanggal 29 November 2015 tim gabungan BNN Provinsi Papua yang sedang melakukan operasi mempersempit daya gerak pengedaran narkotika kembali mengamankan empat orang pemuda di Kota Jayapura karena terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis ganja.

Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa saat ini Papua telah menjadi wilayah dengan klasifikasi darurat penyalahgunaan narkotika. Permasalahan tersebut tentu saja diperlukan perhatian serius dan penanganan secara khusus dari pemerintah. Selain pemerintah, dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkotika di Papua, juga sangat diperlukan peran tokoh pemuda dan tokoh agama dengan menggunakan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat.

Namun jika melihat realita yang terjadi di Papua saat ini, maka dapat dikatakan bahwa sangat kecil adanya kemungkinan bagi tokoh pemuda dan tokoh agama yang ada di Papua untuk turut serta mengambil peranan dan berkontribusi dalam penanganan masalah darurat narkoba di Papua. Kondisi tersebut mengingat bahwa sebagian besar tokoh pemuda dan tokoh agama di Papua cenderung lebih memikirkan kepentingan diri sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan provokasi agar masyarakat Papua menyuarakan kemerdekaan seperti yang mereka inginkan.

Lebih dari itu, tokoh agama yang seharusnya memberikan pelayanan-pelayanan secara rohani kepada masyarakat (umat) untuk berbuat baik kepada sesama termasu untuk tidak menggunakan narkoba, namun justru melakukan tindakan-tindakan yang berbanding terbalik dengan predikat tokoh agama yang disandang. Tokoh agama di Papua dalam forum-forum keagamaan seringkali menanamkan rasa benci umatnya kepada pemerintah, memprovokasi umat untuk menolak kebijakan pemerintah, hingga yang paling parah adalah memprovokasi umat agar turut serta menyuarakan kemerdekaan dan keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Sangat menyedihkan memang ketika masyarakat Papua menggantungkan nasibnya kepada tokoh pemuda dan tokoh agama yang ada, mereka justru sibuk dengan kegiatan sendiri. Terdapat dugaan kuat bahwa tokoh pemuda dan tokoh agam di Papua mendapatkan keuntungan secara ekonomi ketika menyuarakan klaim kemerdekaan tersebut. Ambisi untuk mendapatkan kekuasaan telah membutakan mereka dan cenderung tidak perduli dengan kondisi masyarakat Papua. Padahal, seperti yang kita pahami bersama bahwa narkoba memiliki kontribusi yang sangat besar untuk dapat merusak mental penggunanya.

Jelang 1 Desember : Masyarakat Papua Tidak Terprovokasi

3_Jelang_1_DesemberTanggal 1 Desember yang diklaim sebagai hari kemerdekaan oleh segelintir kecil kelompok masyarakat di Papua tidak perlu disikapi secara berlebihan oleh pemerintah, khususnya aparat keamanan. Hal itu dikarenakan klaim tersebut sama sekali tidak merepresentasi seluruh elemen masyarakat yang ada di Papua. Suka ataupun tidak suka bagi mereka, kenyataan yang harus diakui adalah Papua merupakan bagian yang tidak akan pernah terpisahkan dari NKRI.

Terdapat indikasi bahwa seruan-seruan kemerdekaan Papua yang terus-menerus oleh kelompok kecil masyarakat Papua memiliki latar belakang ekonomi. Kelompok-kelompok tersebut cenderung telah menjadikan berbagai momentum untuk menyuarakan kemerdekaan sebagai suatu profesi yang dapat menghidupi mereka. Suara perjuangan kemerdekaan yang dikobarkan sama sekali tidak mencerminkan perjuangan untuk memerdekakan kaumnya. Mereka hanyalah sekelompok kecil orang-orang yang dengan tega menjual nama masyarakat Papua lainnya demi memenuhi ‘isi perut dan isi dompet’ mereka sendiri.

Dalam rangka menyikapi berbagai kegiatan yang akan berlangsung pada 1 Desember 2015 oleh kelompok orang-orang ‘lapar’ tersebut, dapat dipastikan masyarakat Papua pada umumnya tidak akan mengambil bagian. Masyarakat Papua lainnya justru akan disibukkan dengan pekerjaan lain yang lebih terhormat dibandingkan bersuara keras di jalanan hanya untuk mendapatkan nasi bungkus gratis. Mereka cenderung tidak menyadari bahwa mereka hanya dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan elite dan pihak asing yang terus melakukan provokasi terhadap mereka dalam upaya untuk memelihara konflik di Papua. Dengan tetap memelihara konflik di Papua, para elite dan pihak asing tersebut justru akan mendapatkan keuntungan lain yang lebih besar.

