Papua : Waspadai Korelasi antara Malaria dengan HIV/AIDS

5_HIVPenyakit Malaria dan HIV/AIDS merupakan contoh permasalahan penyakit yang mematikan di negara-negara dengan iklim tropis seperti Indonesia. Dua penyakit tersebut merupakan permasalahan kesehatan pada tingkat global yang sangat serius. Menurut Badan PBB untuk Kesehatan Dunia Khusus AIDS, dua penyakit tersebut telah merenggut hingga lebih dari empat juta nyawa di dunia setiap tahunnya. Kondisi demografi, geografis dan iklim suatu wilayah membuat pencegahan dan pengobatan atas dua penyakit tersebut menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian para ahli yang dilakukan di Afrika beberapa waktu lalu, mengungkap fakta yang sangat mengejutkan bagi dunia kesehatan terkait penyakit Malaria dan HIV/AIDS. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat kemungkinan keterkaitan antara penyakit Malaria dan penyebaran virus penyebab AIDS di kawasan Afrika. Interaksi antara dua penyakit ini dapat mendorong percepatan penyebaran virus AIDS.

Sebelum penelitian ini dilakukan, sangat sulit sekali untuk mengaitkan kedua penyakit tersebut. Penyakit Malaria pada dasarnya disebabkan oleh parasite yang berwujud mikroba bersel tunggal dari genus plasmodium, khususnya falciparum. Parasit ini hidup di dalam tubuh nyamuk, terutama dari spesies anopheles gambiae dan berpindah ke manusia lewat gigitan. Sementara HIV menular lewat pertukaran cairan, antara lain hubungan seksual tanpa pengaman, penggunaan jarum suntik secara bergantian pada pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, serta melaui transfusi darah.

Hasil dari penelitian tersebut juga menyatakan bahwa ketika seseorang terinfeksi HIV, daya tahan tubuh orang tersebut akan menurun yang menyebabkan lebih mudah untuk terkena Malaria. Saat orang dengan HIV/AIDS (Odha) terkena malaria, HIV dalam darah meningkat dan membuat mereka lebih mudah menularkan virus itu pada pasangan seksual mereka. Faktor biologis akibat malaria membantu penyebaran HIV dengan meningkatnya kemungkinan penularan HIV setiap berhubungan seks. Selain itu, terungkap pula bahwa malaria diyakini bisa menambah jumlah HIV dalam darah sepuluh kali lebih banyak dari Odha yang tidak kena malaria.

Hasil penelitian tersebut juga memberikan perkiraan bahwa dari puluhan ribu kasus penularan HIV atau lima persen dari total kasus yang ada dan jutaan kasus malaria, 10 persen dari total jumlah kasus tersebut memiliki kemungkinan adanya komplikasi antara HIV dan malaria. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penyakit malaria mampu memengaruhi percepatan penyebaran HIV. Dengan kata lain, terdapat hubungan atau korelasi yang cukup erat antara penyakit malaria dengan HIV.

Hasil penelitian tersebut yang menyatakan adanya keterkaitan antara malaria dengan HIV/AIDS dikhawatirkan dapat mempercepat terjadinya peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS di Tanah Air. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan dikenalnya Indonesia selama ini sebagai negara tropis yang memiliki sejumlah daerah endemik malaria seperti di Papua dengan perkembangan kasus HIV/AIDS yang terus meningkat.

Pemerintah ditantang untuk lebih responsif dalam menyikapi hasil temuan tersebut mengingat Papua merupakan wilayah dengan jumlah penderita malaria tertinggi dan jumlah pengidap HIV/AIDS terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Selain pengobatan yang rutin, pemerintah bersama-sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) perlu berkolaborasi dalam memberikan edukasi seperti pentingnya kebiasaan hidup sehat dan pentingnya penggunaan kondom bagi masyarakat Papua guna menekan jumlah penderita malaria dan HIV/AIDS.

