Selamatkan Lahan Pertanian Kabupaten Buru dari Aktivitas Tambang

sawahGunung Botak yang terletak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku sepertinya menjadi magnet yang menggiurkan bagi beberapa orang belakangan ini. Bagaimana tidak, semenjak penemuan sumber emas di Gunung yang sangat disaklarkan oleh masyarakat setempat. Di Pulau Buru, semua seolah sedang terkena demam emas. Walaupun, sekarang demamnya sudah mulai agak mereda, tidak sepanas dan seheboh tahun lalu hingga pertengahan tahun ini. Semua hotel dan penginapan mendadak penuh terisi para pendatang. Pulau Buru yang biasanya sepi mendadak hiruk pikuk. Kehidupan masyarakat mendadak berubah. Penduduk setempat mulai mengeluhkan kenaikan harga-harga bahan pokok yang ikut melonjak, menyertai para pendatang. Padahal, banyak di antara penduduk setempat yang tidak terkait langsung dengan aktivitas penambangan yang marak di sana.

Kegiatan penambangan emas di Pulau Buru masih didominasi oleh kegiatan penambangan emas tradisional. Kegiatan penambangan emas di Pulau Buru sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Namun, baru naik pamor sekitar November 2011. Para penambang tidak hanya berasal dari Pulau Buru, tapi juga berasal dari pulau lainnya, antara lain dari Sulawesi, terutama Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, maupun dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Para penambang berdatangan mencoba menggapai Kota Namlea sebagai ibukota Kabupaten Buru.

Penambangan emas telah menyita perhatian para pendatang maupun penduduk setempat. Penduduk yang sebelumnya menggantungkan penghasilan dari pertanian pun ikut tergoda dan beralih profesi. Sawah-sawah dibiarkan terlantar dan mengering. Sungguh saying, magnet emas begitu kuat. Mengalahkan magnet pertanian yang menjadi komoditi utama Pulau Buru. Akibat dari banyaknya lahan yang diterlantarkan akibat pertambangan ini, target produksi beras Maluku tidak memenuhi target karena Pulau Buru yang selama ini menjadi Lumbung Beras Maluku mengalami penurunan produktivitasnya akibat eksodus para petani ini. Bahkan masyarakat Pulau Buru saat ini terpaksa membeli beras ke Ambon untuk memenuhi kebutuhan berasnya.

Disamping eksodus petani menjadi penambang emas, menurunnya produktivitas pertanian juga disebabkan oleh tercemarnya lahan persawahan oleh bahan merkuri dari hasil kegiatan penambangan yang digunakan untuk memurnikan emas. Bahan merkuri ini mencemari sungai yang selama ini digunakan sebagai sumber air untuk lahan pertanian, akibatnya banyak lahan pertanian gagal panen,

Perlu tindakan tegas dari pemerintah setempat dalam hal ini Pemkab Buru dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam menyelesaikan permasalahan pertambangan ini, jangan dibiarkan berlarut – larut. Hal ini demi menyelamatkan status Kabupaten Buru yang selama ini dikenal sebagai lumbung padi Maluku dari tangan kotor pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mengeruk keuntungan tanpa melihat efek jangka panjang dari pertambangan ini yang dapat merusak alam. Masyarakat harus diberikan kesadaran betapa tambang emas sudah sangat merusak ekosistem dan lahan pertanian yang selama ini menjadi andalan masyarakat disana. Masyarakat harus disadarkan bahwa keuntungan sesaat harus dikesampingkan demi menghindari kehancuran di depan nantinya.

Pemekaran Daerah Bermanfaat Untuk Masyarakat Papua

PemekaranPemekaran daerah sepertinya menjadi pekerjaan reguler pemerintah setiap tahunnya. Bagaimana tidak, setiap tahunnya ratusan rekomendasi pemekaran daerah disampaikan kepada pemerintah untuk disahkan. Sejak dimulainya era reformasi, keran pemekaran memang dibuka seluas – luasnya oleh pemerintah. Tujuan utama dari pemekaran adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat di daerah sehingga dapat mempercepat pembangunan yang tentu saja berimbas kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Papua sebagai bagian dari Indonesia saat ini juga dibanjiri dengan usulan pemekaran daerah dari berbagai elemen masyarakat di Papua. Tercatat ada 23 usulan pemekaran dari Provinsi Papua saja, yang terdiri dari usulan pembentukan provinsi baru sebanyak dua usulan dan usulan pembentukan kabupaten/kota baru sebanyak 21 usulan, ini menempatkan Papua sebagai provinsi yang memiliki usulan pemekaran terbanyak di Indonesia. Banyaknya usulan pemekaran dari Papua ini menuntut pemerintah untuk jeli dan memilah – milah mana daerah yang harus menjadi prioritas pemekaran mengingat belum tentu semua aspirasi pemekaran daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Terlepas dari banyaknya usulan pemekaran daerah dari Papua yang sampai ke Parlemen dan kontroversi yang menyertainya, namun ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah sehingga banyak bermunculan usulan pemekaran tersebut. Jika dilihat dari perkembangan prospek pembangunan di Papua secara umum sudah cukup baik, namun masih banyak juga yang belum berjalan baik disebabkan belum efisien tadi pemerintah setempat dalam menjalankan tupoksinya.