Fakta tersebut telah diperkuat dengan pernyataan dari Laurenzus Kadepa (Anggota Komisi bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM DPR Papua). Laurenzus menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Papua tidak akan ikut dalam perayaan klaim kemerdekaan dimaksud. Bagi mereka yang memperingati, rangkaian kegiatan 1 Desember yang akan berlangsung tidak boleh dijadikan sebagai momentum untuk mengacaukan Papua dan tidak dibenarkan untuk menciptakan ketegangan yang akan mengganggu pihak lain apalagi hingga bertindak anarkis. Selain itu, kelompok-kelompok kecil yang ingin merayakan klaim atas kemerdekaan Papua harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum. Laurenzus juga menghimbau kepada seluruh aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara tegas dan profesional atas berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam kegiatan dimaksud.

Sementara itu, Tubagus Hasanuddin (Anggota Komisi I DPR RI) mengungkapkan agar aparat keamanan tidak perlu menanggapi berlebihan hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh 1 Desember tersebut. Dengan tidak ditanggapi secara berlebihan, maka keberadaan kelompok OPM tersebut tidak akan mendapatkan legitimasi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Papua. Selain itu, TB Hasanuddin juga menyatakan bahwa , selama ini pemerintah telah bekerja dengan sangat maksimal dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di Papua.

Melihat kondisi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat Papua akan melakukan aktivtas dan rutinitas seperti biasanya pada tanggal 1 Desember mendatang. Sebagian besar masyarakat Papua tersebut tidak akan terpengaruh akan provokasi-provokasi klaim kemerdekaan. Selain itu, diharapkan aparat keamanan yang bertugas untuk mengawasi dan mengawal kegiatan kaum ‘lapar’ tersebut nantinya tidak perlu ikut terprovokasi. Laksanakan tugas sesuai dengan Protap yang telah ditetapkan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu, tegakkan supremasi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku jika terdapat pelanggaran dalam aksi-aksi yang akan berlangsung.

Menggugat Urgensi Perda Larangan Transmigrasi di Papua

2_Larangan_TransmigrasiTransmigrasi merupakan program pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat di sekitarnya, meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Program- program yang dikembangkan diantaranya adalah pengembangan kesempatan berusaha terutama di sektor pertanian, distribusi aset berupa lahan dan perumahan, pembangunan sarana pendidikan dan ke sehatan, serta pengembangan akssesibilitas terhadap faktor produksi, seperti pembangunan sarana jalan, kelembagaan ekonomi, dan permodalan.

Mendudukkan transmigrasi sebagai salah satu solusi bagi permasalahan pemerataan pembangunan merupakan satu kebijakan yang tepat, mengingat program ini terbukti mampu menciptakan kesempatan berusaha dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, transmigrasi telah terbukti dapat membangun atau mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Sebagai salah satu daerah tujuan transmigrasi, Papua hari ini masih mengalami kesenjangan realisasi pembangunan dengan wilayah lainnya dan masih menjadi persoalan yang belum memiliki solusi nyata. Selain itu, Papua masih menyimpan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dan dieksplorasi secara maksimal oleh masyarakat asli bersama-sama dengan para transmigran. Sehingga, kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan Papua sebagai salah satu daerah tujuan transmigrasi di Indonesia dipandang sebagai sebuah keputusan yang sangat tepat. Lebih dari itu, program transmigrasi ke Papua yang telah berjalan diklaim oleh pemerintah merupakan salah satu program transmigrasi yang berhasil, khususnya dalam hal akselerasi pembangunan.

Namun, keberhasilan program transmigrasi di Papua tidak membuat pihak-pihak tertentu justru menjadi terusik dan cenderung mendiskreditkan program tersebut. Hal itu dapat dilihat dari terbitnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang larangan pelaksanaan transmigrasi ke Papua. Para pihak tersebut justru menuding bahwa program transmigrasi yang selalu dicanangkan pemerintah tersebut hanya akan menambah masalah baru di Papua. Suara-suara tersebut kemudian diakomdasi oleh Pemerintah Daerah yang pada akhirnya menerbitkan Perda larangan transmigrasi.