Dalam rangka mengurangi risiko terjadi infeksi malaria dan HIV khususnya di Papua, perlu ada upaya pencegahan dan program pengobatan secara bersamaan. Hal ini membutuhkan kerja sama dan komitmen politik untuk mengurangi beban yang ditimbulkan karena HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Program pengendalian HIV/AIDS dan malaria sebaiknya dikolaborasikan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menyediakan alat diagnostik untuk kedua penyakit tersebut, obat antiretroviral (ARV) dan pengobatan antimalarial yang lebih efektif.

Selain itu, salah satu alternatif strategi dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS adalah dengan melakukan intervensi biomedis yaitu melalui pengobatan sebagai pencegahan atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal sebagai Pre-Exposure Erophylaxis (PrEP). Para ahli menjelaskan bahwa PrEP merupakan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS untuk orang-orang yang masih HIV-negatif atau yang belum terinfeksi virus HIV namun memiliki perilaku berisiko. Misalnya pada kelompok homoseksual, laki-laki biseksual, maupun para pekerja seks komersial.

PrEP memang dapat menjadi alternatif strategi untuk mencegah penularan HIV. Caranya adalah dengan mengonsumsi secara rutin obat antiretroviral (ARV) sebelum tertular. Di dunia internasional, PrEP sudah digunakan sejak tahun 2010, terutama pada kelompok LSL atau laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Di Indonesia, PrEP juga telah dimasukkan dalam Strategi Rencana Aksi Nasional 2015-2019 Penanggulangan HIV dan AIDS.

Semoga saja berdasarkan hasil penelitian seperti dijelaskan di atas serta dengan pengobatan yang intensif oleh pemerintah dan dengan adanya alternatif pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS tersebut dapat menekan dan menurunkan angka penderita penyakit malaria dan penularan virus HIV/AIDS baik di Papua maupun di wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

Pembubaran Seminar ULMWP oleh Kepolisian : Sesuai dengan Konstitusi

4_PembubaranTindakan aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura dalam membubarkan kegiatan Seminar yang diselenggarakan oleh kelompok The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Jayapura pada awal Maret 2015 lalu menuai berbagai tanggapan. Beberapa pihak di Papua menyatakan dalam berbagai keterangan pers, tindakan aparat kepolisian tersebut telah bertentangan dengan kebebasan dalam menyatakan pendapat yang telah diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan. Agar tidak menjadi perdebatan di media tanpa adanya solusi, berikut tinjauan hukum atas tindakan aparat kepolisian tersebut.

Pertama, terkait dengan dasar hukum pelaksanaan kegiatan seminar. Kegiatan seminar tersebut termasuk ke dalam ranah kegiatan unjuk rasa. Sebagai informasi, kegiatan unjuk rasa terdiri dari demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Asrama Timika (di luar Kampus dan di luar tempat ibadah) sehingga wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Sebelum pelaksanaan kegiatan seminar tersebut, pihak panitia penyelenggara sama sekali tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian. Apabila tidak menyampaikan pemberitahuan, maka pihak kepolisian dapat membubarkan suatu kegiatan unjuk rasa. Dengan demikian, kegiatan seminar yang diselenggarakan tersebut merupakan kegiatan melanggar hukum sehingga tindakan kepolisian tersebut dipandang telah sesuai dengan konstitusi.

Kedua, terkait legalitas kelompok/organisasi ULMWP. Keberadaan kelompok ULMWP tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Kelompok tersebut tidak memiliki Akta Notaris yang telah di-sah-kan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, kelompok ULMWP juga belum pernah mendaftarkan diri ke Kantor Kesatuan Bangsa setempat. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka dapat dikatakan bahwa organisasi ULMWP tidak memiliki legalitas secara hukum atau sama artinya dengan organisasi ilegal. Dengan demikian, tindakan aparat kepolisian dalam membubarkan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi ilegal dipandang telah sesuai dengan konstitusi.