Banyak kendala yang menyebabkan belum efisiennya pemerintah daerah di Papua menjalankan kebijakan pembangunan diantaranya adalah wilayah yang terlalu luas, akses infrastruktur di Papua yang masih terbatas serta ketidak merataan pembangunan sehingga menimbulkan iri hati dari masyarakat yang merasa di anaktirikan oleh pemerintah daerah padahal sudah sedimikian banyaknya anggaran Negara yang mengucur deras ke tanah Papua namun tidak ada perkembangan berarti dalam pembangunan, sehingga pemekaran daerah dapat menjadi opsi yang baik bagi perkembangan daerah Papua.

Manfaat yang nantinya didapatkan masyarakat papua apabila pemekaran ini disahkan oleh pemerintah pusat adalah semakin dekatnya rentang jarak pelayanan daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat papua sehingga menjadi lebih efisien. Kemudian pemerataan pembangunan yang diidam – idamkan oleh masyarakat papua dapat berjalan dengan maksimal. Disamping itu, khusus pemekaran Papua menjadi dua provinsi yaitu provinsi Papua Tengah dan Papua selatan, manfaat yang diberikan terutama kepada pemakaian anggaran otonomi khusus untuk pembangunan dapat dipakai secara maksimal dan tidak menjadi anggaran yang dibuang – buang secara mubazir. Disamping itu rentang kontrol pemerintah provinsi nantinya akan semakin mudah seiring makin sedikitnya daerah yang dibawahi dalam satu provinsi, nantinya Provinsi Papua tidak lagi membawahi 29 Kabupaten/kota seperti sekarang ini.

Inti dari pemekaran adalah peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Apabila kedua hal ini terpenuhi, maka impian mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua akan dapat tercapai. Sehingga nantinya masyarakat Papua mampu mengejar ketertinggalan mereka dengan daerah lainnya di Indonesia.

Papua Merdeka : Belajarlah dari Sudan Selatan

SudanPapua seperti tidak pernah lepas dari gejolak walaupun sudah menerima otonomi dan dipimpin banyak putera-putera daerah. Isu kemerdekaan seolah mengungkit luka lama ketika Republik ini kehilangan pulau Sipadan-Ligitan dan Timor-Timur. Para pendukung kemerdekaan ini semakin percaya diri, melepaskan Papua dari pangkuan NKRI kembali digaungkan.

Para pendukung kemerdekaan ini beranggapan bahwa dengan melepaskan diri dari Indonesia maka mereka akan terlepas dari kemiskinan, bebas dari keterbelakangan, bebas dari penindasan, bebas dari ketidakadilan, bebas memakai sumber daya alam yang terkandung di tanah Papua dan masih banyak tujuan – tujuan yang bisa dikatakan merupakan tujuan yang baik. Namun apakah semua tujuan tersebut dapat dicapai dengan mudah apabila Papua Merdeka, apakah dengan Papua merdeka seluruh permasalahan tersebut akan selesai dalam sekejap dan Papua menjadi sebuah “Negara” yang makmur dan maju?

Mari kita lihat sebuah Negara di benua Afrika sana yang juga baru resmi menjadi sebuah Negara yakni Sudan Selatan. Sekedar informasi, Sudan Selatan resmi merdeka dari Negara induknya Republik Sudan pada 9 Juli 2011. Negara yang beribukota di Juba ini berhasil mencapai kemerdekaannya setelah berjuang sejak tahun 1955 dan melewati perang sipil berdarah – darah sebanyak dua kali dan akhirnya mendapatkan kemerdekaannya lewat referendum. Layaknya Papua, wilayah Sudan Selatan merupakan wilayah yang kaya sumber daya alam terutama minyak bumi sehingga menjadikan Negara baru ini punya potensi yang menjanjikan.