Jika dicermati secara seksama, menjadi suatu keanehan kemudian apabila program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah pusat pada akhirnya ‘dijegal’ oleh Perda. Hal ini tentu saja terdapat unsur pembangkangan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Dalam hirarki penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah yang kemudian dibingkai dalam konstruk otonomi daerah, idealnya adalah Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan atas kebijakan-kebikjakan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memastikan keberhasilan dan kesuksesan program yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dimaksud. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Perda terkait larangan transmigrasi tersebut merupakan produk hukum yang cacat hukum dan cenderung bertentangan dengan regulasi yang berada di atasnya.

Sangat membingungkan memang jika melihat dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di Papua. Kondisi tersebut pada satu sisi menggambarkan bahwa terdapat indikasi kepentingan pihak-pihak tertentu di Papua cenderung memiliki kemampuan untuk memberikan preassure dan intervensi terhadap Pemerintah Daerah. Pada sisi lain, hal itu merupakan sinyalemen adanya indikasi bahwa Pemerintah Daerah di Papua memiliki kecenderungan justru mendukung kelompok tertentu di Papua yang tidak menginginkan Papua tumbuh dan berkembang seperti wilayah lain. Dalam menangani persoalan tersebut, pemerintah pusat harus memiliki ketegasan atas adanya indikasi-indikasi dimaksud.

Selain ketegasan pemerintah, diharapkan pula peran serta masyarakat Papua untuk menolak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak pro-rakyat tersebut. Hal ini pada akhirnya justru akan menjadikan masyarakat Papua sebagai korban dan sekaligus sebagai pihak yang paling dirugikan. Pemerintah Daerah yang seharusnya bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebaliknya justru melakukan pembiaran atas kerugian yang dialami oleh rakyatnya. Kondisi tersebut diperburuk dengan kenyataan bahwa Pemerintah Daerah yang justru mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja.

Marthen Indey, Pahlawan Nasional Indonesia Asal Papua

1_Marthen_IndeyTanggal 10 November setiap tahunnya memiliki sejarah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Tanggal tersebut merupakan momentum peringatan tahunan bagi bangsa Indonesia untuk memperingati Hari Pahlawan. Penetapan 10 November sebagai hari pahlawan merupakan bentuk penghargaan yang tinggi atas jasa-jasa para pahlawan untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa ini. Pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengajak kita semua untuk mengenang kembali sekilas mengenai jasa salah seorang Pahlawan Nasional yang berasal dari Papua, yaitu Marthen Indey.

Mungkin nama Marthen Indey bagi kebanyakan masyarakat Indonesia tidak terlalu populer. Marthen Indey dilahirkan di Doromena, Jayapura pada tanggal 16 Maret 1912. Marthen menyelesaikan pendidikan polisi di Sukabumi. Selanjutnya, Marthen bekerja sebagai polisi yang bertugas mengawasi para tahanan politik di Boven Digul. Di sini, ia berkenalan dengan para tahanan, termasuk Sugoro Atmoprasojo. Para tahanan tersebut menceritakan perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia yang juga mencakup wilayah Papua dari tangan Belanda. Rasa nasionalisme Marthen pun mulai tumbuh. Serangan pasukan Jepang membuatBelanda lari ke Australia. Marthen yang masih bertugas sebagai polisi Belanda ikut dibawa.

Pada tahun 1944, sekembalinya dari pengungsian di Australia selama tiga tahun, Marthen Indey ditunjuk sekutu untuk melatih anggota Batalyon Papua yang nantinya akan digunakan melawan Jepang. Setahun berikutnya, ia diangkat sebagai Kepala Distrik Arso Yamal dan Waris selama dua tahun. Marthen tetap melakukan kontak dengan para pejuang Indonesia yang pernah ditahan di Digul.

Pada tahun 1946, Marthen Indey bergabung dengan Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang kemudian dikenal dengan sebutan Partai Indonesia Merdeka (PIM). Saat menjabat sebagai ketua, Marthen dan beberapa kepala suku di Papua menyampaikan protes terhadap Belanda yang berencana memisahkan wilayah Irian Barat dari wilayah kesatuan Indonesia. Akibatnya, Marthen di penjara selama tiga tahun di Digul.

Marthen Indey tak putus asa berjuang. Pada tahun 1962, Marthen ikut bergerilya membantu anggota RPKAD yang didaratkan di Papua selama masa Tri Komando Rakyat (Trikora). Di tahun yang sama, Marthen menyampaikan Piagam Kota Baru yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada Indonesia. Marthen lalu dikirim ke New York untuk ikut melakukan perundingan tentang pengembalian Irian Barat yang selama ini berada di bawah pemerintahan sementara PBB ke dalam wilayah kesatuan Indonesia.