Ketiga, terkait tentang pernyataan bahwa tindakan aparat kepolisian yang membubarkan kegiatan tersebut bertentangan dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Perlu diketahui bahwa, kebebasan dalam berserikat/berkumpul dan kebebasan menyampaikan pendapat dalam sebuah kegiatan unjuk rasa telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, Pasal 19 Ketetapan MPR Nomor XVV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Salah satu asas pelaksanaan suatu kegiatan unjuk rasa adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban dalam pelaksanaan suatu kegiatan unjuk rasa meliputi menghormati hak-hak kebebasan orang lain; menghormati aturan-aturan moral hukum yang dihormati; menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam penyelenggaraan kegiatan seminar tersebut, ULMWP tidak memenuhi sedikitnya 2 (dua) kewajiban seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kewajiban untuk menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ULMWP dianggap tidak memenuhinya karena selain organisasi tersebut ilegal, juga karena tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian setempat terkait pelaksanaan kegiatan seminar dimaksud. Kewajiban untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, ULMWP juga dianggap tidak memenuhinya karena jika dipandang secara substansi, seminar tersebut bersifat provokatif dan sama sekali tidak mencerminkan adanya upaya untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan tidak terpenuhinya asas dan kewajiban tersebut, maka tindakan aparat kepolisian dalam membubarkan kegiatan tersebut dipandang telah sesuai dengan konstitusi.

Setelah melihat dari aspek hukum seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan aparat kepolisian dalam membubarkan kegiatan seminar tersebut sama sekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah sesuai dengan konstitusi yang ada. Dengan demikian, semua pihak dapat menafsirkan sendiri urgensi dari pembubaran kegiatan tersebut oleh aparat kepolisian jika ditinjau dari sudut pandang norma hukum. Jika melihat fakta-fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa hak untuk berekspresi dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat tidak dapat dijadikan sebagai suatu pembenaran atas pelaksanaan seminar yang diselenggarakan oleh ULMWP tersebut.

Keberadaan ‘pendatang’ akan Meningkatkan Daya Saing Orang Asli Papua

3_Daya SaingProvinsi Papua merupakan Provinsi paling timur dari wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang menyajikan berbagai peluang peningkatan kesejahteraan penduduknya. Dengan berbagai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Papua menawarkan berbagai peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Orang Asli Papua (OAP) yang merupakan ‘label’ khas bagi penduduk asli Papua memiliki peluang sangat besar dalam hal pemanfaatan potensi ekonomi yang ada. Namun demikian, realitas yang terjadi saat ini adalah bahwa OAP belum dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada secara maksimal. Faktor penyebabnya antara lain adalah pola pikir OAP sendiri.

Wilayah Papua saat ini tidak hanya dihuni oleh OAP, melainkan juga terdiri dari para pendatang yang berasal dari wilayah lain seperti dari Jawa dan Sulawesi. Jika ditinjau dari perbandingan antara jumlah penduduk OAP dengan penduduk pendatang, idealnya adalah OAP akan lebih dominan dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi di Papua. Akan tetapi, kondisi yang terjadi saat ini ternyata berbanding terbalik dengan kondisi idealnya. Kondisi saat ini yang terjadi adalah peluang-peluang ekonomi yang ada di Papua saat ini masih dimanfaatkan oleh para pendatang secara dominan.

Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial pada diri OAP terhadap para pendatang yang berakibat pada kemunculan faksi-faksi antara penduduk asli dengan penduduk lain dengan stigma ‘pendatang’. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan munculnya berbagai kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di Papua untuk memanfaatkan pola pikir OAP dan faksi-faksi antara penduduk asli dengan pendatang tersebut melalui berbagai kegiatan provokasi dalam rangka menumbuhkan rasa benci OAP terhadap pendatang.

Sebenarnya jika OAP dapat mencermati dari sudut pandang lainnya kondisi dominasi penduduk pendatang di Papua dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, niscaya OAP dapat membalikkan dominasi tersebut. Hal itu dapat dilakukan OAP dengan lebih membuka diri dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat dan pergaulan dengan para penduduk pendatang dalam rangka mempelajari pola pikir kemandirian dan pola pikir pemanfaatan peluang ekonomi di Papua. Selain itu, OAP juga harus mampu menahan diri dari berbagai pengaruh kelompok-kelompok lain yang bermaksud melakukan kegiatan provokasi bagi OAP.