Namun apa yang terjadi, situasi di Sudan Selatan tidak lebih baik dari situasi saat mereka masih bergabung dengan Negara Sudan, Negara Sudan Selatan saat ini justru makin terjerumus dan terperosok dengan konflik perang saudara yang berlarut – larut sampai saat ini. Konflik perang saudara ini juga diperkeruh dengan perselisihan suku yaitu antara Suku Dinka dengan Suku Nuer. Suku Dinka merupakan representasi Presiden Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit, sedangkan Suku Nuer merupakan representasi dari bekas Wakil Presiden yang menjadi pimpinan pemberontak Riek Machar. Konflik yang semakin berlarut – larut hingga saat ini mengakibatkan tujuan yang diperjuangkan selama ini menjadi sia – sia dan yang menjadi korban adalah masyarakatnya dan yang mendapatkan keuntungan tentu saja pihak asing.

Jika dilihat kenyataan yang terjadi di Sudan Selatan dengan kondisi Papua saat ini, dapat dikatakan bahwa jika Papua menjadi sebuah Negara maka nasib seperti Sudan Selatan akan mungkin terjadi di Papua, mengingat kondisi Papua saat ini yang masih dihantui konflik antar suku yang selalu berujung pada bentrok fisik yang memakan korban. Apalagi saat ini di Papua penggolongan antara orang Papua di Pantai dengan orang Papua di Pegunungan sering menimbulkan perselisihan. Yang terjadi pada akhirnya ketika Papua merdeka adalah bukan nya memperbaiki nasib masyarakat Papua malah makin menambah penderitaan mereka.

Dengan melihat kondisi Papua saat ini, kemerdekaan Papua tidak akan menjamin bahwa Papua akan berkembang lebih baik daripada sekarang, dan tidak ada jaminan bahwa pemimpin yang akan berkuasa akan mempunyai visi mensejahterakan masyarakat Papua. Papua saat ini lebih memerlukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat Papua sudah cukup lelah dengan konflik yang ada yang ditimbulkan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab, bukan mimpi manis semu kemerdekaan dari para aktivis pro kemerdekaan di luar negeri sana maupun yang berada di Papua yang ngotot ingin merdeka. Kita dapat menemukan alasan-alasan untuk menuntut kemerdekaan Papua namun pada kenyataannya harus dilihat realita yang terjadi dan konsekuensi yang didapat apabila Papua Merdeka. Sudah siapkah masyarakat Papua untuk merdeka?

Dampak Aktivitas Pertambangan di Degeuwo : SebuahTinjauan Kritis

TambangKabupaten Paniai merupakan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua. Secara geografis, Kabupaten Paniai berada di jalur Pegunungan Tengah Papua yang terletak pada ketinggian ± 1.700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Paniai memiliki berbagai potensi kekayaan sumber daya alam yang salah satunya adalah sektor pertambangan emas.

Akan tetapi, walaupun Kabupaten Paniai memiliki potensi pertambangan emas yang cukup besar, hingga hari ini aktivitas pertambangan di wilayah tersebut belum dikelola secara baik. Salah satu contoh adalah aktivitas penambangan yang ada di wilayah tepian Degeuwo Distrik Bogobaida. Sebagian besar kegiatan penambangan di Degeuwo yang telah dimulai pada tahun 2003/2004 sama sekali belum memiliki dasar hukum atau dengan kata lain penambangan ilegal.

Aktivitas penambangan emas ilegal di Degeuwo saat itu telah mengubah kehidupan masyarakat setempat serta para pendatang secara drastis. Perputaran roda perekonomian yang terjadi di wilayah tersebut secara otomatis cenderung meningkat. Lonjakan ekonomi yang terjadi tentu saja berdampak pada berbagai bidang dalam dinamika kehidupan masyarakat Kabupaten Buru. Salah satunya adalah kenaikan harga yang cukup drastis terhadap berbagai kebutuhan pokok masyarakat.

Dampak lain yang lebih luas, kegiatan penambangan yang dilakukan secara tradisional tentu mengakibatkan terjadinya kerusakan di bidang lingkungan. Penggunaan zat berbahaya seperti merkuri (Hg) yang ikut mengalir bersama dengan limbah pendulangan emas akan mencemari air tanah, daerah serapan air, dan daerah aliran sungai yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, dampak lingkungan penambangan secara tradisional adalah perubahan bentang alam dan kerusakan ekosistem hayati yang ada di Degeuwo dikarenakan tidak akan ada reklamasi bagi lahan pasca penambangan dilakukan.