Melalui perundingan tersebut, Irian Barat resmi bergabung dengan wilayah kesatuan Indonesia dan berganti nama menjadi Irian Jaya. Marthen lantas menjadi anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) sejak tahun 1963 hingga 1968. Tak hanya itu, ia juga diangkat sebagal kontrolir diperbantukan pada Residen Jayapura dan berpangkat mayor tituler selama dua puluh tahun. Beliau meninggal pada usia 74 tahun.

Atas jasa-jasanya tersebut, pada tanggal 14 September 1993 Marthen Indey dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional melalui Keppres Nomor 077/TK/1993. Selain itu, sebagai salah satu bentuk penghargaan lainnya atas jasa kepahlawanan Marthen Indey adalah diabadikannya nama beliau sebagai nama Rumah Sakit milik TNI AD di Jayapura, yaitu R.S. Marthen Indey.

Sumber : http://www.pahlawanindonesia.com

Merauke Lumbung Padi Nasional

Merauke

Siapa yang tak kenal Merauke, kota yang santer didengar karena letaknya yang berada di ujung Timur wilayah Negara  Indonesia. Potensi lahan pertanian yang dipunyainya pun tak kalah tenar jika dibandingkan dengan ujungnya letak wilayah. Situs resmi pemerintah RI (http://setkab.go.id/presiden-dorong-merauke-sebagai-lumbung-beras-nasional/ ) memberitakan hal demikian.

Kabupaten Merauke memiliki potensi 1,2 juta Ha lahan pertanian yang bisa didorong sebagai lumbung pangan nasional. Dimana saat ini Pemerintah RI sedang melakukan pengelolaan lahan tersebut secara bertahap yang diawali dengan pembukaan lahan 250 ribu Ha dan akan dilanjutkan pada 2016, 2017, dan 2018 hingga mencapai 1,2 juta Ha. Rencananya, hasil pertanian Merauke ini akan difokuskan untuk pemenuhan konsumsi beras wilayah Indonesia Timur. Untuk mendukung target menjadi lumbung padi nasional, Pemerintah RI juga telah memberikan sejumlah fasilitas yang dapat diberdayakan untuk pengolahan lahan pertanian.

Merauke Dipersiapkan Lumbung Pangan Nasional dan Dunia

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mendukung penuh program Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Merauke, Papua, sebagai lumbung pangan di tingkat nasional bahkan dunia.

guna mewujudkan program tersebut, demikian Basuki menegaskan, kementeriannya akan membangun infrastrukjtur dasar untuk lahan persawahan hingga 1,2 juta hektare di merauke. Kemeterian PUPR melalui Dirjen SDA akan menyiapkan sarana prasarana dasar seperti embung untuk menampung air. “Kita buat saluran air untuk tampung hujan, supaya nanti bisa dipompa dan disalurkan ke irigasi,” Kata Basuki Hadimuljono, Minggu (10/5/2015)

Perlu diketahui, kementerian PUPR sudah membangun beberapa penampungan air di Merauke. Tahun ini akan dibangun lahan 7,000 hektar, dan untuk itu akan dibangun infrastruktur air dalam 3 tahun. Sebelumnya sudah dibangun 120.000 hektare lahan sawah di sana. Menurut Basuki, Kementeriannya akan menggenjot pembangunan infrastruktur dasar untuk lahan hingga 1,2 juta hektar di Merauke.

Merauke memiliki potensi lahan sangat luas yang bisa dimanfaatkan untuk kawasan persawahan. Pemerintah akan memberikan bantuan berupa benih, pupuk, dan traktor untuk mendorong supaya Merauke meningkatkan produksi beras. Potensi lahan pertanian ini secara maksimal dapat dimanfaatkan oleh masyarakat daerah Kabupaten Merauke sebagai kesempatan untuk bekerja di daerahnya tersendiri. Selain itu, hal ini juga diharapkan mendapatkan dukungan dari warga Asli Papua agar turut serta dalam optimalisasi lahan pertanian di wilayahnya. Kesempatan ini dapat dijadikan peluang untuk membuktikan bahwa Orang Asli Papua (OAP) mampu bekerja sama untuk membangun daerah.

Beberapa hal lain juga kemungkinan akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dengan adanya program yang dicanangkan Pemerintah ini . Wilayah Merauke yang berada di Provinsi Papua, pastinya terdapat beberapa kelompok separatis bersenjata aktif. Yang menjadi harapan semua pihak adalah kelompok-kelompok ini dapat bekerja sama membangun wilayahnya ke arah lebih baik. Teriakan-teriakan ingin melepaskan diri dari Negara Indonesia sama sekali tidak akan memberikan dampak kemajuan bagi wilayahnya.