Jika saja OAP dapat memanfaatkan sarana edukasi gratis tersebut, selain akan merubah pola pikir OAP sendiri, juga akan menciptakan integrasi sosial yang lebih baik dan bersahabat antara OAP dengan para pendatang sehingga akan berimplikasi pada memudarnya faksi-faksi yang telah terbentuk sebelumnya. Pada tahap selanjutnya, OAP tentu saja akan terpacu untuk menciptakan suasana persaingan yang sehat dan bersahabat dengan penduduk pendatang dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ada di Papua.

Ketika daya saing yang sehat dan rasa keinginan untuk merubah keadaan demi kemajuan diri secara mandiri telah muncul pada diri OAP, maka akan secara otomatis peluang-peluang ekonomi yang tersedia di Papua akan tereksploitasi secara maksimal oleh OAP. Kondisi tersebut pada akhirnya tentu saja OAP akan membalikkan dominasi para pendatang dalam hal pemanfaatan peluang ekonomi. Selain itu, implikasi terbesarnya adalah peningkatan kesejahteraan OAP yang selama ini menjadi permasalahan yang sangat fundamental di Papua.

Selain bermanfaat besar bagi OAP, pemerintah setempat juga akan merasakan manfaatnya yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Jika telah sampai pada tahap ini, maka pemerataan pembangunan yang selama ini menjadi impian masyarakat Papua tentu saja akan terwujud. Memulai dari diri sendiri merupakan langkah yang paling tepat bagi Orang Asli Papua tanpa memperdulikan berbagai usaha provokasi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat saat ini.

KALAU BUKAN KITORANG, MAU SIAPA LAGI.???

Tindakan ULMWP : Penghinaan Bagi MSG

1_PenghinaanTindakan organisasi massa The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang disebut-sebut sebagai perwakilan masyarakat Papua dalam mengajukan diri agar Papua memperoleh keanggotaan pada Melanesian Spearhead Group (MSG) pada Februari 2015 lalu dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap seluruh negara-negara anggota MSG yang ada saat ini.

Seperti yang diketahui, Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan sebuah organisasi negara-negara yang berasal dari rumpun Melanesia yang bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti perekonomian, politik dan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota organisasi tersebut. Hingga saat ini, anggota MSG terdiri dari beberapa negara, yaitu Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Vanuatu dan Kaledonia Baru (FLNKS).

Menyoal tindakan ULMWP di atas, akan memunculkan pertanyaan menarik terkait kedudukan ULMWP sendiri. ULMWP hanyalah sebuah organisasi massa biasa di tingkat daerah sedangkan MSG merupakan organisasi pemerintahan/kenegaraan. Menjadi sangat tidak rasional jika sebuah organisasi massa tingkat lokal disejajarkan apalagi hingga bergabung menjadi anggota organisasi pemerintahan/kenegaraan setingkat MSG.

Selain mempertanyakan kedudukan, publik juga pada akhirnya memiliki urgensi untuk mempertanyakan legitimasi ULMWP terhadap masyarakat Papua karena berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilakukan ULMWP selama ini selalu mengatasnamakan masyarakat Papua. Menjawab pertanyaan terkait legitimasi tersebut, menjadi penting untuk mengetahui latar belakang terbentuknya organisasi massa ULMWP.

ULMWP yang dideklarasikan pada Desember 2014 lalu sebenarnya merupakan organisasi gabungan dari beberapa organisasi massa tingkat lokal di Papua yang terdiri dari West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Akan tetapi, tindakan ULMWP yang mengajukan permohonan keanggotaan ke MSG ternyata tidak berdasarkan aspirasi seluruh organisasi anggota ULMWP. Forkorus Yamboisembut (Ketua NRFPB), dalam release yang disampaikan mengaku kesal dan geram terhadap tindakan ULMWP tersebut. Selain itu, Forkorus juga menyampaikan bahwa tindakan ULMWP bukan merupakan representasi dari seluruh masyarakat Papua. Dengan kata lain, NRFPB dan sebagian besar masyarakat Papua tidak setuju terhadap pengajuan keanggotaan pada MSG.