Pada bidang stabilitas keamanan, kegiatan penambangan di Kabupaten Buru merupakan salah satu pemicu konflik yang terjadi beberapa waktu lalu. Pada tahun 2014 lalu terjadi aksi penembakan di lokasi pendulangan emas Degeuwo. Selain itu, peredaran minuman keras dan kegiatan prostitusi di wilayah penambangan tersebut semakin hari menjadi semakin marak. Tercatat beberapa warga setempat mengidap penyakit HIV/AIDS.

Aktivitas pertambangan yang berlangsung di Degeuwo pada dasarnya masuk dalam kategori ilegal. Dikatakan ilegal karena aktivitas penambangan tersebut sama sekali tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta aturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, aktivitas penambangan di Kabupaten Buru sama sekali tidak berorientasi kepada kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup (pengelolaan limbah), dan pasca tambang (melakukan penataan kembali terhadap lahan eks pertambangan serta melaksanakan reklamasi).

Mengingat dampak negatif yang sangat besar akibat aktivitas pertambangan di Degeuwo, Pemerintah Daerah diharapkan dapat bertindak secara tegas. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menata kegiatan penambangan emas di Degeuwo secara tepat berdasarkan regulasi yang berlaku sehingga potensi sumber daya alam tersebut dapat dinikmati masyakat luas.

Pencerahan : Walaupun Papua Tidak Melimpah SDA, Papua Tetap Bagian Indonesia

Mace Pace, apapuan yang terjadi Papua tetap indonesiaSahabat pembaca di seluruh tanah air, kali ini saya akan ceritakan bagaimana hasil percakapan dengan teman karib saya Timotius. Timotius adalah seorang mahasiswa asli Papua yang tinggal di salah satu asrama mahasiswa Universitas terkemuka di Jayapura.

Sembari menghabiskan malam pergantian tahun baru disebuah pelataran rumah yang tepat menghadap Pelabuhan Jayapura, Timotius mengutarakan pernyataan bahwa keikut sertaanya pada salah satu organisasi kepemudaan pro-referendum karena kepeduliannya terhadap orang asli Papua yang mulai termajinalisasi oleh para pendatang dan dalam rangka mencari jati diri sebagai mahasiswa yang idealis.

Obrolan yang telah mencair mendadak hening, lantas saya menjawab, kenapa harus merdeka? Apa karena SDA yang luar biasa? Timo menjelaskan bahwa “iya, itu salah satunya, adanya ketimpangan antara kesejahteran pendatang dengan orang asli Papua juga menjadi alasannya”. Lantas saya Tanya balik, kenapa pendatang bias lebih maju? Saya salah satu pendatang tapi saya setiap hari bersama Timo, baik tidur, makan, dan aktivitas lainnya. saya pikir itu tidak objektif kalo menilai pendatang itu lebih sejahtera dibanding dengan orang asli Papua. Mendadak Timo berpikir, “terus apa yang salah?” tannya Timo.

Menjawab pertanyaan tersebut lantas saya mengutip teori perubahan sosial, yakni pada dasarnya perubahan sosial di masyarakat terjadi karena adanya pembangunan. Teori tersebut namapaknya berlaku juga secara individu yaitu perubahan yang terjadi terhadap sesoreng dipengaruhi oleh sejauh mana pembangunan dan perkembangan lingkungan. Dikaitkan dengan pertannyan Timo, sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan tersebut tergantung individunya apakah ingin sejahtera atau tidak? Jika memang menginginkan kesejahteraan maka harus memiliki niat yang kuat mengubah maind seet untuk berusaha menjadi sejahtera dengan jalan bisnis, wirausaha, menabung dan lain-lain. Namun kesemuanya itu tidak instan, perlu keuletan dan kreativitas. Sehingga tidak ada hubungnya dengan merdeka atau tidak merdeka.

Timo kemudian memberikan pembenaran bahwa “Memang betul, secara objektif bahwa orang asli Papua sampai saat ini sangat susah untuk mengelola bisnis, wirausaha apa lagi menabung uang. Kelemahan kami juga memang kami lebih senang denga hal-hal yang berbau instan kah, dan cepat. Itu juga sebenarnya yang saya pikirkan dan rasakan kebanyakan dari kami kurang bisa bersaing dengan pendatang karena memang pada dasarnya kami tak memiliki hal tersebut, untuk itulah lantas saya juga berpikir untuk belajar dan kuliah supaya dapat bersaing” Ujar Timo.