Akhir tahun 2015 ini yang seharusnya dilakukan, bagi siapapun itu, baik transmigran maupun Orang Asli Papua (OAP) adalah bergotong royong memanfaatkan potensi lahan pertanian yang ada dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah tersebut. Semakin lama yang dibutuhkan untuk memajukan taraf kehidupan masyarakat Papua bukan lagi teriakan Merdeka oleh Kelompok Bersenjata, tetapi usaha yang nyata untuk bersama-sama membangun daerahnya.

Papua Bukan Milik Indonesia, Papua Keluarga Indonesia

puncak

Hampir setiap hari ada pemberitaan dari Papua, dari pemberitaan yang baik maupun yang dinilai kurang baik. Namun pada dasarnya berita itu semua merupakan suatu bentuk koreksi positif untuk pemerintah dan masyarakat Papua selangkah lebih maju. Jokowi, selaku presiden Indonesia tidak ingin muncul sedikitpun isu-isu negatif tentang Papua. Oleh karena itu dirinya selalu berusaha untuk menggandeng Papua layaknya saudara sediri dan menjadi keluarga NKRI.

Hal nyata yang akan diusahakan oleh Presiden Jokowi dengan membangun tol laut agar wilayah timur Indonesia tidak mengalami diskriminasi harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari dengan daerah-daerah laindan memberikan kesempatan bagi pemuda-pemudi daerah berperan aktif dalam posisi-posisi strategis nasional. Tetapi selain fokus terhadap pembangunan di Papua, kewaspadaan akan upaya gerakan separatisme tentu tetap perlu dicegah. Ancaman dan bahaya gerakan separatis di Provinsi Papua dan Papua Barat bisa saja mengancam keutuhan NKRI. Ancaman itu bisa datang dari pendiri organisasi separatis Free West Papua, Benny Wenda yang kini tinggal di Oxford, Inggris pasca kabur dari penjara di Papua pada tahun 2002.

Seperti diketahui, dalam tempo kurang dari dua tahun kelompok separatis Free West Papua pimpinan Benny Wenda telah membuka kantor di Belanda dan Australia menyusul pembukaan kantor pertama di kota Oxford, Inggris pada April tahun 2013. Melalui kampanyenya dikalangan kampus, Benny mengklaim dukungan terus mengalir setelah diadakan pendekatan-pendekatan. Demi mencegah dan mengantisipasi gerakan separatis yang muncul dari Benny Wenda, Presiden Jokowi harus bersikap lebih progresif dan preventif dalam menanggapi hal tersebut. Melakukan komunikasi politik kepada negara-negara Internasional untuk tidak mengizinkan dan tidak menanggapi berbagai tindakan yang akan dilakukan oleh gerakan separatisme, merupakan salah satu minimal tindakan yang bisa diaplikasikan.

Gerakan separatis di Papua sebenarnya tidak akan terjadi lagi, bila mengacu pada pemerintahan Presiden Jokowi yang memiliki tekad yang kuat untuk mensejahterakan rakyat di papua, minimal sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya. Selain itu, calon pemimpin bangsa yang berasal dari provinsi Papua di antaranya seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia dan yang baru terpilih sebagai Ketua KNPI Rifai Darus merupakan pertanda bahwa putra-putri Papua juga bisa mengisi pembangunan dan berperan dalam memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mari kita dukung putra-putri asal Papua untuk bisa berperan aktif dan menunjukkan rasa cinta tanah airnya (nasionalisme) kepada bangsa Indonesia dalam mengisi pembangunan khususnya di Papua dan wilayah Indonesia lainnya sehingga isu-isu separatis tidak muncul lagi serta provinsi Papua tetap selamanya menjadi bagian NKRI dalam bingkai keanekaragaman. Selain itu, mari kita awasi kinerja Pemerintahan Jokowi agar bisa menepati janjinya di masa kampanye sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa sejahtera dan sentosa. Peran dari masyarakat Papua pun sangat diperlukan agar untuk tidak terprovokasi dari propaganda yang dilakukan segelintir separatis untuk memisahkan diri dari NKRI. Karena pada dasarnya Pemerintah dulu dan sekarang tidak ingin wilayah Papua pisah dari tanah air tercinta ini dan akan tetap menjadi keluarga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Papua bukan milik Indoesia, namun keluarga Kami, Indonesia. (NEZ)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.