Melihat fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa ULMWP ternyata hanyalah sebuah perkumpulan individu-individu yang sarat dengan kepentingan. Tidak lain dan tidak bukan, kepentingan tersebut adalah untuk memprovokasi masyarakat Papua. Selain telah ‘menjual nama’ masyarakat Papua, ULMWP juga telah mempermalukan MSG beserta seluruh negara-negara anggotanya pada tingkat internasional. SUNGGUH MIRIS.

Diharapkan agar seluruh masyarakat Papua untuk dapat lebih dewasa dalam menyikapi berbagai tindakan provokatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang bertujuan untuk menyengsarakan masyarakat Papua sendiri. Hal penting yang dapat dilakukan saat ini adalah mendukung seluruh program-program yang dicanangkan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pembubaran KNPB : Langkah Efektif Tingkatkan Stabilitas Keamanan Papua

2_Pembubaran KNPBBerbagai kegiatan yang dilakukan organisasi massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) seringkali berakhir dengan tindakan anarkis. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Yahukimo, kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh anggota KNPB tersebut berakhir dengan kejadian bentrokan dengan aparat kepolisian. Berdasarkan data yang diperoleh, korban akibat kejadian di Yahukimo tersebut juga ada yang berasal dari masyarakat sipil.

Dikarenakan kegiatan KNPB tersebut tidak memiliki izin, maka aparat kepolisian bermaksud untuk bernegosiasi dengan massa yang sedang melakukan aksi. Tanpa terduga, massa kemudian secara tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap aparat dengan melakukan pelemparan menggunakan batu dan pemukulan terhadap anggota kepolisian. Selain melakukan penyerangan terhadap aparat kepolisian, massa juga melakukan pelemparan terhadap rumah warga dan pemukulan terhadap warga sipil yang ada di sekitar lokasi bentrokan.

Aparat kepolisian hendaknya dapat melaksanakan tugas dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan adil dalam menangani berbagai tindakan anarkis dan provokatif yang dilakukan oleh kelompok KNPB. Tindakan anarkis kelompok tersebut selain akan meresahkan masyarakat yang berpengaruh positif terhadap terjadinya instabilitas keamanan di wilayah Papua juga akan mengakibatkan kerugian secara materi.

Jika ditinjau dari sisi legalitas, organisasi KNPB sendiri sebenarnya sama sekali tidak terdaftar secara jelas baik pada Dirjen Kesatuan Bangsa maupun pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Papua. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa organisasi KNPB merupakan organisasi ilegal sehingga setiap bentuk kegiatatan atau aksi yang dilakukan atas nama organisasi KNPB tidak dapat dibenarkan.

Terkait dengan adanya wacana tentang rencana pembubaran keberadaan organisasi KNPB baik di Papua maupun di daerah lainnya, maka dipandang langkah tersebut sangat tepat untuk dilakukan mengingat legalitas dan aksi yang dilakukan organisasi tersebut selalu mengarah pada perbuatan yang bersifat anarkis dan provokatif. Dengan dibubarkannya organisasi KNPB, maka dapat dipastikan bahwa tingkat stabilitas keamanan di Papua akan meningkat.

Diharapkan masyarakat Papua dapat lebih selektif dalam mendukung berbagai kegiatan dari kelompok-kelompok tertentu yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat Papua sendiri. Mendukung keberadaan kelompok-kelompok seperti KNPB, selain merupakan kegiatan ilegal juga hanya akan menimbulkan berbagai kerugian.