Terus bagaimana dengan SDA lain yang melimpah di papua, seperti Freeport kah? Timo menanyakan keraguan yang selama ini dijadikan salah satu isu strategis organisasi yang dia masuki tersebut. Menjawab pertanyaan tersebut saya teringat saat diskusi terkait “Efektivitas Otsus” dalam suatu seminar. Pada dasarnya besaran alokasi dana perimbangan dari hasil bagi potensi SDA Papua sudah sangat besar ditambah dengan dana Otsus Papua yang telah Pemerintah alokasikan untuk Pemda Papua sekitar 37,5 Triliun, terhitung sejak tahun 2001, tersebut seharusnya sudah dapat membangun Papua. Tapi faktanya dana yang sudah dialirkan kedaerah tersebut justru tidak memberikan perubahan, malah menguntungkan pejabat orang asli papua yang jumlahnya sedikit.

Berdasarkan data yang dirilis Rizal salah satu anggota BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan), mencatat adanya indikasi penyimpangan dana otonomi khusus Papua sebesar Rp 4,281 Triliun. Dari jumlah itu, Rp 319,7 Milyar dipastikan mengakibatkan kerugian Negara, ujar Rizal. Temuan tersebut berasal dari Dana Otsus tahun 2002-2010 sebesar Rp 28,8 T. Sedangkan untuk periode 2010-2014 masih dalam proses penyelidikan terkait adanya indikasi kerugian Negara. BPK RI juga menerangkan bahwa angka kerugian negara ini diindikasikan mungkin bertambah.

Alasannya, terdapat pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp 566,3 Milyar yang tidak didukung dengan bukti lengkap dan valid. Jadi permasalah utamanya bukan SDA melimpah dan tidak adilnya Pemerintah Pusat, tetapi adanya oknum yang memanfaatkan dan alokasi pembangunan Papua untuk kepentingan pribadi. Sekali lagi dapat disimpulkan secara objektif bahwa keberadaan Papua sebagai bagaian dari wilayah NKRI tidak dikarenakan karena melimpah atau tidaknya SDA yang dimiliki.

 Lalu jika ada pertanyan balik bahwa jika Papua tidak memiliki SDA sama sekali apakah Papua masih ingin merdeka? Jawabnya jelas, pasti tidak akan ingin merdeka. Pertanyaan ini seharusnya yang juga ditanyakan kepada setiap pemuda yang sedang dalam proses pencarian jati diri. Bahwa para pendiri bangsa telah mempersatukan kita dalam bingkai NKRI, dari Sabang sampai Merauke, tanpa membeda-bedakan adat-istiadat, agama, golongan, bahasa, ras dan suku untuk tetap bersatu menjadi bangsa Indonesia.

Timo terdiam, lalu saya balas menerangkan bahwa “Timo, kamu su sy anggap sebagai adik saya sendiri, apapun yang terjadi. Andai Papua itu sekalipun tak memiliki SDA, Papua tetap menjadi bagian Indonesia. Kita tetap saudara tra da yang bisa memisahkan kita” tandas saya dalam keriuhan malam itu, sekaligus menutup pembicaran serius malam itu.

Pembicaraan itu begitu berkesan dan tak akan bisa saya lupakan begitu saja, mungkin pertanyan yang sama akan diutarakan sahabat di Papua. Terpenting sekarang adalah bagaimana kita sama-sama memberikan manfaat bagi mace, pace, tanah kelahiran dan bangsa ini. Semoga tulisan ini menginspirasi akan keberagaman permasalahan bangsa Indonesia yang menjadi tantangan juga pemicu semangat untuk terus bersatu dalam persaudaraan sebangsa dan setanah air.

Pemerintah Jokowi Serius Bangun Papua

pemerintah jokowi serius bangun PapuaMasyarakat Papua Tinggal menghitung hari, selepas Presiden Jokowi mengunjungi Papua dalam acra Natal Nasional pada akhir 2014 lalu. Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengadakan rapat bersama seluruh gubernur se-Indonesia ke Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta. Rapat tersebut tidak hanya membicarakan anggaran infrastruktur perhubungan tahun 2015, tetapi juga menyampaikan rencananya membangun kereta api di Papua.