Pemerintah Sedang Serius Membangun Wilayah Perbatasan Papua-Papua New Guinea (Skouw)

PEMERINTAH SEDANG SERIUS MEMBANGUN WILAYAH PERBATASAN PAPUA -PAPUA NEW GUINEAPerbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik  berbeda-beda. Salah satu Provinsi yang menjadi kawasan perbatasan adalah Provinsi Papua yang berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG). Perbatasan Papua-PNG terletak di 5 Kota/Kabupaten, antara lain: Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Peg. Bintang, Kab. Boven Digoel dan Kab. Merauke. Selain itu, di antara wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, terdapat 92 pulau-pulau kecil. Ada 3 Pulau di Papua yang berbatasan dengan negara lain, yaitu Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Brass. Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kawasan perbatasan dalam perkembangannya berperan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional. Kedudukannya yang strategis menjadikan pengembangan kawasan perbatasan  salah satu prioritas pembangunan nasional.

Perhatian pemerintah terhadap wilayah-wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, ditunjukan dengan komitmen untuk membangun wilayah tersebut, terutama untuk menjamin kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Komitmen tersebut mulai dibangun dengan melakukan kerjasama di setiap instansi, baik instansi daerah setempat dengan instansi pusat. Martinus Torip, (Kepala Perbatasan dan Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Boven Digoel) , 28/11/2014 menjelaskan bahwa pengenalan dan pemahaman terhadap wilayah perbatasan masih diperlukan adanya kerjasama dari berbagai instansi untuk merumuskan strategi dan kebijakan di wilayah perbatasan. Tungkasnya di kantor Bappeda Kab. Boven Digoel.

Upaya untuk melakukan kerjasama antara berbagai instansi di pemerintah daerah dengan pemerintah pusat juga sudah dilakukan melalu rapat koordinasi pada (4/9/2014) yang dihadiri perwakilan antara instansi pusat dan daerah, seperti : BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), BPPT, Kemtan, Kementerian Desa Transmigrasi dan PDT, Kemen ESDM, Kemkeu, Bappenas, Kemen PU, Kemendagri, Kemendikbud, Kemenkokesra serta Pemda Kab. Boven Digoel. Dr. Lili Romli, M.Si (Deputi V Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) menyampaikan antara lain : Rakor Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan yang diselenggarakan di Kabupaten Boven Digoel bertujuan untuk sinkronisasi secara langsung kebijakan Kementerian yang ada di Pusat dengan Kebijakan di daerah. Kabupaten Boven Digoel sebagai kabupaten perbatasan harus dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai serambi NKRI. Ucapnya.

Rakor Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan yang diselenggarakan di Kabupaten Boven Digoel sangat positif dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kabupaten Boven Digoel. Melalui Rakor ini pula Kabupaten Boven Digoel sebagai daerah perbatasan merasa diperhatikan keberadaannya dalam bingkai wilayah NKRI. Diharapkan dengan terselenggaranya Rakor yang mendatangkan perwakilan 11 Kementerian dan beberapa Badan dan Lembaga dari Pusat dapat mensinkronisasikan strategi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bentuk kerjasama Indonesia dengan PNG untuk mengelola daerah perbatasan Papua-PNG juga sudah mulai dilakukan di Pemerintahan Jokowi melalui BPKLN (Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri) Prov.Papua. Susan wanggai, Kepala BPKLN Prov.Papua (14/01/2015) menegaskan bahwa “BPKLN masih menyusun program pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Prov. Papua”. “Program pembangunan di wilayah perbatasan Prov. Papua secara umum akan dipusatkan pada pembangunan infrastruktur bangunan pemerintah, pengadaan air bersih dan pembangunan pos pengamanan bersama. Sementara itu, untuk pembangunan pasar di wilayah Skouw-Wutung menjadi salah satu sub bidang dari pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan”. “Program pembangunan perbatasan di tahun 2014 yang masih belum selesai akan tetap dilanjutkan di tahun 2015. Salah satunya adalah pembangunan rumah-rumah adat suku-suku di wilayah perbatasan, dimana dari 10 rumah adat yang direncanakan akan dibangun pada 2014, sampai dengan saat ini baru selesai 2 buah”. Begitu ucapnya.

Sementara itu, menurut Septinus Hamadi (14/1/2015), Kepala Disperindakop Prov.Papua, mengenai perkembangan pembangunan pasar di perbatasan Papua-PNG (Skouw), bahwa Disperindag Prov. Papua berupaya menata pasar perbatasan yang berada di Skouw, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, karena menjual berbagai barang ke negara tetangga (PNG) dengan memberdayakan pedagang atau pengusaha asli Papua. “Saya pada tahun 2014 telah memberikan bantuan 50 unit etalase untuk pedagang asli Papua yang berada di pasar batas dan menyerahkan bantuan dua unit motor sampah yang diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan di daerah perbatasan guna menjaga citra sebagai beranda terdepan NKRI”. Selain itu, terkait pembukaan kembali hari pasar menjadi tiga hari dalam seminggu setelah sebelumnya hanya dibuka dua hari dalam seminggu semata-mata dikarenakan faktor keamanan pada saat itu yang belum menentu, namun saat ini aktivitas pasar sudah kembali normal. Tungkasnya. Serta, “Sektor ekspor barang-barang ke PNG belum sepenuhnya berjalan karena terbentur dengan aturan dan untuk sementara ini pasar perbatasan masih berbentuk pasar tradisional yang belum mengarah ke level ekspor”. Namun demikian, “saya sedang meminta agar dibuat pelabuhan untuk ekspor, sehingga semua perdagangan ekspor dari Papua bisa dilakukan ke PNG atau negara-negara pasifik lainnya”.

Secara khusus potret permasalahan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar antara lain: letak yang jauh dari pemerintahan, keterbatasan sarana komunikasi dan  transporatasi menuju pulau-pulau itu; potensi ekonomi kemaritiman yang belum dikelola secara optimal; tingkat kesejahteraan dan pendidikan penduduk yang masih rendah; ketergantungan kebutuhan sehari-hari pada negara tetangga; sering terjadi berbagai kegiatan illegal, seperti illegal fishing, jalur illegal logging, illegal trading dan illegal traficking. Oleh sebab itu, pembangunan wilayah perbatasan sedang mendapat prioritas pemerintahan Jokowi terutama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah.

Melanesia di Indonesia Bukan Hanya Papua Barat

MELANESIA DI INDONESIA BUKAN HANYA PAPUA BARATMelanesia merupakan ras yang umumnya berkulit gelap, rambut ikal, kerangka tulang besar dan kuat, serta profil tubuh atletis. Di Dunia populasi mayoritas ras melanesia ada di negara-negara Wilayah Pasifik Selatan diantaranya Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, New Caledonia, dan kepulauan Solomon. Pada akhirnya negara-negara tersebut membentuk organisasi yang dinamakan Melanesia Spearhead Group (MSG). MSG merupakan sebuah organisasi di bidang perekonomian dan perdagangan antar Pemerintah negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Negara-negara tersebut menandatangani Persetujuan Pembentukan MSG pada tanggal 23 Maret 2007 dan meresmikannya dibawah badan hukum internasional yang bermarkas di Port Vila, Vanuatu.

United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) atau dalam hal ini gabungan dari kelompok-kelompok separatis yang merasa mewakili suara dari seluruh warga di Provinsi Papua Barat, mempunyai keinginan untuk masuk dalam keanggotaan MSG. ULMWP telah mengirimkan aplikasi ke MSG tanggal 4 Februari 2015 ke sekretariat MSG di Vanuatu. Padahal di Indonesia, bukan hanya Papua Barat saja yang termasuk dalam Ras Melanesia. Indonesia memiliki 4 provinsi lagi selain Papua Barat yang mayoritas populasi masyarakatnya juga Ras Melanesia, antara lain : Provinsi Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

Pemerintah Indonesia saat ini mempunyai kedaulatan penuh atas Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, NTT, dan Papua. Sehingga, tidak bisa begitu saja MSG menerima semudah itu aplikasi ULMWP untuk masuk ke dalam anggota MSG. Saat ini, Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya penuh untuk membangun kawasan timur Indonesia yang mayoritas populasi masyarakatnya ras Melanesia melalui kerja sama saling menguntungkan dengan MSG meliputi bidang perdagangan, perekonomian dan keamanan, terutama kerja sama dengan Pemerintah Daerah NTT, Malut, Maluku, Papua dan Papua Barat. Bentuk kerjasama yang telah dilakukan diantaranya adalah kerja sama pembangunan Regional Police Academy MSG. Ada wacana kerja sama ini diperluas dengan membuat pusat kajian Melanesia di Indonesia dalam bentuk Melanesia-Indonesia dengan NTT Jadi pusatnya.