Rencana Jotan itu patut diacungi jempol dan sebagai wujud keseriusan Pemerintah RI membangun Papua. Tidak hanya itu, Keseriusan Pemerintah untuk memilih membangun kereta api ditunjukan dengan pembatalan megaproyek kereta api supercepat Jakarta-Surabaya yang awalnya direncanakan mengunakan APBN-P 2015.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid mengatakan bahwa “Sumatera akan tersambung, kemudian Kalimantan, Pontianak dan Balikpapan, asumsi jalur yang tidak akan dibangun swasta. Yang tengah sudah ada rencana swasta masuk. Sulawesi, Manado, sampai Makassar. Papua, Sorong, sampai Manokwari yang pertama dibangun,” ujar Hadi.

Pernyataan Hadi semakin memberikan harapan besar bagi masyarakat Papua mengenai adanya moda transportasi yang lebih murah, cepat dan menjangkau semua wilayah di Papua. Selama ini kondisi geografis Papua yang sulit dijakangkau menjadi salah satu faktor lambatnya pemabngunan. Namun dengan adanya komitmen keseriusan Pemerintah tersebut sehingga kondisi perekonomian akan semakin berkembangan dengan pesat.

Diperkirakan sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam 5 tahun ke depan, anggaran infrastruktur kereta api pun akan menjadi anggaran yang paling besar. Seperti diketahui besaran anggaran sektor kereta api dalam APBN-P 2015 menjadi yang terbesar. Angkanya cukup pantastis mencapai Rp 20 Triliun. Selain itu, pengembangan kereta api di Papua sudah seiring dengan rencana yang disusun oleh Bappenas.

Niatan pemerintah ini dinilai tidak hanya meningkatkan perekonomian Papua juga untuk Papua Barat. Peran serta masyarakat lagi-lagi menjadi modal utama untuk mewujudkan itu semua, untuk itu peran serta aktif masyarakat Papua menjadi aspek yang strategis dalam menyukseskan pembangunan kereta api.

Masyarakat Papua Ragukan KNPB

Masyarakat meragukan KNPBTidak dapat dipungkiri lagi, kesucian KNPB sebagai organisasi kepemudaan di Papua telah ternoda. Tepat sepekan setelah Timsus Gabungan TNI/Polri melakukan operasi tangkap tangan terhadap tiga anggota KNPB yang sedang melakukan transasksi jual-beli amunisi sebanyak 500 butir dengan personel yang sedang menyamar, di PTC Entrop Kota Jayapura.

Fakta tersebut berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar (Pol) Patrige Renwarin menyampaikan bahwa keterlibatan ketiga aktivis KNPB an. Albertho Jikwa, Royes Wenda dan Fredy Kogoya yang mengakui telah melakukan transaksi jual-beli amunisi tajam yang selanjutnya akan dikirim ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ketiga tersangka akan dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Pasal 1 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api, amunisi tanpa ijin dengan ancaman hukuman seumur hidup,” tandas Patrige.

Keterangan Polda Papua seperti petir menyambar di siang bolong bagi KNPB. Seperti yang kita ketahui KNPB sebagai organisasi yang mengedepankan intelektualitas dan perdamaian malah terlibat dalam jual-beli senjata dalam sindikat KKB. Diperkirakan masih dilakukanya proses penyidikan oleh Penyidik Reskrim Polda Papua terhadap saksi-saksi tambahan, tidak menutup kemungkinan akan mengarah kepada petinggi KNPB.

Terlebih ketiga tersangka telah mengakui keterlibatanya dalam kasus tersebut. Meskipun Wakil Sekretaris I Badan Pengurus Pusat KNPB Neki Yeimo dalam klarifikasinya mengatakan bahwa “KNPB mengklarifikasi bahwa ketiga orang tersebut adalah bukan anggota KNPB dan tidak ada keterlibatan KNPB dengan ketiga orang tersebut. KNPB tidak bertanggung jawab atas status tiga orang tersangka pemilik munisi yang ditangkap oleh pihak aparat keamanan,” ujarnya.

Nasi sudah menjadi bubur, klarifikasi Neki Yeimo seakan tidak merubah kekecewaan masyarakat Papua terhadap KNPB. Pengakuan ketiga tersangka merupakan pukulan telak bagi KNPB dibalik eksistensi yang mulai melejit menyisihkan eksistensi organisasi asli Papua lainnya. Dampaknya masyarakat Papua yang mulai berempati kepada KNPB menjadi ragu terhadap arah pergerakan KNPB yang selama ini mengklaim sebagai organisasi sipil yang mandiri, idealis, clean dan menjungjung tinggi perjuangan Papua tanpa kekerasan.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.