Hal tersebut mengemuka dalam konsultasi publik tentang Melanesia di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Nusa Tenggara Timur (NTT), di Kupang, Rabu (18/2). Pertemuan yang dipandu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTT Pieter Manuk itu melibatkan akademisi, budayawan, dan pejabat terkait kebudayaan. “NTT diproyeksikan menjadi pusat kajian Melanesia di Indonesia. NTT, yang kini berpenduduk 4,6 juta jiwa mayoritas ialah ras atau campuran Melanesia. Proyeksi itu secara lisan sudah disetujui Kementerian Luar Negeri Indonesia,” tutur Leo Nahak, yang merupakan mantan Kepala Museum NTT. Dia juga mencatat, sejumlah ritual dan tarian rakyat, seperti Tari Perang di NTT, mirip dan masih bertahan di Papua Niugini, Fiji, Kepulauan Salomon, atau negara ras Melanesia lainnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo berkeinginan membentuk kawasan Melanesia dengan menggabungkan lima provinsi di kawasan timur yakni Maluku, Maluku Utara (Malut), Papua, Papua Barat dan NTT dalam kawasan tersebut. “Presiden sangat berkeinginan membentuk kawasan Melanesia di Indonesia sehingga menugaskan Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy untuk bertemu Gubernur lima provinsi tersebut di Ambon, Jumat (27/2),” kata Gubernur Maluku Said Assagaff kepada Antara, Sabtu (28/2).

Menko Polhukam Tedjo Edhy, menurut Gubernur Said, menjelaskan keinginan besar Presiden agar lima provinsi ini terlibat langsung dalam kawasan Melanesia dengan membentuk sebuah forum. Pertemuan khusus bersama Menko Polhukam tersebut, tandas Gubernur, menunjukan besarnya perhatian pemerintah pusat untuk membangun lima provinsi di kawasan timur tersebut.

Gubernur Said, menilai sangat wajar Presiden Joko Widodo menyatukan lima provinsi tersebut dalam sebuah lembaga, mengingat pada jaman orde baru lima daerah ini dikelompokkan dalam wilayah pengembangan yang diklasifikasikan dalam satu kawasan karena memiliki kesamaan dalam rumpun ras dan etnis Melanesia,” katanya. Gubernur mencontohkan masyarakat Fiji, Selandia Baru beberapa bahasa yang sama persis dengan digunakan di Maluku atau provinsi lain. “Kalau pernah ke Fiji, Selandia Baru, pasti kaget karena bahasa mereka hampir sama dengan kita karena dahulu kita semua berada dalam satu rumpun. Misalnya sungai warga Fiji menyebutnya kali atau way dan penyebutannya sama dengan provinsi di Indonesia Timur,” ujarnya.

Ditanya, program yang akan diperjuangkan dalam kawasan Melanesia-Indonesia, menurut Gubernur, kebudayaan menjadi salah satu prioritas untuk membangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan pasifik, di samping masalah sosial dan percepatan pembangunan. “Sejumlah kawasan yang tergabung dalam negara pasifik rumpun Melanesia/ Melanesian Sperhead Groups (MSG) telah menyatakan ketertarikan untuk membangun kerja sama saling menguntungkan dengan pemerintah di lima provinsi ini,” katanya. Dia menambahkan, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan mengundang secara khusus Gubernur dari lima provinsi tersebut untuk membicarakan persiapan pembentukannya lebih jauh dan program di masa mendatang.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.